Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.715
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Unram Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Unes Law Review Jurnal Yuridis PALAR (Pakuan Law review) Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Indonesian Notary Jurnal Hukum dan Pembangunan Technology and Economics Law Journal
Marlyna, Henny
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PENJAMINAN MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBAYARAN UTANG DALAM SKEMA PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA LEMBAGA KEUANGAN NONBANK DI INDONESIA Jantera, Annisa Lintang; Marlyna, Henny
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.8910

Abstract

Abstrak Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, adapun masalah dalam penelitian ini hak merek berbeda dengan Hak Cipta, Merek sebagai salah satu hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan suatu jaminan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan mana pun, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktiknya penjaminan suatu Merek sebagai objek jaminan pembayaran utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada lembaga keuangan nonbank. Dalam Penelitian ini, Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji isu tersebut adalah yuridis normatif dengan menelaah dan dan menganalisis bahan pustaka, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan substansi penelitian dan empiris dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan beberapa lembaga keuangan nonbank. hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini digunakan sebagai pengetahuan konsep dan acuan referensi atas penjaminan suatu Merek sebagai objek jaminan pembayaran utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada lembaga keuangan nonbank di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini, dalam implementasinya Merek sebagai objek jaminan pembayaran utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada lembaga keuangan nonbank masih belum dapat diterapkan dikarenakan belum adanya acuan parameter nilai tukarnya serta pula karena belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara terperinci terkait penjaminan tersebut sehingga jika diterapkan berpotensi menimbulkan resiko kerugian kepada lembaga keuangan non bank terkait.  Kata Kunci : Notaris, Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Fidusia, Jaminan, Lembaga Keuangan Nonbank    Abstract The purpose of this research is to explain that with the issuance of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning implementing regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy, the problem in this research is that brand rights are different from Copyright, Brands are one of the intellectual property rights that can be used as a guarantee has not been regulated in any statutory regulations, especially Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The main topic of discussion in this research is the practice of guaranteeing a Brand as an object of guarantee for debt repayment in intellectual property-based financing schemes at non-bank financial institutions. In this research, the research method used to examine this issue is normative juridical by reviewing and analyzing library materials, documents and statutory regulations related to research substance and empirical by conducting field research through interviews with several non-bank financial institutions. The findings obtained from this research are used as conceptual knowledge and reference points for guaranteeing a brand as a collateral object for debt repayment in intellectual property-based financing schemes at non-bank financial institutions in Indonesia. The conclusion of this research is that in the implementation of Brands as collateral objects for debt repayment in intellectual property-based financing schemes in non-bank financial institutions, they still cannot be implemented because there is no reference for exchange rate parameters and also because there are no implementing regulations that regulate in detail regarding such guarantees so that if implemented has the potential to pose a risk of loss to the relevant non-bank financial institutions. Keywords: Notary, Intellectual Property Rights, Brand, Fiduciary, Guarantee, Nonbank Financial Institution
Implementasi dan Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasabah Asuransi Tarmum, Hasbi; Marlyna, Henny
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.254 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i4.11738

Abstract

Akhir-akhir ini, kasus gagal bayar perusahaan asuransi, khususnya asuransi jiwa tengah menjadi sorotan publik. Dalam sepuluh tahun terakhir rentetan kasus gagal bayar asuransi tengah membuat cemas masyarakat. Mirisnya lagi, kasus gagal bayar tersebut terjadi pada perusahaan-perusahaan asuransi besar. Kasus gagal bayar yang paling baru terjadi yakni PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life. Kasus kresna menambah deretan kasus gagal bayar asuransi jiwa di Indonesia setelah sebelumnya dialami nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Otomatis, realitas tersebut tidak bisa dibiarkan. Sebab, jika terbiarkan akan berprospek membuat citra publik terhadap industri asuransi runtuh. Melihat kenyataan tersebut, tentu pemerintah dalam hal ini lembaga/regulator yang menaungi kebijakan polis asuransi harus segera mengambil tindakan dengan melakukan penguatan lembaga perlindungan konsumen nasabah asuransi Adapun implementasi lembaga perlindungan konsumen nasabah asuransi pada saat ini sudah berjalan nanum belum sepenuhnya efektif. Namun demikian beberapa peraturan perundangan yang mengatur mengenai usaha perasuransian dan perlindungan terhadap konsumen menjadi modal utama untuk menjaga hubungan antar konsumen dan pelaku usaha untuk terlibat aktif dan fair dalam industri keuangan Indonesia. Penguatan lembaga perlindungan konsumen nasabah asuransi perlu diperkuat agar kepercayaan masyarakat terhadap perusaan asuransi dapat terus tumbuh dan berkembang. Penguatan lembaga perlindungan konsumen nasabah asuransi melalui (1) penguatan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengelola jasa keuangan khususnya industri asuransi. (2) Segera membentuk dan mensahkan Lembaga Penjamin Polis (LPP) yang saat ini telah termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) atau Omnibus Law Keuangan.
Penerapan Strict Liability dalam Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia: Perbandingan Negara Lain Sinduningrum, Aryani; Marlyna, Henny
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1321

