Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI UU WAKAF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI WILAYAH PESISIR JAWA TENGAH Islamiyati Islamiyati; Ahmad Rofiq; Ro’fah Setyowati; Dewi Hendrawati
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Praktek wakaf di masyarakat bagian utara wilayah Jawa Tengah menimbulkan sengketa hukum wakaf. Penelitian menganalisis implementasi Pasal 62 UU No. 41/2004 dalam penyelesaian sengketa wakaf di Jawa Tengah tahun 2016 dan model penyelesaiannya. Jenis penelitian field research dengan sampel penelitian dari wilayah Kabupaten Kendal, Demak dan Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan adalahyuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian sengketa wakaf di daerah Jawa Tengah Bagian Utara menggunakan metode sesuai Pasal 62 UU Wakaf, yakni jalur litigasi dan non litigasi. Para pihak lebih banyak menggunakan jalur non litigasi melalui musyawarah (23 %) dan melalui mediasi (60,8 %).

ANALISIS YURIDIS NIKAH BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA Islamiyati Islamiyati
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Nikah beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang beda agamanya, dan salah satunya beragama non Islam. Menurut aturan yuridis di Indonesia yakni UU Perkawinan No.1/1974 Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f), KHI Inpres No. 1/1991 Pasal 40 Poin (c), 44 dan 118, menetapkan bahwa perkawinan beda agama dalam segala bentuknya haram, kecuali terjadi penyamaan keimanan bagi pasangan. Akibat hukumnya adalah perkawinan menjadi batal apabila ada pihak yang mengajukan permohonan pembatalan pernikahan kepada hakim, dan keputusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF YANG TIDAK TERSERTIFIKASI DI WILAYAH PESISIR UTARA JAWA TENGAH Dewi Hendrawati; Islamiyati Islamiyati
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Kesenjangan aturan wakaf dengan realitas penyelesaian sengketa wakaf tanah tidak tersertifikasi di wilayah PANTURA Jawa Tengah menjadikan penelitian ini penting dilakukan. Tujuan penelitian untuk mengungkap dan menganalisis kasus sengketa tanah wakaf tidak tersertifikasi di Wilayah PANTURA Jawa Tengah, faktor penyebab dan upaya hukum penyelesaiannya. Jenis penelitian ini field research dengan sampel penelitian Kabupaten Kendal, Demak dan Kota Semarang. Metode pendekatannya juridis empiris, sumber datanya yakni data primer dan skunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, data dianalisis secara kualitatif dengan bantuan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan di daerah PANTURA Jawa Tengah ditemukan tanah wakaf tidak tersertifikasi sebesar 11,8 %, hal ini rentan menimbulkan sengketa. Faktor penyebabnya adalah sumber daya wakif dan nazhir, faktor tempat, dan kesalahpahaman legalitas perwakafan. Upaya penyelesaiannya melalui mediasi (60 %).

Analisis Peran Dan Larangan Manajer Investasi dalam Mengelola Produk Reksadana Pada Kasus PT. Emco Asset Managemen Dimas Choiruman Yusuf; Islamiyati Islamiyati
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.11420

PT. Emco Asset Management mengalami gagal bayar (default) atas penarikan dana (redemption) oleh investor. Kasus gagal bayar bermula dari agen pemasaran atau marketing PT. Emco Asset Management menawarkan empat produk reksadana kepada para calon investor reksadana disertai janji fixed return. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan larangan manajer investasi dalam mengelola produk reksadana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai studi bagi pemerintah dalam pembuatan peraturan dan pengambilan keputusan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan deskriptif-analisis dan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindakan manajer investasi dalam pemasaran produk reksadana telah melanggar ketentuan Pasal 44 POJK 43/POJK.04/2015.

Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya Islamiyati Islamiyati; Dewi Hendrawati
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5139

The relationship between politics and law is very familiar, the law is a legislation that is actually a crystallization of political wills that interact and influence each other. Political law is defined as the official line of state policy to create and enact legislation in order to achieve the goals and goals of the state as contained in the preamble of the Constitution of 1945 Alenia IV. Implementation of legal politics in the form of legislation that is used as a tool to achieve state goals, in accordance with the national legal framework of national law, which can be seen in PROLEGNAS AND PROLEGDA.Keyword: law, politics, implementation. ABSTRAKHubungan antara politik dan hukum sangat akrab, hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya adalah kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Politik hukum diartikan sebagai garis resmi kebijakan negara untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara seperti yang terdapat pada pembukaan UUD NRI 1945 alenia IV. Implementasi politik hukum berupa ditetapkannya perundang-undangan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, yang sesuai dengan kerangka dasar politik hukum nasional, yang dapat dilihat di PROLEGNAS DAN PROLEGDA.

Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi BPR Bungbulang Garut) Yustisia Rahayuning Tyas; Islamiyati Islamiyati; Budiharto Budiharto
Law, Development and Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v3i2.9524

Likuidasi bank adalah suatu proses bagi bank yang di cabut izin usahanya untuk menyelesaikan segala kewajiban kepada krediturnya. Likuidasi bank pada Perusahaan Daerah terkadang timbul pertentangan pengaturan likuidasi yang menyebabkan konflik kelembagaan dalam likuidasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana kewenangan dan tanggungjawab kepada nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi bank yang berbentuk Perusahaan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif serta Teknik Kesimpulan Data menggunakan kesimpulan data induktif. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan likuidasi bank Perusahaan Daerah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan memiliki kewenangan yang lebih luas sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah daerah terkecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang LPS.

Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan Islamiyati Islamiyati
Law, Development and Justice Review Vol 1, No 1 (2018): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v1i1.3574

The flow of philosophy of law of positivism conceives the law as ius which has experienced positive as lege or lex, and law only relates to positive law or law only. The characteristics of this flow are always fundamental to reality (reality, fact) and evidence, not metaphysical and do not explain the essence, natural phenomena are explained based on causal relationships, and are not related to morals. This is criticized by several other schools of law, such as; free law, critical law, critical study of modern law, progressive law, all of which conceive that law is not only written in law, but what is practiced by officials of law enforcement implementing the function of law enforcement. In addition, the implementation of the law is adapted to the needs of society, which can not be separated from the influence of moral teachings and values that live in society, in order to realize the real justice. Aliran filsafat hukum positivisme menkonsepsikan hukum sebagai ius yang telah mengalami positifisasi sebagai lege atau lex, dan hukum hanya bersangkut paut dengan hukum positif atau UU saja. Karakteristik aliran ini selalu mendasar pada kenyataan (realitas, fakta) dan bukti, tidak bersifat metafisik dan tidak menjelaskan esensi, gejala alam diterangkan berbasis hubungan sebab akibat, dan tidak berhubungan dengan moral. Hal inilah yang dikritik oleh beberapa aliran hukum lain, seperti; aliran hukum bebas, hukum kritis, studi kritis hukum modern, hukum progresif, yang semuanya menkonsepsikan bahwa hukum tidak hanya tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang dipraktekkan oleh para pejabat penyelenggara hukum yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum. Selain itu, pelaksanaan hukum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang tidak lepas dari pengaruh ajaran moral dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, demi mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.

Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia Islamiyati Islamiyati; Ery Agus Priyono; Dewi Hendrawati; Achmad Arief Budiman
Law, Development and Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7349

Pendapat kontra atas yurisprudensi hakim MA tentang hukum keluarga Islam sangat mengganggu eksistensi penegakaan keadilan, karena dasar hukumnya sering bertentangan dengan teks perundang-undangan. Penelitian menganalisis apakah dan sejauhmanakah yurisprudensi MA dapat menegakkan hukum keluarga Islam Indonesia. Jenis penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan), data yang dibutuhkan data sekunder. Metode pendekatannya adalah yuridis doktrinal, dan data dianalisis secara kualitatif. Produk penelitian menerangkan bahwa yurisprudensi MA adalah salah satu produk pemikiran hukum Islam dari lembaga peradilan, hakim berperan penting menegakkan hukum Islam karena hakim tidak terlepas dari ijtihad untuk menemukan hukum melalui pemahaman dan pemaknaan UU. Eksistensi yurisprudensi digunakan dasar pertimbangan hukum hakim PA dalam menyelesaikan perkara, mampu mengukuhkan penguatan hukum dan penyelesaian problem hukum keluarga Islam secara adil dan benar berpijak pada prinsip dasar syariah Islam.

Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf Islamiyati Islamiyati
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstrack The study analyzed Article 22 of Government Regulation Number 13 of 2010 concerning government policies for the exemption of waqf land certification fees according to state administrative law. The analyze focus on the reasons for the government to issue such policies in the perspective of the state administrative law. The research type of library research requires secondary data, which consists of primary, secondary and tertiary legal materials, normative juridical approaches, and qualitative data analysis. The results of the study explained that the government issued a policy of freeing the cost of waqf land certificates aimed at empowering waqf land so that its designation could be felt by the community, accelerating the legality of waqf land, protecting and securing and optimizing the benefits of waqf assets. This policy is an effort to understand waqf deeds which means worship and legal certainty. Government policy is the implementation of the function of the state administrative law in creating a government that is clean and in accordance with the principles of good general governance, namely; the principles of legality, equality, justice, legal protection, wisdom, implementation of public interest, and acting meticulously. Key Words: State Administrative Law, Free of Cost, Endowments Land Certification Abstrak Penelitian menganalisis Pasal 22 Peraturan Peemrintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang kebijakan pemerintah pembebasan biaya sertifikasi tanah wakaf menurut hukum administrasi negara. Menganalisis alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan demikian dalam perspektif HAN. Jenis penelitian library research, memerlukan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pendekatannya yuridis normatif, dan analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan membebaskan biaya sertifikat tanah wakaf bertujuan untuk memberdayakan tanah wakaf supaya peruntukannya dapat dirasakan masyarakat, percepatan legalitas tanah wakaf, melindungi dan mengamankan serta mengoptimalkan manfaat aset wakaf. Kebijakan ini adalah salah satu upaya memahami perbuatan wakaf yang bermakna ibadah dan berkepastian hukum. Kebijakan pemerintah merupakan implementasi fungsi HAN dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan sesuai asas pemerintahan umum yang baik, yakni; asas legalitas, kesamaan, keadilan, perlindungan hukum, kebijaksanaan, penyelenggaraan kepentingan umum, dan bertindak cermat. Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Bebas Biaya, Sertifikasi Tanah Wakaf

Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia Aisyah Ayu Musyafah; Islamiyati Islamiyati; Muhyidin Muhyidin; Achmad Zulfa Andikatama
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i1.1545-171

PPAIW mempunyai tugas pokok dalam penyediaan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagian bendanya sesuai dengan ketentuan perudang-undangan. Namun, peran PPAIW dalam memberikan pelayanan wakaf tanah di masyarakat belum optimal yaitu masih lambannya melayani syarat administrasi wakaf tanah terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) PPAIW yang ahli dalam hukum wakaf kesadaran hukum masyarakat dalam berwakaf di PPAIW masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja PPAIW, mengidentifikasi problematika hukum, dan merumuskan optimalisasi kinerja PPAIW. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja PPAIW belum sesuai dengan indicator konsep kerja. Problematika PPAIW sebagai lembaga pelayan masyarakat yaitu sumber daya personal PPAIW, partisipasi masyarakat dan anggaran yang mendukung kinerja. Problematika hukum PPAIW yang berasal dari sumber daya personal PPAIW, yakni; kurangnya kemampuan dalam memahami asas-asas penyelesaian sengketa, dan mensosialisasikan perkembangan regulasi. Optimalisasi kinerja PPAIW yakni meningkatkan sumber daya PPAIW dan bekerjasama dengan instansi yang berkaitan.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search