Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.699
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA KERTHA WICAKSANA Ethics and Law Journal: Business and Notary
Diah Ratna Sari Hariyanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

 1 
Terobosan Hukum Penanggulangan Pelarian Diri Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Dejan Alija Dedra; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah untuk menemukan kepastian hukum terkait upaya pencegahan dan pemberantasan atas maraknya kasus pelarian diri narapidana di berbagai Lembaga Pemasyarakatan. Studi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan atas bahan hukum berdasarkan buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelarian diri narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk tindakan kriminal, termasuk di dalamnya aturan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat serta mekanisme penanggulangan pelanggaran agar sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam pemasyarakatan di Indonesia. Kata Kunci: Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Pelarian Diri ABSTRACT The purpose of achievement in learning through journal article writing related to the legal certainty as per prevention and eradication measures in prisoner escape cases continued to run rampant at numerous Correctional Facilities. The use of normative juridical methods in journal writing emphasizes literature study from books, journals, and legislation. The research process represents to discover classification of prison fugitives as a form of criminal act including stern punishment for parties involved and the explanation of violent handling mechanism to fulfill the purpose of punishment in Indonesian Correctional Institutions. Key Words: Convict, Correctional Institution, Fugitives
Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Perantara Jual-Beli Narkotika Gde Ary Sutarya; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan memahami mengenai pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku perantara jual-beli narkotika. Metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif dengan memaparkan tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum kemudian melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya untuk menghasilkan kebenaran sementara atas argumentasi penulis. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum seperti sumber hukum primer dan sekunder. Pengaturan mengenai anak sebagai perantara jual-beli Narkotika tidak dijelaskan secara eksplisit baik itu di dalam undang-undang narkotika ataupun UU SPPA akan tetapi dalam UU SPPA pada bab V mengatur mengenai pidana dan tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Terkait dengan pertanggung jawaban pidana anak sebagai perantara jual-beli Narkotika terhadap anak tersebut dijerat dengan Pasal 114, atau 119, atau 124 undang-undang narkotika jo dengan undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Kata Kunci : Anak, Narkotika, Pertanggungjawaban, Perantara jual-beli. ABSTRACT The purpose of this study is to examine and understand the legal arrangements and criminal responsibility for children as intermediary actors in the sale and purchase of narcotics. The method used by the author is using normative research methods using descriptive-comparative analysis techniques by describing a legal event or legal condition and then comparing one opinion with another to produce a temporary truth of the author's argument. Then the technique of collecting legal materials is divided into two, namely legal sources such as primary and secondary legal sources. The regulation regarding children as intermediaries for buying and selling Narcotics is not explicitly explained either in the Narcotics Law or the SPPA Law, but in the SPPA Law in chapter V it regulates crimes and actions against children in conflict with the law. In relation to the criminal responsibility of children as intermediaries for buying and selling narcotics, the child is charged with Article 114, or 119, or 124 of the narcotics law in conjunction with law no. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system. Keywords : Children, Narcotic, Responsibility, Courier.
Analisa Pengaturan Pelaksanaan Tindak Pidana Aborsi oleh Anak Korban Perkosaan dan Perlindungan Hukumnya Putu Dea Anindita Putri Biantara; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Adapun tujuan dalam penulisan artikel ini yaitu untuk menganalisa pengaturan mengenai pelaksanaan tindak pidana aborsi yang dilaksanakan oleh anak di bawah umur di Indonesia, dan juga bentuk perlindungan khusus yang diberi kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana tersebut, yang sekaligus juga merupakan seorang korban dari tindak pidana perkosaan. Dalam penulisan artikel ini memakai metode penelitian hukum normative, dengan melalukan pendekatan terhadap perundang-undangan dan juga kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan artikel ini menggunakan teknik kepustakaan, kemudian teknik analisisnya dilakukan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun temuan dari penulisan artikel ini adalah tidak terdapat aturan yang secara khusus mengatur mengenai tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Namun, Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan dapat menjadi dasar hukum dalam pelaksanaannya. Adapun tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur akibat dari ia merupakan seorang korban dari tindak pidana perkosaan, menurut Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kesehatan diberikan sebuah pengecualian terhadap pelaksanaan aborsi dengan kriteria tertentu, salah