Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Keadilan Pemilu Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Bakhrul Amal
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN MENGADILI OLEH BAWASLU ATAS SENGKETA PROSES PEMILU YANG DIATUR DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Bakhrul Amal
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.289 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.306-311

Abstract

Setiap penegakan hukum Pemilu ditangani oleh lembaga negara tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Bawaslu adalah salah satu lembaga yang memperoleh atribusi kewenangan untuk menegakan hukum Pemilu terkait dengan sengketa proses Pemilu. Pada pelaksanaan kewenangannya tersebut Bawaslu dinilai seringkali melakukan tindakan yang melampaui apa yang seharusnya dilakukan, seperti melampui apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Untuk menemukan jawaban atas persolan itu maka penulis melakukan penelitian dengan metode sosio-legal. Penelitian penulis ini difokuskan pada Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018. Pada putusan tersebut diketahui bahwadi sisi lain Bawaslu memiliki argumentasi atas putusannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Argumentasi tersebut berupa putusan Bawaslu atas Penetapan Berita Acara itu tidak bisa diejawantahkan dengan Bawaslu menafsirkan PKPU. Ada mekanisme hukum yang bisa dilakukan Bawaslu ketika menjadi hakim yaitu mekanisme menafsirkan antinomi hukum dan mekanisme itu sesuai dengan asas-asas di dalam peradilan.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL Bakhrul Amal
CREPIDO Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Crepido November 2021
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.3.2.86-95

Abstract

Permasalahan mengenai kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi semakin mengkhawatirkan. Oleh sebab itu Kemendikbud menerbitkan peraturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kerekerasan Seksual. Aturan tersebut kemudian menuai polemik di masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah apa sebenarnya arti dari frasa tanpa persetujuan korban itu sendiri?. Sebab masuk ke dalam kualifikasi kejahatan maka pasal-pasal yang memuat frasa “tanpa persetujuan korban” ini termasuk ke dalam jenis pasal apa?. Permasalahan ini penting untuk dijawab untuk mengakhiri pro kontra yang mulai kontraproduktif di masyarakat mengingat korban kekerasan seksual justru semakin meningkat. Penulis mencoba mengkaji permasalahan ini dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Penulis menilai bahwa dimasukannya frasa “tanpa persetujuan korban” adalah untuk menjaga privasi dan hak individu korban. Pasal-pasal yang memuat frasa “tanpa persetujuan korban” bukanlah pasal legalisasi zina melainkan pasal dengan kualifikasi delik aduan.
DINAMIKA KETATANEGARAAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM Bakhrul Amal; Aditya Yuli Sulistyawan
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.4.2022.346-354

Abstract

Pemindahan sebuah Ibu Kota Negara bukanlah hal baru dalam persoalan ketatanegaraan baik di Indonesia maupun dunia. Beberapa negara di dunia, selain Indonesia, pernah melakukan hal tersebut. Proses memindahkan Ibu Kota Negara dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah perpindahan Ibu Kota Negara tentu harus didahului dengan analisis. Kedua adalah proses pembentukan aturan hukum sebagai dasar hukum dari perpindahan Ibu Kota Negara tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Metode itu ditinjau dengan pendekatan historis. Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan ternyata telah melalui analisa yang panjang. Proses pembentukan UU IKN juga telah melalui proses yang ditentukan oleh UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi proses tersebut dinilai masih banyak kekurangan salah satunya adalah tidak mampu menyerap partisipasi publik.
Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amal, Bakhrul -
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Elections and Constitution
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v4i2.741

