Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KABUPATEN BADUNG UTARA Ni Luh Gede Napriza Ayudhani Pendit; A.A Sri Indrawati; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini berjudul Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Badung Utara. Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini bagaimakah bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil dan cara penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan buku-buku. [1] Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari terjadinya wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa adalah membayar ganti rugi, pengalihan resiko yaitu beralihnya kepada penyewa sejak terjadinya wanprestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, memenuhi isi daripada perjanjian tersebut jika masih dapat dilakukan, atau perjanjian terebut dapat dibatalkan disertai dengan ganti kerugian dan upaya penyelesaiannya adalah Litigasi dan Non Litigasi. Saran yang didapat berdasarkan penelitian ini adalah bagi pihak penyewa seharusnya lebih hati-hati dalam memakai mobil sewaannya sehingga tidak terjadi kerusakan sedangkan bagi bagi pihak yang menyewakan sebaiknya lebih teliti memberikan mobil sewaannya kepada pihak penyewa dan lebih teliti dalam membuat suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Sewa Menyewa, Wanprestasi.

PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) INTARAN DI DESA PAKRAMAN SANUR Ni Kadek Dwi Fitri Silvia Dewi; Marwanto Marwanto; A.A Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Lembaga perkreditan desa berfungsi sebagai pengelola keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman yang berbentuk lembaga desa dan memiliki garis koordinasi dengan desa pakraman itu sendiri. Sumber keuangan yang dikelola oleh LPD berasal dari pendapatan desa seperti simpan pinjam. Dalam simpan pinjam tentunya memerlukan adanya jaminan sebagai pelunasan kredit tersebut. Jaminan yang biasa digunakan dalam pemberian kredit yaitu jaminan fidusia. Adapun permasalahannya yaitu bagaimanakah pelaksanaan jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan? Dan bagaimanakah penyelesaian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila terjadi kredit macet pada LPD Intaran Desa Pakraman Sanur. Metode penulisan yang digunakan ialah metode penelitian hukum empiris. Kesimpulan dari penulisan ini adalah perjanjian fidusia yang dibuat dibawah tangan tidak dapat memberikan kekuatan hukum untuk pelaksanaan eksekusi pada saat terjadi kredit macet, dan akibat hukum dan upaya penyelesaian apabila terjadi kredit macet dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yaitu pihak LPD tidak mempunyai kedudukan preferensi untuk pelunasan kredit macet tersebut. Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa, Kredit Macet, Jaminan Fidusia

HAK ASUH ANAK DALAM SUATU PERCERAIAN (STUDY KASUS PUTUSAN NO. 114/PDt.G.2016) DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR ) Sang Ayu Putu Sukma Dewi; A.A Sri Indrawati; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.038 KB)

Pelaksanaan perkawinan tidak saja berjalan dengan apa ayang telah diamanatkan dan diucapkan dalam perkawinan, namun dalam perjalanannya sering terjadi ketidak cocokan sehingga menimbulkan perceraian, adapun permasalahannya adalah dapatkah orang tua (Bapak) memiliki hak asuh terhadap anak mereka ? dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 114/Pdt.G 2016 ? metode yang dipergunakan yakni metode penelitian hukum emperis yaitu melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Denpasar dan mengkaji putusan pengadilan. Ada pun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk lebih memahami hak asuh anak dalam putusanya perkawinan karena perceraian dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 114/Pdt.G 2016. Putusnya perkawinan akibat perceraian dalam kajian Putusan PN Denpasar Nomor 114/Pdt.G.2016 adalah pertimbangan hakim setelah mempertimbangkan dengan berbagai sudut pandang baik secara sosiologis; psikologis dan yuridis, sekalipun telah didukung beberapa alat bukti surat dan keterangan saksi, bahwa hakim PN Denpasar memutus hak asuh anak berada pada Ibunya. Pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak mempertimbangkan kedua belah pihak memang berhak mendapatkan hak asuh, karena anak adalah sebagai tumpuan masa depan orangtuanya, hakim dapat menunjuk bapak yang berhak terhadap hak asuh apabila ibunya tidak cakap diberikan hak asuh Kata Kunci : hak asuh anak ; perceraian ; putusan Pengadilan

PENGABULAN DAN CARA PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH TERHADAP PEMBERI PINJAMAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DANA MANDIRI BERDASARKAN STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR I Gusti Ngurah Bagus Surya Aditya; Dewa Gde Rudy; A.A Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.543 KB)

Ekonomi sebagai sector pembangunan Negara, juga dibangun atas dasar semangat gotong royong, lahirlah koperasi sebagai sebuah sistem pemberdayaan ekonomi Negara yang berbasis kkerakyatan dan berdasrkan semangat gotong royong, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Bab 1 Ketentuan Umum dalam pasal 1 ayat (1) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Permasalahan yang dihadapi dalam hal ini adalah mengenai prosedur pengabulan pinjaman terhadap pemberian peminjaman dan upaya penyelesaian ppinjaman bermaalah pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur peminjaman dan penyelesaian pinjaman pada KSP Dana Mandiri. Metode yang digunakan yuridis Empiris. Dalam proses pengabulan pinjaman, seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan Standar Oprasional Prosedur KSP Mandiri. Dalam hal penyelesaian pinjaman dilakukan dengan pendekatan pada nasabah dengan beberapa solusi. Pelaksanaannya dengan penagihan melalui kantor dan penagihan kelapangan. Kata Kunci: Penyelesaian, Lembaga Koperasi, Pinjaman Bermasalah

