Garuda - Garba Rujukan Digital

Implikasi Yuridis Terhadap Bank Akibat Penurunan Status Perjanjian Kredit dari Akta Otentik Menjadi Akta di Bawah Tangan Aisyah Ayu Musyafah
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5004

ABSTRACTThe purpose of this research is to investigate and study the factors that led to the Notary signed a deed of credit agreement without the presence of the parties before him that expressly violates the provisions of the legislation, as well as to identify and assess the legal consequences faced by banks as creditors due to a decrease in status credit agreement of the authentic act becomes deed under the hand because of the absence of the parties before the Notary. This type of research is normative empirical. Empirical research normative law is essentially a merger between the normative legal approach with the addition of various elements of the empirical. This research is descriptive of the type of research that aim to present a complete picture of the problem. Analysis of the data in this study using qualitative methods, the choice of data obtained from research based on quality or quality. Factors causing the Notary deed signed a credit agreement without the presence of the parties before him that expressly violates the provisions of the legislation that is due to too many certificates must Notary made and it was done because it was approved by the bank concerned and also to demand the bank. The legal consequences faced by banks as creditors due to a decrease in the status of a credit agreement of the authentic act into a deed under the hand because of the absence of the parties before the Notary, namely the decrease in the strength of evidence of the authentic act which has the strength of evidence may be perfect in deed under the hand that has the strength of evidence imperfect. Credit agreements in the form of a deed under the hand, the burden of proof is on the bank. In contrast to authentic deeds, to prove that an obligation on the parties deny the authentic act. Credit agreements or signatures that are not recognized by the debtor and the judge granted, the bank can not execute a guarantee for the debts of the debtor. Banks also have to spend more for the court proceedings and can damage the bank's reputation. Keywords: notary, banks, credit agreement, authentic deed, private deed. ABSTRAKTujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan Notaris melakukan penandatanganan akta perjanjian kredit tanpa kehadiran para pihak dihadapannya yang secara tegas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk mengetahui dan mengkaji konsekuensi hukum yang dihadapi bank sebagai kreditur akibat penurunan status perjanjian kredit dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan karena ketidakhadiran para pihak di hadapan Notaris. Jenis penelitian ini yaitu normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu permasalahan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pemilihan terhadap data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan mutu atau kualitasnya. Faktor penyebab Notaris menandatangani akta perjanjian kredit tanpa kehadiran para pihak dihadapannya yang secara tegas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dikarenakan terlalu banyak akta yang harus Notaris buat dan hal itu dilakukan karena telah mendapat persetujuan dari bank yang bersangkutan dan juga dikarenakan permintaan pihak bank. Konsekuensi hukum yang dihadapi bank sebagai kreditur akibat penurunan status perjanjian kredit dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan karena ketidakhadiran para pihak di hadapan Notaris, yaitu terjadinya penurunan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna menjadi akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna. Perjanjian kredit yang berbentuk akta di bawah tangan, beban pembuktian ada pada bank. Berbeda dengan akta otentik, kewajiban untuk membuktikan ada pada pihak yang menyangkal akta otentik tersebut. Perjanjian kredit atau tandatangannya yang tidak diakui oleh debitur dan dikabulkan hakim, bank tidak dapat mengeksekusi jaminan untuk hutang debitur. Bank juga harus mengeluarkan dana lebih untuk proses di pengadilan dan dapat merusak reputasi bank. Kata Kunci: notaris, bank, perjanjian kredit, akta otentik, akta di bawah tangan.

Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia Aisyah Ayu Musyafah
Law, Development and Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v3i2.10073

Hukum perkawinan secara umum diatur di UU No.1 Tahun 1974 sedangkan hukum perkawinan Islam diatur di Kompilasi Hukum Islam dan lebih ditujukan kepada yang beragama Islam. Hukum Perkawinan Islam belum dipahami dengan jelas di kalangan masyarakat Indonesia, masyarakat memandang bahwa pernikahan yang sudah mereka laksanakan hanya berlandaskan syariat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perlunya pembahasan hukum perkawinan Islam secara umum berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil dari pembahasan ini bertujuan untuk lebih mengetahui tentang makna dari hukum perkawinan Islam serta mengetahui segala rukun dan syarat sahnya melangsungkan perkawinan agar pelanggaran perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Islam tidak terjadi. Dapat dilihat jelas bahwa Hukum Perkawinan Islam dijadikan sebagai payung hukum yang mengatur undang-undang dibawahnya

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Aisyah Ayu Musyafah
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i2.6316

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan disini termasuk lembaga keuangan mikro dengan basis syariah. Salah satu tujuan pengawasan OJK ini adalah melindungi nasabah dari berbagai permasalahan dengan lembaga keuangan. Pada penelitian ini akan difokuskan mengenai peran OJK dalam perlindungan nasabah pada lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa peran OJK dalam hal perlindungan nasabah adalah dalam bentuk pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi penyiapan perangkat yang memadai, membuat mekanisme pengaduan Konsumen, dan memfasilitsi penyelesaian pengaduan.

Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Islam dan Implementasinya di Masyarakat Islamiyati; Ahmad Rofiq; Rof’ah Setyowati; Dewi Hendrawati; Aisyah Ayu Musyafah
Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 2 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
Publisher : Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.768 KB)

Mediation is one of the mechanisms for resolving waqf land disputes, but the word mediation has not been explained textually in the basis of Islamic law. So, it is very urgent to explain mediation according to Islamic law, and its implementation in society. The benefit of research is that it can understand mediation from the perspective of Islamic law and can be used as inspiration for the government on mediation law policies in settling waqf disputes. This research is a combination of library and field research, using interpretive and empirical approaches. The results showed that mediation according to Islamic law is called sulh, described in Qur’an Q.S. al-Hujurat; 9, understanding is obtained through ijtihad with the qiyas method. The community enthusiastically to use meditation, because it realizes a peace agreement, kinship and the benefit of the parties.. Keywords: Mediation, Islamic Law, Implementation, Dispute Resolution, Waqf. Abstrak Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa tanah wakaf, namun kata mediasi belum dijelaskan secara tekstual dalam dasar hukum Islam. Maka, sangat urgen dijelaskan mediasi menurut hukum Islam, dan implementasinya di masyarakat. Manfaat penelitian dapat memahami mediasi dalam perspektif hukum Islam dan dapat dijadikan inspirasi pemerintah pada kebijakan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf. Penelitian merupakan gabungan library dan field research, menggunakan pendekatan tafsir dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi menurut hukum Islam disebut sulh, dijelaskan dalam al-Qur’an Q.S. al-Hujurat; 9, pemahaman didapat melalui ijtihad dengan metode qiyas. Masyarakat sangat antusias menggunakan mediasi, karena mewujudkan kesepakatan damai, kekeluargaan dan kemashlahatan para pihak. Kata kunci: Mediasi, Hukum Islam, Implementasi, Penyelesaian Sengketa, Wakaf.

PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA RUMAHAN DALAM POLA USAHA KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA RUMAHAN Rizky Putra Edry; Aisyah Ayu Musyafah
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Perlindungan hak-hak pekerja rumahan masih belum jamak menjadi diskursus dalam hukum ketenagakerjaan meskipun UUD 1945 telah menjamin hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Pola usaha kemitraan adalah salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat mempekerjakan pekerja rumahan dengan alasan efisiensi. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji jaminan hak-hak pekerja rumahan, penerapan pola usaha kemitraan pada pekerja rumahan dan dampaknya. Adapun metode yang digunakan adalah yudiris-empiris. Hasil penelitian adalah pola usaha kemitraan tidak dapat diterapkan dalam relasi perusahaan dengan pekerja rumahan karena selain tidak memiliki dasar hukum juga berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak pekerja rumahan.

PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG Aisyah Ayu Musyafah; Hardanti Widya Khasna; Bambang Eko Turisno
LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Konsumen pengiriman barang seharusnya sudah dilindungi oleh UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada prakteknya yang terjadi, konsumen seringkali masih merasa dirugikan akibat permasalahan pengiriman barang. Pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen dalm kasus hilang atau rusak sesuai dengan nilai barang. Jika kasusnya adalah keterlambatan barang yang mana kerugiannya bisa mencakup hal yang imateriil, maka pelaku usaha seharusnya bisa memberikan tanggung jawab agar konsumen tidak terlalu merasa dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap keterlambatan barang jika ditinjau dari pelaku usaha, peran pemerintah sampai pada tahap penyelesaian. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah perlindungan konsumen khususnya dalam hal terjadi keterlambatan pengiriman barang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif yang kemudian diperoleh hasil bahwa penggantian kerugian berbeda pada masing-masing perusahaan penyedia jasa pengiriman barang. Perbedaan terletak dari permasalahan pengiriman seperti kerusakan barang, kehilangan barang serta keterlambatan. Kerugian immateriil yang dialami oleh konsumen dalam hal terjadi keterlambatan barang ternyata belum dapat diganti kerugiannya. Hal ini dikarenakan dasar pelaku usaha memenuhi prestasi adalah sebuah kontrak baku yang mana terdapat pembatasan jika pelaku usaha tidak berbuat sesuai yang diperjanjikan dan menyebabkan kerugian immateriil, maka hal itu termasuk dalam kategori wanprestasi. Bentuk ganti kerugian wanprestasi adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan materi sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya pada kontrak dan konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi yang bersifat immateriil. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen; Pengiriman Barang; Keterlambatan Pengiriman.

Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia Aisyah Ayu Musyafah; Islamiyati Islamiyati; Muhyidin Muhyidin; Achmad Zulfa Andikatama
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i1.1545-171

PPAIW mempunyai tugas pokok dalam penyediaan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagian bendanya sesuai dengan ketentuan perudang-undangan. Namun, peran PPAIW dalam memberikan pelayanan wakaf tanah di masyarakat belum optimal yaitu masih lambannya melayani syarat administrasi wakaf tanah terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) PPAIW yang ahli dalam hukum wakaf kesadaran hukum masyarakat dalam berwakaf di PPAIW masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja PPAIW, mengidentifikasi problematika hukum, dan merumuskan optimalisasi kinerja PPAIW. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja PPAIW belum sesuai dengan indicator konsep kerja. Problematika PPAIW sebagai lembaga pelayan masyarakat yaitu sumber daya personal PPAIW, partisipasi masyarakat dan anggaran yang mendukung kinerja. Problematika hukum PPAIW yang berasal dari sumber daya personal PPAIW, yakni; kurangnya kemampuan dalam memahami asas-asas penyelesaian sengketa, dan mensosialisasikan perkembangan regulasi. Optimalisasi kinerja PPAIW yakni meningkatkan sumber daya PPAIW dan bekerjasama dengan instansi yang berkaitan.

Analisis Kinerja PPAIW dalam Penegakan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia Islamiyati Islamiyati; Aisyah Ayu Musyafah; Mira Novana Ardani; Herni Widanarti
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 1 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.45-60

PPAIW has the main task of providing waqf administration and serving the needs of prospective wakif who will donate their assets by following per under the provisions of the legislation. The purpose of the PPAIW is so that the community gets authentic evidence that waqf has occurred. The existence of PPAIW makes waqf law change from a law that lives in the community to a written law that must be recorded by the state. However, that reality shows that PPAIW's performance in enforcing waqf law has not met the standards. The purpose of this study is to analyze the performance of PPAIW in enforcing the waqf law and formulate efforts that can be made in enforcing the waqf law. This research uses the empirical juridical method with qualitative analysis. PPAIW's performance in enforcing waqf law in Indonesia has not been by following per under good work indicators, because there are several legal problems in carrying out their obligations, so their performance is not up to standard. Efforts must be made to enforce waqf law, namely; increase PPAIW resources; realize a corruption-free government, and KKN; provide good service (good governance); guard nadzir in the land registration process; provide a decree for the appointment of nadzir; empowering nadzir and the community; mastering dispute resolution mechanisms and advocating for the community; comfortable office atmosphere and support PPAIW performance.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search