Articles
<![CDATA[MENUJU PEMBANGUNAN HUKUM YANG TRANSENDENTAL ]]>
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Vol 7, No 1: April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jolsic.v7i1.50879
<![CDATA[Secularization of the norms of life is already a social reality, including the law in it. The belief in the emergence of globalization and global transformation as if new religions apart from the criticism of them is included in every realm of human life. Therefore legal development will not be valid if it does not try to link it to the process of globalization and global transformation. While the time of religion is considered by some (law) circles unable to provide answers to the development of society in this century.The development of transcendental law is an antithesis of secular development, which tries to offer a legal concept by not denying the existence of God in this life.Keywords : Globalization & Global Transformation, Transendental.]]>
<![CDATA[Pasar Modal Syariah dalam Tinjauan Al Maqoshid Syariah ]]>
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v2i2.6407
<![CDATA[Lembaga pasar modal secara umum, mempunyai permasalahan hukum, terutama unsur gharar (spekulatif), untuk mengatasinya maka lembaga pasar modal syariah didirikan. Artikel ini bertujuan menilai operasional pasar modal syariah, apakah secara pasti dapatmenghilangkan unsur gharar dalam praktek di lapangan, serta bagaimana mekanisme yang dilakukan untuk maksud tersebut. Artikel ini merupakan kajian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan filosofis, dianalisis menggunakan teori maqashid syariah. Berdasarkan kajian yang dilakukan, disimpulkan bahwa pendirian pasar modal syariah telah menunjukkan upaya signifikan dalam menghilangkan unsur gharar dalam operasionalnya. Adanya mekanisme bahwa semua sekuritas yang memasuki aliran pasar modal syariah melalui seleksi ketat Syariah Islam JII (Jakarta Islamic Index) sekarang menjadi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) juga membantu untuk operasional dalam pasar modal syariah. Lembaga ini merupakan prasyarat, sekuritas Islam dengan bisnis utama yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.]]>
<![CDATA[Persepsi Hakim Tentang Positivisasi Lembaga Rechtverwerking ]]>
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 1, No 1 (2018): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v1i1.3573
<![CDATA[Ketika hukum tidak tertulis, moralitas serta etika dipositivikasi dalam bentuk undang-undang, maka akan terjadi pergeseran makna esensial dari hukum tidak tertulis, moralitas ataupun etika tersebut, sebab dengan dipositivisasi nilai moralitas, etika serta hukum tidak tertulis tersebut tidak lagi mengabdikan dirinya kepada nilai, kesadaran dan kepentingan bersama, tetapi mengabdi kepada mereka yang memiliki “kekuasaan" yang lebih kuat. Demikian misalnya lembaga rechtverwerking positivisasi lembaga ini semula dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan sistem negatif dalam sistem pendaftaran tanah, namun kemudian dalam perspektif “Critical Legal Study” serta persepsi hakim yang serba positivistik menjadikan lembaga adat tersebut justru mengebiri hak masyarakat adat atas penguasaan tanah adat mereka ]]>
<![CDATA[Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum ]]>
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.494 KB)
|
DOI: 10.14710/gk.6.1.13-32
<![CDATA[Konsepsi Syatibi tentang maqasid al-syari’ah (tujuan hukum Islam) mempunyai keistimewaan dan keunikan tersendiri yang membuatnya berbeda dengan para pendahulunya. Syatibi melihat, pada satu sisi adanya keterpaduan dan kesatuan kehendak Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Konsep ini melahirkan suatu pandangan tentang kesatuan syari’ah yang berarti bahwa semua hukum berasal dari satu sumber yang oleh karena itu mustahil berbeda.Konsep kemaslahatan ini menuntut adanya pertimbagan maslahah dan mafsadah. Pertimbangan ini mengimplikasikan hubungan yang sangat signifikan antara hukum syari’ah dengan kondisi umat manusia. Hubungan ini pada gilirannya menimbulkan adannya aturan-aturan hukum yang beragam dan berbeda.]]>
<![CDATA[Hukum Islam di Kemudian Hari ]]>
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.591 KB)
|
DOI: 10.14710/gk.6.1.33-43
<![CDATA[Hukum di Indonesia sebagai akibat dari perkembangan sejarah, bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang dalam Negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan sistem sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, sistem hukum Barat. Berlakunya hukum Islam untuk orang Islam Indonesia tidak disandarkan pada hukum Adat atau hukum lainnya, tetapi pada penunjukan peraturan perundangan sendiri. Mengenai keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia adalah sejajar dengan hukum Adat dan hukum Barat, karena itu hukum Islam dapat menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional yang akan datang. ]]>
<![CDATA[Pioneer Manuscript in Refuting Wahhabism: The Perspective of Kiai Dimyati bin Abdul Karim as-Surakarta as a Basis for Islamic Moderation ]]>
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>;
<![CDATA[Triyono Triyono]]>;
<![CDATA[Mira Novana Ardani]]>
<![CDATA[ Journal of Maritime Studies and National Integration Vol 6, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jmsni.v6i1.14425
<![CDATA[The study of manuscripts on religious moderation, especially those related to counter extremist and Wahhabi doctrines, missed a manuscript written in 1926. The manuscript was written by Kiai Muhammad Dimyati bin Abdul Karim as-Surakarta, under the title Lawāmi'ul Burhān wa Qawāṭi'ul Bayān. The main motivation in writing the manuscript was to educate people so that they are not influenced by wahhabism. This research is a study of manuscript Lawāmi'ul Burhān wa Qawāṭi'ul Bayān by Kiai Muhammad Dimyati. The manuscript has perspective about the importance of rising together against the narrow Islam of Wahhabism; Islam suppresses local cultural expressions, feels right about himself, seems unfriendly and different, and also downplays the role of women. This article finds that Kiai Muhammad Dimyati bin Abdul Karim has conducted a critical study of the Wahhabi doctrine, which according to him is mono-perspective and does not tolerate differences in interpreting Islamic law (mazhab).]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DI DESA PESALAKAN KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG ]]>