PELAKSANAAN KETENTUAN KEWAJIBAN INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL TERHADAP TABUH TELU BUAYA MANGAP DI KABUPATEN GIANYAR I Kadek Anjas Pajar Sedayu; A.A Sri Indrawati; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.364 KB)

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya. Salah satu karya intelektual dibidang ekspresi budaya tradisional yaitu tabuh telu buaya mangap. Tabuh telu merupakan gending yang ukurannya paling pendek yang termasuk dalam kategori lelambatan. Tabuh telu bentuk tunggal ialah gending yang terdiri dari kawitan dan pengawak saja, dan bagian pengawaknya dimainkan berulang-ulang, contohnya tabuh telu buaya mangap. Berdasarkan uraian diatas adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh telu buaya mangap di Kabupaten Gianyar dan Bagaimanakah upaya perlindungan hukum kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh telu buaya mangap di Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh telu buaya mangap di Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh telu buaya mangap di Kabupaten Gianyar belum terlaksana. Faktor-faktor yang menyebabkan belum terlaksananya ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh telu buaya mangap di Kabupaten Gianyar adalah dari faktor pemahaman hukum, faktor lingkungan, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor kebudayaan. Upaya perlindungan hukum kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh telu buaya mangap di Kabupaten Gianyar dapat dilakukan dengan upaya perlindungan hukum preventif yaitu dengan mendata, mendokumentasikan serta mengiventarisasikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan tabuh telu buaya mangap. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif terkait dengan yang penyelesaian sengketa dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan, khusus perihal pelanggaran hak cipta tuntutan pidana hanya dapat diajukan berdasarkan laporan/pengaduan yang diajukan oleh pemilik/pemegang hak cipta. Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional, Tabuh Telu Buaya Mangap Perlindungan Hukum

PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JASA PARKIR ATAS TERJADINYA KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK KONSUMEN DI KOTA DENPASAR I Made Eri Prastikanala Sastrawan; A.A Sri Indrawati; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.935 KB)

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 TentangSistem Penyelenggaraan Perparkiran mengatur bahwa jika konsumenkehilangan kendaraan maka pihak Perusahaan Daerah Parkir KotaDenpasar akan memberikan santunan, namun dengan adanya peraturanyang telah ditetapkan tersebut, masyarakat belum mengetahui mengenaisantunan ganti rugi tersebut. Berdasarkan uraian diatas, adapunpermasalahan yang dibahas adalah Bagaimana bentukpertanggungjawaban pelaku usaha jasa parkir terhadap kehilangankendaraan bermotor milik konsumen di kota Denpasar dan Bagaimanakahhambatan yang terjadi pada konsumen dalam hal menuntut haknya saatterjadi kehilangan kendaraan kepada pelaku usaha jasa parkir di kotaDenpasar.Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metodepenelitian yuridis empiris, serta jenis pendekatan yang digunakan dalampenelitian ini yaitu pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan.Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuktanggungjawab yang diberikan pihak PD Parkir Kota Denpasar selakupelaku usaha terhadap konsumen pengguna jasa parkir apabila terjadikehilangan kendaraan berupa ganti rugi dalam bentuk santunan terhadapkonsumen. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat konsumenyang kehilangan kendaraan bermotor tidak mendapatkan ganti rugiberupa santunan. Hambatan yang dialami konsumen dalam menuntutganti kerugian atas kehilangan kendaraan bermotor milik konsumen diKota Denpasar terhadap pihak PD Parkir Kota Denpasar yaitu masih adamasyarakat yang belum mengetahui adanya aturan terkait sistem penyelenggaraan perparkiran di Kota Denpasar. Selain itu dalammelakukan pengajuan klaim ganti kerugian, banyaknya syarat yang harusdipenuhi konsumen menjadi hambatan. Syarat yang menjadi penghambatyaitu adanya ketentuan batas waktu pengajuan klaim ganti rugi maksimal3x24 jam, hal ini mengakibatkan konsumen enggan dalam mengajukanklaim ganti kerugian kehilangan kendaraan bermotor.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Jasa Parkir, Kehilangan, Konsumen

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SPBU PERTAMINA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN PADA PEMBELIAN BBM DENGAN JUMLAH TAKARAN YANG TIDAK SESUAI DI KECAMATAN KERAMBITAN TABANAN Gusti Agung Sagung Istri Dianita; A.A Sri Indrawati; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.348 KB)

