Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.688

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Humano: Research Journal AMANNA GAPPA Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Khairun Law Journal Unes Law Review Jurnal Jatiswara Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Ganesha Law Review Journal of Social Science LEGAL BRIEF Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) KHAIRUN LAW JOURNAL Administrative and Environmental Law Review Journal of Social Science

Faissal Malik

Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun

Author-ID : 2967653

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

The Urgency of the Sirri Marriage Pre-Marriage Agreement Regarding Joint Property Nurzannah Nurzannah; Wahda Z. Imam; Faissal Malik
Journal of Social Science Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Social Science
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

This study aims to analyze the urgency of the sirri marriage prenuptial agreement related to joint property and the form of legal protection of joint property in the marriage agreement. The research method used in this study is normative legal research as a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The results of this study show that the urgency of prenuptial agreements related to sirri marriage and joint property is that in prenuptial agreements, prospective married couples can arrange ownership and separation of property to avoid combining property obtained by each husband and wife during marriage.

Efektivitas Kinerja Penyidik Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Upaya Penegakan Disiplin Polri di Polda Maluku Utara Muhammad Nasir Said; Faissal Malik; Rusdin Alauddin
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) efektivitas kinerja Penyidik Propam dalam penegakan disiplin anggota Polri, (2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja penyidik propam dalam upaya penegakan disiplin anggota Polri di Polda Maluku Utara, (3) upaya penyidik propam dalam penegakan disiplin anggota Polri di Polda Maluku Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Tipe penelitian ini sering disebut sebagai Empirical Legal Research. Pada penelitian hukum empiris, yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Efektivitas penyidik propam dalam penegakan disiplin anggota Polri adalah berdasarkan pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri, Disiplin anggota Polri adalah kehormatan sebagai anggota Polri yang menunjukan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri, Dalam rangka pemeliharaan disiplin dan penegakan hukum disiplin dilingkungan Polri, sanksi disiplin yang dijatuhkan harus sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Oleh karena itu, penyidik propam wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Lalu menindak lanjuti anggota Polri yang melanggar. Bahwa Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidik propam dalam upaya penegakan disiplin anggota polri di polda Malut adalah faktor peraturan tentang kode etik profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, seringnya terjadi perubahan aturan hukum internal dalam tubuh Polri, sulit memperoleh keterangan dari saksi dari masyarakat dan tidak ada sangksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan, selain itu permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum anggota Polri yang dilakukan oleh penyidik propam polda malut.

Analisis Hukum Pemenuhan Hak Mantan Suami Terhadap Anak di Bawah Pengasuhan Mantan Istri (Studi Putusan Nomor 132/PDT.G/2022/PA.TTE) Aulia Br. Mangunsong; Rusdin Alauddin; Faissal Malik
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis pemenuhan hak mantan suami terhadap anak di bawah pengasuhan mantan istri dalam praktek peradilan sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menolak perkara pencabutan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Tte di Pengadilan Agama Ternate. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif yuridis, penelitian ini menggunakan pendekatan buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. sehingga peneliti mengetahui alasan-alasan yang mendasari hakim bertindak atas dasar hukum dan keadilan berdasarkan hukum islam dan hukum positif indonesia yang berupa kompilasi hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak dari aspek normatif adalah Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah berada dalam asuhan ibunya, namun demikian juga memberikan peluang pemindahan hak asuh anak, apabila lalai memenuhi kebutuhan terhadap hak-hak anak. Dan berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dan dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus juga mempertimbangkan untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, kemudian Majelis hakim di Pengadilan Agama Ternate Kelas I A dalam memutus Perkara Pencabutan Hak Asuh Anak (hadhanah) Nomor : 132/Pdt.G/2022/PA.Tte. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berpendapat tuntutan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, sehingga perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI.

Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor: 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL) Renaldi Markus Larumpa; Faissal Malik; Anshar Anshar
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1512

This research aims to determine and analyze the regulations regarding cooperating perpetrator witnesses as the basis for judicial consideration in determining the status of cooperating perpetrator witnesses in the disclosure of premeditated murder cases in decision number 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel. Additionally, the study explores the extent of the involvement of cooperating perpetrator witnesses in general criminal offenses as a form of legal discovery. The research method employed is normative research using a case and legal approach to analyze primary legal materials, such as the court decision number 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel, and the Law No. 31 of 2014, SEMA 4 of 2011, and Joint Regulations of 2011. The results of the research indicate that, first: the regulation of cooperating perpetrator witnesses applies only to specific criminal offenses as mentioned. However, the judge's considerations in the a quo decision state that the Defendant Eliezer deserves to be designated as a cooperating perpetrator witness in the premeditated murder case based on the explanation in Article 5 Paragraph (2) of Law No. 31 of 2014 and later other conditions in Article 28 Paragraph (2). Second: Due to the complexity of disclosing serious and organized general criminal cases (casuistic), the conditions regarding the types of penalties are expanded for general criminal offenses with specified limitations.