<![CDATA[Listiawati Listiawati]]>;
<![CDATA[Sukirno Sukirno]]>;
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (321.518 KB)
|
DOI: 10.14710/dlj.2018.22794
<![CDATA[Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut hukum waris adat dan hukum waris Islam dan pelaksanaan pembagian waris anak angkat di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, kedudukan anak angkat di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar dianggap sebagai anak kandung oleh orang tua angkat. Mengenai kedudukan anak angkat terhadap hak waris, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa anak angkat merupakan ahli waris. Kedua, proses pembagian harta kepada anak angkat secara otomatis terbagi ketika pewaris meninggal dengan kedudukan yang disejajarkan dengan anak kandung. Harta peninggalan dari orang tua angkat diberikan secara keseluruhan baik harta gono gini maupun harta bawaan dengan porsi sesuai kehendak orang tua angkat. Adapun hukum pewarisan yang dikehendaki adalah hukum Islam, dan sebagian besar tidak menggunakan bantuan ulama. Secara normatif, hal tersebut sangat bertentangan antara fakta dari pernyataan masyarakat dengan aturan hukum yang dikehendaki, yaitu hukum Islam. Hal ini, karena ketidaktahuan terhadap hukum Islam yang berkaitan dengan anak angkat.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN ANTARA KONSEP CHOICE OF FORUM DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN AKAD PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Ulumil El Qudsie]]>;
<![CDATA[Ro’fah Setyowati]]>;
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (797.388 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara choice of forum dengan asas kebebasan berkontrak pada akad perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa hubungan choice of forum berada dalam ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam akad perbankan syariah.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN ASURANSI SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN PEMBELIAN RUMAH PADABANK MUAMALAT OLEH PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA DI SEMARANG ]]>
<![CDATA[Ganis Akbar S]]>;
<![CDATA[Agus Sarono]]>;
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (587.807 KB)
<![CDATA[Adanya lembaga perasuransian syariah diharapkan dapat menunjang kegiatan lembaga keuangan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah pula selain itu menurut fungsinya lembaga asuransi syariah ini juga diperlukan oleh masyarakat yang semakin menyadari berbagai macam resiko dalam kehidupan keluarga namun dari pengamatan terhadap perkembangan industri asuransi di Indonesia nampak bahwa baik pertumbuhan industri ini maupun rasio pemegang polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia masih jauh di bawah kemajuan yang dicapai oleh negara lain hal ini karena adanya pendapat bahwa usaha asuransi tersebut tidak sesuai dengan syariat. Pelaksanaan pembiayaan pembelian rumah secara murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang diawali dari permohonan anggota masyarakat untuk mengajukan pembiayaan untuk keperluan pembelian rumah dan tanahnya ke bank. Bank Muamalat Indonesia kemudian mengharuskan nasabah memberi kuasa kepada bank selaku kreditur untuk membeli rumah dan tanah yang dikehendaki nasabah. Kemudian debitur wajib membayar pembiayaan yang diterimanya ditambah margin keuntungan dan biaya-biaya lainnya secara mengangsur.Pelaksanaan asuransi takaful pembiayaan untuk pembelian rumah di BMI terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu : proses penerimaan peserta asuransi takaful pembiayaan untuk nasabah pembiayaan pembelian rumah di BMI, jangka waktu pertanggungan,jumlah pertanggungan, proses klaim asuransi, pembatalan akad dan cara penghidupan kembali akad serta Sengketa dan upaya penyelesaiannya]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUNTUTAN NAFKAH TERHUTANG SUAMI PADA PERKARA PERCERAIAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ISTRI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS) ]]>
<![CDATA[Cahya Samekta Jati]]>;
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>;
<![CDATA[Suparno Suparno]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (765.403 KB)
<![CDATA[Dengan sahnya suatu perkawinan maka akan menimbulkan kedudukan hukum baru sebagai suami istri dan akibat hukum berupa hak dan kewajiban suami istri, sebagaima diatur dalam Bab VI Undang-Undang Perkawinan dan Bab XII KHI. Salah satu hak yang sering menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga ialah hak istri untuk mendapatkan nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) KHI. Dalam kedua peraturan tersebut, belum diatur secara jelas mengenai mekanisme mendapatkan nafkah terhutang, sehingga penulis merumuskan dua permasalahan yakni bagaimana mekanisme mendapatkan nafkah terhutang pada perkara perceraian dan bagaimana upaya pengadilan untuk mencegah dan mengantisipasi pihak suami yang tidak menjalankan putusan nafkah terhutang. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pihak istri dapat menuntut nafkah terhutang melalui tiga mekanisme, yakni melalui rekonvensi pada cerai talak, melalui isi posita gugatan cerai gugat, dan gugatan nafkah terhutang tersendiri. Terdapat dua upaya yang dilakukan yakni upaya pencegahan dengan memberikan putusan pelaksanaan pemberian nafkah terhutang sebelum ikrar talak dilakukan dan upaya represif melalui eksekusi apabila putusan nafkah terhutang dalam perkara cerai gugat dan gugatan nafkah yang tidak dijalankan oleh pihak mantan suami.]]>