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur terkait pertanggungjawaban produk terhadap adanya tuntutan ganti kerugian yang terjadi terhadap konsumen. Dalam pelindungan konsumen di Indonesia perlu adanya penerapan konsep strict liability yang lebih kuat lagi dalam konteks pertanggungjawaban produk. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang menggunaan pendekatan analitis dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, serta menganalisis data secara kualitatif. Dari hasil dari penelitian diperoleh: 1. Indonesia belum menerapkan strict liability secara murni sebab masih harus dilakukan pembuktian terbalik serta unsur kesalahan masih harus dibuktikan terlebih dahulu 2. Strict liability tidak murni juga diterapkan di negara Belanda sebagai negara yang memiliki tradisi hukum civil law sebab produsen atau pelaku usaha harus membuktikan bahwa adanya unsur kesalahan. Berbeda dengan negara yang memiliki tradisi hukum common law seperti di Inggris dan Amerika bahwa dalam penerapan strict liability tidak melihat pada unsur kesalahan, melainkan melihat pada unsur risiko yang menimbulkan kerugian. Perbandingan konsep penerapan strict liability di berbagai negara ini diharapkan dapat diadopsi dalam rangka menentukan konsep strict liability yang ideal di Indonesia serta meningkatkan upaya pelindungan hukum terhadap konsumen.
Comparative Analysis between the United States and Indonesia Regarding Product Liability of Food and Beverage Tenants within the Tourism Industry Utomo, Shadrina R. T.; Marlyna, Henny; Anggraini, Ayu Galuh
Technology and Economics Law Journal
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research analyzes on how the laws in Indonesia and Florida, United States (U.S.) regulate the product liability of tourism entrepreneurs, whether as the food and beverage tenant within the tourism area or as the tourism operator, who have caused tourists to suffer from food poisoning. The Law Number 10 Year 2009 concerning Tourism the obligation for tourism entrepreneurs in providing insurance is only for high-risk tourism businesses. Tourism entrepreneurs in Indonesia have made various safety measures by fulfilling the sanitation and hygiene requirements, and preparing medical protocols. Meanwhile in Florida, tourism entrepreneurs have added accessibility efforts for tourists with special dietary needs, such as food allergies. The product liability in Law Number 9 Year 1999 contains the reversed burden of proof element. Meanwhile, the product liability in the 2024 Florida Statutes has two theories which are the strict liability or negligence. This article concludes that there needs to be a specific regulation for food and beverage tenants within the tourism area in providing compensation for tourists who suffered from food poisoning, and an apportionment of damages for every party liable for the injury.
Praktik Ethical Hacking Untuk Menjamin Keamanan Sistem Sebagai Upaya Mewujudkan Keamanan dan Kerahasiaan Data Pribadi: Studi Komparasi Pengaturan Indonesia dan Kanada Prabhaswari, Amaraduhita Laksmi; Marlyna, Henny; Anggraini, Ayu Galuh
Technology and Economics Law Journal
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the digital era that is increasingly integrated with electronic systems and technology, issues related to the security and confidentiality of personal data have become a crucial issue, especially in the midst of the increasing number of cyber attacks. The urgency of this protection is increasingly urgent along with the complex use of technology by PSE, both public and private. The practice of ethical hacking by contract based or policy-based emerged as a proactive effort in identifying and addressing security gaps in a system. Although in Canada this practice has been recognized as part of national security policy (RVDP), Indonesia has not yet regulated and opened the policy (/VVIP) to the public. This research aims to analyze ethical hacking arrangements in Indonesia and Canada including protection policies for ethical hackers, both certified and voluntary. The method used is doctrinal research with the approach of existing legislation and policies, and supported by interview data from credible sources. The results show that although Canada and Indonesia both have such policies, Canada's policy is nationally applicable and open as a form of collaboration between the government, PSEs, and ethical hackers, and provides more guaranteed protection for them. Meanwhile, in Indonesia, the policy is still an internal regulation of an institution that is not applicable and binding for the wider community.
Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Menyampaikan Ulasan Atas Suatu Produk Melalui Platform Media Sosial Naufal, Daffa Rizqy; Marlyna, Henny; Mahardika, Zahrashafa Putri
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Product reviews on social media have become an essential source of information for consumers and play a significant role in building trust in businesses. However, negative reviews often lead to legal disputes, particularly concerning allegations of defamation under Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. This study examines legal protections for consumers in expressing reviews, focusing on the right to freedom of expression as guaranteed by Articles 28E paragraphs (2) and (3) and Article 28F of the 1945 Constitution, Law No. 39 of 1999, Law No. 12 of 2005, Article 19 of the UDHR, and the ICCPR. Additionally, Article 4(d) of the Consumer Protection Law recognizes consumers’ rights to express opinions and complaints. Using a doctrinal method, the study reveals inconsistencies in legal practice. The Supreme Court Decision No. 6057 K/Pid.Sus/2022 protects fact-based criticism, while the North Jakarta District Court Decision No. 1265/Pid.Sus/2023 criminalizes reviews deemed defamatory. The study highlights the importance of educating consumers on responsible expression and the need for more consistent regulations to balance freedom of expression and reputation protection in the digital era.
ANALISIS PERLINDUNGAN TATA RUANG TOKO SEBAGAI SUBJEK MEREK TIGA DIMENSI DI INDONESIA Rebecca, Aicha Grade; Marlyna, Henny
Jurnal Yuridis Vol 12 No 1 (2025): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v12i1.10477

