Garuda - Garba Rujukan Digital

Audit Mutu Layanan Rujukan Primer Guna Mengurangi Jumlah Rujukan ke Layanan Sekunder. Studi Kasus pada Provinsi DKI Jakarta Muhammad Hardhantyo; Armiatin Armiatin; Adi Utarini; Hanevi Djasri
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 4 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground: Cost control care was sensitive issue in Universal Health Coverage (UHC) era. Some assume it could be achieved by reduce the quality given or service fee for functional staff. However, optimizing primary care services to avoid hospitalization could be another form of cost controlled careMethod: Retrospective audit was performed to 1025 medical record from 15 primary health office in DKI Jakarta Province. Sample was patient referred to hospital from Januari 1st until June 30th 2015. W e monitored percentage of complete documentation, accuracy and quality of referred patient specifically for four diagnosis which Diabetes Melitus, Severe Pre Eclamcia, Hypertension and Dengue Fever. Selection of those diagnose was made based on high patient referred with low quality (60,2%). Result of audit was use to made effective refferal system guidance that contained referral manual for four case and revision of referral form.Result: Patient referred were 0-87 year old. Majorly range from 60-70 year old (25,9%), 43,2% were men and 56,8% were woman, and most of them 54,5% used universal health coverage BPJS PBI. Medical record audit showed there is only 69,5% (SD ± 13.26) patient deserved to be referred to hospital from primary health office. After implementation the re-audit result showed significant improvement of referral quality, from 69,5% become 83,4% (SD ± 13.67, P<0.05), including its complete documentation, accuracy, and quality of the referral system.Conclutsion: The innovation for improving quality of referral system need support from various stakeholder. Referral form changes need approval from BPJS because its function not merely for administation, it is a way to communicate between primary doctors and specialist in hospital. Some component was missing in referral form today. Referral guidance revision from Ikatan Dokter Indonesia also needed for 155 cases in primary health office. Cost controlled care in universal health coverage could be achieved by optimizing the function of doctor in primary health office. Keyword: Referral and conultation, gate keeper, quality assurance ABSTRAKLatar Belakang: Kendali biaya merupakan suatu hal yang sensitif di era Jaminan Kesehatan Nasional saat ini, banyak yang beranggapan bahwa kendali biaya berarti menurunkan mutu pelayanan atau jasa medis untuk staf fungsional. Padahal salah satu bentuk dari kendali biaya adalah optimalisasi peran dokter primer dengan menurunkan angka rujukan yang tidak perlu dari puskesmas.Metode: Audit dilakukan secara restrospektif, kami mengambil sampel sebanyak 1025 rekam medis pasien yang di rujuk dari 15 puskesmas di Provinsi DKI Jakarta selama periode Januari hingga Juni 2014. Audit rekam medis dilakukan untuk melihat aspek kelengkapan, ketepatan, serta mutu rujukan terutama pada empat kasus khusus yakni Diabetes Melitus, Pre Eklamsia, Hipertensi dan Demam Dengue. Pemilihan kasus tersebut didasarkan pada tingginya angka rujukan disertai dengan rendahnya kualitas rujukan pada empat kasus tersebut (60,2%). Hasil audit kemudian dijadikan acuan guna penyusunan sistem rujukan efektif yang terdiri dari manual rujukan, perbaikan form rujukan serta pedoman rujukan primer pada empat kasus.Hasil: Pasien yang dirujuk berusia antara 0 hingga 87 tahun (mean ± SD, 46.78 ± 19.15) dengan rentang usia terbesar adalah 60 hingga 70 tahun sebanyak 25,9%, laki-laki 43,2% dan perempuan 56,8%, dengan jaminan kesehatan terbanyak merupakan pengguna kartu BPJS PBI sebanyak 54,5%. Hasil audit menunjukkan bahwa hanya terdapat 69.5% (SD ± 13.26) kasus rujukan yang berkualitas dari 15 puskesmas di Provinsi DKI Jakarta. Pasca adanya implementasi, hasil re-audit menunjukkan peningkatan signifikan kualitas rujukan menjadi 83.4% (SD ± 13.67, P<0.05), baik dari segi kelengkapan, ketepatannya maupun mutunya.Kesimpulan: Inovasi untuk meningkatkan kualitas sistem rujukan memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder. Penggantian form rujukan memerlukan persetujuan dari BPJS karena fungsinya tidak hanya sebagai kelengkapan administrasi tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara dokter umum dengan spesialis di rumah sakit. Saat ini beberapa komponen dalam form masih kurang lengkap. Perbaikan pedoman rujukan bagi 155 kasus yang dapat ditangani di puskesmas perlu disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia. Dengan berbagai perbaikan tersebut, kendali biaya di era jaminan kesehatan saat ini dapat tercapai dengan mengoptimalkan fungsi dokter di layanan primer. Kata Kunci: Rujukan dan Konsultasi, Gate keeper, Jaminan Kualitas

