Articles
<![CDATA[PENGATURAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS TRILOGI PERADILAN PADA SISTEM PERADILAN PERDATA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Ari Astiti Diana]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Paradigma masyarakat mengenai penyelesaian sengketa di bidang perdata melalui jalur pengadilan tergolong cukup buruk. Sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk proses peradilan tergolong mahal, hampir sama dengan nilai tuntutannya. Selain itu, berperkara di pengadilan dinilai begitu rumit dan dapat menghabiskan waktu yang cukup lama hingga memiliki kekuatan hukum tetap. Demi mengubah paradigma di masyarakat, dan untuk mewujudkan peradilan yang berbasis asas trilogi peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau disebut small claim court. Permasalahan yang diangkat pada tulisan ini adalah apakah pengaturan penyelesaian gugatan sederhana dapat mewujudkan asas trilogi peradilan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Metode penulisan dalam makalah ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penulisan menunjukan melalui Perma No. 2 Tahun 2015, gugatan sederhana dapat mewujudkan asas cepat yang terlihat dari penyelesaian gugatan sederhana yang dapat diselesaikan dengan batas waktu maksimal 25 hari terhitung sejak hari pertama di mulainya persidangan, asas sederhana terlihat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA No. 2 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa dalam penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan dengan tata cara dan proses pembuktiannya yang sederhana, serta terkait biaya ringan terlihat dari tidak diwajibkannya para pihak hadir didampingi oleh kuasa hukum sehingga para pihak tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar biaya jasa kuasa hukum tersebut. Kata kunci: Gugatan Sederhana, Trilogi Peradilan, Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKSUAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Putu Rian Septiadi]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di Indonesia tindak pidana korupsi adalah satu tindak pidana yang paling sering terjadi. Pemerintah Indonesia selalu berupaya melakukan upaya pemberantasan dan juga pencegahan terhadap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Namun berbanding terbalik terhadap tujuan pemerintah, kasus korupsi di Indonesia semakin berkembang dan selalu mencari celah di setiap Undang-Undang yang mengaturnya. Salah satu perkembangannya adalah munculnya kasus gratifikasi berupa gratifikasi seksual, yang dimana seksual yang diberikan dalam kasus gratifikasi tidak bisa disebut sebagai barang, diskon ataupun potongan harga sebagaimana tercantum dalam pengertian gratifikasi. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui aturan mengenai gratifikasi dan juga pertanggungjawaban pelaku tindak pidana gratifikasi seksual. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa aturan mengenai gratifikasi diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana gratifikasi seksual berdasar Pasal 5 UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001 adalah pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 5 Tahun bagi pemberi gratifikasi dan pada Pasal 12 pidana penjara seumur hidup atau paling singkat penjara 4 Tahun dan paling lama 20 Tahun. Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Gratifikasi Seksual.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31/POJK.05/2016 TERHADAP KERUSAKAN BARANG JAMINAN DEBITUR YANG DIKUASAI OLEH KOPERASI KARISMA PERKASA KABUPATEN KLUNGKUNG ]]>
<![CDATA[Putu Lingga Mahasaskara Suarta]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.967 KB)
<![CDATA[Usaha gadai yang dilakukan oleh Koperasi Karisma Perkasa harus melaksanakan hak dan kewajibannya dalam merawat dan menjaga dengan baik jaminan debitur, namun dalam hal ini debitur tidak melakukan perjanjian tersebut dengan itikad baik, yang mengakibatkan jaminan tersebut mengalami kerusakan atas kelalaian yang diperbuat oleh debitur. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris yang bersifat penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tanggung jawab Koperasi Karisma Perkasa dalam hal terjadi kerusakan barang jaminan yang dikuasai oleh pihak koperasi, dimana dalam hal ini kreditur belum menyelesaikan pemberian ganti rugi yang telah disepakati sebelumnya dalam melakukan perjanjian gadai, serta implementasi POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian di Koperasi Karisma Perkasa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peraturan tanggung jawab Koperasi Karisma Perkasa atas kerusakan barang jaminan yang dikuasai oleh pihak koperasi menjadi tanggung jawab mutlak dari Koperasi Karisma Perkasa Kota Klungkung dimana telah melanggar ketentuan dari Pasal 25 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, serta implementasi usaha gadai oleh Koperasi Karisma Perkasa berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian bagi Koperasi Karisma Perkasa yang berkaitan dengan permodalan, pendirian, pendaftaran, dan lain sebagainya yang menjadi syarat-syarat ketentuan usaha pergadaian belum dilaksanakan oleh Pihak Koperasi Karisma Perkasa.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN DEBITOR PAILIT TERHADAP UTANG YANG BELUM TERLUNASI DALAM PERKARA KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Ackbar]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>;
