Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan ridho mubarak
JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol 8, No 1 (2016): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Sosial) JUNI
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jupiis.v8i1.5114

Abstract

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terindentifikasi di masyarakat merupakan fenomena gunung es, karena besaran kasus tersebut belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dan hanya merupakan sebagian kecil kasus kekerasan yang dilaporkan. Pada kenyataannya, sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat lauasnya kekerasan terhadap perempuan, karena itu berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan itu sendiri yang enggan/tidak mau mengatakannya. Sistem peradilan pidana yang berorientasi kepada pelaku tindak pidana menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum kepada korban kejahatan, yang mengakibatkan korban (terutama kejahatan kekerasan dan seksual) enggan memberikan laporan kepada aparat penegak hokum dan menjadi saksi dalam peristiwa yang dialaminya. Kondisi ini menjadi penghambat bagi kelancaran proses penegakan hukum pidana yang akhirnya mempengaruhi keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan secara menyeluruh.
Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan Perkawinan Ridho Mubarak; Zaini Munawir; Riswan Munthe
JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol 8, No 2 (2016): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial) DESEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jupiis.v8i2.5165

Abstract

Penelitian ini adalah mengenai pembatalan perkawinan merupakan kasus yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan Kelas 1A, yang mana jumlah perkara pembatalan perkawinan semakin meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perkawinan dapat di batalkan menurut peraturan perundang-undangan dan untuk menganalisis peningkatan peranan Pengadilan Agama Medan terhadap pembatalan perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder dan meneliti langsung ke lapangan tempat objek yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah faktor menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan menurut peraturan perundang-undangan adalah pembatalan perkawinan karena pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuh menurut Pasal 22 s/d Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Pasal 70 dan Pasal 71. Peranan Pengadilan Agama terhadap pembatalan perkawinan adalah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan Pemohon, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut yang diatur pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Legal Analysis of Case Handling Against Children Who Commit Abuse Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki; Dinda Adistya Nugraha; Wessy Trisna; Mohammad Ghuffran; Ridho Mubarak
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 4 No. 01 (2025): Vol. 04 NO. 01 (2025): February Edition 2025
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to provide an overview of the justice system for juvenile offenders of violent crimes. Criminal acts are not just committed by grownups but the perpetrator can also be a child. Child are the golden generation for the nation and state, for that children need attention, protection and coaching to ensure their growth and development, mindset, mentality and behavior. Aggressive behavior in children often stems from children's habits in the use of mobile phones that contain video games that refer to violent games. The event that often occurs today is the crime of persecution where the perpetrator is a child. The factor of acts of abuse committed by children is an action taken by children to express their disappointment with the victim which results in physical violence which often results in injuries, disabilities, and even death. This study identifies the procedure for giving demands for cases of abuse committed by children. The prosecution carried out by the child prosecutor is first pre-prosecuted to the child offender, the child prosecutor can track the investigation's development ultimately, public prosecutor obtains an investigation file that has been first finished the investigator will order to subsequently make an indictment and then can be given to the court the process of resolving instances of child abuse indonesia's court system. Instances of child abuse in indonesia's court system. Juvenile justice can use restorative justice and diversion takes place on the basis of the idea that responses and responses to children's criminal behavior in terms of abuse will not be effective nothing community's and involvement of victims, perpetrators. If it turns out that these two methods cannot be carried out, then a trial in court is the last way and effort that must be taken as a last resort.