Corona Virus dan Manajemen Mutu Pelayanan Klinis di Rumah Sakit Hanevi Djasri
The Journal of Hospital Accreditation Vol 2 No 01 (2020): Covid-19 dan Inovasi Peningkatan Mutu
Publisher : Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35727/jha.v2i1.62

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan pedoman tatalaksana infeksi saluran pernapasan akut berat (severe acute respiratory infection/SARI) yang diduga karena COVID-19. Pedoman tersebut ditujukan untuk para dokter yang merawat pasien di rumah sakit untuk memberikan kemudahan akses terhadap panduan terkini dalam rangka memastikan tatalaksana terbaik bagi pasien. Pedoman tersebut memuat: 1) proses triage untuk mengenali dan menyortir pasien dengan SARI; 2) tindakan segera untuk pencegahan dan pengendalian infeksi dengan tepat; 3) pemberian terapi dan pemantauan; 4) pengumpulan spesimen untuk diagnosis laboratorium; 5) tatakelola gagal napas hipoksemia dan sindrom gangguan pernapasan akut acute respiratory distress syndrome/ARDS); 6) manajemen syok septik; 7) pencegahan komplikasi; 8) perawatan khusus anti COVID-19; dan pertimbangan khusus untuk pasien hamil. Sebagai pengelola rumah sakit, ketersediaan pedoman internasional ini perlu dicermati, diadopsi menjadi pedoman klinis (clinical guidelines), diterapkan dan dievaluasi sebagai bagian dari manajemen mutu pelayanan klinis. Dalam standar akreditasi rumah sakit di Indonesia, penyusunan dan penerapan pedoman klinis memang disyaratkan dalam bentuk Panduan Praktik Klinis (PPK), terlebih untuk tatalaksana pasien dengan risiko tinggi. Standar akreditasi juga meminta agar PPK juga menjadi dasar untuk melakukan evaluasi mutu dan keselamatan asuhan pasien yang diberikan oleh setiap klinisi.

Revitalisasi Manajer Pelayanan Pasien Nico Lumenta; Hanevi Djasri
The Journal of Hospital Accreditation Vol 3 No 02 (2021): Teknik dan Hasil Penerapan Standar Akreditasi
Publisher : Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35727/jha.v3i2.114

Pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam tatalaksana pasien, tidak saja lintas profesi dan cabang keilmuan, namun juga lintas unit dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan semakin kompleksnya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, maka peran case manager menjadi sangat penting. Di Indonesia, case manager atau Manajer Pelayanan Pasien (MPP) telah diperkenalkan di rumah sakit (RS) sejak 10 tahun lalu melalui standar akreditasi rumah sakit. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa MPP yang efektif dapat mengurangi jumlah kunjungan pasien, penggunaan tes diagnostik, lama rawat inap, dan biaya di institusi. Meskipun keberadaan MPP telah dikenal dan mulai dilaksanakan di berbagai RS, akan tetapi masih sering kali terbatas pada pemenuhan standar akreditasi. Oleh karenanya, peran MPP perlu dipertegas dan diperkuat melalui upaya revitalisasi.

