Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

The Urgency of the Sirri Marriage Pre-Marriage Agreement Regarding Joint Property Nurzannah Nurzannah; Wahda Z. Imam; Faissal Malik
Journal of Social Science Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Social Science
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.579 KB) | DOI: 10.46799/jss.v4i2.547

Abstract

This study aims to analyze the urgency of the sirri marriage prenuptial agreement related to joint property and the form of legal protection of joint property in the marriage agreement. The research method used in this study is normative legal research as a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The results of this study show that the urgency of prenuptial agreements related to sirri marriage and joint property is that in prenuptial agreements, prospective married couples can arrange ownership and separation of property to avoid combining property obtained by each husband and wife during marriage.
Efektivitas Kinerja Penyidik Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Upaya Penegakan Disiplin Polri di Polda Maluku Utara Muhammad Nasir Said; Faissal Malik; Rusdin Alauddin
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.656 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i2.6288

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) efektivitas kinerja Penyidik Propam dalam penegakan disiplin anggota Polri, (2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja penyidik propam dalam upaya penegakan disiplin anggota Polri di Polda Maluku Utara, (3) upaya penyidik propam dalam penegakan disiplin anggota Polri di Polda Maluku Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Tipe penelitian ini sering disebut sebagai Empirical Legal Research. Pada penelitian hukum empiris, yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Efektivitas penyidik propam dalam penegakan disiplin anggota Polri adalah berdasarkan pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri, Disiplin anggota Polri adalah kehormatan sebagai anggota Polri yang menunjukan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri, Dalam rangka pemeliharaan disiplin dan penegakan hukum disiplin dilingkungan Polri, sanksi disiplin yang dijatuhkan harus sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Oleh karena itu, penyidik propam wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Lalu menindak lanjuti anggota Polri yang melanggar. Bahwa Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidik propam dalam upaya penegakan disiplin anggota polri di polda Malut adalah faktor peraturan tentang kode etik profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, seringnya terjadi perubahan aturan hukum internal dalam tubuh Polri, sulit memperoleh keterangan dari saksi dari masyarakat dan tidak ada sangksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan, selain itu permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum anggota Polri yang dilakukan oleh penyidik propam polda malut.
Analisis Hukum Pemenuhan Hak Mantan Suami Terhadap Anak di Bawah Pengasuhan Mantan Istri (Studi Putusan Nomor 132/PDT.G/2022/PA.TTE) Aulia Br. Mangunsong; Rusdin Alauddin; Faissal Malik
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.966 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i1.11208

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis pemenuhan hak mantan suami terhadap anak di bawah pengasuhan mantan istri dalam praktek peradilan sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menolak perkara pencabutan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Tte di Pengadilan Agama Ternate. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif yuridis, penelitian ini menggunakan pendekatan buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. sehingga peneliti mengetahui alasan-alasan yang mendasari hakim bertindak atas dasar hukum dan keadilan berdasarkan hukum islam dan hukum positif indonesia yang berupa kompilasi hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak dari aspek normatif adalah Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah berada dalam asuhan ibunya, namun demikian juga memberikan peluang pemindahan hak asuh anak, apabila lalai memenuhi kebutuhan terhadap hak-hak anak. Dan berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dan dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus juga mempertimbangkan untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, kemudian Majelis hakim di Pengadilan Agama Ternate Kelas I A dalam memutus Perkara Pencabutan Hak Asuh Anak (hadhanah) Nomor : 132/Pdt.G/2022/PA.Tte. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berpendapat tuntutan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, sehingga perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI.
Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor: 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL) Renaldi Markus Larumpa; Faissal Malik; Anshar Anshar
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1512

Abstract

This research aims to determine and analyze the regulations regarding cooperating perpetrator witnesses as the basis for judicial consideration in determining the status of cooperating perpetrator witnesses in the disclosure of premeditated murder cases in decision number 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel. Additionally, the study explores the extent of the involvement of cooperating perpetrator witnesses in general criminal offenses as a form of legal discovery. The research method employed is normative research using a case and legal approach to analyze primary legal materials, such as the court decision number 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel, and the Law No. 31 of 2014, SEMA 4 of 2011, and Joint Regulations of 2011. The results of the research indicate that, first: the regulation of cooperating perpetrator witnesses applies only to specific criminal offenses as mentioned. However, the judge's considerations in the a quo decision state that the Defendant Eliezer deserves to be designated as a cooperating perpetrator witness in the premeditated murder case based on the explanation in Article 5 Paragraph (2) of Law No. 31 of 2014 and later other conditions in Article 28 Paragraph (2). Second: Due to the complexity of disclosing serious and organized general criminal cases (casuistic), the conditions regarding the types of penalties are expanded for general criminal offenses with specified limitations.