Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.633

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Yustisia Jurnal Dinamika Hukum Sawwa: Jurnal Studi Gender Diponegoro Law Review Jurisprudence Hasanuddin Law Review JURNAL CENDEKIA HUKUM Administrative Law & Governance Journal Pancasila: Jurnal Keindonesiaan

Ani Purwanti

Faculty Of Law, Diponegoro University

Author-ID : 2928770

Religion Humanities Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau dari Perspektif ‘Urf dalam Hukum Islam Candra Ulfatun Nisa; Hari Sutra Disemadi; Ani Purwanti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : University of Udayana

Wali is one important element in marriage because marriages are not valid without a wali. Sometimes wali behaves adultery or refuses to become wali for the customary reasons of Ngalor-Ngetan Kejawen. Adat Kejawen Ngalor-Ngetan is abstinence from marriage when the bride-to-be is residing in the west of the bridegroom or vice versa. This custom is not easily separated from daily life, especially in marriage in Grobogan Regency, Purwodadi, Central Java. Islamic law regulates adat as well as recognizing adat as the source of law which is referred to as ‘Urf. This study aims to determine the view of the guardian is due to the customary reasons Kejawen Ngalor-Ngetan in terms of 'Urf in Islamic law. The method used is a doctrinal approach, with descriptive research specifications. This study uses data collection techniques based on secondary data. The results showed that the adat Kejawen Ngalor-Ngetan belonged to ‘Urf Fasid, which was rejected by Islamic law because it was contrary to Dalil Syara’ and was not acceptable to common sense. The custom of Kejawen Ngalor-Ngetan can not be categorized as the ‘Urf which can be used as a source of law. Its existence in principle and its implementation does not contain an element of benefit, instead, it contains a destructive element that leads to ugliness and damage because it is obstructing and complicating marital procedures. Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, karena perkawinan tidak sah tanpa adanya wali. Adakalanya wali bersikap adhal atau menolak untuk menjadi wali dengan alasan adat Kejawen Ngalor-Ngetan. Adat Kejawen Ngalor-Ngetan adalah pantangan perkawinan ketika calon mempelai wanita bertempat tinggal di sebelah barat dari calon mempelai pria ataupun sebaliknya. Adat ini tidak mudah dipisahkan dari kehidupan sehari-sehari khususnya dalam perkawinan di Kabupaten Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Hukum Islam mengatur mengenai adat sekaligus mengakui adat sebagai sumber hukum yang disebut dengan istilah ‘Urf. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui pandangan waliadhal karena alasan adat Kejawen Ngalor-Ngetan ditinjau dari ‘Urf dalam hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Kejawen Ngalor-Ngetan termasuk ke dalam ‘Urf Fasid yang secara keseluruhannya ditolak hukum Islam karena bertentangan dengan Dalil Syara’ dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Adat Kejawen Ngalor-Ngetan tidak dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Keberadaannya secara prinsip maupun pelaksanaannya tidak mengandung unsur kemanfaataan, justru mengandung unsur merusak yang membawa kepada keburukan dan kerusakan karena sifatnya menghalangi dan mempersulit prosedur perkawinan.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA DEMAK Aldila Arumita Sari; Ani Purwanti
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang ada sejak jaman dahulu dan semakin marak akhir-akhir ini. Bahkan kekerasan terhadap perempuan, semakin meningkat, baik jumlah maupun bentuk dan modus operansinya yang semakin beragam baik di lingkup domestik (rumah tangga) maupun publik. Menurut catatan tahunan komnas perempuan pada tahun 2017 kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kasus kekerasan terhadap perempuan semakin tinggi, terutama kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga. Penulis mengangkat persoalan mengenai bagimana kebijakan formulasi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana penegakannya di kota Demak. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan menyuguhkan fakta-fakta mengenai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penangannya di Kota Demak, termasuk menyajikan pengalaman perempuan sebagai korban. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa Kebijakan Formulasi perlindungan bagi perempuan dalam instrument internasional dan nasional dapat digunakan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga, khususnya setelah keluarnya Undang-undang No 23 tahun 2004. Regulasi perlindungan bagi perempuan dalam instrument internasional maupun nasional hanya berlaku apabila peristiwanya terjadi di lingkup rumah tangga, sehingga korban diluar rumah tangga tidak dapat menggunakan ketentuan hokum tersebut. Rancangan Undang Undang Kekerasan Seksual diharapkan segera disyahkan untuk melindungi dan menangani perempuan korban kekerasan baik didalam rumah tangga maupun diluar rumah.Proses penegakan hokum oleh aparat penegak hukum dalam menangani penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kota Demak belum optimal, karena belum baiknya koordinasi diantara stakeholder (Polisi, Jaksa, Hakim, LSM Pendamping, Pemerintah Daerah Kota Demak)

STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL Ani Purwanti; Marzellina Hardiyanti
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak dimana kelompaok ini merupakan subyek yang rentan khususnya kekerasan seksual, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kasus dan beragam jenis kekerasan yang terjadi. Ruang lingkup pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta penindakan pelaku. Penghapusan kekerasan seksual yang diatur dalam RUU ini adalah elaborasi dari kewajiban negara dalam mengurangi dan mpenegakan hukum persoalan yang terkait dengan kekerasan seksual yang sering dialami oleh perempuan dan anak. Dalam implementasinya, selain dengan Aparat Penegak Hukum negara wajib melibatkan keluarga, komunitas, organisasi masyarakat, lembaga pers dan korporasi.

