Garuda - Garba Rujukan Digital

EXPLORING THE NOTARY LIABILITY IN TORTS (An Exclusive Interview with the Chairman of the Indonesian Notary Association of Batam City) Triana Dewi Seroja; Nurlaily Nurlaily; Rina Shahriyani Shahrullah; Nur Hadiyati; Kwariyon Altison
Wacana Hukum Vol 27 No 1 (2021): WACANA HUKUM
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.wh.2021.27.1.4785

In practice, it often occurs that a notary is summoned to the court on the ground that he/she provides information on the deeds or documents containing torts (an act against the law). This study questions whether a notary is liablewhen the torts occur. This study utilizes a socio-legal research method by adopting qualitative juridical data analysis. It found thattorts may occur due to 2 (two) factors, namely (1) lack of precaution when drafting the deeds, and (2) deliberatelymaking the deeds which do not meet the specified conditions. As the results, the notary is liable to bear all losses arising from the issuing of the deed, including a liability due to a criminal lawsuit. In order to prevent torts, a notary mustdisclose all relevant information, clarify documents, and have more legal awareness.

Illegal Fintech P2P Lending in Indonesia: Addressing the Problem of Over-Indebtedness During the COVID-19 Pandemic Nur Hadiyati
Jurnal Jurisprudence Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v11i1.14055

Objective: This study aims to examine and analyze the problem of over-indebtedness in illegal Fintech P2P Lending during the COVID-19 pandemic. Methodology: This research uses doctrinal law research. This doctrinal research is descriptive analytical which aims to examine and explain the problems studied. The data used is secondary data and then analyzed using qualitative analysis techniques to get the correct conclusion. Finding: In the economic sector, the challenges of the COVID-19 pandemic require various groups, especially Fintech P2P Lending providers, to respond to changes in an integrated and comprehensive manner, so that these challenges can be managed into opportunities. This research shows the rampant risk of “over-indebtedness” due to people’s economic conditions, lack of financial literacy, unexpected events during the COVID-19 pandemic, and the presence of illegal Fintech P2P Lending as predatory lending. There needs to be preventive efforts to reduce the risk of “over-indebtedness” through financial literacy to the public, especially “borrowers.” To support this literacy, Fintech P2P Lending organizers are required to carry out financial socialization and education activities based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016 as well as optimizing the implementation of the basic principles of Fintech P2P Lending, such as transparency of products and offering methods, prevention of excessive borrowing, and the application of the principle of good faith. Utility: This research is expected to support literacy to the community in choosing a good financing institution. To support this literacy, Fintech P2P Lending organizers are required to carry out financial socialization and education activities. Novelty/Original: In contrast to previous research, this research focuses on the phenomenon of over-indebtedness in illegal Fintech P2P Lending during the COVID-19 pandemic, which until now has not been specifically studied.

ANALISIS UNDANG-UNDANG ITE BERDASARKAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Nur Hadiyati; Hayllen Stathany
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.1657

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Produk hukum, Undang-Undang tersebut berfungsi sebagai alat kontrol negara terhadap sistem informasi dan transaksi elektronik secara bebas serta sudah semestinya produk hukum tersebut harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar dapat dengan mudah masuk dalam komunitas masyarakat. Perlu dilihat dan ditinjau apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini sesuai atau tidak dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif pada peraturan tertulis, sehingga penelitian ini erat kaitannya dengan kepustakaan karena membutuhkan data pendukung yang diperoleh dari perpustakaan. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih terdapat ketidaksesuaian terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan terdapatnya kelemahan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka tampaknya perlu diadakannya peninjauan kembali agar tidak terdapat kesalahan penafsiran.

IMPLEMENTASI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN TERAPAUTIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PASIEN Alfis Setyawan; Nur Hadiyati
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Therapeutic agreements are agreements made between doctors and patients in general related to the health efforts that will be taken. The practice of therapeutic agreements sometimes raises awareness for patients who have minimal knowledge of medicine and tend to be harmed. This leads to therapeutic agreements needing an in-depth legal review. The issues to be examined are urgency agreements are examined from civil law and the application of the principle of proportionality in therapeutic agreements generally. The research uses normative legal research with conceptual approaches. It is found that the application of the principle of proportionality in therapeutic agreements and the fulfilling of elements in civil law can be an effort to provide justice for all parties both doctors and patients.

