Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

0.983

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning (JISDeP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Riau Law Journal

Anton Rosari

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Author-ID : 5430051

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Perlindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Melalui Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Delfina Gusman; Anton Rosari; Arya Putra Rizal Pratama
Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

State administration dispute, one base from the state administration decision, that law subject prejudice have cause big harmful with society if dispute resolution very long and unefficient. This is also ruin as good will of law justice in middle of public as for social image. This is about good topic to discuss by law practicion, law academic or expert and society as for sovereignty dominate, that the cause a people are got court decision in kracht but always wit social-economy charge after asking about State Administration Court implementation a court decision. Last result of of the research by law theorical it can be recommendation to goverment to change regulation that affection with compensation punishment after state administration law desicion to give with law subject and also find other solution for settle a dispute in non-litigation with goverment princple of law or good govermental. And also law practition to overcome to reinforcement in court.This research with docrinal research by library research and statue approach. The craracteristic of law research a prescription that a analysing law statue and law material by electronic or book and tell about solution against this law problem.

Penganggaran Dana Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nurul Astri Haliza; Azmi Fendri; Hengki Andora; Khairani Khairani; Anton Rosari
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Pada lingkungan pemerintah maupun sektor publik anggaran merupakan alat untuk mencapai target atau sasaran yang dicapai pada suatu periode tertentu. Salah satunya adalah penggaran dana pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara umumnya DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kota Bukittinggi serta menganalisis mengenai pokok-pokok pikiran DPRD didalam APBD. Pokir DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Pokir DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan Pokir DPRD. Maka dari itu harus tertera jelas didalam APBD agar tidak terjadi benturan yang sudah ada pada APBD dan pokir yang akan dilaksanakan nantinya. Dalam pelaksanaannya juga terdapat pula beberapa hambatan yang nantinya akan mempengaruhi pokir dikalangan masyarakat. Rumusan masalah yang timbul yaitu : 1) Mekanisme pengusulan dana pokir oleh DPRD Kota Bukittinggi ; 2) Pengalokasian anggaran dana pokir di dalam APBD Kota Bukittinggi ; 3) Pertanggungjawaban anggota DPRD kepada konstituennya terkait dengan realisasi aspirasi masyarakat yang diajukan melalui pokir. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil: 1) DPRD melakukan reses,angggota DPRD dapat menghimpun usulan kegiatan melalui pokir yang diusulkan kepada secretariat DPRD Kota Bukittinggi yang nantinya akan masuk didalam RAPBD; 2) Pada pengusulan pokir merupakan bentuk kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan dahulu verifikasi lapangan barulah akan diketahui perkiraan dana yang nantinya dibutuhkan; 3) Pada hakikatnya pokir adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD pada konstituennya, karna anggota DPRD cenderung melaksanakan kegiatan dibasis suara yang memilihnya pada saat pemilu.

Regulation on the Utilization of Carbon Service as a Forest Protection Effort in Indonesia Abdhy Walid Siagian; Syofiarti; Anton Rosari
The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning Vol 4 No 3 (2023): December 2023
Publisher : Pusbindiklatren Bappenas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46456/jisdep.v4i3.388

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) is a strategy to reduce greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation. Through this scheme, Indonesia is vital in implementing ratified commitments through national legislation. The methodology used in the research employed normative juridical techniques characterized by descriptive research parameters and underwent analysis through comprehensive literature exploration. The results found that Indonesia has supported sustainable development by issuing REDD+ arrangements to realize climate change mitigation. Through the REDD+ scheme, Indonesia is expected to provide answers to global warming problems that occur throughout the world by providing protection, preventing degradation, and providing an increase in the quality of forest cover and carbon stocks.

Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha Anton Rosari; Darnis Darnis; Lerri Patra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1930

Simplifying licensing is an important issue in the administration of government and public services today. This policy was implemented because in the past there were too many types of permits that were handled by the community and this could make it difficult for the community to create jobs.

Menelaah Tanggung Jawab Pemerintah: Kajian Hukum Lingkungan terhadap Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Rizka Ananda Alyan; Rembrandt Rembrandt2; Anton Rosari
Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 7 No. 2 (2024): Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/kaganga.v7i2.11797

Tujuan dari tulisan ini menjelaskan tanggung jawab hukum pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan dan regulasi yang efektif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini harus mencakup peraturan yang ketat terkait penggunaan lahan, pengelolaan hutan, dan pembukaan lahan baru. Untuk mencapai tujuan tersebut, KLHK mengimplementasikan strategi meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan hutan serta pengendalian karhutla. Selain itu, KLHK juga memprioritaskan peningkatan dalam hal kuantitas dan kualitas personel Manggala Agni untuk memperkuat upaya penanggulangan karhutla. Dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab pemerintah merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara. Pemerintah berkewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin hak masyarakat pada konteks kebakaran hutan dan lahan. Tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan mencakup pencegahan, pengendalian, pemulihan serta penegakan hukum. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan kerjasama dan koordinasi antara beberapa kementerian/lembaga terkait, partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, serta peningkatan penegakan hukum. Kolaborasi antara lembaga dan masyarakat penting untuk respons yang cepat dan efektif. Kata Kunci: Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Perlindungan Lingkungan, Tanggung Jawab Pemerintah

Co-Authors Abdhy Walid Siagian Arya Putra Rizal Pratama Azmi Fendri Darnis Darnis Delfina Gusman Hengki Andora Khairani Khairani Lerri Patra Nurul Astri Haliza Rembrandt Rembrandt Rizka Ananda Alyan Syofiarti, Syofiarti

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search