INDEPENDENCE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE REGARDING PROSECUTORIAL DISCRETIONARY IN REALIZING RESTORATIVE JUSTICE (CASE STUDY IN NORTH MALUKU HIGH PROSECUTOR'S OFFICE) Faissal Malik; Muhammad Amin Hanafi; Nurlaila Kadarwati Papuluwa; Arief Budiono
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 5 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i5.4457

The urgency of this research necessitates prosecutors to implement restorative justice to minor crimes through the principle of dominus litis. It must be subject to clear limitations and parameters in the ius constituendum. The restorative justice approach aims to restore the condition of the victim, the perpetrator, and the community. The objective of this research is to achieve prosecutorial discretion through restorative justice. The research method used is empirical law. The data types used are primary data (primary, secondary, and tertiary legal materials) and secondary data (literature studies and interviews). The North Maluku High Prosecutor's Office prioritizes restorative efforts in cases of assault. This mechanism involves the victim's family and the perpetrator's family. The number of cases in the jurisdiction of the High Prosecutor's Office in 2024 was 47 cases and 14 of them were resolved using restorative justice. This is in line with the provisions of Article 34A of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office, which states that the principle of discretion regulated in Article 139 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law is carried out without ignoring the principle of law enforcement objectives which include achieving legal certainty, a sense of justice, and its benefits in accordance with the principles of restorative justice.

Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kerja Suwarti Suwarti; Faissal Malik
Khairun Law Journal Vol 2 No 1 (2018): Volume 2 Issue 1, September 2018
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v2i1.1884

The Law of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 regarding Manpower explicitly stipulates that an employment agreement is made on the basis of: (i) an agreement between the two parties, (ii) the ability or ability to perform legal actions, (iii) the existence of the promised work, and ( iv) the work promised is not contrary to public order, decency, and applicable laws and regulations. Based on these provisions, which include subjective conditions for the validity of the work agreement are: (i) agreement between the two parties, (ii) the ability or ability to do the agreement is not contrary to public order, decency, and applicable laws and regulations. The legal implications for the work agreement can be canceled, while the work agreement that does not meet the objective objectives of the validity of the employment agreement is that the employment agreement is null and voidThe Law of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 regarding Manpower explicitly stipulates that an employment agreement is made on the basis of: (i) an agreement between the two parties, (ii) the ability or ability to perform legal actions, (iii) the existence of the promised work, and ( iv) the work promised is not contrary to public order, decency, and applicable laws and regulations. Based on these provisions, which include subjective conditions for the validity of the work agreement are: (i) agreement between the two parties, (ii) the ability or ability to do the agreement is not contrary to public order, decency, and applicable laws and regulations. The legal implications for the work agreement can be canceled, while the work agreement that does not meet the objective objectives of the validity of the employment agreement is that the employment agreement is null and void

Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Lelang dalam Hubungan Kedudukan dan Fungsinya Ambi Gultom; Faissal Malik; Tri Syafari
Khairun Law Journal Vol 3 No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v3i1.2956

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya. Penulis menganalisis suatu pelaksanaan lelang yang berujung pada penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan serta disidangkan dalam perkara pidana terhadap Pejabat Lelang Sdr. UAM sebagaimana tercantum dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/Pn.Dps jo Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016. Disamping menganalisis perkara pidana dimaksud, penulis juga melakukan kajian terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Analisis Yuridis Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (BPKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara) Aina Kurniawaty; Nam Rumkel; Faissal Malik
JATISWARA Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i1.1338

