Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM Nagari Law Review Tribakti: jurnal pemikiran keIslaman Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yudisial Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat SELODANG MAYANG Indonesian Journal of Cultural and Community Development jurnal hukum das sollen Jurnal Karya Abdi Jurnal Hukum dan Peradilan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Fitri Wahyuni
Universitas Islam Indragiri
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
TINJAUAN TERHADAP PEMBEBASAN NARAPIDANA PADA KONDISI COVID 19 Fitri Wahyuni
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wabah virus corona (Covid-19) yang bermula di Wuhan, provinsi Hubei, Cina pada akhir 2019 dinyatakan sebagai darurat kesehatan global oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Kondisi ini berimplikasi kepada berbagai aspek terutama aspek hukum pidana, salah satunya kebijakan pengeluaran narapidana dari lembaga pemasyarakatan. Kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi akibat dari wabah covid-19 ini tentu saja menuai kontroversi. Tidak hanya pembebasan narapidana umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat. Pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ditengah padatnya lembaga pemasayrakatan merupakan solusi yang bersifat sementara. Padahal persoalan utama yang ada dilembaga pemasyarakatan tersebut bukan pada penyebaran covid 19 namun kepada persoalan over capacity yang ada dilembaga pemasyarakatan tersebut. Besarnya persentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan penegakan hukum dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan maka lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia akan selalu padat dan berisiko dalam penyebaran virus. Pemerintah perlu memikirkan pendekatan restorative justice sebagai upaya mengurangi over kapasitas penjara. Konsep restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korban.
Sanksi Bagi Pelaku LGBT dalam Aspek Hukum Pidana Islam dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia Fitri Wahyuni
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.091 KB) | DOI: 10.46839/lljih.v4i2.112

Abstract

Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenisnya. Untuk itu, Islam mengatur penyaluran seksual melalui lembaga pernikahan dan mengharamkan perilaku menyimpang berupa Lesbiah, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dengan memberikan sanksi yang tegas (dapat berupa hukuman mati) kepada pelaku LGBT. Sanksi tersebut bertujuan untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi perilaku yang sama dikemudian hari. Namun dalam hukum Indonesia, belum ada sanksi yang tegas bagi pelaku LGBT sehingga Perilaku LGBT menjadi fenomena yang terjadi dan pelakunya berlindung dibalik hak asasi manusia (HAM). Padahal, HAM yang dimaksud adalah hak asasi untuk mendapatkan perawatan bagi mereka yang telah terjerumus kepada perilaku LGBT dan bukan pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang. Kata kunci : LGBT, HAM , Hukum Pidana Islam Abstract: Islam recognizes that humans have a very big desire to have sex, especially against the opposite sex. To that end, Islam regulates sexual distribution through marriage institutions and forbids the deviant behavior of Lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) by giving strict sanctions (to be punishable by death) to LGBT actors. The sanction aims to prevent the perpetrators from repeating the same behavior in the future. However, in Indonesian law, there is no strict sanction for LGBT actors so that LGBT Behavior becomes a phenomenon that occurs and the perpetrators take refuge behind human rights. In fact, the human rights in question are a right to get treatment for those who have fallen into LGBT behavior and not recognition or legalize against their deviant sexual orientation. Daftar Pustaka Buku & Jurnal Ilmiah : Agama RI Departemen, 2005, Al Qur’an dan Terjemahan, Syaamil, Bandung. Abdul Qadir Audah, 1992, Al- Tasyri’ Al Jina’I Al Islam, Mu’assasah Al Risalah, Beirut. Ahmad Hanafi, 1967, Asas- Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta. Ishaq Ahmed, 1996, Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam dalam Rekonstruksi Shari’ah II, Kritik, Konsep, Penjelajahan lain, LKIS, Yogyakarta. Meilanny Budiarti Santoso, Tth, LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Social Work Jurnal Vol 6 No 2, Universitas Padjajaran, Bandung. Mustiah, Lesbian Gay Bisexual And Transgender (LGBT) Pandangan Islam, Faktor Penyebab, Dan Solusinya, Sosial Horizon, Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 3, No. 2, Desember 2016. Natalius Pigai, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalamdiskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE Selasa16 Februari, 2016 Ridwan Syah Beruh, 2015, Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam, Pustaka Ilmu, Yogyakarta. Ramlan Yusuf Rangkuti, Homo Seksual Dalam Persepektif Hukum Islam, Asy-Syir’ahJurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012 Sa’id Hawwa, 2013, Al Islam, Al I’tishom, Jakarta. Sayyid Sabiq, 2010, Fiqih Sunnah, Al I’tishom Jakarta. Satjipto Rahardjo,2005, Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya, Refika Aditama, Bandung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, 1999, Sinar Grafika, Jakarta. Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
CRIMINAL LIABILITY FOR PERFORMERS OF THE PERSECUTION OF RELIGIOUS FIGURES IN INDONESIA Fitri Wahyuni; Aris Irawan; Siti Rahmah
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 7, No 1 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v7i1.358