<![CDATA[A.A. Gede Agung Dharmakusuma]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.943 KB)
<![CDATA[Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban membayar utang-utangnya. Hal ini mengakibatkan debitor tetap bertanggung jawab terhadap sisa utang dalam perkara kepailitan serta membuat kreditor harus mengupayakan segala cara agar sisa piutangnya dapat terlunasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sisa utang piutang dalam perkara kepailitan yang dapat ditempuh baik oleh debitor itu sendiri maupun para kreditor yang terlibat. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban debitor pailit terhadap sisa utang yang belum terbayarkan kepada kreditor? (2) Apakah upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh kreditor yang piutangnya belum terlunasi oleh debitor?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan hukum, serta kamus atau ensiklopedi. UUK PKPU yang berlaku sekarang belum sepenuhnya lengkap untuk dapat memberikan penyelesaian terhadap utang yang tersisa dalam perkara kepailitan. Tidak diaturnya penyelesaian ini membuat debitor tetap bertanggung jawab terhadap sisa utang meskipun kekayaannya sudah tidak cukup lagi untuk membayar utang tersebut, serta perlindungan hukum terhadap kreditor yang masih kurang memadai jika debitor tidak melunasi sisa utang yang tersisa dalam perkara kepailitan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT ]]>
<![CDATA[Pande Putu Hendra Andika Putra]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>;
<![CDATA[A.A Gede Agung Dharma kusuma]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.328 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i07.p03
<![CDATA[Pekerja memiliki peran yang sangat penting akan majunya suatu perusahaan, pekerja dan pengusaha dalam dunia bisnis saling membutuhkan, hak dari seorang pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit dalam permasalahan ini perlu adanya perlindungan hukum terhadap hak pekerja untuk memperoleh hak mereka. Pailitnya suatu perusahaan menyebabkan hak dari seorang pekerja dipertanyakan dan menimbulkan suatu permasalahan. Tujuan dari masalah ini yaitu untuk mengetahui hak dari seorang pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan. Pendekatan konseptual (Conceptual approach). Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Hasil analisis hak dari seorang pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit berhak mendapatkan hak mereka baik berupa perlindungan hukum maupun upah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum., Pekerja., Pailit]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN LAGU SECARA KOMERSIAL PADA RESTORAN SERTA KEBERADAAN PENGUNJUNG YANG MENYANYIKAN LAGU SECARA VOLUNTEER ]]>
<![CDATA[Komang Ardika]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.186 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i06.p08
<![CDATA[Lagu adalah salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pencipta lagu memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak ekonomi lagu tanpa izin dari pencipta lagu. Salah satu bentuk pemanfaatan lagu adalah melakukan pertunjukan lagu di restoran yang menyediakan alat musik. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah keberadaan pengunjung restoran yang menyanyikan lagu milik orang lain secara suka rela. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan keberadaan pengunjung restoran yang menyanyikan lagu milik orang lain termasuk dalam kategori penggunaan secara komersial dalam hal pihak restoran mendapatkan manfaat ekonomi atau mendapatkan manfaat yang dapat mempengaruhi nilai uang dengan keberadaan pengunjung restoran yang membawakan karya cipta lagu milik orang lain. Kata Kunci: lagu, manfaat ekonomi, penggunaan secara komersial]]>
<![CDATA[INDIKASI PERJANJIAN INTEGRASI VERTIKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS : PT. GARUDA INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Randy Saputra]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (501.02 KB)
<![CDATA[Karya ilmiah dengan judul, “Indikasi Perjanjian Integrasi Vertikal Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia)” Permasalahan yang muncul disini karena terdapat norma kabur yang mengakibatkan multitafsir terhadap norma yang mengatur perjanjian integrasi vertikal tersebut mengingat bahwa perjanjian integrasi vertikal merupakan strategi ekonomi yang sangat menguntungkan sedangkan dalam perspektif hukum, perjanjian integrasi vertikal merupakan suatu perjanjian yang dilarang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah hukum yang mengatur pada perjanjian integrasi vertikal yang melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menguasai produksi barang atau jasa jika dapat mengakibatkan suatu persaingan usaha, yang tidak sehat atau merugikan masyarakat dan untuk membuktikannya harus menggunakan pendekatan rule of reason, serta indikasi dengan termasuk kategori melanggar hukum persaingan usaha dengan mempertimbangkan faktor-faktor yaitu, akibat terhadap persaingan, pertimbangan bentuk usaha sebagai dasar tindakan tersebut, kekuatan pangsa pasar, dan alternatif yang ada. Kata Kunci : Perjanjian Integrasi Vertikal, Hukum Persaingan Usaha, Pelaku Usaha]]>