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengkaji mekanisme ideal dalam menetapkan penerapan tarif insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data data sekunder. Data primer yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; serta bahan hukum tersier. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan studi wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Menurut UU HKPD berdampak pada 2 hal yakni, Pertama Kontribusi Penerimaan PKB, BBNKB), dan PBBKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), realitasnya untuk tingkat efektivitas pendapatan pajak PKB,BBKNB, dan PPBK di tahun 2025, untuk insetif PKB hanya sebesar 5,09% dan BBNKB 6,42% sementara disektor PBBKB berkisar sebesar 54,84%. Artinya, menunjukan hasil perbandingan dibawah 60% yang berarti tidak efektif. Kedua terkait adanya implikasi penerapan UU HKPD terhadap Surat Edaran Mendagri dalam Penurunan tarif Pendapatan Asli Daerah dari sektor PKB, BBNKB dan PBBKB di Provinsi Maluku Utara. Konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 di atas terkait dasar penerapan tarif pajak, mewajibkan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan 2 (dua) Surat Edaran sekaligus yang menjadi dasar pemberlakuan dan menyimpangi UU HKPD. Mekanisme Ideal dalam Menetapkan Penerapan Tarif Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara pasca pemberlakuan Undang-Undang HKPD merupakan hal baru yang termuat dalam UU HKPD, mengatur tarif PKB maksimal sebesar 1,2%, tarif BBNKB Maksimal sebesar 12% dan tarif PBBKB sebesar 10%. Terlebih lagi saat ini pemerintah pusat melakukan pemangkasan dana transfer ke daerah dan khusus untuk Provinsi Maluku Utara terdampak pemangkasan sebesar kurang lebih 800 miliar sehingga pemprov dituntut untuk mandiri dalam membiayai kebutuhan daerah dan mengurangi ketergantungan dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat

Analisis Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Mineral Dan Batubara: Studi Putusan Pemidanaan Pada Masyarakat Adat Maba Sangaji Di PN Soasio Amin Yasim; Faissal Malik; Nam Rumkel
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 35 No 1 (2026)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.35.1.26-43

This study aims to analyze the judges' legal considerations in deciding a mineral and coal mining (Minerba) crime case involving the Maba Sangaji indigenous community at the Soasio District Court. The main problem in this study is how the judges' legal considerations in deciding the mineral and coal crime case in the verdict (A Study of Criminal Decisions for the Maba Sangaji Indigenous Community at the Soasio District Court). The research method used is normative legal research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The data used consists of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the judge's considerations in the Mineral and Coal Mining crime case involving the Maba Sangaji indigenous community focused more on fulfilling the elements of the crime as stipulated in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, as amended by Law Number 4 of 2009. In the judge's decision, with the indictment of Article 162 of the Mineral and Coal Mining Law, without optimally considering the existence and traditional rights of indigenous legal communities guaranteed by Article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the decision has legal implications in the form of weak legal protection for indigenous communities in managing their territories, and has the potential to criminalize traditional community activities that have been carried out for generations. This research is expected to contribute to academics in the development of law enforcement officials and policy makers to pay more attention to the principles of substantive justice and recognition of the rights of indigenous communities in law enforcement.

Overlapping Authorities In Maritime Law Enforcement: A Case Study Of Ternate City Ahmad Mufti; Faissal Malik; Fathurrahim Fathurrahim
Administrative and Environtmental Law Review Vol 6 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/aelr.v6i2.4192

The extensive legal framework governing maritime law enforcement in Indonesia has inadvertently created a proliferation of institutions with overlapping authorities and divergent jurisdictional interpretations, resulting in institutional silos that undermine coordinated operations and reduce enforcement effectiveness. Focusing on Ternate City’s waters, this research uses empirical legal research and descriptive qualitative analysis to examine these challenges and their implications, including the risk of inter-agency disputes and strained cooperation. It finds that six agencies—the Indonesian Navy, Bakamla, KPLP, the Directorate General of Customs and Excise, Polair, and PSDKP—exercise jurisdiction in the same maritime zones, generating complexity and confusion among stakeholders. Without clear coordination, enforcement becomes inefficient and potentially compromises national maritime security and economic interests. Therefore, a comprehensive strategy to harmonize mandates and strengthen inter-agency coordination is essential to ensure effective and cohesive law enforcement across Indonesian waters..

Co-Authors Ahmad Mufti Aina Kurniawaty Ambi Gultom Amin Yasim Anak Agung Gede Sugianthara Anshar Anshar Ardhian Wahyu Firmansyah Arief Budiono Arisa Murni Rada Aulia Br. Mangunsong Donylisan F. Romkeny Dwi Jumadi Fajar Hidayat Fathurrahim, Fathurrahim Fatma Laha Hanafi, Muhammad Amin Irnayanti Tjan Muhammad Amin Hanafi Muhammad Nasir Said Nurlaila Kadarwati Papuluwa Nurzannah Nurzannah Renaldi Markus Larumpa Ridjal J. Kotta Rusdin Alauddin Rusdin Alauddin Rusdin Alauddin Rusdin Alauddin Salha Marasaoly Sophian Y Selajar Sri Mardiana Joisangadji Suwarti Suwarti Syafari, Tri Syamsuddin Ishak Syawal Abdulajid Vanti Y. Rolobessy Wahda Z. Imam Zul Asfi Siregar

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search