Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.665
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Spektran Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi Jurnal Teknik Sipil Journal of the Civil Engineering Forum PRODUCTUM : Jurnal Desain Produk (Pengetahuan dan Perancangan Produk) SIKLUS: Jurnal Teknik Sipil Jurnal Aplikasi Teknik Sipil Bina Hukum Lingkungan Jurnal Rekayasa Sipil Jurnal Serambi Engineering Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan CSID Journal of Infrastructure Development (CSID-JID) Akselerasi Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Bina Hukum Lingkungan CSID Journal of Infrastructure Development
Rostiyanti, Susy Fatena
Universitas Agung Podomoro
Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Analisis Perspektif Kontraktor terhadap Penyebab Terjadinya Limbah Konstruksi Rostiyanti, Susy Fatena; Koesalamwardi, Ario Bintang; Ermariza, Intan
Jurnal Aplikasi Teknik Sipil Vol 22, No 3 (2024)
Publisher : Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2579-891X.v22i3.18500

Abstract

Sektor konstruksi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur. Namun, sektor ini juga membawa dampak negatif seperti peningkatan emisi gas rumah kaca, penipisan sumber daya, dan limbah konstruksi yang merusak lingkungan. Dari sisi kontraktor, pemborosan dapat berwujud fisik maupun non fisik, yang bersumber dari faktor eksternal dan internal. Studi ini bertujuan untuk menentukan variabel-variabel penyebab limbah sehingga memungkinkan kontraktor untuk secara aktif menguranginya. Metodologi yang digunakan untuk penelitian ini meliputi systematic literature review (tinjauan literatur sistematis), diikuti dengan meta-analisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal di luar kendali kontraktor yang menyebabkan limbah adalah perubahan desain setelah dimulainya konstruksi. Di sisi lain, pada faktor internal terdapat dua variabel yang berkontribusi terhadap limbah: pekerja yang tidak kompeten dan kurangnya pengawasan. Kontraktor dapat secara efektif menangani penyebab limbah yang berada dalam kendali melalui pelatihan dan pengembangan strategi pengelolaan limbah.
Meta Analisis Hambatan Penerapan Bangunan Hijau pada Bangunan Residensial dalam Perspektif Konsumen dan Developer Koesalamwardi, Ario Bintang; Rostiyanti, Susy Fatena; Amaliny, Fitri
Siklus : Jurnal Teknik Sipil Vol. 10 No. 2 (2024): Siklus : Jurnal Teknik Sipil
Publisher : Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/siklus.v10i2.16127

Abstract

Bangunan hijau (green building) merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang bersumber dari aktivitas konstruksi dan operasional bangunan karena pada dasarnya konsep bangunan hijau dimulai dari perancangan, pembangunan, hingga operasional dan perawatannya memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan penghuninya. Namun sampai saat ini pembangunan dengan konsep bangunan hijau masih sangat sedikit terutama untuk bangunan hunian. Konsumen enggan untuk menerapkan konsep bangunan hijau untuk hunian mereka, demikian pula dengan pihak pengembang, dimana keengganan untuk membuat dan memasarkan unit hunian dengan konsep bangunan hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dari penerapan bangunan hijau untuk bangunan residensial dari perspektif konsumen dan developer menggunakan metode meta analisis dari penelitian terdahulu dalam 10 tahun ke belakang. Penelitian ini menemukan 5 faktor utama yang menghambat penerapan bangunan hijau untuk bangunan residensial dari perspektif konsumen, yaitu: biaya investasi yang lebih tinggi, tidak adanya insentif dari pemerintah, kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang bangunan hijau, kurangnya kontraktor yang ahli dan berpengalaman dalam bangunan hijau serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang bangunan ramah lingkungan. Dengan teridentifikasinya 5 faktor utama ini, penelitian selanjutnya dapat lebih dapat difokuskan untuk permasalahan utama tersebut.
Eksplorasi teknik pengolahan sampah masker medis menjadi produk daur ulang Rostiyanti, Susy Fatena; Condro, Fendya Tristanto; Tjhang, Handi; Yang, Michella Junaidi; Evangelina, Rhema
PRODUCTUM Jurnal Desain Produk (Pengetahuan dan Perancangan Produk) Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24821/productum.v7i2.9705