Abstract

In line with the development and the trend of Creative Economy business in Indonesia, the creation of business that are “Design Centric” by nature or having an orientation towards aesthetic design are flourishing, specifically lifestyle business who invested their time and money to build store layout that could be a brand signifier on the business that they have. Although, until now there are still a legal polemic in relations of which Intellectual Property (“IP”) Object that are suitable to protect store layout that include Three Dimensional Marks, Industrial Design and Copyright in protecting store layout. This Journal would analyze the concept of store layout, and the existing legal framework that have been enacted to protect store layout overseas, especially those relating to three dimensional marks. After that, this Journal would analyze the legal inconsistencies between the law of Trademarks, Industrial Design and Copyright in protecting store layout. The usage of qualitative descriptive analysis will be used to have perspective in relations about this phenomena, especially those from chosen regulators. At the end of the Journal, the writer’s hope that there will be an understanding of the problem of store layout protection based otn the existing system in Indonesia. Furthermore, the writers also hope that it will lead to the best available solution to fix the effectivity of legal protection of store layout as three dimensional marks subject.
Co-Authors Agnefia Elisia Sahertian Anggraini, Ayu Galuh Annisa Saraswati Aryani Sinduningrum Desy Natalia Fully Handayani Inosentius Samsul Jantera, Annisa Lintang Mahardika, Zahrashafa Putri Muhammad Ilham Muhammad Muharromi Nabila Mazaya Putri Naufal, Daffa Rizqy Prabhaswari, Amaraduhita Laksmi Rebecca, Aicha Grade Ridwan, Fully Handayani Shinta Oktaviani Sinduningrum, Aryani Tarmum, Hasbi Theresa, Gita Utomo, Shadrina R. T. Yosi Esa Hadi Saputra