National health coverage programs and quality of referral obstetrics and gynaecology clinic in Dr Cipto Mangunkusumo Hospital Jakarta Eka Rusdianto Gunardi; Arresta Vitasatria Suastika; Hanevi Djasri; Adi Utarini
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Purpose: Implementation of national health coverage contributes to the increasing number of outpatient visits in Obstetrics and Gynecology Department, Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital. It may be caused by improper referral system or number of government insurance patients called as BPJS patients. Therefore, this study aims to analyse the pattern and quality of referral system in the implementation of national health coverage.Method: The quasi experimental study was conducted using pre and post analysis of the cases pattern and referral quality. It included accuracy of referred case diagnosis, accuracy of referring health facility, and consistency of referred case diagnosis.Results: There was an increasing number of referral visits in the early implementation of national health program; however, it declined overtime. There was reduction of general obstetrics and gynaecology cases and increase of sub-specialistic cases. It was in appropriate to the role of centre referral hospital in Indonesia. Around 98% referral diagnosis was correct to be referred, 82% cases came from correct health facility, and 98% referral diagnosis was consistent to Dr. Cipto Mangunkusumo hospital.Conclusion: The quality referral cases improves with the implementation of national health coverage program.

Dampak Implementasi Program Pendaftaran Daring untuk Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru Yohana Denyka Kurniawati; Hanevi Djasri; Adi Utarini
The Journal of Hospital Accreditation Vol 4 No 02 (2022): Efektivitas Sistem Akreditasi RS
Publisher : Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35727/jha.v4i02.133

Latar Belakang: Di era digitalisasi, penggunaan teknologi menjadi sebuah pilihan dalam upaya peningkatan mutu dan percepatan pelayanan di sektor kesehatan, dan khususnya di Rumah Sakit (RS). RS Dr. Oen Solo Baru berusaha meningkatkan kecepatan pelayanan pasien rawat jalan dengan menerapkan aplikasi pendaftaran daring. Aplikasi pendaftaran daring mulai diimplementasikan sejak bulan Juli 2019, namun belum pernah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Tujuan: Menilai dampak penggunaan aplikasi pendaftaran daring terhadap waktu tunggu pasien rawat jalan dan menggali kendala penerapan aplikasi pendaftaran daring. Metode: Dilakukan penelitian mixed method, dengan rancangan sekuensial eksplanatori. Metode kuantitatif dilakukan untuk mengukur perbedaan waktu tunggu di rawat jalan, sebelum dan sesudah implementasi aplikasi pendaftaran daring, serta mengukur pengalaman pasien rawat jalan terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Metode kualitatif dilakukan untuk menggali kendala yang terjadi di lapangan setelah dijalankannya aplikasi pendaftaran daring, serta strategi dari pihak manajemen untuk pengembangan aplikasi pendaftaran daring. Hasil: Terdapat perbedaan waktu tunggu rawat jalan sebelum dan sesudah implementasi aplikasi pendaftaran daring. Rerata waktu tunggu sebelum adanya aplikasi pendaftaran daring 1,97+0,92 jam, sedangkan rerata waktu tunggu setelah implementasi daring 1,49+1,06 jam untuk pasien yang mendaftar secara manual (ada percepatan sebesar 24,40%) dan 1,69+0.93 jam untuk pasien yang menggunakan daring (ada percepatan sebesar 18,80%). Beberapa kendala yang masih ditemukan yaitu penggunaan aplikasi yang masih stagnan, kendala pasien terkait gawai, adanya sistem penalti dan blacklist. Strategi yang akan diambil manajemen rumah sakit untuk meningkatkan penggunaan dan pengembangan aplikasi, yaitu meningkatkan promosi, menambah akses layanan, pengembangan ke arah electronic payment (e-payment) dan commercial benefit. Kesimpulan: Aplikasi pendaftaran daring dapat mengurangi waktu tunggu pasien di rawat jalan secara signifikan. Aplikasi yang diterapkan sudah dapat memenuhi harapan dari para pengguna, meski jumlah penggunanya masih stagnan dan masih adanya kendala yang menyebabkan pasien belum mau beralih menggunakan daring. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan jumlah pengguna dan pengembangan aplikasi pendaftaran daring. Kata kunci: Aplikasi Pendaftaran Daring, Pengalaman Pasien, Strategi Pengembangan, Waktu Tunggu Rawat Jalan