Abstract

The Covid-19 pandemic that hit the world in 2019 caused the number of medical masks to be used to increase. The increasing use of masks has led to a high amount of mask waste being used and environmental pollution caused by people who often throw away masks carelessly. Medical masks are made from polypropylene (PP) which is difficult to decompose, so medical mask waste needs to be handled so it doesn't pollute the environment. Among the three basic techniques for treating waste, the recycle technique was chosen. This study uses a meta-analysis method, which involves analysing data obtained from other journals. Of the 6 journals studied, the recycling techniques that are suitable for PP materials and are most often used by Indonesian people are hot press and extrusion. The recycling technique analysis is based on data collected through the Google Scholar website. Through this research, the advantages and disadvantages of hot press and extrusion techniques can be obtained. Both of these techniques produce different forms of plastic, as the hot press technique which produces plastic sheets is more suitable for use in the handicraft recycling process, while extrusions that produce plastic pellets are more suitable for use in large-scale, high-scale recycling processes such as furniture and other interior materials.
HAK SUBSTANTIF MASYARAKAT ATAS UDARA BERSIH DAN BEBAS POLUSI ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN Rostiyanti, Susy Fatena; Lucas, Vany; Rafaldini, Fanny; Satory, Agus
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat kebakaran hutan di Sumatera seluas 235 ribu hektar rata-rata pertahunnya selama periode 2014-2019. Penyebab utama kebakaran adalah tindakan manusia baik sengaja maupun tidak yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat akibat terpajan polusi asap. Gangguan kesehatan tersebut menimbulkan risiko bagi sekitar 19 juta masyarakat provinsi Sumatera Selatan, Riau dan Jambi dengan kebakaran hutan terbesar. Masyarakat memiliki hak substantif atas lingkungan hidup yang sehat yang dijamin dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai hak konstitusional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan hal yang sama dalam kaitannya dengan kualitas lingkungan. Permasalahan kebakaran hutan yang telah melanggar hak substantif masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat diangkat dalam penelitian ini agar diperoleh kebijakan yang tepat dan berasaskan keadilan lingkungan. Metode penelitian yuridis normatif deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundang-undangan telah menetapkan hak substantif masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, perkara yang timbul terkait kebakaran hutan sering kali tidak menyinggung persoalan yang paling mendasar yaitu hak substantif atas kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menawarkan sebuah kerangka kebijakan yang diadopsi dari prinsip keadilan lingkungan. Elemen kerangka kebijakan yang ditawarkan mencakup: kesamaan hak untuk dilindungi; perlunya adopsi model pencegahan dan pentingnya pengalihan beban pembuktian kepada pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan. Ketiga elemen ini menjadi kunci tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan bagi setiap masyarakat.
HAK SUBSTANTIF MASYARAKAT ATAS UDARA BERSIH DAN BEBAS POLUSI ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN Rostiyanti, Susy Fatena; Lucas, Vany; Rafaldini, Fanny; Satory, Agus
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat kebakaran hutan di Sumatera seluas 235 ribu hektar rata-rata pertahunnya selama periode 2014-2019. Penyebab utama kebakaran adalah tindakan manusia baik sengaja maupun tidak yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat akibat terpajan polusi asap. Gangguan kesehatan tersebut menimbulkan risiko bagi sekitar 19 juta masyarakat provinsi Sumatera Selatan, Riau dan Jambi dengan kebakaran hutan terbesar. Masyarakat memiliki hak substantif atas lingkungan hidup yang sehat yang dijamin dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai hak konstitusional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan hal yang sama dalam kaitannya dengan kualitas lingkungan. Permasalahan kebakaran hutan yang telah melanggar hak substantif masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat diangkat dalam penelitian ini agar diperoleh kebijakan yang tepat dan berasaskan keadilan lingkungan. Metode penelitian yuridis normatif deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundang-undangan telah menetapkan hak substantif masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, perkara yang timbul terkait kebakaran hutan sering kali tidak menyinggung persoalan yang paling mendasar yaitu hak substantif atas kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menawarkan sebuah kerangka kebijakan yang diadopsi dari prinsip keadilan lingkungan. Elemen kerangka kebijakan yang ditawarkan mencakup: kesamaan hak untuk dilindungi; perlunya adopsi model pencegahan dan pentingnya pengalihan beban pembuktian kepada pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan. Ketiga elemen ini menjadi kunci tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan bagi setiap masyarakat.
Evaluation of Nonconformity To Pedestrian Safety Measure in Immediate Area of LRT Cawang-Dukuh Atas Construction Site Rostiyanti, Susy Fatena; Hansen, Seng; Siregar, Pratama H; Jodie, Zevinska
Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand) Vol. 16 No. 2 (2020)
Publisher : Civil Engineering Departement, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jrs.16.2.154-165.2020

