Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Pandecta Mimbar Keadilan Jurnal Konstitusi Mulawarman Law Review
Adam Ilyas
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
MEMBANGUN MORALITAS DAN HUKUM SEBAGAI INTEGRATIVE MECHANISM DI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Ilyas, Adam; Prasetio, Dicky Eko; Bakker, Felix Ferdin
Mimbar Keadilan Vol 14 No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v14i2.4694

Abstract

Abstract This study aims to analyze the application of morality to legal practice in Indonesia. This is because the reality of the rule of law today is dominated by a positivist-legalistic phenomenon that prioritizes text but darkens morality's meaning in law. Morality in law seems to be immersed in legal practice that deifies the textual law but neglects the law's moral essence. This research is juridical-normative research oriented towards coherence between the principles of law based on morality and legal norms and legal practice in society. This research's novelty is the development of morality in the rule of law practice by prioritizing two aspects, namely the integrative mechanism aspect of Harry C. Bredemeier with the progressive law of Satjipto Rahardjo. This study emphasizes that efforts to develop law must not forget the elements of morality development. This study's conclusions highlight that the development of law and morality will run optimally by upholding the law as an integrative mechanism and applying progressive law as a solution in facing the lethargy of the Indonesian nation.Keywords: integrative mechanism; morality; progressive lawAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan moralitas pada praktik berhukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa realitas praktik berhukum saat ini didominasi oleh fenomena positivistik-legalistik yang mengutamakan teks tetapi menggelapkan makna moralitas dalam berhukum. Aspek moralitas dalam hukum seakan tenggelam dalam praktik hukum yang mendewakan tekstual undang-undang tetapi melalaikan esensi moral dalam undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang berorientasi pada koherensi antara asas-asas hukum yang bersumber pada moralitas dengan norma hukum serta praktik hukum di masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini yaitu pembangunan moralitas dalam praktik negara hukum dengan mengedepankan dua aspek, yaitu aspek integrative mechanism dari Harry C. Bredemeier dengan hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa upaya membangun hukum tidak boleh melupakan aspek pembangunan moralitas. Simpulan dalam penelitian ini menegaskan bahwa, pembangunan hukum dan moralitas akan berjalan secara optimal dengan meneguhkan hukum sebagai integrative mechanism serta menerapkan hukum progresif sebagai solusi dalam menghadapi jagat kelesuan berhukum bangsa Indonesia.
Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang untuk Menentukan Tuntutan Pidana Ilyas, Adam
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.29292

Abstract

Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya merupakan lembaga yang berada pada posisi sentral dalam sistem peradilan pidana. Penuntut Umum sebagai perwakilan Kejaksaan didalam setiap perkara pidana merupakan pihak yang paling mengetahui ketercelaan seorang terdakwa karena mengikuti dinamika selama persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang menunjukkan saat ini tuntutan pidana berasal dari petunjuk atau pendapat pimpinan Kejaksaan di setiap jenjang karena adanya kebijakan rencana tuntutan berjenjang. Dengan kebijkan rencana tuntutan berjenjang tersebut dapat juga menyebabkan kultur korup pada lembaga Kejaksaan karena ditengarai kebijakan tersebut digunakan untuk wadah tawar menawar oleh Penuntut Umum dengan terdakwa dan kemudian menyetor pada atasannya. Konkuensi dari adanya kebijakan rencana tuntutan berjenjang ini juga akan membuat terhambatnya proses peradilan yang pada dasarnya harus dijalanlan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terhadap kondisi ini diperlukan penataan ulang sistem penentuan tuntutan pidana demi independensi Penuntut Umum dan tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.The Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia, based on its authority, is an institution that is in a central position in the criminal justice system. As the representative of the Prosecutor’s Office in each case, the Public Prosecutor is the party most aware of the accident of a defendant because it follows the dynamics during the trial. This research uses doctrinal or juridical normative research methods with a statutory approach that shows that currently, criminal charges are the instructions or opinions of the chief Prosecutor at every level due to the policy of tiered prosecution plans. The policy of the tiered prosecution plan can also cause a corrupt culture in the Prosecutor’s institution because it is signaled that the procedure is used as a bargaining place by the Prosecutor with the accused and used as a deposit event to his superiors. The consequences of this tiered prosecution plan policy will also hamper the judicial process, which has to be run quickly, only, and lightly. Against this condition, it is necessary to reorganize the criminal prosecution determination system for the Public Prosecutor’s independence and the achievement of a fast, simple, and low-cost judiciary.
PRAKTIK PENERAPAN EXCLUSIONARY RULES DI INDONESIA Adam Ilyas
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.1.2021.49-59

