Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

ANALISIS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA SERBIA-BOSNIA TAHUN 1991-1995 Intan Hendriyani; siti Fadhillah
ADALAH Vol 5, No 6 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i6.22798

Abstract

Hukum humaniter internasional dibentuk sebagai upaya untuk memanusiawikan peperangan dan untuk menghindari korban berlebihan dari militer apalagi rakyat sipil. Pelanggaran Serbia terhadap prinsip kemanusiaan menjadi salah satu contoh konflik yang melanggar hukum humaniter internasional. Ambisi Serbia dalam peperangan ini menjadikan Serbia menggunakan berbagai macam cara untuk mencapainya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kejahatan perang dalam konflik Serbia dengan mengacu pada hukum humaniter internasional. Metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data studi pustaka diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa Serbia resmi diputuskan sebagai penjahat perang, Tihomir Blaskic didakwa atas 6 pelanggaran HAM dan 11 kebiasaan perang. 
Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Kontrak Gross Split Sektor Minyak Dan Gas Di Indonesia Edy Soesanto; Abdullah Rizky Agusman; M. Mahlil Nasution; Siti Fadhillah
JURNAL BHARA PETRO ENERGI Vol 2 No 1: May 2023
Publisher : Department of Petroleum Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bpe.v2i1.2380

Abstract

Abstract As a solution to the problem of the Cost Recovery production sharing contract system, the Government of Indonesia through the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 08 of 2017 concerning Gross Split Production Sharing Contracts. This new regulation is motivated by the low number and length of time it took for oil and gas reserves to be discovered, accompanied by Non-Tax State Revenue (PNBP) for the upstream oil and gas sector which continues to decline. The Gross Split production sharing contract scheme also offers a reduction in bureaucracy in investing which is expected to attract investors to carry out exploration and exploitation in Indonesia. This study aims to analyze the legal principles related to Gross Split regulations in the aspect of improving the investment climate for upstream oil and gas and analyze the new role of the Oil and Gas Special Task Force as an institution appointed by the state to exercise control and supervision of the activities of Cooperation Contract Contractors in Sharing Contracts. Keywords: production, gross split, oil and gas sector, production sharing contract Abstrak Sebagai solusi atas permasalahan sistim kontrak bagi hasil Cost Recovery, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Peraturan baru ini dilatarbelakangi rendahnya angka dan lamanya waktu penemuan cadangan minyak dan gas bumi, disertai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor hulu minyak dan gas bumi yang terus menurun. Skema kontrak bagi hasil Gross Split juga menawarkan pemangkasan birokrasi dalam berinvestasi yang diharapkan mampu menarik minat para investor guna melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisa kaidah hukum terkait regulasi Gross Split dalam aspek peningkatan iklim investasi hulu minyak dan gas bumi dan menganalisa peran baru Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagai lembaga yang ditunjuk negara untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap aktifitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Kontrak Bagi Hasil. Kata kunci: produksi, gross split, sektor minyak dan gas, kontrak bagi hasil Reference: Dr, R. C. (2021, january 2). Memahami Cost Recovery dan Gross Split dalam Kontrak Migas. Diambil kembali dari Hukum Online.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-i-cost-recovery-i-dan-i-gross-split-i-dalam-kontrak-migas-lt602a649c213ed Dwi Qurbani, I. (2012). Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, 2-6. Hernandoko, A. M. (2018). Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Jurnal Privat Law, vol 2. Migas, D. (2017, februari 1). Kementrian ESDM. Diambil kembali dari Kementrian Energi dan Sumber daya Mineral: https://migas.esdm.go.id/post/read/permen-esdm-nomor-08-tahun-2017-tentang-kontrak-bagi-hasil-gross-split Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Migas. (2020, januari 1). Diambil kembali dari EITI Indonesia: https://eiti.esdm.go.id/peraturan-kebijakan-perundangan-sektor-migas/ Potensi Minyak Dan Gas Di Indonesia Dan Kontribusinya Untuk Perekonomian. (2020, september 5). Diambil kembali dari Transcone Indonesia: https://transcon-indonesia.com/id/blog/potensi-minyak-dan-gas-di-indonesia-dan-kontribusinya-untuk-perekonomian Prinsip Utama Kebijakan Cost Recovery. (2010, februari 18). Diambil kembali dari ESDM.com: https://migas.esdm.go.id/post/read/Prinsip-Utama-Kebijakan-Cost-Recovery Putrohari, R. D. (2013, oktober 21). Peran Industri Migas di Indonesia. Diambil kembali dari Academia.edu: https://www.academia.edu/5513819/Peran_Industri_Migas_di_Indonesia Ramli nonci, A. F. (2020). Analisa deskripsi Minyak Bumi. jurnal penelitian dan perekonomian, 1-19. Romadhon, T. M. (2004). Peluang Bagi Penyelesaian Konflik Agraria Di Sub Sektor 1 Pertambangan Umum. Jurnal Analisis Sosial Vol. 9, 4-8. Utomo, L. T. (2016). Aspek Hukum Penerapan AsasKekuatan Mengikat dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. ,Diponegoro Law Jurnal , 5, 4-10.
Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Kontrak Gross Split Sektor Minyak Dan Gas Di Indonesia Siti Fadhillah; Abdullah Rizky Agusman; M. Mahlil Nasution; Edy Soesanto
Jurnal Bhara Petro Energi Vol.2 No.1 (Mei 2023)
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/zk7tkb71

