Articles
<![CDATA[RELEVANSI SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIIKUTI DENGAN AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU ]]>
<![CDATA[Sayyida Syahla Salsabila]]>;
<![CDATA[Harsanto Nursadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (383.24 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i04.p10
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan yang diikuti Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang telah melampaui jangka waktu dan mengidentfikasi akibat hukum lampaunya waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diikuti Akta Pembebanan Hak Tanggungan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pembahasan dalam Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan data sekunder dan data primer sebagai data pendukung dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Notaris dan PPAT yang bersangkutan tidak mengikuti Undang-Undang yang berlaku yang mengakibatkan lampaunya pembuatan SKMHT yang diikuti APHT menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sehingga SKMHT yang diikuti APHT tersebut batal demi hukum menurut 15 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Penulis menyarankan agar agar PPAT mempunyai daftar atau catatan khusus tentang semua SKMHT yang dibuatnya sehingga mudah dikontrol untuk mengetahui kapan berakhirnya masa berlaku SKMHT yang dibuatnya. The purpose of this research is to analyze the Power of Attorney to give Mortgage followed by the Deed of Mortgage which has exceeded the time period and what are the legal consequences of the passage of time when the Power of Attorney to Imposition of Mortgage is followed by the Deed of Mortgage Encumbrance when viewed from Law Number 4 of 1996 regarding Mortgage Rights on land and objects related to land. The discussion in this journal uses a descriptive normative legal research method that uses secondary data and primary data as supporting data and is analyzed qualitatively by drawing deductive conclusions. The results of the study illustrate that the Notary and the PPAT concerned do not follow the applicable law which results in the past of making SKMHT followed by APHT according to Article 15 paragraph (3) of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage on land and objects related to land, so that the SKMHT followed by APHT is null and void according to 15 paragraph (6) of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage on land and objects related to land. The author suggests that PPAT has a list or special record of all SKMHT it makes so that it is easy to control to find out when the validity period of the SKMHT it makes.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PPJB DENGAN MERUMUSKAN PEMBERIAN KUASA MUTLAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 27/PDT.G/2019/PN.KRS) ]]>
<![CDATA[Via Aulia]]>;
<![CDATA[Harsanto Nursadi]]>
<![CDATA[ PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PAKUAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1188.692 KB)
|
DOI: 10.33751/palar.v8i1.5261
<![CDATA[ABSTRAK Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Alat bukti yang dapat dituntut kebenarannya adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris. Akta otentik memuat suatu kebenaran yang formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris juga mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak. Notaris juga berkenaan dengan perbuatan hukum terkait jual beli tanah. Dalam hal ini banyak permasalahan timbul terhadap peralihan Hak atas tanah yang selalu menjadi permasalahan utama. Persoalan tersebut sering terjadi dimasyarakat, dengan berbagai macam cara proses peralihan yang terjadi menimbulkan masalah baik dengan secara legal maupun ilegal dalam penerapannya. Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris terhadap akta PPJB dengan merumuskan pemberian kuasa mutlak dan bagaimana keabsahan akta PPJB berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Krs. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap terhadap akta PPJB dengan merumuskan pemberian kuasa mutlak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Krs melalui penelitian yuridis normatif dan bersifat eksplanatoris ini, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan. Digunakan pula tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.Kata kunci     : Tanggung Jawab; Notaris; Kode Etik Notaris; Jual Beli; ABSTRACT A notary as a public official is given the authority to make an authentic deed. The evidence that can be claimed for the truth is an authentic deed made by a public official. The public official in question is a Notary. An authentic deed contains a formal truth in accordance with what the parties have notified the Notary. However, the Notary also has an obligation to include that what is contained in the Notary deed has truly been understood and is in accordance with the wishes of the parties. Notaries are also concerned with legal actions related to the sale and purchase of land. In this case, many problems arise regarding the transfer of land rights which has always been the main problem. These problems often occur in the community, with various ways the transition process that occurs causes problems both legally and illegally in its application. The main problem in this research is how the role and responsibility of the Notary towards the PPJB deed by formulating the absolute power of attorney and how the validity of the power of attorney deed is based on the District Court Decision Number 27/Pdt.G/2019/PN.Krs. This study aims to analyze the responsibility of the Notary to the PPJB deed by formulating the absolute power of attorney based on the District Court Decision Number 27/Pdt.G/2019/PN.Krs through this normative and explanatory juridical research, using secondary data obtained from document studies. and bibliography. Three legal materials are also used, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Keywords: Responsibility; Notary Public; Notary Code of Ethics; Buy and sell.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI YANG TIMBUL DALAM KEMUDAHAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO ]]>
