Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dakwah Tabligh AMANNA GAPPA Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Khazanah Hukum LEGAL BRIEF Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
Hasrul, Muhammad
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PENGAKUAN HAK ULAYAT TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI MASYARAKAT LONG ISUN SERTA EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM UPAYA PENGAKUAN ATAS PENGUASAAN HUTAN ADAT Rita Junita; Kahar Lahae; Muh Hasrul
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.803 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.494-504

Abstract

Masyarakat  Long Isun telah berupaya mendapat pengakuan  hutan adat mereka melalui penyerahan dokumen pengusulan Masyarakat Hukum Adat Kampung Long Isun secara resmi pada 19 September 2018, yang didampingi Koalisi Kemanusiaan untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan mengenai usulan pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat Long Isun tersebut. Ditinjau dari beberapa payung hukum yang telah ada yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga, dan Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 800.05.140.436.1/K.185d/2017. Seharusnya tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mengakui masyarakat Long Isun sebagai Masayarakat Hukum Adat. Telah terjadi pertemuan Pada tanggal 6 Februari 2018 dan telah ditandatangani perjanjian antara masyarakat Long Isun, pemerintah Kabupaten Mahulu, Ketua DPRD Mahulu, serta perusahaan untuk menyelesaikan konflik, terdapat kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuaan tersebut salah satunya  kampung Long Isun ditetapkan status quo dan akan diproses menjadi hutan adat. Namun dalam kenyataannya kesepakatan itu belum terealisasi dengan baik hingga sekarang. Pemerintah kabupaten  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) Mahulu belum mengakui masyarakat Long Isun sebagai Masyarakat Hukum Adat sehingga  belum dapat menetapkan hutan tersebut menjadi hutan adat.
STRATEGI KOMUNIKASI PENGURUS KNPI SULAWESI SELATAN UNTUK MENDORONG PARTISIPASI PROGRAM KEMITRAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN Anugra Nursamsami; Jasmal A. Syamsu; Muh. Hasrul
Jurnal Dakwah Tabligh Vol 21 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdt.v21i2.13199

Abstract

Communication provides tools for making decisions, implementing decisions, receiving feedback, and correcting organizational goals and procedures. This study aims to find a picture of the communication strategy at KNPI South Sulawesi as a way of participation of youth and to find out the form of the involvement of youth organizations that gather in KNPI South Sulawesi. This research is a qualitative study that is described descriptively and carried out at KNPI South Sulawesi and several youth organizations that accumulate in the KNPI South Sulawesi in South Sulawesi, South Sulawesi province, Indonesia. Data collection techniques used include observation, interviews, document review (literature study), and documentation. Representation records systemically the events, behaviors, objects seen, and other things that needed in support of the research carried out while the interview done by interviewing the informant, who is the source of information.
Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah Muhammad Hasrul
Amanna Gappa VOLUME 25 NOMOR 2, 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v25i2.2511

Abstract

Pelaksanaan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan selalu menjadi topik hangat untuk di bicarakan, hal ini disebabkan Satpol PP merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Pemberitaan mengenai penggusuran, penindakan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pengemis, Gelandangan serta Orang Terlantar (PGOT) di lapangan selalu berakhir dengan pembentukan opini yang negatif Kondisi ini tentu harus di perbaiki dan di cermati secara seksama oleh pihak yang terkait, sehingga citra dari Satpol PP di mata masyarakat menjadi organisasi yang di segani dan di hormati bukan menjadi organisasi yang penuh dengan kontroversi. Tulisan ini kemudian menjadi penting dikemukakan untuk memberi gambaran yang obyektif dan adil akan peranan Satpol PP sesungguhnya berdasarkan regulasi dan paradigma sesungguhnya yang terjadi di masyarakat
Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintah Daerah Muh. Hasrul; Syafa’at Anugrah Pradana
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 1, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i1.6957

Abstract

Staf ahli kepala daerah merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang sangat strategis dalam membantu kinerja kepala daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami kedudukan dan tugas staf ahli dalam struktur pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; serta mengetahui dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas staf ahli dalam membantu kinerja kepala daerah. Penelitian ini menggunakan seinwijsenschaff atau penelitian yang dilakukan secara yuridis empiris yang mengkaji aturan positif yang berlaku (literature research) dan dilanjutkan dengan penelitian di lapangan (field research). Data dianalisis dengan cara kualitatif dan dipaparkan serta disajikan secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan staf ahli dalam struktur pemerintah daerah merupakan unsur yang sangat strategis dalam membantu kinerja kepala daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, staf ahli berpedoman kepada peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas staf ahli antara lain: faktor rekrutmen jabatan, pendidikan, pengalaman, hubungan antar unsur perangkat daerah, dan budaya organisasi.
RELASI NEGARA DAN AGAMA DALAM PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH: PERSPEKTIF PANCASILA Farida Patittingi; Irwansyah Irwansyah; Muhammad Hasrul; Muhammad Ilham Arisaputra; Ahsan Yunus
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.1

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten EnrekangNomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca Al-Qur’an dan relevansinya terhadap nilai-nilaiPancasila. Penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan menggunakanpendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa indikator nilai dalam Pancasila, jika dikontekstualisasikandengan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Al-Qur’an di Kabupaten Enrekang, terdapatbeberapa indikator yang tidak sejalan, bahkan dapat dikatakan cenderung bernuansadiskriminatif. Perda yang diterbitkan pada suatu daerah tidak boleh mengatur untuk 1 (satu)golongan saja, namun harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenalperbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Dapat pula dikatakan tidak memberikan keadilansecara lahir maupun batin terhadap pemeluk agama Islam oleh sebab adanya beberapapenambahan persyaratan pada wilayah-wilayah tertentu. Terdapat ketentuan sanksi yang dapatmenggugurkan pemeluk agama Islam untuk berkompetisi pada sektor tertentu.
Legal Analysis of the Regency/City Election of The Watchdog Authority in Handling the Violations of the Code of Ethics for the Sub District General Election Committee of Ad Hoc Ilmanbahri Widyananda Mansyur; Andi Pangerang Moenta; Muh. Hasrul
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 1 (2021): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1117.085 KB)