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara-cara formal dan non-formal dilakukannya amandemen 1945. Selain itu penilitan ini juga berupaya meninjau dari sisi politik hukum untuk mengetahui situasi dan kondisi seperti apa yang membuat amandemen itu dapat dilakukan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (conseptual approach). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perubahan undang-undang pada awalnya dapat diubah dengan metode referendum sebagai mana disebutkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Selanjutnya aturan tersebut dicabut dan diubah dengan Pasal 37 UUD NRI 1945. Selain dengan metode tadi UUD 1945 dapat berubah karena adanya dua peristiwa, yakni peristiwa politis dan etis. Peristiwa politis terjadi ketika adanya perubahan UUD 1945 menjadi UUD RIS dan kemudian menjadi UUD Sementara. Sebelum akhirnya, atas dasar etis, diterbitkan Dekrit yang mengubah UUD Sementara menjadi UUD 1945 kembali. Peristiwa etis selanjutnya adalah ketika terjadi perubahan UUD 1945 hingga empat kali pasca reformasi 1998. Dua peristiwa ini adalah syarat materiil di dalam perubahan UUD 1945.
The Crucial Role of Court Proceedings Reports in Criminal Case Proceedings and the Dilemma of Judicial Decision-Making Bakhrul Amal
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v8i2.8106

Abstract

The impact of legal positivism on law enforcement has been substantial. Judges, when deciding a case, consistently adhere to the indictment presented by the public prosecutor, even though at times the indictment may conflict with the facts presented during the trial. In such instances, the role of the court session report in the trial process seems to be merely that of a record rather than a factual account. This research aims to examine the position of the court session report in criminal case proceedings and whether it can serve as a basis for a judge's decision outside the scope of the indictment, particularly when the contents of the indictment differ from the proven facts in court. This article finds out that the status of the court session report as a basis for evidence is deemed equally significant as the position of the indictment prepared by the public prosecutor. For this reason, the judge may consider the court session report as a source for deciding a criminal case brought before them.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGURANGI JUMLAH PELANGGARAN PEMILU 2024 DI JAWA BARAT Amal, Bakhrul
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v5i2.491

Abstract

The 2019 General Election in Indonesia, particularly in West Java Province, recorded a high number of violations, with political money practices being the most dominant. Bawaslu West Java reported 942 violations during the 2019 Election, highlighting the need for stricter oversight in the 2024 Election. One approach that can be utilized is participatory oversight, which involves the public in monitoring and reporting electoral violations. The research problem in this study is to assess the effectiveness of participatory oversight in reducing election violations in West Java during the 2024 Election. This study uses a socio-legal method with a statute approach and a conceptual approach. The data used consists of primary data obtained from Bawaslu activity documentation and secondary data, including regulations, journals, and books related to electoral matters. The discussion in this study elaborates on the various initiatives carried out by Bawaslu West Java to enhance participatory oversight, such as educational programs for participatory monitors, community forums, oversight corners, collaboration with universities, and digital communities. The findings show that participatory oversight has successfully reduced the number of election violations in West Java, from 942 violations in the 2019 Election to 582 violations in the 2024 Election. In conclusion, participatory oversight has proven effective in reducing election violations in West Java. This study recommends that Bawaslu continue to expand and deepen participatory oversight by utilizing digital technology and strengthening electoral education across all layers of society.
PEMBAHARUAN HUKUM TANAH NASIONAL DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK Amal, Bakhrul
CREPIDO Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Crepido November 2024
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.6.2.1-16

Abstract

Pemegang sertipikat hak dengan mekanisme asas publikasi negatif berunsur positif yang diterapkan oleh PP 24 Tahun 1997 masih harus memberikan kesempatan pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu untuk menuntut hingga jangka waktu 5 tahun. Selain jangka waktu yang ditentukan tersebut, pemegang setifikat hak milik atas tanah pun masih memiliki kemungkinan sertipikatnya dibatalkan apabila ada keberatan dan pembatalan. Oleh sebab itu muncul ketidakpastian hukum bagi pemegang sertipikat hak milik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Pemahaman hak milik di masyarakat berbeda. Tata cara perolehan hak milik bisa dilakukan dengan berbagai cara dari mulai pendaftaran secara sistemik dan sporadik. Perlindungan pemegang sertipikat hak milik harus dilakukan agar terjadi kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak milik. 
Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amal, Bakhrul -
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2023): Pemilu dan Konstitusi
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v4i2.741

