Articles
<![CDATA[AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Hengki Andora]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (497.234 KB)
|
DOI: 10.14710/mmh.45.2.2016.107-114
<![CDATA[Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia mengandung makna agar setiap aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Pengadaan tanah bagi pembangunan adalah untuk kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah mesti pula mengakomodasi nilai-nilai Pancasila di dalamnya.Nilai dasar yang harus diresapi adalah bahwa tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri keberadaannya dengan cara menggunakan dan memanf aat kannya unt uk mewuj udkan kesej aht eraan bersama. Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus dilandasi dengan semangat kekeluargaan, kerukunan dan gotong-royong. Bilamana terjadi sengketa antara Pemerintah dengan masyarakat, maka sengketa tersebut diselesaikan dengan rasa kebersamaan, rasa empati, tepa selira dan kasih sayang.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Falahdika Rakasatutya]]>;
<![CDATA[Yuslim Yuslim]]>;
<![CDATA[Hengki Andora]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.361
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan piutang denda keterlambatan dalam kepailitan penyedia jasa konstruksi di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada situasi ketika penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam proyek infrastruktur dinyatakan pailit dan menjalani pemberesan utang. Dalam konteks hukum kepailitan yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan, permasalahan yang muncul adalah bagaimana kedudukan piutang denda keterlambatan dalam pembagian aset Debitor kepada para Kreditor. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap ketentuan hukum kepailitan, serta peraturan perundang-undangan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur dan pandangan para ahli hukum yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kedudukan piutang denda keterlambatan dalam kepailitan penyedia jasa konstruksi. Dalam konteks pembagian aset Debitor kepada para Kreditor, penelitian ini akan mengidentifikasi apakah piutang denda keterlambatan memiliki prioritas hak dibandingkan dengan piutang Kreditor lainnya. Sebagai suatu akibat hukum dari perjanjian, maka denda keterlambatan dapat diklasifikasikan sebagai piutang negara yang lahir karena perjanjian. Berdasarkan Pasal 35 UUPN, piutang negara yang memiliki hak preferensi adalah piutang pajak dan piutang lain yang diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan secara tegas maupun tersirat bahwa denda keterlambatan memiliki hak preferensi. Sehingga dalam kepailitan kedudukan dan tata urutan pembayaran denda keterlambatan disamakan dengan piutang Kreditor konkuren.]]>
<![CDATA[ALASAN SEBAGIAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASIL HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT ]]>
<![CDATA[Steffi Zafia Furqan]]>;
<![CDATA[Kurnia Warman]]>;
<![CDATA[Hengki Andora]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.352
<![CDATA[Pengelolaan kekayaan negara diatur di dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 23D Undang-Undang 1945. Pengaturan keuangan negara tidak lepas dari tanggung jawab pemeriksaan BPK sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah menghasilkan temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran 2020-2021 ada beberapa temuan dengan total kerugian sebanyak Rp.1,2 Triliun. Tentu saja ini menimbulkan kewajiban bagi pejabat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK berdasarkan temuan yang ada dengan melengkapi dokumen tindak lanjut. Maka dari itu, penelitian difokuskan pada satu permasalahan yaitu mengapa sebagian pejabat pemerintah daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Barat. Hal itu disebabkan kurangnya respon keaktifan dari pejabat pemerintah daerah sehingga masih banyaknya dokumen tindak lanjut yang belum dilengkapi dan kurangnya komitmen untuk kerja sama antara pejabat BPK dengan pejabat pemerintah daerah yang berwenang untuk menyelesaikan rekomendasi BPK.]]>
<![CDATA[Penganggaran Dana Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ]]>
<![CDATA[Nurul Astri Haliza]]>;
<![CDATA[Azmi Fendri]]>;
<![CDATA[Hengki Andora]]>;
<![CDATA[Khairani Khairani]]>;
<![CDATA[Anton Rosari]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (161.725 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i1.11091