<![CDATA[Syarah Syam Amir]]>;
<![CDATA[Harsanto Nursadi]]>;
<![CDATA[Indah Mutiara Sari]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.31731
<![CDATA[Penyederhanaan sistem perizinan dilakukan Pemerintah dengan menerapkan sistem perizinan berbasis elektronik Online Single Submission Risk Based Approach yang mengklasifikasikan tingkat usaha berdasarkan risiko. Data dari Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyebutkan bahwa dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, saat ini baru 116 Kabupaten/Kota yang telah menyusun Peraturan Daerah RDTR. Penelitian yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) juga memberikan gambaran bahwa sistem OSS RBA belum siap dilaksanakan, kendala masih sering dihadapi khususnya pada izin yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah, beberapa daerah belum memiliki peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan sistem OSS RBA, hal tersebut kemudian menyebabkan implikasi beberapa daerah menerapkan sistem perizinan lama/manual, tidak berkesesuaiannya antara perizinan melalui OSS RBA dan perizinan di daerah, ketidaksiapan penerapan dalam aspek regulasi, aspek kelembagaan, serta aspek digitalisasi, menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS RBA.]]>
<![CDATA[Miracle 14: Transparency in Indonesia’s State-Owned Enterprises ]]>
<![CDATA[Yasin, Muhammad]]>;
<![CDATA[Nursadi, Harsanto]]>
<![CDATA[ BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 28, No. 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[In administrative science and administrative law, public information disclosure has universally recognized as important partway to good governance. There is an explosive recognition of the world to freedom of information act. Freedom of information or right to information is a inseparable part of transparency principle in governance. Enacting freedom of information act is an effort not only to make government better, but also to create trust among government, the business, and citizens. Indonesia has enacted Act Number 14/2008 (FOI Act) and run into force in 2010, which contains 14 obligations to State-Owned Enterprises (SOE’s). This paper will focus to elaborate SOE’s compliance with its basic obligations in this FOI Act, resulted in monitoring and evaluation conducted by Central Information Commission (CIC); the problems; the challenges, and the opportunities. This study uses library research, especially using secondary data from the CIC annual ranking reports. The results show that (i) good corporate governance is actually in line with transparency principle; (ii) there is an increase participation level of SOE’s in complying with the FOI Act; and (iii) most of SOE’s are placed in ‘uninformative’ category. It is important to find solutions to this compliance problems.]]>
<![CDATA[Implementation of Village Government in Realizing Village Independence in the Tanimbar Islands Regency ]]>
<![CDATA[Herpie LAMBIOMBIR]]>;
<![CDATA[Tri HAYATI]]>;
<![CDATA[Harsanto NURSADI]]>;
<![CDATA[Dian.P.N. SIMATUPANG]]>
<![CDATA[ International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Vol. 3 No. 3 (2022): International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science (Nov ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesia Strategic Sustainability ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38142/ijesss.v3i3.267
<![CDATA[Villages or other names have existed before Indonesia was formed. The existence of these regions is highly respected by the Republic of Indonesia and all of its regulations will serve as a reminder of the rights of the origin of the region. This research aims to analyzes Implementation of village government in realizing village independence. the research method used in this research is normative legal research. Implementation of the Village Law on the implementation of village government in Tanimbar Islands Regency has encouraged every village device to carry out its main duties in accordance with good governance, transparent and accountable, and has succeeded in increasing the village status index where no longer found villages are very left behind and most have become developed and independent villages.]]>
<![CDATA[Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi ]]>
<![CDATA[Alit Ayu Meinarsari]]>;
<![CDATA[Harsanto Nursadi]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (321.658 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i8.9120
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) telah disahkan dan diundangkan. Kebijakan penggabungan Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009) merupakan pilihan pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. dalam hal belanja, alokasi transfer ke daerah. Penataan penguatan ini juga diikuti dengan penguatan belanja daerah, dengan menetapkan batasan penggunaan belanja daerah dengan tujuan agar pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat tidak berbeda-beda, sejalan dengan semangat negara kesatuan, melalui hal tersebut. UU HKPD apakah konsep desentralisasi masih utuh atau sedang menuju sentralisasi.]]>