Abstract

Persecution is a crime that is against the law in which the perpetrator must be sanctioned in accordance with the actions he committed. Refers to recent phenomenon, Persecution is happening againt religious leaders in Indonesia today. This is in the public spotlight because the perpetrators of persecution of religious figures according to the assumption of the perpetrators are mentally ill. In this study, the researcher used normative legal research methods. The type of data used in this research is secondary data and tertiary data. After the data is collected, then the data is analyzed and compiled using descriptive analysis and deductively deduced from general things to specific things. The results of the study state that perpetrators of persecution of religious figures can be held by legal liability for the crime and must comply with the elements contained in the Criminal Code. Criminal liability for perpetrators of persecution of religious figures depends on the results of examinations that have been carried out by a psychiatrist, then the judge will judge whether the psychological condition experienced by the perpetrator has influenced his actions or not.
296HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA Fitri Wahyuni
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.6.2.2017.279-296

Abstract

The phenomena of rape against children are very alarming in today's society. The Penal Code and the Child Protection Act has posted punishment on the perpetrator, but there are some disadvantages that arise when legal sanctions are imposed on child rapist. Criminal sanctions against rapist are deemed not provide a deterrent effect. The government passed perpu on castration punishment for child rapist. The castration punishment was a punishment that shows revenge way of thought, so the approach has long been abandoned. In addition, from the objective of sentencing, castration punishment has not yet reflected the sense of justice. Since it has not provided a deterrent effect for offenders and unbalanced with the principles of the right to accommodate the rights of the sustainability of offspring for the offender.Keywords: castration, rape, human rights
CAUSES OF RADICALISM BASED ON TERRORISM IN ASPECT OF CRIMINAL LAW POLICY IN INDONESIA Fitri Wahyuni
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.8.2.2019.196-213

Abstract

The phenomenon of radicalism based on terrorism in Indonesia shows a frightening symptom. This can be seen from a number of events that took place in several cities in Indonesia which took action in the name of acts of terror or terrorism such as the 2nd Bali Bombing which killed 22 people and 102 injured. The JW Marriot and Ritz Calton Hotel bombings in 2009 killed nine people and 50 people were injured and the Sarinah Plaza Bomb Jl. MH Thamrin Jakarta on January 14, 2016. With the many actions in the name of terrorism, it is necessary to take steps to anticipate similar actions not being repeated back. This study wants to examine and analyze further about efforts to counter terrorism-based radicalism in Indonesia through criminal law policy. The research method used is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary legal material while the problem approach is carried out using a legal approach and conceptual approach. The policy in counteracting terrorism in Indonesia is carried out through criminal law policies, namely criminal law policies through means of reasoning and non-reasoning. Penal means in the form of granting criminal sanctions for perpetrators of terrorism with the threat of imprisonment to the most severe threat in the form of capital punishment. But this effort has not provided a deterrent effect for the perpetrators. In criminal law, punishment is not an end in itself and is not the only way to achieve criminal objectives or objectives of the criminal justice system. Therefore another effort is needed which in criminal law is known as a non-reasoning effort.
KONSEP SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERKEADILAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Fitri wahyuni; M. Rizqi Azmi
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol 8 No 2 (2022): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v8i2.256