<![CDATA[Pada lingkungan pemerintah maupun sektor publik anggaran merupakan alat untuk mencapai target atau sasaran yang dicapai pada suatu periode tertentu. Salah satunya adalah penggaran dana pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara umumnya DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kota Bukittinggi serta menganalisis mengenai pokok-pokok pikiran DPRD didalam APBD. Pokir DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Pokir DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan Pokir DPRD. Maka dari itu harus tertera jelas didalam APBD agar tidak terjadi benturan yang sudah ada pada APBD dan pokir yang akan dilaksanakan nantinya. Dalam pelaksanaannya juga terdapat pula beberapa hambatan yang nantinya akan mempengaruhi pokir dikalangan masyarakat. Rumusan masalah yang timbul yaitu : 1) Mekanisme pengusulan dana pokir oleh DPRD Kota Bukittinggi ; 2) Pengalokasian anggaran dana pokir di dalam APBD Kota Bukittinggi ; 3) Pertanggungjawaban anggota DPRD kepada konstituennya terkait dengan realisasi aspirasi masyarakat yang diajukan melalui pokir. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil: 1) DPRD melakukan reses,angggota DPRD dapat menghimpun usulan kegiatan melalui pokir yang diusulkan kepada secretariat DPRD Kota Bukittinggi yang nantinya akan masuk didalam RAPBD; 2) Pada pengusulan pokir merupakan bentuk kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan dahulu verifikasi lapangan barulah akan diketahui perkiraan dana yang nantinya dibutuhkan; 3) Pada hakikatnya pokir adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD pada konstituennya, karna anggota DPRD cenderung melaksanakan kegiatan dibasis suara yang memilihnya pada saat pemilu.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KOTA PADANG ]]>
<![CDATA[Argi Putra Finalo]]>;
<![CDATA[Azmi Fendri]]>;
<![CDATA[Hengki Andora]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.358
<![CDATA[Dengan diberlakukannya layanan serentak secara Nasional untuk Hak Tanggungan secara elektronik sejak 8 Juli 2020 berdasarkan Permen Nomor 5 Tahun 2020, maka saat ini tidak ada lagi layanan dari Kantor Pertanahan untuk Pemberian Hak Tanggungan secara konvensional. Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan elektronik tersebut PPAT memiliki peranan yang penting. Menurut Pasal 13 Permen apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap maka PPAT diberikan waktu paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan pelayanan diterima oleh system HT-el, namun apabila telah melewati waktu yang ditentukan tersebut maka permohonan tersebut dianggap batal. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan yaitu pertama bagaimana proses pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang, kedua bagaimana tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik di Kota Padang, ketiga Akibat Hukum Keterlambatan Melengkapi Berkas Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil kajian penelitian ini menunjukan bahwa, proses pendaftaran hak tanggungan elektronik yang dilakukan oleh PPAT di Kota Padang telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Permen No. 5 Tahun 2020, namun masih ada kendala yang terjadi pada prakteknya. PPAT memiliki tanggung jawab dalam setiap proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik hingga munculnya sertifikat Hak Tanggungan Elektronik dimana jika terjadi kesalaahan maka PPAT harus bertanggung jawab. Akibat hukum keterlambatan melengkapi berkas pendaftaran hak tanggungan secara elektronik yaitu batalnya pendaftaran hak tanggungan tetapi tidak membatalkan perjanjian antara kreditur dan debitur, adapun akibat hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu diberikan sanksi administrative sesuai dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, tetapi pada prakteknya di Kota Padang PPAT tidak pernah diberikan sanksi terhadap keterlambatan melengkapi berkas Hak Tanggungan Secara Elektrinik.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN AGAM ]]>
<![CDATA[Faizatul Khairani Isman]]>;
<![CDATA[Kurnia Warman]]>;
<![CDATA[Hengki Andora]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.359
<![CDATA[Kabupaten Agam adalah salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas namun juga dengan pertumbuhan penduduk cukup pesat sehingga pada awal mulanya masyarakat menempati suatu kawasan hutan tersebut melalui peruntukkan tanah ulayat nagari dan kemudian diberikan kepada masyarakat dan masyarakat mendaftarkan tanah mereka sebagai hak milik. Seiring berjalannya waktu, pemerintah menetapkan tanah masyarakat tersebut sebagai kawasan hutan lindung padahal masyarakat telah dahulu memperoleh sertipikat hak milik terhadap lahan mereka, sehingga masyarakat yang telah memiliki sertipikat hak milik atas tanah menjadi tidak dapat menggunakan hak mereka sepenuhnya. Akibat permasalahan yang terjadi ini, ketika masyarakat akan melakukan proses peralihan hak nya terkait dengan jual beli, hibah dan lainnya serta dalam melakukan pembebanan hak tanggungan kepada bank dan bank selaku kreditur dan akan menolak pemberian pinjaman jika sertipikat hak milik berada didalam kawasan hutan lindung.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH OLEH MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH DI KABUPATEN AGAM ]]>
<![CDATA[Nadya Paramitha]]>;
<![CDATA[Kurnia Warman]]>;
<![CDATA[Hengki Andora]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.743