<![CDATA[ENERGI BARU TERBARUKAN SUMBER DAYA AIR : MANFAAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Rony Parulian Rumahorbo]]>;
<![CDATA[Harsanto Nursadi]]>
<![CDATA[ JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 2 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/ojsuda.v31i2.2967
<![CDATA[Indonesia merupakan negara yang memiliki energi baru terbarukan yang sangat melimpah yang diantaranya dihasilkan dari sumber alami seperti matahari, angin dan air yang dapat dihasilkan secara terus menerus serta tidak merugikan lingkungan. Oleh karena itu pentingnya dilakukan pendekatan untuk memahami energi yang telah ada, untuk selanjutnya energi baru terbarukan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Proses energi baru terbarukan belum dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan aturan yang belum mengatur secara spesifik baik dari proses perencanaan, pelaksanaan secara teknis, hingga pengaturan terkait pemanfaatannya. Pembahasan manfaat dan dampak energi baru terbarukan menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif analitis secara tertulis atau lisan dan juga melalui perilaku nyata. Penggunaan energi baru terbarukan memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan hidup, sehingga perlu untuk segera dilakukan pengaturan yang dapat dituangkan melalui regulasi, yang nantinya menjadi acuan dalam proses pemanfaatan energi baru terbarukan. Dengan adanya regulasi, dapat membantu target pemerintah untuk pencapaian pemenuhan penggunaan energi baru terbarukan. Pada akhirnya pengaturan energi baru terbarukan menjadi mutlak, guna mewujudkan kesejahteraan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.]]>
<![CDATA[Penerapan Konsep Desentralisasi pada Pelayanan Publik: Studi Kebijakan Pengelolaan Municipal Solid Waste di Jepang ]]>
<![CDATA[Irwinda Vanya]]>;
<![CDATA[Harsanto Nursadi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1563
<![CDATA[In theory, decentralization is believed to have a good impact on improving public services. Japan is one of the countries that has succeeded in providing public services through granting authority to local governments. This paper discusses the application of the concept of decentralization to public services, particularly municipal solid waste management policies in Japan. The research was conducted on the Japanese government's policy regarding municipal solid waste management. The research method used is normative juridical. The results of the study show that community involvement, dynamic partnerships and funding creativity are the keys to the successful application of the concept of decentralization in municipal solid waste management in Japan. This shows a shift in the meaning of decentralization and the use of New Public Service, New Public Management and New Public Governance perspectives in the application of the concept of decentralization in municipal solid waste management in Japan. The Japanese government defines decentralization as a multidimensional process. To benefit from decentralization, lawmakers need to formulate appropriate configurations and relationships between stakeholders.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Martira, Amelia]]>;
<![CDATA[Nursadi, Harsanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum & Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia’s National Health Security (NHS) has begun since 2014 which give a lot of benefits to people in Indonesia. Access to health care become more easier without giving financial hardship. However, there are some obstacles that Indonesia NHS facing, which one is deficit in pool funding that is not enough to pay the benefits. One of newer solution to overcome this problem is by activating the resources from local government, especially from the funding. Basically, decentralization is the framework of the central and local government relation in Indonesia, by transferring power, authority and financial of health functional assignment to local government. Conversely, since Indonesia NHS is held, there is overlapping of authority and financial between administration of health functional assignment by local government and NHS. Then, it contributes to ineffective and inefficient of NHS. Conclusion: There is a need to rearrange the central and local government relation on decentralization context in order to maximize the role of local government to assure the sustainability of NHS in Indonesia.]]>
<![CDATA[TINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI (NEGARA) PERPAJAKAN YANG DAPAT BERAKIBAT PADA TINDAKAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Nursadi, Harsanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum & Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The enormous authority possessed by the fiscus in various matters, particularly in establishing tax reduction or abolition, is prone to abuse. Administrative act in the form of tax decision shall end up as a criminal offense of it is an abuse of authority or unlawful. In fact, there are many fiscus who perform taxation administrative acts that stray beyond the authority for their own personal interests or that of taxpayers. Certainly, theycause state loss; therefore, they can qualify as a criminal offense. Thesebeg a question: which taxation administrative acts are lawful and which ones constitute criminal offense?]]>