<![CDATA[SUATU PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN MENGENAI PERJANJIAN SEWA MAUPUN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR PADA DEALER PT CAHAYA SURYA BALI INDAH DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Komang Ari Wijayantara]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.282 KB)
<![CDATA[Masalah yang diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap badan usaha dalam mempengaruhi klausa standar dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggan dalam pembelian barang bekas motor yang diatur dalam UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisa mengenai perlindungan hukum kepada badan usaha untuk pembakukan standar klausul dan bagaimana perlindungan hukum kepada pelanggan dalam pembelian barang bekas motor sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Itu adalah penelitian normatif berdasarkan Bahan Hukum Utama, Materi Hukum Sekunder dan Materi Hukum Tersier. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum kepada pelanggan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan perjanjian jual beli dan perlindungan hukum dimana konsumen dapat menggunakan haknya melalui lembaga peradilan pemerintah melalui lembaga peradilan litigasi dan non-pemerintah melalui proses pengadilan non-litigasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hukum Kontrak, Klausul Standar, Custemer]]>
<![CDATA[PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERBENTUK TABUNGAN BANK DALAM PERKARA GUGATAN HARTA BERSAMA ]]>
<![CDATA[Mira Henstin]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.39 KB)
<![CDATA[Harta bersama tidak saja berbentuk benda, namun dapat berupa aset-aset berharga seperti tabungan dan/atau deposito yang merupakan salah satu produk dari lembaga perbankan. Berlakunya kerahasiaan bank yang melindungi aset tabungan, giro, dan deposito tidak jarang mengakibatkan kerugian materiil pada salah satu pihak. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa apakah bank dapat membuka jumlah tabungan suami atau istri yang dalam perkara gugatan harta bersama dan bagaimanakah mekanisme pembagian harta bersama yang berupa tabungan dalam suatu perkara gugatan harta bersama. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan fakta, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan rahasia bank yang melekat pada rekening tabungan tidak boleh di buka oleh sembarang pihak, tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 khusus untuk perkara pembagian harta bersama maka rahasia bank yang melekat pada rahasia bank dapat dibuka oleh pihak suami maupun istri dan mekanisme pembagian harta bersama dalam bentuk rekening tabungan bank dapat di bagi dengan dua cara, yaitu: secara suka rela ataupun secara paksa berdasarkan putusan pengadilan. Kata Kunci : Pembagian Harta, Tabungan Bank, Gugatan Harta Bersama.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) INTARAN DI DESA PAKRAMAN SANUR ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Dwi Fitri Silvia Dewi]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>;
<![CDATA[A.A Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.528 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2018.v07.i01.p10
<![CDATA[Lembaga perkreditan desa berfungsi sebagai pengelola keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman yang berbentuk lembaga desa dan memiliki garis koordinasi dengan desa pakraman itu sendiri. Sumber keuangan yang dikelola oleh LPD berasal dari pendapatan desa seperti simpan pinjam. Dalam simpan pinjam tentunya memerlukan adanya jaminan sebagai pelunasan kredit tersebut. Jaminan yang biasa digunakan dalam pemberian kredit yaitu jaminan fidusia. Adapun permasalahannya yaitu bagaimanakah pelaksanaan jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan? Dan bagaimanakah penyelesaian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila terjadi kredit macet pada LPD Intaran Desa Pakraman Sanur. Metode penulisan yang digunakan ialah metode penelitian hukum empiris. Kesimpulan dari penulisan ini adalah perjanjian fidusia yang dibuat dibawah tangan tidak dapat memberikan kekuatan hukum untuk pelaksanaan eksekusi pada saat terjadi kredit macet, dan akibat hukum dan upaya penyelesaian apabila terjadi kredit macet dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yaitu pihak LPD tidak mempunyai kedudukan preferensi untuk pelunasan kredit macet tersebut. Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa, Kredit Macet, Jaminan Fidusia]]>