<![CDATA[Supervision of PPAT by the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board in Agam Regency is carried out based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 2 of 2018 (Permen ATR / BPN), supervision of the implementation of PPAT positions, this is carried out at least once a year. The forms of violations committed by the PPAT in Agam Regency based on the results of Supervision by the MPPD PPAT Agam Regency can be grouped based on 2 categories, namely violations related to the attributes of the PPAT in carrying out such as violations of rules related to the PPAT stamp. Violation for not being notified in writing of changing office address, Violation because there is no guest book and attendance list of PPAT and employees. The second category is violations related to the deed in the form of violations because there is no deed formula, violations because there is no numbering in the deed book, there are no numbers and names in the volume of the document, violations because there is no photo evidence when committing the violation of the deed and violations because the deed does not comply with Article 26 PP No. 37 of 1998 concerning PPAT, and violations because the deed has not been bound and bundled. The findings obtained at the inspected PPAT office will be included in the inspection problem, which also provides an inspection]]>
<![CDATA[Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan di Kota Bukittinggi ]]>
<![CDATA[Wahyul Ikrar]]>;
<![CDATA[Yulia Mirwati]]>;
<![CDATA[Hengki Andora]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.939
<![CDATA[This research aims to find out and analyze the provisions for tax imposition in the transfer of inheritance in the Bukit Tinggi City Area as well as understand and understand the income tax imposed in the inheritance process in the Bukit Tinggi City Area. This type of internal research is empirical juridical research which is carried out by researching and collecting initial data that has been obtained through direct observation of related problems. Based on the results of the author's research, BPHLTB Tax Management uses a Self-Assessment System. The tax object in BPHLTB is specifically inheritance tax as stated in Article 85 paragraph (2) letter a Law No. 28 of 2009 n Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations Between Regional Government and Regional Government. The basis for imposition of PPLh tax is contained in Article 2 paragraph (1) ULU PPLh, the subject of which is one of the inherited assets that has not been divided into one unit to replace those entitled to it. Meanwhile, in Article 4 Paragraph (3) ULU PPLh is excluded and one of the tax objects is inheritance.]]>
<![CDATA[Penguasaan Tanah Sebagai Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Kota Padang ]]>
<![CDATA[Imelda Hardi]]>;
<![CDATA[Kurnia Warman]]>;
<![CDATA[Hengki Andora]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.941
<![CDATA[This research focuses on; 1) control and management of Government Land by the Regional Government, 2) control of Regional Government Land by the Padang City Government, and 3) control and security of Regional Government Land which can create legal certainty and provide maximum benefits. The research method in this study uses a normative juridical, empirical, and conceptual approach. The data sources used come from regulations, documents relating to the management of land assets as well and the results of interviews with parties involved in the management of Regional Property in the form of land of the Padang City Government. Based on research that has been carried out, the implementation of the management of Regional Government land assets has been carried out by the Padang City Government through regulations governing the management of Regional Property. However, several obstacles cause less than optimal management of land assets by the Padang City Government by OPD land users. Furthermore, 3 (three) efforts to secure land assets must be implemented as an inseparable unit, so that legal certainty of land assets of the Padang City Government can be achieved which can provide maximum benefits.]]>
<![CDATA[Pendaftaran Peralihan Tanah Milik Kaum yang Sudah Terdaftar atas Nama Mamak Kepala Waris di Kota Padang ]]>
<![CDATA[Ilham Yahya]]>;
<![CDATA[Kurnia Warman]]>;
<![CDATA[Hengki Andora]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.963
<![CDATA[Land title certificates are strong evidence as confirmed in Article 19 paragraph (2) letter c UUPA and Article 32 paragraph (1) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The problem formulation in this research is: How is family land registered in the name of the head of the heir in Padang City? Why do disputes arise in recording the transfer of land rights belonging to registered people to third parties in Padang City, and how are these disputes resolved? The research method used is qualitative research and empirical juridical research. The results of the research are the Registration of clan-owned land in the name of the chief heir in Padang City. Land originating from clan customary rights can be transferred in the name of clan members based on the Approval/Statement of Clan Approval that has been given by the Agency Agency. Land. The process of transferring rights to customary community land in the name of the chief heir is by submitting an application to the Head of the Land Office so that the community's customary land is registered in the name of the clan or Chief. The Heirs use a Statement of Physical Control of the Land Plot signed by the Head of the Heirs.]]>