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGES RELATED TO THE POLITICAL PARTICIPATION OF WOMEN IN VILLAGE REGULATION IN INDONESIA Ani Purwanti; Fajar Ahmad Setiawan
Yustisia Jurnal Hukum Vol 9, No 1: April 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v9i1.35673

This article explores the affirmative action related to women's political participation in the village's decision-making process that results in village regulations. This article uses a law-based approach, it will also demonstrate the contrasting implications between affirmative action on the village legislative system and the regional parliamentary system (city, province, and state). The decision-making process in the village differs from the conventional Parliament, where the implications of the affirmative action of village law differ from the parliamentary system. This is due to the existence of the village deliberation where a group of women is mandated to be directly involved in direct deliberation. This feature facilitates bottom-up politics for gender equality and advocacy of women's rights in decision-making where female and group representatives can work shoulder-to-shoulder and safeguard one another on the agenda of Women's empowerment and gender equality. This is a unique advantage that does not exist in parliamentary politics because the quota system does not guarantee the representation of women ideologically in line with the interests of women they represent.

Kriminalisasi Perempuan Pekerja Seks Komersial dalam Perluasan Pasal Zina RUU KUHP Leony Sondang Suryani; Ani Purwanti
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 13, No 2 (2018): Oktober
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

This article discusses the Criminal Code Bill which has unjust legal potential because the provision of adultery has been extended to sexual acts by unmarried couples. This article presents an analysis of the possible implications of the Criminal Code Bill - specifically the section on the adultery of sex workers through the socio-legal method in which a combination of normative legal approaches and social research methods is applied. This article states that broadly defined provisions of adultery can lead to unfair penalties -due to injustice- sex workers who by law must be treated as victims of sexual exploitation and fraud rather than perpetrators of crime.

ASSESSING FISHERY LEGISLATION FOR GENDER EQUALITY AND EMPOWERMENT IN FISHERY COMMUNITIES IN INDONESIA Ani Purwanti; Dyah Wijaningsih; Muh. Afif Mahfud; Fajar Ahmad Setiawan
Diponegoro Law Review Vol 6, No 2 (2021): Diponegoro Law Review October 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

The research objective was to analyze the problem of fisherwomen empowerment and gender equality based on legal reviews in Indonesia. The research method used is normative legal studies. The results of the study found that there are discriminatory implications in Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers, and Salt Farmers or commonly referred to as the PEF Act (Protection and Empowerment of Fishermen) which is not in line with the empowerment of fisherwomen and is in conflict with gender equality. The findings make it clear that fisherwomen, unlike other economic actors in the fishing industry, are the most overlooked group rooted in socio-cultural prejudice. The PEF Act does not specifically recognize or even mandate any form of affirmative action for fisherwomen to gain equal access to protection and empowerment programs. This causes fisherwomen who have been culturally forcibly placed in households and away from the fishing industry. But instead, the PEF Act dwarfed the position of women as a mere secondary role in fishery households instead of the main breadwinner. Therefore, this study suggests that the government should make a strict amendment to the PEF Act. Namely recognizing gender equality in the role of fisherwomen and followed by reforming gender mainstreaming in the fisheries bureaucracy to accommodate fisherwomen's rights to access community empowerment programs for fishing communities.

THE STRATEGIES OF WOMEN PROTECTION IN SOLVING DOMESTIC VIOLENCE CASES IN CENTRAL JAVA THROUGH SHELTERED HOUSE Suteki Suteki; Ani Purwanti
Diponegoro Law Review Vol 1, No 1 (2016): Diponegoro Law Review October 2016
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Domestic Violence is a highly occured violence which is pervasively victimizing women. Several study show that in the handling process, women, as the victim of domestic violence, has difficulty to go back home, which means she is going to face tortures again by her husband in her house. The problems are: the protection of women in eradicating Domestic Violence in Central Java and; and the ideal protection for women in solving Domestic Violence through Sheltered house. this research uses Socio-Legal method. The existence of sheltered house can become the alternative to protect the victimized women and handle the domestic violence whether in the family sphere or in the public sphere.The increasing number of women as the victim of violence time by time is spreading to the small city but based on the data of 35 regencies and cities in Central Java, only 7 areas which have sheltered house. Keywords: Sheltered House, Domestic Violence, Central Java

