Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mahadi : Indonesia Journal of Law GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law
Mohammad Ghuffran
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Legal Analysis of Case Handling Against Children Who Commit Abuse Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki; Dinda Adistya Nugraha; Wessy Trisna; Mohammad Ghuffran; Ridho Mubarak
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 4 No. 01 (2025): Vol. 04 NO. 01 (2025): February Edition 2025
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to provide an overview of the justice system for juvenile offenders of violent crimes. Criminal acts are not just committed by grownups but the perpetrator can also be a child. Child are the golden generation for the nation and state, for that children need attention, protection and coaching to ensure their growth and development, mindset, mentality and behavior. Aggressive behavior in children often stems from children's habits in the use of mobile phones that contain video games that refer to violent games. The event that often occurs today is the crime of persecution where the perpetrator is a child. The factor of acts of abuse committed by children is an action taken by children to express their disappointment with the victim which results in physical violence which often results in injuries, disabilities, and even death. This study identifies the procedure for giving demands for cases of abuse committed by children. The prosecution carried out by the child prosecutor is first pre-prosecuted to the child offender, the child prosecutor can track the investigation's development ultimately, public prosecutor obtains an investigation file that has been first finished the investigator will order to subsequently make an indictment and then can be given to the court the process of resolving instances of child abuse indonesia's court system. Instances of child abuse in indonesia's court system. Juvenile justice can use restorative justice and diversion takes place on the basis of the idea that responses and responses to children's criminal behavior in terms of abuse will not be effective nothing community's and involvement of victims, perpetrators. If it turns out that these two methods cannot be carried out, then a trial in court is the last way and effort that must be taken as a last resort.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENANGANAN KORBAN BENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA Devi Yulida; Nita Nilan Sry Rezki Pulungan; Agusmidah; Dinda Adistya Nugraha; Mohammad Ghuffran
Grondwet Vol. 5 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v5i2.67

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi sehingga menuntut adanya tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban bencana. Tanggung jawab tersebut merupakan perwujudan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta menganalisis pelaksanaannya ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan serta didukung oleh data hasil survei di Desa Cempa, Kabupaten Langkat.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab negara telah memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat melalui UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tanggung jawab pemerintah pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala koordinasi antarlembaga, perbedaan kapasitas pemerintah daerah, keterbatasan pendanaan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya sebagai korban bencana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta optimalisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar tanggung jawab negara dapat diwujudkan secara efektif sesuai dengan amanat konstitusi.
Co-Authors Agusmidah Agusmidah Devi Yulida NITA NILAN SRY REZKI PULUNGAN, NITA NILAN SRY REZKI Nugraha, Dinda Adistya Ridho Mubarak Wessy Trisna