Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bacarita Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi Jurnal Masyarakat Madani Indonesia LUTUR Law Journal JURNAL RUANG HUKUM Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Mengabdi: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat: Jurnal Aksi Sosial
Micael Ririhena
Universitas Pattimura
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Yang Bergerak Di Bidang Pertahanan & Keamanan Negara Madaskolay Viktoris Dahoklory; Micael Ririhena
LUTUR Law Journal Vol 1 No 2 (2021): Mei 2021 LUTUR Law Journal
Publisher : Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/lutur.v1i2.5762

Abstract

Tugas dan tanggungjawab Negara adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dari ancaman dan serangan pihak manapun, untuk membentengi bangsa Indonesia dari serangan-serangan pihak tertentu maka kemudian dibentuk lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan nasional yang selanjutnya dikenal dengan “nama” Dewan Ketahanan Nasional & Lembaga Ketahanan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali kedua lembaga itu lebih jauh, bagaimana tugas dan fungsinya, serta hakikat perbedaannya dan sekaligus memberikan rekomendasi agar dilakukan konsolidasi secara kelembagaan. Metode penelitian ini bersifat normatif yaitu dengan menelaah perundang-undangan terkait dan pendekatan konseptual dengan beranjak dari pendapat pakar lalu menganalisis secara kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa kehadiran 2 (dua) lembaga baru itu merupakan fenomena konstitusional. Dengan kata lain, lembaga itu dibentuk karena adanya kebutuhan konstitusional yang mengharuskan negara untuk mengadakan lembaga khusus yang berkonsentrasi dibidang pertahanan dan keamanan nasional. Namun, dalam tataran implementasi tidak menutup kemungkinan terjadi ego sektoral diantara kedua lembaga itu, sehingga kebijakan yang dikeluarkan pula terkadang bisa bertentangan satu sama lainnya. Oleh sebab itu, sebaiknya dilakukan konsolidasi kembali secara kelembagaan dalam rangka penguatan sistem.
Metode Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Yuridis Terhadap Aktifitas Perjudian Online di Kota Ambon Selama Pendemic Covid-19 Micael Ririhena; Elisabeth Syantje Telussa
LUTUR Law Journal Vol 1 No 2 (2021): Mei 2021 LUTUR Law Journal
Publisher : Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/lutur.v1i2.5763

Abstract

Perjudian pada dasarnya merupakan perbuatan yang sudah lebih dulu bertentangan dengan norma, yaitu norma agama, moralitas, kesusilaan terlebih norma hukum. Perjudian dapat juga menjadi salah satu masalah sosial dan juga dapat mengakibatkan perubahan sosial dalam lingkup masyarakat karena berdampak negatif apabila sudah bergantung padanya. Melakukan kegiatan perjudian juga bisa membuat yang melakukannya dapat menjadi pelaku kriminal, karena dengan melakukan perjudian dapat berakibat pada kejahatan yang dilakukan, seperti kejahatan pencurian, dimana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga, mencurilah jalan yang di pilih untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi tersebuat. Metode Penelitian Pendekatan yang dilakukan dalam Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease (Polres). Teknik pengumpulan juga menggunakan hasil wawancara dan pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan observasi. Teori yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pemetaan yaitu teori kontrol sosial, yaitu memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat
Efisiensi Hukum Adat Tommara dalam menegakkan hukum bagi masyarakatnya dalam Perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia Stelvia Wemly Noya; Micael Ririhena
LUTUR Law Journal Vol 1 No 2 (2021): Mei 2021 LUTUR Law Journal
Publisher : Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/lutur.v1i2.5764