Efektivitas Modifikasi Program Pelatihan Keselamatan Pasien Terhadap Pelaksanaan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Instalasi Gawat Darurat RSU St. Elisabeth Sambas Felix Tasbun; Hanevi Djasri; Guardian Yoki Sanjaya
The Journal of Hospital Accreditation Vol 4 No 02 (2022): Efektivitas Sistem Akreditasi RS
Publisher : Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35727/jha.v4i02.139

Latar Belakang: Rumah Sakit St. Elisabeth Sambas berupaya menerapkan budaya keselamatan pasien, termasuk di instalasi gawat darurat. Pelaporan insiden keselamatan pasien di instalasi gawat darurat masih rendah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kegiatan pelaksanaan pelaporan IKP belum memperoleh perhatian, serta staf masih mengalami kesulitan mengidentifikasi, menilai, dan melaporkan insiden. Tujuan: Menilai dampak modifikasi pelatihan keselamatan pasien di IGD RSU St. Elisabeth Sambas untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelaksanaan pelaporan IKP di IGD. Tujuan khususnya adalah mengukur efektivitas modifikasi pelatihan keselamatan pasien terhadap kepuasan, sikap keselamatan pasien, pengetahuan, kuantitas dan kualitas laporan IKP. Metode: Penelitian ini menggunakan kuasi eksperimental dengan desain one group pre dan post-test design, dengan besar sampel 50 tenaga kesehatan di IGD (total sampling). Instrumen penelitian menggunakan kuesioner kepuasan pelatihan yang telah diuji validitasnya, terdiri dari 12 pernyataan terdiri dari jalannya pelatihan, tujuan pelatihan dan manfaat pelatihan menggunakan skala likert. Kuesioner kepuasan pelatihan tahun 2019 diisi dengan metode recall terkait pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya. Kuesioner kepuasan dari modifikasi pelatihan yang dilakukan pada tahun 2021 diisi setelah keseluruhan program pelatihan selesai dilaksanakan. Program pelatiihan selama 6 hari, terdiri dari pemaparan materi mengenai SKP, peragaan video, simulasi kasus, dan pendampingan pelaksanakan pelaporan IKP. Hasil: Setelah dilakukan modifikasi pelatihan, diperoleh peningkatan kepuasan pelatihan (p 0,001), sikap keselamatan pasien (79,10%), pengetahuan (p 0,009), serta perbedaan kuantitas dan kualitas pelaporan secara bermakna (p 0,007 dan p 0,008 secara berturutan). Kesimpulan: Modifikasi pelatihan dengan kombinasi beberapa metode seperti simulasi, team-based learning, audit and feedback on performance, course dan educational efektif dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaporan IKP di IGD RSU St. Elisabeth Sambas. Kata kunci: Instalasi Gawat Darurat, Keselamatan Pasien, Pelaporan Insiden, Pelatihan

Pendekatan Lean Healthcare untuk Mengurangi Waste di Pelayanan Unit Laboratorium Rumah Sakit Panti Nugroho Sleman Muhammad Aldafikin; Firman Firman; Hanevi Djasri
The Journal of Hospital Accreditation Vol 4 No 02 (2022): Efektivitas Sistem Akreditasi RS
Publisher : Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35727/jha.v4i02.148

