Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.978

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Sinkron : Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika DHARMASMRTI: Jurnal Pascasarjana UNHI Jurnal Hukum Sasana Vyavahara Duta Kerta Dyatmika Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi Law Doctoral Community Service Journal Hukum dan Kebudayaan

Made Gede Arthadana

Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Adat, Universitas Hindu Indonesia

Author-ID : 2928703

Religion Humanities Computer Science & IT Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API TERHADAP ANGGOTA POLRI DI POLRES KARANGASEM SH.,MH, Made Gede Arthadana
Kerta Dyatmika Vol 13 No 2 (2016): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Senjata api merupakan salah satu jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh petugas Polri untuk melaksanakan tugasnya guna melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhkan, menghentikan, menghambat tindakan seseorang atau sekelompok orang. Senjata api diperlukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka upaya paksa. Penyalahgunaan senjata api sering terjadi di kalangan kepolisian. Penyalahgunaan senjata api ini ada yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan ada yang dilakukan diluar konteks pelaksanaan tugas.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian dan mengetahui penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota kepolisisan yang menyalahgunakan senjata api. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang pokoknya menganalisa dan menguji bekerjanya hukum di tengah masyarakat dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan sumber dataÂ skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumentasi, teknik wawancara, dan observasi, dengan pengolahan dan analisis data adalah metode kualitatif.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hasil penelitian ini adalah terdapat pelanggaran penggunaan senjata api oleh BRIGADIR I Wayan Jata Ariantara. Dasar hukum yang digunakan adalah pelanggaran disiplin/kode etik polri: Pasal 3 huruf i; dan atau pasal 6 huruf v Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2013, yang memuat: pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar Peraturan disiplin (Pasal 1 angka 4 PP 2/2003). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin (Pasal 7 PP 2/2003).Â Kata Kunci: Penyelidikan, Penyidikan, Penyalahgunaan Senjata Api, Anggota Polri

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TERHADAP BIAYA YANG DITIMBULKAN DIHADAPAN NOTARIS SH.,MH, Made Gede Arthadana
Kerta Dyatmika Vol 14 No 1 (2017): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah mengandung hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya, sehingga apabila hal-hal yang telah disepakati dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dilanggar atau tidak dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya maka hal tersebut dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dimungkinkan dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak atau atas kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah tersebut dapat pula dibatalkan oleh suatu keputusan pengadilan. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini Bagaimanakah akibat hukum terhadap biaya yang ditimbulkan dari adanya pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris dan Bagaimanakah mekanisme hukum yang harus ditempuh di dalam meminta pelunasan biaya pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris.Metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action). Metode pendekatan dilakukan dengan studi dokumentasi dari bahan-bahan literature serta wawancara terhadap informan dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder dan data tersier.Kesimpulan dari penelitian ini adalah para pihak dikenakan denda yang besarnya telah disepakati dari jumlah yang harus dibayar pembeli kepada penjual atau pembeli untuk tiap-tiap hari keterlambatannya dan pihak penjual wajib untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli setelah dipotong beberapa persen dari harga jual tanah dan bangunan. Mekanisme dalam meminta pelunasan biaya pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah uang pembayaran tahap pertama tidak akan dikembalikan sepenuhnya. Uang pembayaran tahap pertama akan dipotong sebesar 30% dari harga yang sudah dibayarkan.Â Kata Kunci :Â Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian, Jual BeliÂ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK BERDASARKAN KONSTITUSI SH.,MH, Made Gede Arthadana
Kerta Dyatmika Vol 14 No 2 (2017): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu mengenai :1) bagaimanakah perlindungan anak berdasarkan konstitusi dan 2) bagaimanakah hak-hak anak berdasarkan konstitusi. Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak anak berdasarkan konstitusi dan untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban anak berdasarkan konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian normatif yaitu dengan menitikberatkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitiannya yaitu perlindungan anak berdasarkan Konstitusi terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Implikasi yuridis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif dalam norma-norma peraturan konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai kerangka bagi penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undang dalam kebijakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Hak-hak anak berdasarkan Konstitusi adalah (a) hak kelangsungan hidup dalam cakupan hak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (survival rights), (b) hak tumbuh kembang anak dalam pendidikan formal maupun non formal (development rights), (c) hak perlindungan hukum yang mencakup perlindungan diskriminasi (protection rights), (d) hak partisipasi dalam menyampaikan pendapat (participation rights).Kata Kunci : Perlindungan hukum, Konstitusi.

Co-Authors Diputra, Gde Indra Surya I Gede Aryana Mahayasa I Gusti Ayu Ketut Artatik I Ketut Kartika Widnyana I Made Agus Mahendra Iswara I Made Endra Lesmana Putra I Putu Fery Karyada I Putu Sastra Wibawa Ida Bagus Alit Yoga Maheswara Komang Indra Apsaridewi Oky Sanjaya, Kadek Paramita, I Gusti Agung Pramuki, Ni Made Wisni Arie Pratama, Gede Aditya Putu Atim Purwaningrat Sarjana, I Putu Sulistyawati, Ni Putu Yunika Trisnadiasa, I Nyoman Agus

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Kerta Dyatmika

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Kerta Dyatmika