satunya adalah bagi korban perkosaan, asalkan hal tersebut dapat dibuktikan terdapat terjadinya indikasi perkosaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 Kesehatan Reproduksi. Dalam kasus seperti ini pula, anak yang sebagai korban berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang Kesehatan, Pasal 89-90 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak. Kata Kunci: aborsi, hukum pidana, perkosaan, anak ABSTRACT The purpose of writing this article is to analyze the regulation regarding the implementation of the criminal act of abortion carried out by minors in Indonesia, as well as the special forms of protection given to minors who commit these crimes, who are also victims of the crime. rape crime. In writing this article, the normative legal research method is used, by taking an approach to legislation and cases. The technique of collecting legal materials in writing this article uses a library technique, then the analysis technique is a qualitative descriptive analysis technique. The finding of this article is that there are no rules that specifically regulate abortion by minors. However, Article 346 of the Criminal Code and Article 75 of the Health Law can be the legal basis for its implementation. As for the crime of abortion committed by a minor as a result of being a victim of a crime of rape, according to Article 75 paragraph (2) letter b of the Health Law, an exception is given to the implementation of abortion with certain criteria, one of which is for victims of rape, provided that it can be proven that there is an indication of rape as regulated in Article 34 of Reproductive Health. In cases like this too, children who are victims are entitled to legal protection as stipulated in Article 133 of the Health Law, Articles 89-90 of the SPPA Law, and Article 69A of the Child Protection Law. Keywords: criminal law, abortion, rape, children
Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Clement Hoposdo Ompusunggu; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini bertujuan untuk dapat mengetahui apakah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah berupa layanan seksual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi dan mengetahui teknik pembuktian kesalahan penerima hadiah kesenangan berupa layanan seksual sebagai tindak pidana gratifikasi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dipakai merupakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual karena menggunakan pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Berpedoman pada penjelasan pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kata “fasilitas lainnya” dapat diartikan secara luas, sehingga layanan seksual dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Namun demikian, harus pula memenuhi unsur-unsur Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Teknik/cara untuk membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah dengan membuktikan terpenuhi atau tidaknya keseluruhan unsur-unsur Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik berimbang, yang mana baik jaksa maupun terdakwa dibebani pembuktian tentang benar atau tidak gratifikasi seksual telah diberikan/ disediakan, benar atau tidak terdakwa yang telah menerima, benar atau tidak gratifikasi seksual tersebut adalah gratifikasi sesuai yang dimaksud Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, benar atau tidak gratifikasi seksual yang diterima tersebut berhubungan dengan jabatannya/berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Adapun alat- alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah alat-alat bukti yang secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti petunjuk yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci: Gratifikasi, Seksual, Tindak Pidana Korupsi. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze whether civil servants or state administrators who receive gifts in the form of sexual services can be categorized as a crime of gratification and to know the technique of proving wrongdoing in the form of sexual services as a crime of gratification. This study uses normative legal research methods. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach because it uses the views of scholars or legal doctrines. The results of this study indicate that based on the explanation of article 12 B of Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, the word "other facilities" can be interpreted broadly, so that sexual services can be categorized as gratification. However, it must also comply with the elements of Article 12 B of Law No. 20 of 2001. The technique / method to prove the wrongdoing of a recipient of sexual gratification is to prove whether or not all the elements of Article 12 B of Law No. 20 of 2001 by using an inversely balanced proof system, in which both the prosecutor and the defendant are burdened with proving whether or not sexual gratification has been given / provided, whether or not the accused who has accepted, is true or not sexual gratification is gratification. as referred to in Article 12 B of Law No. 20 of 2001, whether or not the sexual gratuities received are related to their position / contrary to their obligations and duties. Evidence that can be used to prove the mistake of a recipient of sexual gratification is evidence which is limitatively regulated in the provisions of Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely witness statements, expert statements, letters, instructions, statements of the accused and tools. evidence of guidance as stipulated in the Corruption Crime Law. Keywords: Gratification, Sexual, Corruption Crime.