Latar Belakang: Laboratorium merupakan organisasi yang kompleks dan dinamis sehingga perlu meningkatkan kualitas pengujian dan memenuhi pedoman yang ketat. Di Rumah Sakit (RS) Panti Nugroho, 65,42% pelayanan laboratorium pada triwulan ketiga tahun 2019 merupakan pemeriksaan kimia darah, yang membutuhkan waktu antara 60-90 menit mulai dari penerimaan memo pengantar pemeriksaan laboratorium hingga hasil pemeriksaan selesai. Lean healthcare menjadi salah satu alternatif yang efektif untuk meningkatkan efisiensi waktu pelayanan dengan mengurangi waste dalam proses pelayanan. Tujuan: Mengimplementasikan lean healthcare untuk mengurangi waste di pelayanan laboratorium RS Panti Nugroho. Metode: Desain penelitian menggunakan action research. Tahap diagnosis dilakukan dengan melibatkan partisipan dalam identifikasi dan pengelompokkan waste serta mengidentifikasi penyebab waste. Tahap planning, melibatkan partisipan dalam mengidentifikasi alternatif perbaikan dan penetapan intervensi solusi. Tahap action, melibatkan partisipan dalam mengimplementasikan intervensi solusi yang telah ditetapkan Bersama, dilanjutkan tahap evaluation, dengan membandingkan beda rerata lead time dan value added ratio. Hasil: Secara statistik tidak terdapat perbedaan rerata lead time sebelum dan sesudah intervensi lean healthcare dalam pelayanan laboratorium pemeriksaan kimia darah. Namun terjadi pengurangan waste of waiting yaitu penurunan lead time sesudah intervensi lean healthcare dan peningkatan value added ratio 1,64%. Alat yang dipergunakan adalah 5S (Sort, Set-in order, Shine, Standardized dan Sustain), visual management dan standard work. Kesimpulan: Pendekatan lean healthcare pada pelayanan laboratorium pemeriksaan kimia darah dapat mengurangi lima dari sembilan waste yang ditemukan saat observasi sebelum intervensi. Kata kunci: Lean healthcare, Unit laboratorium, Waste

Pengembangan Sistem Akreditasi Pelayanan Kesehatan: Sebuah Usulan Kebijakan Hanevi Djasri
The Journal of Hospital Accreditation Vol 4 No 02 (2022): Efektivitas Sistem Akreditasi RS
Publisher : Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35727/jha.v4i02.149

Efektivitas dan efisiensi sistem akreditasi dalam meningkatkan mutu pelayanan masih banyak diperdebatkan oleh para ahli internasional. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa akreditasi efektif meningkatkan mutu, namun hasil penelitian lainnya menyatakan yang sebaliknya1. Meskipun demikan para peneliti sepakat bahwa akreditasi merupakan salah satu intervensi yang paling berpotensi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan2. Pada saat ini Indonesia sedang memperbaharui sistem akreditasi pelayanan kesehatan dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program akreditasi, termasuk program akreditasi Rumah Sakit (RS). Sistem akreditasi paling tidak meliputi tiga sub-sistem terpenting, yaitu: (1) sistem penyusunan, sosialisasi dan pemenuhan standar akreditasi; (2) sistem pengelolaan lembaga penyelenggara akreditasi; dan (3) sistem rekrutmen peningkatan kompetensi para “penyurvei”3. Selain itu, terdapat sub-sistem lain yang penting, yaitu sistem pembiayaan untuk penerapan dan penilaian pemenuhan standar akreditasi, sistem penghargaan bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar akreditasi, serta sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan manfaat akreditasi. Editorial ini membahas tiga sub-sistem terpenting yang berlaku bagi sistem akreditasi pelayanan kesehatan lainnya tidak hanya sistem akreditasi rumah sakit. The International Society for Quality in Healthcare (ISQua) sebagai komunitas internasional yang sudah lebih dari 30 tahun berupaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, telah menerbitkan tiga dokumen berdasarkan konsensus para ahli internasional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem akreditasi yang dapat digunakan sebagai acuan4-6, yaitu: 1) pedoman dan prinsip penyusunan standar, 2) pedoman dan standar bagi lembaga evaluasi eksternal, dan 3) pedoman dan standar untuk program pelatihan penyurvei.