Abstract

Penegakan Hukum Adat Tommara yang berkembang di Desa Tounwawan, Maluku Barat Daya adalah bentuk perlindungan hukum adat yang menitikberatkan pada keseimbagan dan keadilan pelaku dan korban dikarenakan hukum adat Tommara lebih berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mencari dan menemukan keadilan hukum yang seimbang tanpa ada kerugian bagi korban serta pihak yang berperkara, entah itu pelaku ataupun keluarga besarnya. Hukum Adat Tommara pada dasarnya menjaga masyarakat agar tetap dalam interaksi sosial sebagai apek kehidupan berlangsung bersama dalam kehidupan dinamikanya, sebagai sistem sosial yang saling tergantung satu sama lain, sehingga terbentuk kesatuan atau kesinambungan, dan perilaku sebagai kenyataan hukum di dalam masyarakat, yang dicita-citakan mewujudkan kepastian hukum. Praktik-praktik hukum adat menjadi perspektif hukum positif indonesia yang khusus perlu menjadi nilai dan norma sosial yang baik diterapkan dalam hukum positif yang bukan saja menekankan pada pemidanaan dan denda/ganti-rugi saja tetap terciptanya masyarakat yang tertib hukum dan tidak menyimpang antara hukum adat dan hukum positif di indonesia karena ketidakadilan dan menimbulkan konflik.
Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak Ulayat Dan Kepemilikan Tanah Warga Yeheskel Wessy; Micael Ririhena; Stelvia W. Noya; Jecklin Lainsamputty
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Mei
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/js.v2i2.141

Abstract

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004 telah memunculkan beragam reaksi dikalangan masyarakat. Banyak yang merasa tidak nyaman dengan undang-undang ini, menganggapnya sebagai upaya membawa persoalan pribadi ke ranah publik. Tanpa dapat disangkal, isu kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai hal tabu dalam beberapa lapisan masyarakat kita, dianggap sebagai masalah keluarga yang seharusnya tidak diungkapkan secara terbuka, akan tetapi selalu saja terjadi berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan peikis dan kekerasan ekonomi. Tanpa disadari bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup keluarga, baik itu Suami terhadap Isteri, Isteri terhadap Suami, Suami terhadap Anak, Isteri terhadap anak maupun anak terhadap Orang Tuah. Oleh karena itu dipandang perlu oleh Majalis Jemaat GPM Syota dan Pemerintah Dusun Syota Desa Klis Kecamatan Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya untuk diagendakan sebagai bentuk kerja sama pelaksanaan program kerja antara Mahasiswa KKN PSDKU Unpatti Maluku Barat Daya tahun 2023 dengan Majelis Jemaat Syota dan Pemerintah Dusun Syota untuk melaksanakan Sosialisasi Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain daripada Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah Dusun Syota memandang perlu untuk dilaksanakan Sosialisasi Hukum tentang Hak Ulayat dan Hak Kepemilikan Tanah Warga serta Prosedur Pendaftaran Tanah Warga yang pada prinsipnya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terhadap berbagai persoalan tanah warga dan bentuk penyelesaiannya. 
Eksistensi Hukum Adat Dalam Pemerintahan Desa Batumiau Kecamatan Pulau Letti Kabupaten Maluku Barat Daya Micael Ririhena; Yeheskel Wessy
LUTUR Law Journal Vol 4 No 1 (2023): Mei 2023 LUTUR Law Journal
Publisher : Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/lutur.v4i1.10454

Abstract

The development of traditional villages is carried out by the Regent who is assisted by the Council for the Development of Traditional Institutions and the Board for the Development of Traditional Institutions. With the existence of various variations in the application of customs in the government system which gives rise to dualism in local leadership which in turn can result in ineffective village government, this is certainly food for thought for future village government systems. The research used is sociolegal research, namely a combination research method between doctrinal legal research methods and empirical legal research methods. Doctrinal research is intended to carry out library research by identifying laws and regulations and collecting other data related to the problem being studied. Empirical research is intended to identify, study and analyze the application of customary law in the administration of Batumiau village government, Pulau Letti District, Southwest Maluku Regency, as well as the impact of the application of customary law in the administration of village government. With the increasingly rapid flow of globalization, and the qualification that Southwest Maluku is a region famous for its culture and adherence to custom, it is appropriate that many are questioning the existence of customary law in this area for the future. Based on the description above, we are interested in conducting legal research with the title.
Sosialisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Kepemilikan Tanah Warga Yeheskel Wessy; Jurgen R. Litualy; Andy S. Dahoklory; Micael Ririhena; Stelvia W. Noya
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): November
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/js.v2i4.186

