Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional LUTUR Law Journal Jurnal Keamanan Nasional SASI J-CEKI Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Madaskolay Viktoris Dahoklory
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Mengapa Maluku Miskin: Diskursus Sebab-Akibat Kemiskinan dan Kemakmuran Suatu Daerah (Negara) Dahoklory, Madaskolay Viktoris; Alfian Reymon Makaruku; Eivandro Wattimury
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.11298

Abstract

Maluku adalah salah satu daerah kepulauan di Indonesia yang diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam yang relatif melimpah akan tetapi sebagian masyarakat hidup dalam perangkap kemiskinan, ini adalah paradoks-maluku. Tentunya hal itu menjadi suatu diskursus bersama bagi masyarakat Maluku apakah kemiskinan Maluku diterpa oleh kutukan? Apakah kutukan mempunyai korelasi dengan faktor geografis, budaya, ataukah pemimpin yang demagogi? Tujuan penelitian ini memfokuskan pada penyebab utama kemiskinan di daerah Maluku. Hasil & pembahasan menyimpulkan kemiskinan di suatu daerah (negara) tidak selalu berkorelasi dengan ketidakcakapan dan kebodohan pemimpin atau latarbelakang kebudayaan. Korelasi kemiskinan di suatu daerah tertentu lebih bersinergi dengan institusi politik-ekonomi ekstraktif. Intitusi ekonomi ekstraktif bersinergi dengan institusi politik ekstraktif yang memusatkan kekuasaan di tangan sekelompok elite politik, yang cenderung mempertahankan dan membangun institusi ekonomi ekstraktif demi keuntungan mereka sendiri, serta memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki demi mempertahankan kekuasaan politik. Meskipun institusi politik-ekonomi ekstraktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi tidak bertahan lama. Sebab institusi politik-ekonomi ekstraktif akan tiba pada titik kejenuhan yang ditandai dengan kejadian luar biasa, seperti wabah penyakit, perang saudara, demonstrasi masa, dan lain sebagainya, yang memicu transformasi dan evolusi intistusi politik-ekonomi ekstraktif menjadi institusi politik-ekonomi inklusif.
Penanggulangan Keadaan Darurat Ancaman Covid-19 dalam Sudut Pandang Tata Negara Dahoklory, Madaskolay Viktoris
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 6 No. 2 (2020): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 6 NO 2 TAHUN 2020
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Since being declared an international pandemic by WHO, the plague of the COVID-19 disease has spread to all sectors of good community life, public health to the national economy, until finally, the President establishes national status in a state of public health emergency. The purpose of writing is to understand the concept of an emergency, policies that can be taken by the Government during an emergency, and provide a recommendation for the emergency situation. The research method is normative by using the statutory approach and conceptual approach to analyze the problem qualitatively. Research results show that, when the state of an emergency has been determined by the President, then any policy may be carried out by the state to cope with the emergency. For example, raising BPJS fees, delaying payment of PNS salaries, and so on. Except, the policy that cannot be carried out by the state during an emergency situation is to reduce or deviate human rights guaranteed in Article 28I of the 1945 Constitution or often referred to as “non derogable rights”. Therefore, the author recommends that the Government implement a “new normal life” in order to maintain a stable balance between public health and the national economy.
IMPLEMENTASI DESENTRALISASI LINGKUNGAN DITENGAH PANDEMI COVID-19 “ANTARA” PELESTARIAN ATAUKAH PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Dahoklory, Madaskolay Viktoris; Aminah, Aminah
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.206

Abstract

Abstrak Kebijakan Otononi Daerah sudah dipraktikan sejak lama, sehingga di era otonmi daerah saat ini, ternyata Pemerintah di perintahkan agar menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yaitu desentralisasi lingkungan hidup secara efektif. Namun ditengah-tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, kebijakan tersebut belum terealisasi dengan baik. Oleh sebab itu, Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan desentralisasi lingkungan hidup di tengah pandemi Covid-19, serta bentuk partisipasi masyarakat. Metode penelitian berisifat normatif yang mengggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjakan bahwa, kebijakan desentralisasi lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi sejak ada pandemi Covid-19 belum berjalan dengan baik dikarenakan pemerintah sibuk menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Padahal menjaga kesehatan lingkungan merupakan bagian dari kebijakan menjaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, ditengah-tengah pandemi saat ini pemerintah tidak boleh mengesampingkan apalagi mengabaikan kesehatan lingkungan. Dengan demikian, untuk menghasilkan kesehatan lingkungan yang baik, maka perlu di dukung oleh partisipasi masyarakat demi menciptakan lingkungan yang sehat. Kata Kunci : Otonomi Daerah, Lingkungan Hidup, Covid-19 Abstract The Regional Autonomy Policy has been practiced for a long time, so that in the current era of regional autonomy, it turns out that the Government is instructed to carry out mandatory governmental affairs namely environmental decentralization effectively. However, in the midst of the current Covid-19 pandemic situation, the policy has not been realized well. Therefore, this research focuses on the policy of environmental decentralization amid the Covid-19 pandemic, as well as forms of community participation. The research method is normative which uses the statutory approach and conceptual approach to analyze qualitatively. The results of the study show that the environmental decentralization policy is a concurrent governmental obligation that is mandatory to be carried out by the Central Government and Regional Governments, but since the Covid-19 pandemic has not gone well because the government is busy handling Covid-19 and economic recovery. Though maintaining environmental health is part of the policy of maintaining public health. Therefore, in the midst of the current pandemic the government must not rule out let alone ignore environmental health. Thus, to produce good environmental health, it is necessary to be supported by community participation to create a healthy environment.
Co-Authors Adolof Seleky Aminah Aminah Eivandro Wattimury Erwin Ubwarin Fifiana Wisnaeni Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Micael Ririhena Muh Isra Bil Ali Syamsiar, Syamsiar