DAMPAK IMPLEMENTASI APLIKASI PENDAFTARAN DARING PELAYANAN RAWAT JALAN RUMAH SAKIT Yohana Denyka Kurniawati; Hanevi Djasri; Adi Utarini
Journal of Health Service Management Vol 24 No 02 (2021)
Publisher : Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp 0274-547490

Background: Outpatients at the polyclinic of Dr. Oen Solo Baru Hospital complained to the hospital regarding the waiting time from registration to the specialist clinic. Meanwhile, the policy of a tiered referral system also causes an accumulation of patients. Hospitals have been trying to increase the speed of outpatient services by implementing an online registration application since July 2010. Still, there has never been an evaluation of the implementation of the application. Objective: To assess the impact of using the online registration application on waiting time for outpatients and to identify the constraints in implementing the online registration application and the possibility of developing this application in the future. Methods: A mixed-method with explanatory sequential design. A quantitative approach to measure the difference in waiting time of outpatients before and after implementing the online registration application and the patient’s experience of using the application. Qualitative method to explore application implementation constraints and management’s strategy for application development. Results: There is a difference in outpatient waiting time before and after implementing the online registration application. Before the online registration application, the average waiting time is 1.97 + 0.92 hours. After implementation, 1.49 +1.06 hours for patients who register manually (there is an acceleration of 24.4%) and 1.69 +0.93 hours for patients who use the application (there is an acceleration of 18.8%). Some of the obstacles found were application utilization which was still stagnant, patient problems related to gadgets, and a penalty and blocklist system. The strategy that will be taken by hospital management is to increase the use and development of applications, namely increasing promotions, increasing service ac cess, developing towards e-payments, and commercial benefits. Conclusion: The online registration application can significantly reduce the waiting time for outpatients and meet user expectations. However, the number of users is still stagnant, and there are still obstacles that prevent patients from switching to using the application. Efforts need to increase the number of users and develop online registration applications.

PERSIAPAN PELAKSANAAN REAKREDITASI DI 4 PUSKESMAS KOTA YOGYAKARTA Eka Putri Rahayu; Laksono Trisnantoro; Hanevi Djasri
Journal of Health Service Management Vol 23 No 01 (2020)
Publisher : Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp 0274-547490

Background: Accreditation is conducted to improve the quality in health service. For continuous quality improvement, we need to re-measure quality standards through re-accreditation. In 2019, several primary health care in Yogyakarta city will face re-accreditation. In order to do that, preparation is needed. Preparation for the implementation of primary health care must be planned as well as possible to gain optimal results. Objective: To analyze preparation for the implementation of primary health care re-accreditation in Yogyakarta city Methods: Descriptive research using a qualitative approach design. There were 18 participants selected by purposive sampling technique. Data collection was carried out by in-depth interview, focus group discussion (FGD) and assessment checklist. Results: For Puskesmas Kotagede I, preparation for the implemen tation of primary health care re-accreditation is good but lacking in Man and Do variable. Preparation for the implementation of primary health care re-accreditation are good for both Puskesmas Mergangsan and Gondokusuman I but lack in Do variable. For Puskesmas Tegalrejo, preparation for the implementation of primary health care re-accreditation is good but lacking in Money and Man variable. Conclusion: Primary health care and the Ministry of Health have been preparing for re-accreditation process well even though several scheduled activities have been postponed due to clashes with other assignments.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search