Abstract

Hak Ulayat atau tanah ulayat adalah hak milik bersama sehingga dapat dipertegas kepada Masyarakat Adat Desa Patti bahwa Hak Ulayat atau Tanah Ulayat tidak dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan kecuali telah digarap atau dikelolah oleh perorangan dalam Soa/Mata Rumah/Marga sebagai milik Hak Ulayat sehingga telah menjadi status obyek bekas tanah ulayat sehingga dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan. Hak Ulayat atau tanah Ulayat tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk hibah, jual beli, angunan, hak pakai, hak guna usaha dan lain sebagainya. Yang dapat dipindah tangankan adalah obyek bekas tanah ulayat yang adalah merupakan milik perorangan. Terhadap hal itu maka dipandang perlu oleh Pemerintah Desa Patti Kecamatan Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya untuk diagendakan sebagai bentuk kerja sama pelaksanaan program kerja antara Mahasiswa KKN PSDKU Unpatti Maluku Barat Daya tahun 2023 dengan Pemerintah Desa Patti untuk melaksanakan Sosialisasi Tentang Hak Ulayat dan Kepemilikan Tanah Warga serta Prosedur Pendaftaran Tanah Warga yang pada prinsipnya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Desa Patti terhadap berbagai persoalan tanah warga dan bentuk penyelesaiannya. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi hukum kepada masyarakat adat Desa Patti ini dilaksnakan oleh Tim Dosen atas permintaan dari Mahasiswa KKN dan Dosen Pembimbing Lapangan kelompok KKN di Desa Patti setelah selesainya malakukan observasi lapangan dan selanjutnya pendekatan dengan Pemerintah Desa Patti dan Dosen Pembimbing Lapangan.
Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Ririhena, Micael
Bacarita Law Journal Vol 4 No 2 (2024): April 2024 BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v4i2.10921

Abstract

Elections are an important element of democracy. The centrality of electoral positions is their ability to distinguish between democratic and non-democratic political systems. It's just that the ideal of realizing a better election until the 5th election in the 2019 Election Reform era has not yet been realized. Various problems and obstacles in the implementation of elections both during the election and before are problems that will certainly have a broad impact if not immediately resolved properly. There are problems in the administration of elections related to dissatisfaction with the decisions of election administrators or criminal or administrative violations that affect the results, which are commonly referred to as election disputes. Disputes in the administration of elections are violations of election administration or dissatisfaction with the decisions of election administrators. Therefore, to cause the election disputes not to interfere with running the constitutional system or government system of a particular country or region, an effective election dispute resolution mechanism is needed and can provide fair decisions for interested parties.
Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekomomi Kreatif Masyarakat Melalui Pembuatan Olahan Dendeng Kerbau di Desa Tounwawan Micael Ririhena; Braian Moriolkosu; Maria F. Uniwaly; Lydia Saraswati; Stenly Walalayo; Garance Usmany; Galfen Salow; Oktavia Borolla; Janni G. Kalabory; Maria N. Rahandekut; Helga Nahakleki; Ruth Lewier; Martafina Kosaplawan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi Vol. 2 No. 4 (2023): Desember : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58169/jpmsaintek.v2i4.274

Abstract

Real Work Lecture (KKN) is a compulsory course for undergraduate students in the Study Program Outside the Main Campus (PSDKU) of Pattimura University. Through the KKN program, students are expected to be able to make a new innovation that can improve the community's economy. Based on observations in Tounwawan Village, it is known that Tounwawan Village is one of the villages in Moa District which has hilly areas, has extensive forests and fields. The majority of farmers in this village make buffalo as one of their income. So that the processing of buffalo meat into sweet jerky is one of the priority programs that can provide new innovations for the people of Tounwawan Village. This program aims to improve the economy of the community. The program will be held on July 15, 2023, on Saturday. Furthermore, the processing was attended by Tounwawan villagers together with the Management of Village-Owned Enterprises (BUMDes). Through this program, the community can improve the economy through innovation in processing buffalo meat into sweet jerky.
Pemberian Makanan Bergizi Berupa Olahan Daging Sapi kepada Anak-Anak Dusun Toinaman Pulau Moa Asmirani Alam; Ratnah Kurniati MA; Sitti Fatimah Kamaruddin; Lestari Lestari; Edy Sony; Sigit Sugiarto; Dian Rubiana Suherman; Juwaher Makatita; Arnold I. Kewilaa; Inggrid Welerubun; Jecklin M. Lainsamputty; Micael Ririhena
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi Vol. 3 No. 3 (2024): September : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58169/jpmsaintek.v3i3.539