Abstract

The still weak legal system that applies in society is a factor causing domestic violence (KDRT), whether perpetrated by a husband against his wife or vice versa by a wife against her husband. Criminal Sanctions in the PKDRT Law include a basic crime, namely imprisonment or fines and additional penalties. However, the fact is that so far, based on data from the Tembilahan District Court Decision, the criminal sanctions imposed by the judge only sentenced him to prison, even though he has been sentenced to prison for domestic violence, the perpetrator will have the potential to reoccur and traumatize the victim and will result in the end of their marital relationship with divorce. Research Methods The type of research used is normative legal research with data sources in the form of primary legal materials and secondary legal materials. While the analysis using qualitative analysis. Concept of Sanctions for Perpetrators of Domestic Violence that is Fair (Studies in the Legal Territory of Indragiri Hilir Regency in the future should apply the law that lives in the community because the law that lives in the community is more effective in preventing the occurrence of domestic violence in the community, namely by being resolved legally the law exists. If the imposition of criminal sanctions in prison does not create a deterrent effect for perpetrators of domestic violence. In addition, it is very rare for perpetrators of domestic violence to be reported to law enforcement officers because there is an assumption that domestic violence is an internal problem in the family. Masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di masyarakat merupakan faktor penyebab kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya istri terhadap suami. Sanksi Pidana dalam UU PKDRT terdapat Pidana Pokok yakni Pidana Penjara atau Denda serta terdapat Pidana Tambahan. Namun faktanya selama ini berdasarkan data Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara saja, Meskipun sudah dijatuhi pidana penjara KDRT pelaku akan berpotensi terulang kembali dan menimbulkan trauma pada korban dan akan mengakibatkan berakhir hubungan perkawinan mereka dengan perceraian. Metode Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunde. Sedangkan analisa dengan menggunakan analisis kualitatif. Konsep Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berkeadilan (Studi Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir ke depan hendaknya dengan memberlakukan hukum yang hidup di dalam masyarakat karena hukum yang hidup di dalam masayrakat lebih efektif mencegah terjadinya KDRT yang ada di dalam masyarakat yaitu dengan diselesaikan secara hukum ada. Apabila penjatuhan sanksi pidana penjara tidak membuat efek jera bagi pelaku KDRT. Selain itu KDRT ini sangat jarang sekali pelakunya di laporkan kepada aparat penegak hukum karena ada anggapan KDRT merupakan persoalan internal dalam keluarga.
The Perceptions and Tendencies of Judges Religious Court In Using the Kitab Kuning (Books of Fiqh) in Indonesia Aris Irawan; Fitri Wahyuni; Reza Hanifa; Asneliwarni; Rias Wita Suryani
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 33 No. 2 (2022): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v33i2.2030

Abstract

This research investigates the judges’ perception and tendency to refer to the Books of Fiqh (Kitab Kuning). This research focuses on sharia economic dispute settlement in Indonesian religious courts. The research method used combines normative legal and empirical socio-legal research. The results found that the perception and tendency of judges towards several sources of legal rules in assessing, weighing, and deciding a sharia economic case in the Indonesian Religious Courts, did not always rely on one KHES as a material source. In Indonesian law, judges cannot use only one source in resolving sharia economic disputes, such as the Book of Fiqh (Kitab Kuning) only. However, it is an equally important combination, and it can be seen from several decisions of the Religious Courts in Indonesia.
KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN ZAKAT BAGI WARGA YANG TERDAMPAK STUNTING DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Fitri Wahyuni; Yaswirman Yaswirman; Nilma Suryani
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol 9 No 1 (2023): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v9i1.304

Abstract

The causes of the still high stunting rate in Indonesia are very complex. This includes the Indragiri Hilir Regency. The number of cases of stunting that is the cause is more to do with economic problems and poor families. based on data from the Health Service (Diskes) the stunting rate in Inhil still reaches 3.15 percent. Therefore, appropriate steps are needed to reduce and prevent stunting, one of which is by distributing zakat to families affected by stunting. However, this needs to be studied according to Islamic law, are those affected by stunting the party (group) entitled to receive zakat? This research is normative legal research. With secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with qualitative data analysis by drawing deductive conclusions. The results of the study show that in Islamic law there are eight asnab (classes) who are entitled to receive zakat, namely 1. Fakir 2. Poor 3. 'Amilin (zakat manager) 4. Muallaf. 5). Riqab (slave), 6). Gharimin (People who are in debt), 7). Sabilillah (people who fight in the way of Allah), 8). Ibn Sabil. Of the eight groups referred to by residents in Indragiri Hilir who are affected by stunting, they are included in the poor category, so according to Islamic law, they are entitled to receive zakat. Penyebab masih tingginya angka stunting di Indonesia sangat kompleks. Termasuk juga di Kabupaten Indragiri Hilir Banyaknya kasus-kasus terjadinya stunting yang menjadi penyebabnya lebih kepada persoalan ekonomi dan keluarga yang tidak mampu. berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) angka stunting di Inhil masih mencapai angka 3,15 persen. Oleh karena itu perlu langkah-langkah yang tepat guna menurunkan dan mencegah terjadinya stunting salah satunya dengan penyaluran zakat kepada keluarga yang etrdampak stunting. Namun hal tersebut perlu dikaji menurut hukum Islam apakah mereka yang terdampak stunting merupakan pihak (golongan) yang berhak menerima zakat?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dengan data-data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dengan analisa datanya berupa kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian bahwa dalam hukum Islam ada delapan asnab (golongan) yang berhak menerima zakat yaitu 1.Fakir 2. Miskin 3. ‘Amilin (Pengelola zakat) 4. Muallaf. 5). Riqab (budak), 6). Gharimin (Orang yang dililit hutang), 7). Sabilillah (orang yang berperang di jalan Allah), 8). Ibnu Sabil. Dari delapan golongan yang dimaksud warga yang ada di Indragiri Hilir yang terdampak stunting merupakan mereka yang termasuk dalam kategori miskin, maka menurut hukum Islam mereka berhak menerima zakat.
Empowering Rehabilitation: An Exploration of Legal Counselling's Role in Female Inmate Assimilation at Indonesian Penitentiaries Fitri Wahyuni; Siti Rahmah; Syarifuddin Syarifuddin
Indonesian Journal of Cultural and Community Development Vol 14 No 3 (2023): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijccd.v14i3.894