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara-cara formal dan non-formal dilakukannya amandemen 1945. Selain itu penilitan ini juga berupaya meninjau dari sisi politik hukum untuk mengetahui situasi dan kondisi seperti apa yang membuat amandemen itu dapat dilakukan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (conseptual approach). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perubahan undang-undang pada awalnya dapat diubah dengan metode referendum sebagai mana disebutkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Selanjutnya aturan tersebut dicabut dan diubah dengan Pasal 37 UUD NRI 1945. Selain dengan metode tadi UUD 1945 dapat berubah karena adanya dua peristiwa, yakni peristiwa politis dan etis. Peristiwa politis terjadi ketika adanya perubahan UUD 1945 menjadi UUD RIS dan kemudian menjadi UUD Sementara. Sebelum akhirnya, atas dasar etis, diterbitkan Dekrit yang mengubah UUD Sementara menjadi UUD 1945 kembali. Peristiwa etis selanjutnya adalah ketika terjadi perubahan UUD 1945 hingga empat kali pasca reformasi 1998. Dua peristiwa ini adalah syarat materiil di dalam perubahan UUD 1945.
Nolle Prosequi sebagai Inovasi Baru di Bidang Hukum Acara Pidana Amal, Bakhrul
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2022.8.2.102-116

Abstract

Inovasi penyelesaian perkara di luar persidangan telah banyak dilakukan di Indonesia dari mulai mediasi, diversi, hingga yang terbaru adalah restorative justice. Jika kita cermati inovasi tersebut baru membebankan kesadaran menghentikan perkara hukum kepada para pihak. Maka rasanya perlu dilakukan perkembangan inovasi untuk turut serta memberikan peran bagi aparat penegak hukum dalam rangka mengkoreksi kekeliruan yang mungkin dilakukannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual. Inovasi yang perlu dilakukan adalah memasukan nolle prosequi dalam sistem hukum di Indonesia. Nolle prosequi ini berasal dari perkembangan penegakan hukum di abad keenam belas. Nolle prosequi merupakan suatu wewenang atau perangkat prosedural yang dimiliki oleh Jaksa Agung Inggris untuk menghentikan penuntutan pidana. Beberapa negara di dunia seperti Malaysia, Hongkong, dan Nigeria memasukan nolle prosequi di dalam sistem hukum mereka.
EVOLVING NOTIONS OF PUBLIC INTEREST: A NEW PERSPECTIVE ON LAND ACQUISITION IN INDONESIA Amal, Bakhrul; Yusriadi, Yusriadi; Silviana, Ana
Indonesia Law Review
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia relating to land issues. The meaning of public interest in land acquisition which is expected to be able to help realize justice, prosperity and welfare for the community turns out that in its implementation it actually causes conflict because it is not in accordance with the principles of balance and justice. The problems that the research tries to answer are: (1) What is meant by public interest according to the applicable laws and regulations? (2) How is the reconstruction of the meaning of public interest in land acquisition for development in the public interest based on the principles of balance and justice? To answer this problem, the paradigm used in this research is the constructivism paradigm, supported by the theory of the rule of law, the theory of legal interpretation, and the theory of corrective justice. The methodology in this research uses sociolegal methodology. From this research, it was found that the meaning of public interest in the Basic Agrarian Law apparently changed inconsistently in the derivative regulations that followed. The correct meaning of public interest is the interest of the nation, state, and society, which continues to pay attention to individual interests and must be realized jointly by the central or regional government and the community and used as much as possible for prosperity, justice, and happiness for society as a whole. The recommendation from this research is the need for consistency in the formation of laws and regulations in accordance with the principles of the rule of law. In addition, the government is expected to pay attention to the principles of balance and justice in the land acquisition process for development in the public interest. The current meaning of public interest needs to be reconstructed according to the objectives of UUPA.
Co-Authors Aditya Yuli Sulistyawan Ana Silviana Yusriadi Yusriadi