Abstract

The practice of providing safe temporary facilities for pedestrians during the execution of infrastructure projects is still challenging due to project complexity and the management of existing traffic flow. The challenge of ensuring pedestrian safety also becomes a concern in Jakarta, Indonesia, which currently has many ongoing infrastructure projects. The execution of these projects along existing main roads demands contractors to close some road lanes including pedestrian accesses. The circumstance highlights the importance of investigating the current practice in providing safe temporary pedestrian access. This study aims to investigate the safety and comfort measure of pedestrian access adjacent to the construction site. Nonconformities to safety findings from the field later are used as a basis for expert interviews in order to acquire recommendations. This research took a case study of the Light Rail Transit (LRT) project with a section length of 3.6 km. Observations took place every 100 meters and all nonconformities to safety data were recorded. Findings showed that among the potential nonconformities to safety, only six of those factors occurred frequently which later became the basis of questionnaire development for semi-structured expert interviews. Three experts from different backgrounds were chosen. Content analysis was used to analyze the data. Field observation result shows that among the six factors of nonconformity to safety, the unavailability of the separator system between the pedestrian access and road lane becomes the most occurred factor. The research demonstrates that in order to provide safety for pedestrians, access should be prepared with a minimum width of 90-100 cm, durable and stable surface, as well as a barrier that ensures safety against traffic and construction work. This study recommends the practical considerations for pedestrian safety as well as policies in terms of contractor’s organization and government in a broader perspective.
Value Capture Instruments as An Infrastructure Project Financing Alternative For Rail-Based Mass Transportation: Qualitative Study from The Government Perspective Koesalamwardi, Ario Bintang; Rostiyanti, Susy Fatena; Reksapernata, Ravli Thaufiq
CSID Journal of Infrastructure Development Vol. 3, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Increasing the mobility of the working class in urban areas will increase their productivity, which in turn will increase the economic output of the region. This can be achieved by providing a means of mass transportation infrastructure that is fast, affordable, and efficient i.e. rail-based mass transportation. However, the Ministry of National Development Planning estimated there is an infrastructure-funding gap of 4,321 trillion rupiahs to achieve Indonesia's development targets. Inviting the private sector to participate in infrastructure development investment in Land Value Capture (LVC) scheme becomes one of the solutions that need to be studied further. LVC is considered a promising infrastructure financing scheme for the private sector’s investment. However, one of the challenges faced by the government in the application is to identify feasible instruments to capture the value of the land. This study aims to find LVC instruments that are feasible from the perspective of the Indonesian government agency. In-depth interviews with experts from government agencies were conducted to explore the possibilities of LVC instruments that can be applied in Indonesia for mass transportation infrastructure development in urban areas. The result shows that most of the Key Informants (KIs) agree that density bonuses and joint development instruments are applicable LVC schemes for Indonesia. It can be concluded from the analysis that these instruments are better prepared due to the availability of regulations that are mutually beneficial for both the government and the private sector, and has a simpler bureaucratic process.
Co-Authors Agus Satory Al Fajra Amaliny, Fitri Andre Eldrian Arifin, Arisal Riadhi Clara Andjarwati Condro, Fendya Tristanto Ermariza, Intan Evangelina, Rhema Fanny Rafaldini I Made Indradjaja M Brunner Jodie, Zevinska Koesalamwardi, Ario Bintang Pratama H Siregar Purnomo Soekirno Rafaldini, Fanny Reksapernata, Ravli Thaufiq Reksapernata, Ravli Thaufiq Rizal Z. Tamin Rizaldi Rizaldi Senator Nur Bahagia Seng Hansen Siregar, Pratama H Tjhang, Handi Vany Lucas Vany Lucas Yang, Michella Junaidi Zevinska Jodie