Penerapan Protokol Kesehatan Starsgym Nur Hadiyati; Nico Hadi; Adi Neka Fatyandri; Adzra Afifah Pratiwi; Junianto Junianto; Richard Ng; Vanessa Flesya
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 3 No 1 (2021): The 3rd National Conference of Community Service Project 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v3i1.6013

Peningkatan kasus virus corona di Indonesia membuat jumlah kasus infeksi Covid-19 mencapai 2 juta. Tidak ada tanda-tanda penurunan, bahkan Indonesia menempati posisi ke-15 dunia sebagai negara dengan kasus Covid-19 tertinggi. Jadi kewajiban kita untuk menjaga protokol saat di luar rumah atau jika tidak perlu keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Penerapan protokol kesehatan kini menjadi kunci wajib yang harus dipatuhi dengan tujuan agar pencegahan penyebaran virus Covid-19 dapat berkurang dan aktivitas di luar rumah menjadi lebih kecil. Oleh karena itu penyebarannya bahkan lebih kecil kemungkinannya. Penerapan protokol kesehatan tidak hanya berlaku di luar rumah seperti perusahaan, restoran, mall dan lain sebagainya, tetapi kita juga harus menerapkan protokol kesehatan di rumah agar saat keluar rumah kita tetap dalam keadaan sehat dan tidak menulari orang lain. jika kita sendiri yang terinfeksi, sebaliknya bagi perusahaan untuk menerapkan protokol kesehatan. agar perusahaan tetap dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjual barang atau makanan. Perekonomian para pekerja tidak stabil karena pandemi ini, sehingga jika pemerintah memperketat regulasi, masyarakat harus ikut membantu kehidupan orang lain. Penerapan protokol Starsgym saat ini masih belum efektif, untuk itu kami memberikan masukan kepada Starsgym untuk menyediakan alat kesehatan sesuai protokol yang telah disusun oleh pemerintah. Dan juga dengan rutin melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh area dan peralatan gym setiap hari disana. Kemudian memberikan peringatan kepada pelanggan untuk menggunakan masker dan juga menjaga jarak sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan

Pendampingan Pembuatan Kontrak Kerja Sama Antara Rfg E-Sport Dan Live Streamer Novy Suwanny; Nur Hadiyati
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 3 No 1 (2021): The 3rd National Conference of Community Service Project 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v3i1.6063

Dunia digitalisasi menciptakan cabang olahraga baru yang disebut dengan olahraga elektronik yang lebih sering dikenal dengan sebutan E-Sport. Dalam menjalani sebuah E-Sport, dibutuhkan kerja sama dengan beberapa pihak, salah satunya adalah live streamer. Namun, RFG E-Sport belum memiliki sebuah jaminan hukum dalam menjalani kerja sama. Untuk itu, dilakukanlah pengabdian terhadap RFG E-Sport dengan membuatkan sebuah draft perjanjian yang kelak dapat digunakan untuk menjalin kerja sama dengan mitra kerjanya. Pengabdian ini bertujuan untuk menciptakan sebuah kepastian dan jaminan hukum bagi kedua belah pihak maupun lebih, yang tercantum dalam perjanjian. Metode yang digunakan adalah metode advokasi jenis negosiasi. Hasil dari pelaksanaan pengabdian adalah tersusunnya sebuah draft perjanjian yang dapat digunakan oleh pihak RFG E-Sport dengan mitra-mitra kerja samanya.

Pemberian Sarana Dan Panduan Singkat Prosedur Kesehatan Untuk Mengatasi Ramainya Pengunjung Di Tengah Kondisi Pandemi Covid-19 Bagi Toko Mulya Jaya Adi Neka Fatyandri; Saw liong; Nur Hadiyati; Selly Selly; Kelvin Kelvin; Karina Rusyen; Frendy Frendy
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 3 No 1 (2021): The 3rd National Conference of Community Service Project 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v3i1.6018