Abstract

Toinaman Hamlet is located on Moa Island, the condition of the hamlet is remote, limited infrastructure, minimal access to basic services and is an isolated hamlet.  Most of the residents in this hamlet are very dependent on the weather and natural products to survive. When natural conditions are unfavorable, such as storms, drought or rough seas, their source of livelihood is significantly disrupted. This of course greatly affects the ability of local hamlet communities to be able to meet their nutritional food needs, especially to fulfill their children's nutrition. Fulfilling nutrition for children in rural areas often faces its own challenges, especially related to access to a variety of nutritious foods. Some common problems include limited food ingredients, traditional diets that may lack diversity, and limited knowledge about nutrition. One source of nutritious food that is important for health is beef.  Beef is a good source of protein for children because it contains many important nutrients such as iron, zinc and vitamin B12, all of which support their growth and development. The PKM activity carried out is in the form of providing nutritious food in the form of processed beef to the children of Toinaman Hamlet, Moa Island. The aim is to improve the nutrition of the hamlet children, prevent malnutrition and nutritional deficiencies and support the growth and development of the children of Toinaman Hamlet, Moa Island. The food products provided are food products made from beef, namely rendang products
Juridical Analysis Of The Headman's Authority In Village Fund Management (Case Study Of Law Number 6 Of 2014 Concerning Villages In Lolotwara Village, Lakor District, Southwest Maluku Regency). Ririhena, KiranaMicha; Ririhena, Micael
JURNAL RUANG HUKUM Vol. 2 No. 2 (2023): Juli-Desember
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/juruh.v2i2.743

Abstract

Law Number 6 of 2014 explains that the purpose of village development is to improve the welfare of rural communities and the quality of human life as well as poverty reduction through meeting basic needs. Moreover, the development includes building village facilities and infrastructure, developing local economic potential, and sustainable use of natural resources and the environment. This article aims to find out how the authority of the village head in carrying out village fund management, the obstacles they deal with, and how to overcome it in Lolotuara village, Pulau Lakor District, Southwest Maluku Regency. The use of village funds raises a classic problem in the system of using village funds. The allocation does not provide appropriate results for village development. Hence, the allocation of large village funds requires general regulations to clear and accommodating the implementation of its regulations. Eventually, the village head as the highest executive in the village government is able to implement the mandate of the law. Therefore, the objectives of the village law can be realized according to existing regulations.
Co-Authors Adelia Romsery Adelia Romsery Andy Sunder Keer Dahoklory Arnold Ismael Kewilaa Asmirani Alam Braian Moriolkosu Christy Tetkily Christy Tetkily Dian Rubiana Suherman Diana Mesmory Diana Mesmory Edy Sony Elisa Kastera Elisa Kastera Elisabeth Syantje Telussa Galfen Salow Garance Usmany Helga Nahakleki Inggrid Welerubun Janni G. Kalabory Jecklin M. Lainsamputty Jecklin Marlen Lainsamputty John Nandito Lekitoo Jurgen R. Litualy Juwaher Makatita Kristi Talapia Kristi Talapia Kurniati, Ratnah Lestari Lestari Lidya Malwewan Lidya Malwewan Lydia Saraswati Madaskolay Viktoris Dahoklory Makdalena Idwata Makdalena Idwata Maria F. Uniwaly Maria N. Rahandekut Martafina Kosaplawan Marthea Abrahamz Marthea Abrahamz Milya Malwewan Milya Malwewan Oktavia Borolla Ririhena, KiranaMicha Ruth Lewier Sigit Sugiarto Sitti Fatimah Kamaruddin Stelvia W. Noya Stelvia W. Noya Stelvia Wemly Noya Stenly Walalayo Yandry Porumau Yandry Porumau Yeheskel Wessy Yeheskel Wessy Yeheskel Wessy Yosepina Etwiory Yosepina Etwiory