Abstract

Alat bukti merupakan sebuah komponen penting dalam hal untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana karena dengan alat bukti itulah yang akan menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Karena pentingnya alat bukti sehingga penting pula adanya penerapan Exclusionary Rules. Dalam tulisan ini dibahas mengenai penerapan Exclusionary Rules, permasalahan dalam penerapan dan solusi atas permasalahan tersebut. Hasilnya, praktiknya di Indonesia belum secara mutlak menerapkan prinsip Exclusionary Rules ini karena permasalahan dari aturan dan penegak hukumnya, sehingga seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum, dan bahkan membentuk kultur korup penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait perkuatan penerapan prinsip Exclusionary Rules untuk memberikan perlindungan terhadap integritas pengadilan dan hak asasi manusia.
Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia Adam Ilyas; Maria Novita Apriyani
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 2 DECEMBER 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i2.687

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi kriminalisasi pengguna jasa prostitusi online. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan temuan adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan kriminalisasi penggua jasa dan inkonsistensi hukum dalam penegakan dan penanggulangan prostitusi online. Pengguna jasa dalam praktek prostitusi online merupakan pihak yang terpenting karena telah menjadi prinsip dasar bahwa tidak akan ada penjual jika tidak ada pembelinya. Oleh karena itu, apabila pengguna jasa prostitusi online tidak segera dikriminalisasikan, maka pengguna prostitusi online akan tetap leluasa dan merasa aman melakukan praktek pelacuran yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya permasalahan sosial yang berdampak dalam bidang hak asasi manusia, social, agama, dan kesehatan karena prostitusi online merupakan perbuatan yang hina, immoral, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian diperlukan pembaharuan hukum pidana dengan mengkriminalisasikan pengguna jasa prostitusi online demi menanggulangi permasalahan sosial serta terciptanya keadilan dan kepastian hukum untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.
Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Adam Ilyas; Dicky Eko Prasetio
Jurnal Konstitusi Vol 19, No 4 (2022)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.438 KB) | DOI: 10.31078/jk1943

Abstract

The position of the Constitutional Court Regulation (PMK) in the hierarchy of laws and regulations is not strictly regulated, so it is not known where it is located, or which institution has the right to conduct a judicial review of it. Therefore, this study will examine three things, namely: (i) the position of PMK; (ii) the implications of PMK that have not been promulgated; and (iii) the institution entitled to conduct a judicial review of PMK. The research method used is the normative legal research method. The result is that PMK has a "conditional" position equivalent to a presidential regulation because it has the same function. Despite having the same "conditional" position, the PMK has so far not been able to be tested by any institution because it has not been promulgated in the State Gazette, which should also imply that it cannot bind the public. Therefore, PMK should be promulgated in the State Gazette to bind the public, and the institution entitled to examine it is the Supreme Court. That way, the parties to the proceedings at the Constitutional Court will obtain legal certainty and protection.
Co-Authors Bakker, Felix Ferdin Diana Septaviana Dicky Eko Prasetio Dicky Eko Prasetio Felix Ferdin Bakker Hervina Puspitosari Maria Novita Apriyani Prasetio, Dicky Eko