Kebijakan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I di Indonesia Putu Mutiara Kartika Wedha; Diah Ratnasari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk memahami pengaturan pemidanaan anak sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I di Indonesia dan untuk memahami kebijakan pemidanaan anak sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan pemidanaan terkait anak sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I di Indonesia diatur melalui Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dengan ancaman pidana paling banyak yaitu 4 tahun karena hanya diperuntukan untuk penelitian ilmu pengetahuan saja, dan bukan untuk dikonsumsi maupun bahan baku obat. Apabila pelakunya adalah anak, maka akan merujuk pada Pasal 81 UU SPPA yaitu hukuman maksimalnya akan dipotong ½ (setengah) dari hukuman orang dewasa. Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Narkotika yang mengatur, apabila dapat dibuktikan yang bersangkutan sebagai korban dan/atau sudah melapor dirinya sendiri kepada pihak yang berwajib maka penyalahguna tersebut dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3). Kebijakan pemidanaan terhadap anak sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I selain dipotong ½ dari hukuman orang dewasa, anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I juga dapat dilakukan Diversi, karena ancaman hukuman seorang penyalahguna Narkotika Golongan I maksimal adalah 4 tahun penjara. Kata Kunci: Anak, Diversi, Narkotika ABSTRACT The purpose of writing this journal is to understand the criminal arrangements related to children as Narcotics Category I abusers in Indonesia and to understand the policy of criminalizing children as Category I Narcotics abusers in Indonesia. The research method used is normative legal research method. The results of the study show that the criminal provisions related to children as Narcotics abusers Class I in Indonesia are regulated through Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law with the maximum penalty of 4 years because Category I is a type of Narcotics which is only intended for scientific research, and not for consumption and medicinal raw materials. If the perpetrator is a child, it will refer to Article 81 of the SPPA Law, namely that the maximum sentence will be deducted ½ (half) of the adult sentence. Judges in deciding cases must consider Article 54, Article 55 and Article 103 of the Narcotics Law which regulates, if it can be proven that the person concerned is a victim and / or has reported himself to the authorities then the abuser can undergo medical rehabilitation and social rehabilitation as regulated in Article 127 paragraph (2) and paragraph (3). In addition to deducting ½ of the adult sentence, children who face the law as Narcotics Abusers Category I can also be subject to diversion, because the maximum penalty of a Class I Narcotics abuser is 4 years in prison. Key Words: Child, Diversion, Narcotics
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN HAM Dhea Pristiwanti; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk perlindungan hukum terhadap para korban penyintas kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan meninjau dari dasar hukum pidana serta hukum hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Masyarakat Indonesia cenderung memberikan stigma negative kepada korban sehingga timbul keraguan korban untuk melapor. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan menggunakan pendekatan perundnag-undangan serta literasi hukum lainnya. Adapun Hasil dari penelitian ini adalah korban penyintas tindak kekerasan seksual memiliki hak yang dilindungi oleh negara yang tertuang dalam UU HAM bahkan serta diperkuat dengan disahkannya UU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Namun pada praktiknya, Pelanggaran Seksual dapat terjadi kepada semua subjek tak terkecuali perempuan Di lingkungan kampus sendiri masih banyak ditemui adanya kekerasan seksual yang melibatkan antara pejabat kampus dan mahasiswa yang diakibatkan adanya relasi kuasa yang tidak setara antara keduanya (Quid pro Quo). Kata Kunci : Kekerasan Seksual, UU PKS, UU HAM, lingkungan pendidikan, Quid pro Quo ABSTRACT This study aims to understand the form of legal protection for sexual violence victims in the educational environment by reviewing the basis of criminal law and human rights law that applies in Indonesia. Indonesian people tend to give negative stigma to sexual violence victims so they becomes hesitant to report the perpetrator to the authorities. This research uses a normative method with statutory approach and legal literacy. The results of this study show that the rights for survivors of sexual violence are protected by the government as stipulated in the Human Rights Law and even strengthened by the ratification of the PKS Law (Abolition of Sexual Violence Law). However in reality, sexual violations can occur to all subjects, including women. In the campus environment itself, sexual violence is often found involving campus officials and students due to unequal power relations between the two (Quid pro Quo). Keywords : Sexual Violence, PKS Law, Human rights Law, educational environtment, Quid pro Quo