Abstract

This research aims to analyze the authority had by the general election supervisory agency of regency/city in handling violations of the code of ethics for the sub-district general election supervisory committee and outlines the ideal concepts of handling violations of the code of ethics for the sub-district general election supervisory committee. This research used normative legal research method which examined and resolved legal issues done by analyzing the legal materials was primary legal materials and secondary legal materials. Those legal materials were then analyzed using a statutory, historical, comparative and conceptual approach in order to resolved the legal issues examined and drew conclusions on researched legal issues.This research’ results show that: 1. The implementation of the authority of the regency/city election of the general election supervisory agency in the process of handling violations of the election supervisory committee of Ad Hoc has been carried out in the 2019 election, However, it was just that the implementation has not been considered effective inasmuch as there have been still several factors that hindered its implementation, such as the legal factor itself, the lack of harmony in regulations related to the implementation of handling authority. Then, the institutional factor, institutionally the general election supervisory agency of the regency/city that has hierarchical relationship with the election supervisory committee of Ad Hoc, and the third factor related to the high number of the violators of the code of ethics of the election supervisory committee of Ad Hoc in all over Indonesia, 113 cases of which 102 were proven and 11 were not proven; 2. In the process of handling the violations of the code of ethics, the sub-district general election supervisory committee should have been formed of election organizer ethics council on an Ad Hoc basis to examine Ad Hoc election organizers with 1 person of the general election commission, 1 person for the element of election supervisory agency and 1 person from community that the aspects of the audit authority were examined openly and presented both sides based on the principle of audi et alterm partem.
SANKSI DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA A.M. Zulham Saputra Abrar Natsir; Zulkifli Aspan; Muh Hasrul
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.4891

Abstract

Dalam meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisi sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar yang terlibat pada penyalahgunaan Narkotika. Tipe penelitian ini adalah socio-legal research, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian di deskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar yang terlibat pada penyalahgunaan Narkotika adalah dijatuhi sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan dan diberhentikan untuk sementera. Hal ini berdasarkan pada telah adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada 2 orang PNS yang terbukti menjadi penyalahguna narkotika pada tahun 2019, dimana sanksi pidana yang dijatuhkan kurang dari 2 (dua) tahuh penjara. Pelaksanaan ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN yang menentukan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Terhadap PNS tersebut, sejak menjadi tersangka dan ditahan yang bersangkutan hanya menerima 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS.
PERBUATAN MENYERANG NAMA BAIK, KEHORMATAN DAN MARTABAT SESEORANG DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Erny Widyaningsih; Muh Hasrul; Audyna Mayasari Muin
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.4894

Abstract

Teknologi dibidang komunikasi, elektronik dan informasi ternyata bisa disalahgunakan. Hal ini dikarenakan masyarakat belum seluruhnya memahami tentang penggunaan informasi teknologi dan informatika dengan baik dan bijak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang dalam hukum pidana. Tipe penelitian ini adalah normative-legal research, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang harus dibuat konsep dan dirancang guna menyesuaikan. Maka dari itu diperlukan pembuatan konsep dasar-dasar hukum tersebut yang harus dimaknai secara pendalaman tidak hanya dalam teori hukum saja melainkan dari putusan hakim terkait tindak pidana tersebut. Sehingga dasa-dasar ini dibuat pada suatu aturan, sehingga terbentuklah perlindungan mengeluarkan ekspresi atau berpendapat serta memberi rasa aman terhadap martabat dan nama baik seseorang.
Legal Protection for Malnourished Children for Fulfillment of Health Services Amelia Pranita Ikhsan; Hasbir Paserangi; Muh Hasrul
Khazanah Hukum Vol 4, No 2 (2022): Khazanah Hukum Vol 4, No 2 August (2022)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.462 KB) | DOI: 10.15575/kh.v4i2.18787

Abstract

A child whose health is disturbed, both physically and psychologically is a reflection of not achieving the child's welfare. To get the welfare of the child, every child has the right to get services from the government and the community. The government stipulates laws and regulations in order to enforce the right of children to obtain health services. However, the reality that occurs in the community is that children do not get maximum nutritional health services both at the puskesmas and hospital levels so that there is no decrease in the number of children suffering from malnutrition. There is a need for legal protection for malnourished children so that children's welfare can maximize the growth and development process properly. In this case, the law is tasked with ensuring the welfare of children and guarding the interests of children in providing child protection. This study uses a qualitative approach with empirical legal research techniques in data collection and uses content analysis in describing the data obtained. The results of the study found that the legal protection for malnourished children for the fulfillment of health services in the prevention of malnutrition in children who were not carried out optimally. Various cross-sectoral roles are needed in the effort to fulfill the rights of malnourished children. The implementation of legal health services based on Health Law no. 36 of 2009 must be implemented, especially in overcoming the problem of malnutrition so that all health problems can be overcome in an effort to overcome malnutrition.
Co-Authors A.M. Zulham Saputra Abrar Natsir Ahsan Yunus Amelia Pranita Ikhsan Andi Pangerang Moenta Anugra Nursamsami Audyna Mayasari Muin Erny Widyaningsih Hasbir Paserangi Ilmanbahri Widyananda Mansyur Irwansyah Irwansyah Kahar Lahae Muhammad Ilham Arisaputra Patittingi, Farida Pradana, Syafa’at Anugrah Rita Junita Sembiring, Rinawati Zulkifli Aspan