PROTECTION AND REHABILITATION FOR WOMEN VICTIMS OF VIOLENCE ACCORDING TO INDONESIAN LAW (STUDY ON CENTRAL JAVA GOVERNMENT'S HANDLING THROUGH KPK2BGA) Ani Purwanti
Diponegoro Law Review Vol 2, No 2 (2017): Diponegoro Law Review October 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Based on the report of Indonesia’s National Commission of Women Rights, the data of violence against women in 2017 are distributed as 10205 cases of domestic violence (75%), 3092 cases in community level (22%), and 305 cases in nation sphere (3%). Domestic violence is the most occurred violence with 4281 cases of physical abuse (42%), followed by 3495 cases of sexual abuse (34%), 1451 cases of psychological abuse (14%), and 978 cases of economic abuse (10%). There are 3092 cases of violence in community level, where sexual abuse is placed in the first rank with 2.290 cases (74%), followed by physical abuse with 490 cases (16%), psychological abuse with 83 cases (3%), violence to migrant labor with 90 cases (3%), and trafficking with 139 cases (4%). The data in Central Java since 2014 until April 2017 noted 5881 victims of violence, consisting of 4724 female and male victims. The data showed that there are 5163 male and 425 female offenders in the violence cases.The fulfillment of the rights for women to get the protection and rehabilitation, especially to get quality, comprehensive, and continuous rehabilitation is urgently required. The regulation to protect and rehabilitate women as the victims of violence exists, although the implementation is not enough.This research used socio-legal approach; an approach overviews the legal and social aspect in observing and finding solution related to the problems in this research.Legal protection to women as the victims of violence exists in the Law and Regulation in Indonesia (Law of Domestic Violence, Law of Trafficking, Law of Victim and Witnesses Protection), while the rehabilitation to violence against women includes medical services, legal aid services, legal enforcement services, legal re-socialization, shelter service, home security services, and counselling services.

LEGAL POLITICS IN THE AMENDMENT OF REGIONAL HEAD ELECTORAL LAW Fayreizha Destika Putri; Ani Purwanti
Diponegoro Law Review Vol 3, No 1 (2018): Diponegoro Law Review April 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Legal politics means that in every legislations are the result of political calculation from actors in legislative-making. The political context regarding the issue such legislation is based upon has a profound effect in the changing course of that legislation. This paper explores the political calculation, thus legal politics, behind the promulgation of Pilkada (regional leader election) law. It is found that there are two fundamental context within the promulgation of Pilkada; civil society and political party. On the former issue, Pilkada law is intended to encourage more public participation in election as to which the system has been revolutionized into a direct type of election. Meanwhile, the political party tends sought a regulation that will ease their voter mobilization. However, the problem emerges when people starts disinterested with the election which has been stained with dirty competition and nepotism. One can argue that if this problem has not been solved in the foreseeable future, the negative impact will be a disarray of social harmony divided by politically-driven social categories.

DOUBLE TRACK CRIMINAL SYSTEM OF INDONESIA: CRIMINAL SANCTION AND CHEMICAL CASTRATION TREATMENT POLICY ON PEDHOFILIA? Appludnopsanji Appludnopsanji; Ani Purwanti
Diponegoro Law Review Vol 6, No 1 (2021): Diponegoro Law Review April 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Cases of sexual contact with threats or violence perpetrated against children by adult offenders may be subject to criminal penalties and treatment of chemical castration. This is governed by Law No. 17 of 2016, which passed the Government Regulation in lieu of Law No. 17 of 2016. The existence of criminal sanctions and acts in the form of chemical castration is a breakthrough and a manifestation of the implementation of double-track sentencing. The chemical castration treatment has led to the opposition of society. Consequently, to find out how the regulation of chemical castration treatment and to know what chemical castration is appropriate with the double-track criminal system. It is necessary to researching doctrinal research. The results showed that chemical castration is an treatment and castration has been contradicted with the double-track criminal system adopted by Indonesia.

Co-Authors Abdul Djalil Ahmad Wildan Sukhoyya Aldila Arumita Sari Anggelia Anggelia Appludnopsanji Appludnopsanji Candra Ulfatun Nisa Disemadi, Hari Sutra Dwi Andayani Budisetyowati Dyah Wijaningsih Esmi Warasih Pudjirahayu Evis Garunja Fajar Ahmad Setiawan Fajar Ahmad Setiawan Fajar Ahmad Setiawan Fayreizha Destika Putri FX Adji Samekto Hari Sutra Disemadi Leony Sondang Suryani Mahfudzotin Nikmah Marzellina Hardiyanti Marzellina Hardiyanti Muh. Afif Mahfud Natalia Nababan Palmawati Tahir R.B. Sularto Suteki Suteki Suteki Suteki

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search