Jumlah kendaraan di Indonesia yang terus meningkatmengakibatkan bertambahnya kebutuhan konsumen dalammenggunakan Bahan Bakar Minyak. SPBU sebagai penyedia jasapengisian BBM seharusnya memberikan pelayanan yang efektiftetapi pada kenyataanya terdapat kasus praktek kecurangan yangdilakukan oleh petugas SPBU yaitu dengan memberikan BBMtidak sesuai dengan nilai tukar yang seharusnya menjadi hakkonsumen yang diberikan petugas kepada konsumen.Berdasarkan uraian tersebut adapun permasalahan yang dibahasadalah Bagaimana bentuk kecurangan yang dilakukan operatorSPBU di Kecamatan Kerambitan Tabanan dan Bagaimanatanggung jawab pelaku usaha SPBU di Kecamatan KerambitanTabanan terhadap konsumen akibat kecurangan pada saatpengisian bahan bakar minyak.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatanperundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk kecuranganyang dilakukan operator di SPBU Perangbakat Empat KerambitanTabanan adalah pengurangan volume bahan bakar minyak yangtelah dibeli konsumen oleh oknum pekerja/buruh yang bertugassebagai operator, sehingga melanggar Pasal 7 huruf a, Pasal 7huruf c dan Pasal 4 huruf b Undang-Undang PerlindunganKonsumen dan memenuhi unsur kecurangan, kecurangantersebut menimbulkan kerugian materiil yang dirasakan secaranyata yaitu kelebihan uang yang dibayarkan konsumen sehinggamenimbulkan keuntungan kepada pelaku usaha. Tanggung jawabyang diberikan SPBU Perangbakat Empat Kerambitan Tabanankepada konsumen terhadap kecurangan pada saat pengisianbahan bakar minyak adalah pemberian ganti rugi sejumlah bahanbakar yang telah dikurangi oleh oknum/pekerja, hal tersebut telahsesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1)Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pertanggungjawabandilaksanakan 2 hari setelah peristiwa tersebut.Kata Kunci : Tanggung Jawab, SPBU Pertamina, Konsumen

KAJIAN YURIDIS JUAL BELI HAK WARIS ATAS WARISAN YANG BELUM TERBAGI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA A.A Ngr Bagus Indra Kusuma; A.A Sri Indrawati; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.65 KB)

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap individu yang telah meninggal akan meninggalkan sesuatu untuk keturunan berikutnya. KUH Perdata mengatur tentang bagaimana warisan itu diwariskan dan bagaimana pula selanjutnya warisan itu diperjual belikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat sahnya jual beli hak waris menurut KUH Perdata, serta bagaimana prosedur jual beli hak waris atas warisan yang belum terbagi menurut KUH Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa syarat sahnya jual beli hak waris yaitu telah memenuhi syarat subjektif yang dibuktikan dengan kesepakatan dan kecakapan ahli waris untuk menjual harta warisan dan telah memenuhi syarat objektif yaitu harta warisan. Prosedur jual beli hak waris yaitu dengan membuat silsilah sebagai ahli waris yang kemudian di ikuti dengan pembuatan akta otentik untuk lebih menjamin kepastian hukum.

RINGKASAN SKRIPSI AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS ANAK Ni Nyoman Trisna Febri Jayanti; I Nyoman Darmadha; A.A Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.371 KB)

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu cara untuk mengakhiri suatu perkawinan. Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sudah ditentukan di dalam hukum normatif yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Karena apabila suatu perkawinan sudah dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sebelumnya. Pembatalan perkawinan ini sudah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Perkawinan, namun di dalam penulisan karya tulis ini akan ditekankan kepada penerapan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan.

Akibat Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Kepemilikan Tanah Hak Milik Desak Gede Dhyanada Kirana Nurharta; A.A Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Perjanjian Nominee yang dibuat oleh dan dihadapannya serta untuk mengetahui upaya hukum pembatalan Perjanjian Nominee terhadap kepemilikan tanah hak milik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analisis konsep hukum (Analitical and Conseptual Approach), dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, Warga Negara Asing melakukan penyelundupan hukum menghindari ketentuan larangan kepemilikan tanah hak milik di Indonesia dengan perjanjian Nominee. Perjanjian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) UUPA tentang perbuatan pemindahan hak milik atas tanah kepada warga negara asing. Notaris bertanggung jawab atas akta notariil yang dibuatnya secara formal maupun materiil. Kedua, Upaya hukum perjanjian nominee terhadap kepemilikan tanah hak milik yaitu Notaris menuntut hak dengan upaya hukum banding. Kata kunci : Perjanjian Nominee, dan Kepemilikan Tanah Hak Milik ABSTRACT The purpose of this research is to find out how the notary's responsibility for the Nominee Agreement made by and in front of him and to find out the legal remedies against the cancellation of the Nominee Agreement on the ownership of land ownership rights. The research method used is normative law method, and the approach method used are legal concept analysis approach (Analytical and Conceptual Approach), and statutory approach (Statute Approach). The results of this study indicates: first, foreign citizens commit legal smuggling to avoid the prohibition of ownership of land rights in Indonesia with nominee agreements. The agreement is not in accordance with Article 26 paragraph (2) of the UUPA concerning the act of transferring title to land to foreign nationals. The notary is responsible for the notarial deed he makes formally or materially. Second, legal remedy against the nominee agreement against ownership of land with ownership rights, namely the Notary demanding the right with an appeal. Keywords: Nominee agreement, and Tenure rights to land.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search