Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

The Government's Role in Handling People Smuggling in East Nusa Tenggara Province Kiwang, Amir Syarifudin; Arifin, Amri Adha; Handayani, Suci Lestari; M Arif, Farida
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.4794

Abstract

People smuggling is an illegal practice that involves the smuggling of individuals or groups of people from one country to another with the aim of facilitating their unlawful presence. This research aims to identify the factors causing the occurrence of people smuggling in East Nusa Tenggara Province and the role of the government in addressing people smuggling in East Nusa Tenggara Province. This research uses a qualitative research approach.The data collection techniques are observation, interviews (interview guide), and documentation. For the sample in this study, purposive sampling was used. Then, the data validity testing includes credibility testing, transferability testing, reliability testing, and objectivity testing. The data analysis techniques, according to Miles and Huberman, use data reduction, data display, and conclusion or verification. The research results show that prolonged conflicts in the immigrants' countries of origin related to politics and security (such as Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, etc.) as well as the poor economic conditions resulting from these conflicts drive the desire for a better life, becoming the main factors that give rise to the issue of people smuggling. The government's steps to anticipate and address the crime of people smuggling are through cooperation and collaboration from all related elements such as local governments, the military, the police, immigration, and UNHCR through socialization and guidance, joint sea patrols, and checking the legal status of foreigners and refugees.
Kebijakan Pelaksanaan Pemilukada Serentak oleh KPUD NTT Tahun 2020 dalam Situasi Pandemi Covid-19 Arifin, Amri Adha; Kiwang, Amir Syarifudin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.4047

Abstract

AbstrakPemilukada (Pemilihan Umum Kepala Dearah) mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.seiring dengan perjalanan reformasi di Indonesia, maka proses pemilihan kepala daerahpun mengalami proses perubahan, dimana kalau sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh anggota legislative daerah (DPRD) namun sekarang dilakukan secara langsung/ dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat di daerah yang bersangkutan. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2020 ini akan diselenggarakan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara serentak di 9 Kabupaten di NTT. Hal ini tentu punya konsekuensi tersediri. Hal ini dikarenakan saat ini sedang mewabah virus mematikan yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan NTT yaitu virus Corona atau Covid 19, sehingga diperlukan langkah atau kebijakan yang sangat teliti dan strategis oleh KPUD provinsi NTT agar proses politik ini bisa berjalan secara baik dan tidak menimbulkan persoalan baru. Tujuan dari penelitian ini Untuk mendeskripsikan kebijakan KPUD NTT dalam melaksanakan Pemilukada serentak tahun 2020 dalam situasi pandemic Covid 19. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya tentang Kebijakan Publik dan Politik kususnya tentang Pelaksanaan Pemilukada dan juga kebijakan public/politik dalam situasi Pandemic/wabah penyakit Covid 19 ini. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi pemerintah dan Pihak KPUD dalam pengambilan kebijakan dalam menggelar Pemilukada. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri atas : Reduksi data, Display/Penyajian data dan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa meski dalam situasi pandemic covid 19, pelaksanaan pemilukada serentak di 9 Kabupaten di NTT bias berjalan secara baik dengan menerapkan Protokol kesehatan secara baik bagi seluruh komponen, baik penyelenggara, para peserta pemilukada, pendukung, simpatisan maupun pemilih. Tingkat partisipasi pemilih juga bagus karena semua kabupaten. Tingkat partisipasinya diatas 75 %.Kata Kunci: Kebijakan, Pemilukada, Covid 19 AbstractThe General Election of Regional Head has a very strategic role in developing democratic life, justice, equity, community welfare context, conserving harmonious relations between the government and the regions to maintain Republic of Indonesia integrity. Hence, the Regional Head and Deputy are needed to develop innovation, to have advance insight and ready to make better changes. Commonly, Regional Head and Deputy are elected by members of the Regional Representative Council but they are now elected by all the people (voters) in the region concerned. In 2020, General Election for Regional Head in East Nusa Tenggara (NTT) was carried out simultaneously in 9 regencies. Absolutely, this has its own consequences. This was because the spread of a deadly virus (Corona virus/Covid-19) to all over the world, including Indonesia and NTT. A very careful strategic strides or policies were needed by the General Elections Commission of NTT so that this political process could run well. This study aimed at describing the policy of General Elections Commission of NTT in carrying out the simultaneous Regional Head Election 2020 in the Covid-19 pandemic. This study is expected to be useful both theoretically and practically. Theoretically, this is expected to contribute the knowledge; in Public Policy and Politics context, especially the Regional Head Election and public/political policies in the Covid-19 pandemic. Practically, the results of this study are expected to be useful as a reference for the government and General Elections Commission of NTT in policy making especially in General Elections issue. The method used in this research was qualitative method. The data were analyzed through an interactive analysis model; data reduction, data display and conclusion/verification. The results showed that in the Covid-19 pandemic era, the simultaneous Regional Head Election in 9 regencies was carried out well with health protocols for all components; organizers, participants, supporters, sympathizers and voters above 75%.Keywords: Policy, Regional Head Election, Covid-19.