URGENSI PEMBENTUKAN ATURAN TINDAKAN TRADING IN INFLUENCE TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA I Dewa Gede Agung Krishna Putera; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk pola tindakan trading in influence yang menimbulkan perbedaan dengan jenis-jenis korupsi lainnya serta dapat menganalisis terkait urgensi pembentukan aturan tindakan trading in influence terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, permasalahan kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trading in influence sebagai tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat publik melainkan dapat dilakukan oleh orang biasa. Secara umum trading in influence dilakukan melalui tiga bentuk pola yakni: vertikal, vertikal dengan broker dan horizontal. Bentuk-bentuk pola tersebut menyebabkan perbedaan mendasar dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Adanya perbedaan, menyebabkan kekosongan norma, dikarenakan keterbatasan aturan yang menyebut trading in influence sebagai tindak pidana korupsi. kekosongan norma tersebut akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus yang terindikasi adanya tindakan trading in influence. Dilihat dari situasi yang ditimbulkan oleh tindakan trading in influence, perumusan ketentuannya menjadi suatu urgensi dalam hukum positif Indonesia. Nantinya, didalam merumuskan aturan trading in influence perlu mengadopsi ketentuan yang ada didalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) agar perubahan pasal ataupun pembaharuan undang-undang terkait tindak pidana korupsi dapat menciptakan suatu kepastian hukum, keadilan hukum serta kemanfaatan hukum. Kata Kunci: Trading In Influence, Tindak Pidana Korupsi, Pembaharuan aturan. ABSTRACT This research aims to provide an understanding about the forms of trading in influence patterns that lead to diffrences from other types of corruption and to analyze the urgency of establishing trading in influence regulation in eradicating the corruption act in Indonesia. The method that used in this research is normative legal research with statutory, case and conceptual approach. Research results show that trading in influence as a criminal act of corruption can not only be carried out by public officials but it is also possible to be done by ordinary people. In general, trading in influence is carried out through three patterns, namely: vertical, vertical with a broker and horizontal. These forms of patterns lead to different types of corruption that exist in Indonesia. The existence of differences causes a void in norms, due to limited regulations which state trading in influence as an act of corruption. The void of norms, will make it difficult for law enforcement officials to uncover cases that indicate trading in influence. Judging from the situation caused by the act of trading in influence, the formulation of its provisions has become an urgency in Indonesia positive law. Later, regarding the formulation of trading in influence regulations, it is necessary to adopt the provisions contained in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) so that amending articles or reformed laws related to criminal acts of corruption can create legal certainty, legal justice and legal benefits. Key Words: Trading In Influence, Criminal Acts of Corruption, Reformed Regulations.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KONTEN OLEH KREATOR VIDEO YANG MENJERUMUS KEPADA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL Rikardo Dwi Cahya Leite; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dibuatnya tulisan ilmiah ini adalah untuk melihat bagaimana pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan kepada para konten kreator yang dengan sengaja menciptakan konten yang mengandung unsur pornografi guna mencari popularitas. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku pembuat konten creator yang berkreasi dengan cara membuat konten – konten didalam media sosial yang dengan sengaja menjerumus ke arah pornografi seperti berpakaian tidak layak, terutama dengan menonjolkan bagian – bagian tubuh tertentu dapat dikenakan dengan sanksi pidana yang telah tercantum dalam undang – undang no 44 tahun 2008 mengenai pornografi dan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka dari hal tersebut para konten kreator harus lebih bijak dalam membuat konten – konten agar tidak bertentangan dengan peraturan – peraturan yang ada. Kata Kunci: konten kreator, media soial, pornografi, video.
Co-Authors Agung Arya Kresna Weda Anak Agung Ngurah Wirasila Clara Citra Piternalis Clement Hoposdo Ompusunggu Dejan Alija Dedra Dhea Pristiwanti Gde Ary Sutarya Gede Parta Wijaya Hutagaol, Immanuel Agustian I Dewa Gede Agung Krishna Putera I Dewa Gede Dana Sugama I Dewa Gede Pradnya Yustiawan I Gusti Ngurah Bayu Pradiva I Made Windhu Dharmaja Widiatmika I Putu Krisna Putra Tangkas Ida Ayu Ratna Narlita Dewi Ida Bagus Hery Sahdewa Komang Ayu Kencana Utami Made Sugi Hartono Made Sugi Hartono Maria Angelin Usfunan Natalia, Ni Putu Fayna Ni Kadek Masri Swandari Ni Luh Putu Devi Wirasasmita Ni Wayan Ega Multiyani Novia Islamiyah Nyoman Widia Septiani Pramesti Pande Yogantara S Petrus Brad Michael Putu Agestya Putu Audrey Pradnya Paramita Putu Ayu Alfania Kristyanti Putu Dea Anindita Putri Biantara Putu Mutiara Kartika Wedha Rikardo Dwi Cahya Leite Riska Chandra Dewi