Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Yustisia Jurnal Dinamika Hukum Sawwa: Jurnal Studi Gender Diponegoro Law Review Jurisprudence Hasanuddin Law Review JURNAL CENDEKIA HUKUM Administrative Law & Governance Journal Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
Ani Purwanti
Faculty Of Law, Diponegoro University
Religion Humanities Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN DALAM LINGKUP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2044/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR) Natalia Nababan; R.B. Sularto; Ani Purwanti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.604 KB)

Abstract

Berbagai permasalahan yang memerlukan  perhatian dari pemerintah, diantaranya adalah Perdagangan Orang, hal tersebut menimbulkan banyaknya korban-korban  kejahatan dan berbagai permasalahan maupun kekhawatiran yang terjadi dimasyarakat pada umumnya, baik korban ataupun pihak korban. Dalam penulisan ini penulis menyoroti kasus Perdagangan Orang dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang serta untuk mengetahiu bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar terkait Restitusi Korban. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder seperti Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum beserta buku-buku atau literatur-literatur karya ilmiah. Hasil yang penulis dapat dari penelitian ini adalah bahwa semua peraturan dalam kebijakan formulasi mengenai perlindungan korban sudah ada di Indonesia yang mengamanatkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi. Namun disamping itu masih saja terjadi kekosongan hukum khususnya pada kasus ini, dimana Hakim memberikan Putusan alternatif antara pidana kurungan atau membayar Restutusi seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Pasal 4 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dikarenakan pidana kurungan yang begitu singkat, terpidana lebih memilih untuk pidana kurungan sehingga perlidungan korban untuk mendapatkan Restutusi tidak tercapai.  
PEMILIHAN WANITA DALAM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN SEMARANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF GENDER Ahmad Wildan Sukhoyya; Ani Purwanti; Dyah Wijaningsih
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (718.738 KB)

Abstract

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokratisasi di level desa. Demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan. Secara khusus partisipasi warga diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Desa, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi desa dalam pengambilan keputusan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)Keterwakilan perempuan dalam ruang pengambilan kebijakan masih rendah yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah budaya patriarki yang masih tumbuh pada maysrakat pedesanan yang mengakibatkan posisi perempuan hanya terpaku pada urusan rumah tangga dan hak perempuan dalam ranah pengambilan kebijakan publik menjadi terbatas.Penelitian ini menggunakan  metode yuridis empiris. Hal tersebut di lakukan untuk menunjang keakuratan data dalam menyusun karya tulis ini. Penulis menngunakan metode tersebut supaya dapat menyuguhkan fakta-fakta mengenai Pemilihan Wanita dalam Badan Permusyawaratn Desa. Penelitian yang telah di lakukan menunjukkan hasil bahwa BPD yang ada di Desa Barukan terdapat keterwakilan perempuan dalam struktur Badan Permuaywaratan Desa dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang, sedangkan di Desa Bener belum terdapat keterwakilan perempuan dalam struktur Badan Permusyawaratan Desa. Upaya yang dilakukan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan peran perempuan dalam ranah pengambilan kebijakan dilakukan dengan berbagai sosialisasi dan lokakarya yang diadakan oleh pemerintah daerah. Pola kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa adalah sebagai Mitra yang artinya Badan Permuyawaratan Desa hanya mengewasi kinerja dari Pemerintah Desa.
PERAN ANGGOTA DPRD PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN KBEIJAKAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERBASIS DEMOKRASI DELIBERATIF Fajar Ahmad Setiawan*, Ani Purwanti, Lita Tyesta A.L.W
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.542 KB)

Abstract

Semenjak diberlakukanya kebijakan Affirmative Action, perempuan Indonesia berkesempatan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Namun  meningkatnya jumlah partisipasi perempuan di panggung politik tidak setimbang dengan kultur politik yang dapat menunjang performa perempuan. Keterwakilan perempuan yang seharusnya memperjuangkan kepentingan perempuan nyatanya masih terhambat, peran mereka dalam proses legislasi pun dipertanyakan. Konsep demokrasi deliberatif menjelaskan alur formasi opini di masyarakat menjadi dasar terbentuknya hukum melalui prosedur diskursus. Penelitian ini berfokus pada peran perempuan dalam proses-proses diskursus dalam pembentukan kebijakan di DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menjawab pertanyaan penting, “Apakah perempuan DPRD tersebut benar-benar memperjuangkan kepentingan perempuan ?” 
Co-Authors Abdul Djalil Ahmad Wildan Sukhoyya Aldila Arumita Sari Anggelia Anggelia Appludnopsanji Appludnopsanji Candra Ulfatun Nisa Disemadi, Hari Sutra Dwi Andayani Budisetyowati Dyah Wijaningsih Esmi Warasih Pudjirahayu Evis Garunja Fajar Ahmad Setiawan Fajar Ahmad Setiawan Fajar Ahmad Setiawan Fayreizha Destika Putri FX Adji Samekto Hari Sutra Disemadi Leony Sondang Suryani Mahfudzotin Nikmah Marzellina Hardiyanti Marzellina Hardiyanti Muh. Afif Mahfud Natalia Nababan Palmawati Tahir R.B. Sularto Suteki Suteki Suteki Suteki