Abstract

This study aims to examine the implementation of community service activities as part of the Tri Dharma Perguruan Tinggi (Three Pillars of Higher Education) by lecturers, focusing on legal counseling on Islamic law for female inmates at Class II A Tembilahan Penitentiary. The research employs a direct field approach, offering lectures related to Islamic law and providing counseling opportunities. It spans over a period from January 2023 to March 2023. The findings indicate a noticeable increase in legal awareness and a potential for assimilation among female convicts, contributing to their mental development and promoting repentance. These measures are anticipated to result in a deterrent effect, preventing the recurrence of past transgressions. The implications of this research underline the crucial role of academic involvement in penitentiaries, specifically highlighting the impact of integrating the teaching of Islamic law into the rehabilitation of female convicts. Highlights: Implementation of legal counseling by academic lecturers contributes significantly to the increase of legal awareness among female inmates at Class II A Tembilahan Penitentiary. Lectures on Islamic law over a three-month period contributed to noticeable mental development and a sense of repentance among the inmates. The integration of academic community services in penitentiaries presents a potential deterrent effect and reduces the chances of inmates repeating past transgressions. Keywords: Legal Counseling, Islamic Law, Female Inmates, Rehabilitation, Assimilation
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PEDOPHILIA UNDER GENERAL, TRADITIONAL AND ISLAMIC LAWS Fitri Wahyuni; M. Rizqi Azmi; Riana Kesuma Ayu; Herdiansyah Herdiansyah
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 24, No 1 (2022): Vol. 24, No. 1, April 2022
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v24i1.36346

Abstract

Pedophiles often engage in sexual interactions with underage children, whether it's "homosexual pedophilia," or "heterosexual pedophilia." This paper examines the criminal culpability of pedophiles in common law, Islamic law, and customary law. Normative legal writing research uses descriptive research methods. The writing uses the Legislative Approach for statutory interpretation, the Legal Concept Analysis Approach for analytical and conceptual analysis, and the Comparative Approach for legal system comparison. This work uses secondary library research data. This research uses descriptive and qualitative data analysis. This study suggests that pedophiles are criminally liable under the legal principle of criminal liability. They are not mentally sick or disabled, which exempts them from criminal culpability under Article 44 of the Criminal Code. Social offenses like pedophilia are sensitive because they affect human dignity. In Al-Isra' 32, Allah SWT says, "And do not come near to adultery; indeed, it is a shameful act and an evil way." Islam condemns all sexual deviance and its connected activities. Al-Israa verse 32. The two varieties of pedophilia are heterosexual, which favors females, and gay, which prefers boys through anal or vaginal penetration (3). A society's culture includes customary law. Customary law is created by the community and can be identified. Law is a habitual standard established deliberately. Customary criminal law, based on social cohesiveness and communal norms, may violate legality. Customary criminal law must have prospective orientation, restorative justice, inherent criminality, and integration in law formation and enforcement
Co-Authors Aris Irawan Asneliwarni Darmiwati Darmiwati Erdianto Effendi Herdiansyah Inggrit Fernandes M. Rizqi Azmi M. Rizqi Azmi Mohd. Rizki Nur Asri Muhsin Muhsin Nilma Suryani Reza Hanifa Riana Kesuma Ayu Rias Wita Suryani Siti Rahmah Siti Rahmah Siti Rahmah Syariffuddin Syariffuddin Syarifuddin Syarifuddin Wandi Wandi Yaswirman, Yaswirman