Abstract

As a solution to the problem of the Cost Recovery production sharing contract system, the Government of Indonesia through the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 08 of 2017 concerning Gross Split Production Sharing Contracts. This new regulation is motivated by the low number and length of time it took for oil and gas reserves to be discovered, accompanied by Non-Tax State Revenue (PNBP) for the upstream oil and gas sector which continues to decline. The Gross Split production sharing contract scheme also offers a reduction in bureaucracy in investing which is expected to attract investors to carry out exploration and exploitation in Indonesia. This study aims to analyze the legal principles related to Gross Split regulations in the aspect of improving the investment climate for upstream oil and gas and analyze the new role of the Oil and Gas Special Task Force as an institution appointed by the state to exercise control and supervision of the activities of Cooperation Contract Contractors in Sharing Contracts.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Melakukan transaksi online E-commerce Studi: Shopee Amanda Aulia; Siti Fadhillah; Sarah Safira Hasibuan; Fajriawati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 4 (2024): JUNI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transaksi e-commerce lebih canggih daripada transaksi konvensional karena semuanya dilakukan secara online melalui situs web atau platform. Salah satu e-commerce terbaik di Indonesia adalah Shopee. Konsumen Shopee telah menerima perlindungan sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan shopee, tetapi masih banyak konsumen yang merasa dirugikan ketika mereka menerima produk yang tidak sesuai dengan yang disebutkan dan dijanjikan. Permasalahan yang akan dibahas adalah pengaturan hukum e-commerce Indonesia yang memberikan perlindungan kepada konsumen Shopee yang menerima produk yang tidak sesuai dengan yang disebutkan dan dijanjikan. Dalam hal ini platfrom shopee menunjukkan bahwa pengaturan transaksi E-Commerce Indonesia untuk lebih lanjutnya telah diakomodasi dengan lahirnya PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Bentuk Perlindungan kepada konsumen Shopee diaplikasikan dengan penyedian layanan pengaduan bagi konsumen oleh Shopee dan jalur litigasi melalui pengadilan umum apabila penyelesaian sengketa secara mediasi oleh Shopee tidak berhasil.
Improving Mothers’ Knowledge of Toddler Health and Development Monitoring through a Health Education Intervention at Posyandu Anggrek, Tasik Serai Barat Village, Bengkalis, Riau Cen Cen Ningrum; Bima Suryantara; Siti Fadhillah
Shihatuna : Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat Vol 6 No 3 (2026): Desember
Publisher : FKM UIN Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/shihatuna.v6i3.31600

Abstract

Monitoring the health and development of toddlers is an important component of early detection of growth and developmental disorders. Mothers play an essential role because they are the individuals who interact most frequently with their children and can conduct continuous monitoring within the family environment. This community service activity aimed to improve mothers’ knowledge and skills in monitoring the health and development of toddlers. The activity employed an educational approach with a one-group pretest–posttest evaluation design and was conducted on May 7, 2026, at Posyandu Anggrek, Tasik Serai Barat Village. A total of 30 mothers with toddlers participated in the activity. The education was delivered through interactive lectures, discussions, question-and-answer sessions, demonstrations, hands-on practice, and the use of leaflets as educational media. Participants’ knowledge was assessed using a questionnaire before and after the educational intervention. The results showed that the mean knowledge score increased from 10.47 ± 2.047 at the pre-test to 15.10 ± 2.057 at the post-test, representing a mean increase of 4.63 points. The Shapiro–Wilk test indicated that the pre-test and post-test data were normally distributed; therefore, a Paired Sample t-Test was applied. The analysis demonstrated a significant difference in knowledge scores before and after the educational intervention (t = −9.500; df = 29; p < 0.001). Mothers’ skills also improved across all assessed developmental domains. The ability to monitor gross motor development increased from 50.0% to 83.3%, fine motor development from 46.7% to 80.0%, language development from 33.3% to 60.0%, and social-emotional development from 40.0% to 66.7%. These findings indicate that education on toddler health and developmental monitoring using interactive methods, demonstrations, hands-on practice, and leaflet-based educational media was effective in improving mothers’ knowledge and skills. The integration of interactive education and reusable educational materials may support mothers in conducting continuous monitoring of toddler health and development within the family environment.