Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.386
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Unes Law Review PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Darma Agung Legal Spirit LEGAL BRIEF International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal Hukum dan Pembangunan Cities and Urban Development Journal Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Jurnal Legislasi Indonesia
Harsanto Nursadi
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Depok 16424
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

 1 
Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi Alit Ayu Meinarsari; Harsanto Nursadi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.658 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i8.9120

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) telah disahkan dan diundangkan. Kebijakan penggabungan Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009) merupakan pilihan pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. dalam hal belanja, alokasi transfer ke daerah. Penataan penguatan ini juga diikuti dengan penguatan belanja daerah, dengan menetapkan batasan penggunaan belanja daerah dengan tujuan agar pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat tidak berbeda-beda, sejalan dengan semangat negara kesatuan, melalui hal tersebut. UU HKPD apakah konsep desentralisasi masih utuh atau sedang menuju sentralisasi.
Sinkronisasi Peta LSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Hayuningtyas, Fendry Rizma; Nursadi, Harsanto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i1.14888

Abstract

Sering terjadinya alih fungsi lahan sawah di Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan eksistensi lahan sawah untuk menjamin ketersediaan lahan sawah sebagai bentuk hak menguasai dari negara. Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019, pemerintah mengamanatkan untuk percepatan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi sebagai bentuk perlindungan eksistensi lahan sawah. Dalam praktiknya, terjadi ketidaksesuaian antara peta lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang wilayah suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penetapan peta lahan sawah yang dilindungi, dan bagaimana sinkronisasi peta lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang wilayah. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, bertipe deskriptif analitis, dan merupakan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama, penetapan peta lahan sawah yang dilindungi melalui tiga tahapan yaitu verifikasi lahan sawah, sinkronisasi hasil verifikasi lahan sawah, dan pelaksanaan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi, kedua, sinkronisasi peta lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang wilayah dapat dilakukan melalui permohonan dikeluarkannya lahan dari peta lahan sawah yang dilindungi selama memenuhi kriteria dalam Petunjuk Teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022 dan selanjutnya dilakukan perubahan peta lahan sawah yang dilindungi oleh perangkat daerah, ketua tim pelaksana, dan tim terpadu untuk terwujudnya sinkronisasi antar peraturan.
Co-Authors Alit Ayu Meinarsari Ananda, Saskia Nabila Fatia Anang Dwiatmoko Deni Angela Dian.P.N. SIMATUPANG Dwiatmoko, Anang Hayuningtyas, Fendry Rizma Herpie LAMBIOMBIR Indah Mutiara Sari Irwinda Vanya Martira, Amelia Merry Christiangie Muhammad Yasin Ramadhan, Genta Aulia Rony Parulian Rumahorbo Sayyida Syahla Salsabila Scorpio, Belmondo Shidqi, Sheehandea Talitha Sultan Ali Sadewa Syafruddin, Adam Candra Syarah Syam Amir Tri HAYATI Vanya, Irwinda Via Aulia Zendrato, Ahmad Fahmi