Virus Covid-19 adalah virus yang muncul pada tahun 2019 yang menyerang sistem pernapasan. Berbagai macam cara telah dianjurkan, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, bahkan temporary lockdown untuk menekan penyebaran virus ini. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa ada usaha kecil yang ingin melanjutkan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk membantu UMKM dalam mengurangi penyebaran Covid-19. Pandemi telah menyebar akhirnya membawa risiko buruk dan kemungkinan berbahaya bagi kesehatan, khususnya sistem pernapasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode wawancara dan metode observasi yang dilakukan secara langsung di lapangan. Berdasarkan observasi yang dilakukan selama 13 hari untuk hasil penelitian, kami mendapatkan bahwa setiap pelanggan menunjukkan partisipasi yang baik dengan mengikuti kegiatan yang berbentuk Prokes Covid-19. Tidak hanya itu, pemilik toko dan karyawannya juga membantu penelitian dengan membantu peneliti untuk menyediakan tempat menaruh sarana mencuci tangan yang peneliti sediakan dan mendengarkan secara seksama panduan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa mitra peduli dengan kegiatan yang peneliti usulkan dan memiliki keinginan untuk mengurangi penyebaran Virus Covid-19 ini

MENANGKAL RASISME DI ERA DIGITAL Nur Hadiyati; Renny Christiarini; Amanda Rosetia; Violina Anastasya; Tiara Sonita; Evita Kordinata; Habeebanisya Habeebanisya; Kelven Liong; Nurliana Dwi Putri; Ameilia Cantikasari; Sofia Lorence; Ricky Hartanto
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 2 No 1 (2020): The 2nd National Conference of Community Service Project 2020 (Accepted Papers)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v2i1.1183

Racism is an attitude created by humans towards humans to create a degree of limitation among humans through culture, skin, or anything that they think is strange/different in their groups. In this article, we want to emphasize the people's awareness of racism that occurs starting from among young people. According to the Central Statistics Agency, in Indonesia alone there are 1340 ethnic groups in Indonesia. Because there are so many ethnic groups in Indonesia, Indonesia is called a plural state. The method used is qualitative, namely interviews and quantitative questionnaires because the writer needs to get resources from people who are experts in their fields and also need to know the situation about racism in the vicinity.

IMPLEMENTASI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN TERAPAUTIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PASIEN Alfis Setyawan; Nur Hadiyati
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4 No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v4i1.6729

Therapeutic agreements are agreements made between doctors and patients in general related to the health efforts that will be taken. The practice of therapeutic agreements sometimes raises awareness for patients who have minimal knowledge of medicine and tend to be harmed. This leads to therapeutic agreements needing an in-depth legal review. The issues to be examined are urgency agreements are examined from civil law and the application of the principle of proportionality in therapeutic agreements generally. The research uses normative legal research with conceptual approaches. It is found that the application of the principle of proportionality in therapeutic agreements and the fulfilling of elements in civil law can be an effort to provide justice for all parties both doctors and patients.

Pendampingan Perjanjian Kerja Paud Mutiara Ummi Tentang Cuti Haid Lisa Gusrianti WR; Nur Hadiyati
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 1 No 1 (2021): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia adalah negara yang menerapkan dan menjungjung tinggi Undang-Undang. Dalam hal mengenai hak wanita terhadap cuti haid adanya sebuah kasus dimana adanya perusahaan yang belum mengatur hak cuti haid bagi para pekerja wanita. Dalam Undang-Undang tersebut telah menyatakan bahwa seharusnya para perusahaan yang dapat memberikan cuti terhadap para pekerja wanita yang bekerja di perusahaannya sesuai dengan adanya ketetapan terhadap peraturan Undang-Undang yang berlaku. Ketika para pekerja wanita atau buruh wanita meminta cuti namun para pihak perusahaan menolak dan tidak ingin terjadi maka para perusahaan telah melanggar ketetapan Undang- Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 81 ayat (1). Paud Mutiara Ummi adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang berbasis agama. Paud Mutiara Ummi didirikan pada 09 februari 2009 dengan izin SPS yaitu satuan pendidikan sejenis, namun sudah berubah menjadi izin KB yaitu kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini Mutiara Ummi yaitu Russinta Yuliati, S Pd agar dapat membuat peraturan kerja mengenai perihal cuti haid bagi tenaga kerja wanita. Namun dari pihak utama selaku kepala sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Mutiara Ummi yaitu Russinta Yuliati, S Pd meminta permintaan untuk penulis hanya membuat peraturan kerja dan tidak menganggu perjanjian kerja namun akan disatukan dengan perjanjian kerja. terhadap para pekerja wanita yang bekerja di perusahaannya sesuai dengan adanya ketetapan terhadap peraturan Undang-Undang yang berlaku. telah dilaksanakan atau diimplementasikan dan akan direalisasikan dengan baik yang dapat disesuaikan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang -Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 terutama Pasal 81.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search