Garuda - Garba Rujukan Digital

PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI METODE DISCOVERY LEARNING PADA MATERI KONSEP KELILING DAN LUAS BANGUN DATAR SISWA KELAS V A SD NEGERI 009 PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH Mujiati Mujiati
Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Laboratorium Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

The background of this research is the poor student learning outcomes and low awareness of teachers to apply an effective and innovative learning. This study aims to determine whether there is improvement of mathematics learning outcomes before and after the discovery learning method is applied on Grade VA SD Negeri 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh. The number of subject of this research was 22 students consisting of 8 male students and 14 female students with heterogeneous ability. The minimum passing grade, hereinafter KKM and Analysis on Average is used to know whether or not there is enhancement of mathematics learning outcomes before and after the discovery model is applied. The research findings reveal that the number of students that achieved the KKM (75) based on the first data obtained from the teacher was 7 (32%). At the first cycle, the number increased to 14 (64%), and at the second cycle, the number increased to 19 (86%). The average score of the student based on the first data obtained from the teacher was 72.7. At the first cycle, the average score increased to 76.3 and at the second cycle, it creased to 82. Referring to the research findings, it can be concluded that the application of the discovery learning method can enhance mathematics learning outcomes of students of Grade VA SD Negeri 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh of 2016.

ANALISA PROSES PELAKSANAAN INISIASI MENYUSU DINI: STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT SWASTA X DAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH Y DI JAKARTA Novianti Novianti; Mujiati Mujiati; Nurillah Amaliah
Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol 9 No 2 (2018): JURNAL KESEHATAN REPRODUKSI VOLUME 9 NO. 2 TAHUN 2018
Publisher : Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan permulaan menyusu dini dimana bayi mulai menyusu dengan sendirinya segera setelah lahir. IMD merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan ASI Eksklusif. Tujuan: Penelitian ini ditujukan untuk menilai gambaran praktik pelaksanaan IMD di Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta di Jakarta. Metode: Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 15 informan ibu yang masih dirawat di ruang perawatan ibu nifas dimasing-masing Rumah Sakit. Hasil: Penelitian ini pada akhirnya menunjukkan bahwa sebagian besar informan di RS Swastaberhasil melakukan proses IMD, dan hanya sebagian kecil informan yang gagal melakukan proses IMD. Pada RSUD sebagian besar informan gagal melakukanproses IMD sesaat setelah persalinan. Hanya ada seorang informan yang berhasil melakukan proses IMD sampai kurang lebih 2 jam. Kesimpulan: Implementasi peraturan pelaksanaan IMD harus dievaluasi kembali terkait dengan pengawasan dari Kementerian Kesehatan selaku pembuat kebijakan terhadap institusi kesehatan. Sebaiknya harus ada peraturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan IMD pada semua metode persalinan

STIGMA DAN DISKRIMINASI PADA ANAK DENGAN HIV AIDS (ADHA) DI SEPULUH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA Sugiharti Sugiharti; Rini Sasanti Handayani; Heny Lestary; Mujiati Mujiati; Andi Leny Susyanti
Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol 10 No 2 (2019): JURNAL KESEHATAN REPRODUKSI VOLUME 10 NO. 2 TAHUN 2019
Publisher : Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat

Abstract Background: Children with HIV are vulnerable groups that need to be protected, considering that their parents have often died of HIV/AIDS. Objective: The purpose is to find information about stigma and discrimination against children with HIV/AIDS in 10 districts in Indonesia. Method: The study was conducted in 2015 with a cross-sectional research design using quantitative and qualitative combined approaches (mixed methods approaches). Quantitative study respondents were parents/guardians of children with HIV/AIDS aged ≥18 months totaling 201 children with HIV/AIDS. The variables studied included: age, child status, children with HIV/AIDS companion and source of transmission), reasons for closing the ADHA status and reasons for opening status. The qualitative study informants were doctors, nurses, case managers, NGOs, and the Education Office Results: Quantitative results showed that 41.8% of children with HIV/AIDS were aged 4-9 years; 58.5% are in school; 61.7% of children with HIV/AIDS companions are biological parents; 91.5% of sources of transmission are from biological mothers; 57.5% of reasons for closing status because of shame/stigma/ discrimination, 45.9% of reasons for opening status because the family already knew. Qualitative results of stigma and discrimination occur in families, the environment, schools, and health services Conclusion: Children with HIV/AIDS are a vulnerable group that must be protected. They have the right to live properly and safely like other children. But the results of this study found that there was still stigma and discrimination for Children with HIV/AIDS, both in the home, school and health care facilities. Key words: Children with HIV/AIDS, Stigma and Discrimination, HIV/AIDS Abstrak Latar belakang: Anak dengan HIV merupakan kelompok rentan yang perlu dilindungi, mengingat orang tua mereka sering kali sudah meninggal karena HIV/AIDS. Tujuan: mengetahui gambaran stigma dan diskriminasi pada Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) pada 10 Kabupaten/Kota di Indonesia. Metode: Penelitian dilakukan tahun 2015 dengan disain potong lintang, menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed methods approaches). Responden studi kuantitatif adalah orangtua/wali dengan ADHA berusia ≥18 bulan sejumlah 201 ADHA yang diperoleh dari Dinas Kesehatan. Variabel yang diteliti meliputi: usia, status anak, pendamping ADHA dan sumber penularan), alasan menutup status ADHA dan alasan membuka status. Informan studi kualitatif adalah adalah dokter, perawat, manajer kasus, LSM, dan Dinas Pendidikan Hasil: Hasil kuantitatif menunjukkan 41,8% ADHA di usia 4–9 tahun; 58,5% berstatus sekolah; 61,7% pendamping ADHA adalah orangtua kandung; 91,5% sumber penularan berasal dari ibu kandung; 57,5% alasan menutup status karena malu/stigma/diskriminasi, 45,9% alasan membuka status karena keluarga sudah tahu. Hasil kualitatif bahwa stigma/ diskriminasi terjadi di keluarga, lingkungan sekitar, sekolah dan pelayanan kesehatan. Kesimpulan: ADHA merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi. Mereka berhak untuk dapat hidup dengan layak dan aman seperti anak – anak lainnya. Namun hasil penelitian ini menemukan masih terjadi stigma dan diskriminasi bagi ADHA, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Kata kunci: ADHA, Stigma dan Diskriminasi, HIV-AIDS

KESIAPAN MANAJEMEN PUSKESMAS DALAM MENJALANKAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK) DI INDONESIA Mujiati Mujiati; Sugiharti Sugiharti; Siti Masitoh; Eva Laelasari
JURNAL EKOLOGI KESEHATAN Vol 19 No 2 (2020): JURNAL EKOLOGI KESEHATAN VOLUME 19 NOMOR 2 TAHUN 2020
Publisher : Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/jek.v19i2.2931

ABSTRACT Indonesian Health Program with Family Approach (PIS-PK) is one of the health development priority programs by visiting family to increase target coverage and access to health services. This research was conducted by quantitative approach through interview using a structured questionnaire to Head of PHC or Head of Administration Division or PIS-PK officer) or PHC officer who understand about PIS-PK in 9699 PHC in 34 provinces. Data were analyzed descriptively. The results showed that PHC that had been trained in PIS-PK was better prepared in management compared to PHC that had not been trained. PHC that had been trained by PIS-PK were better prepared in availability of human resources, budget, RUK and RPK, availability of PIS-PK instruments, presence of socialization, availability of computers with internet access, monthly and quarterly administration has been carried out, and presence evaluation. PHC are expected to prepare these aspects so that they can be prepared management to carry out PIS-PK. It is expected that District/ city health offices able to carry out routine monitoring and evaluation, supervision and technical assistance to the PHC. Keywords: Readiness; Primary health care’s management; Indonesian Health Program with Family Approach ABSTRAK Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) merupakan salah satu program prioritas pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dengan cara mendatangi keluarga untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan akses pelayanan kesehatan. Program PIS-PK dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2016, oleh karena itu perlu dilakukan analisis tentang kesiapan manajemen Puskesmas dalam menjalankan PIS-PK. Analisis dilakukan dengan menggunakan data laporan Riset Ketenagaan Kesehatan (Risnakes) 2017 terpublikasi. Data Risnakes dikumpulkan dengan pendekatan kuantitatif melalui wawancara menggunakan kuesioner terstruktur pada Kepala Puskesmas, Kepala Bagian Tata Usaha atau Penanggungjawab PIS-PK atau petugas puskesmas yang memahami tentang PIS-PK di 9.697 Puskesmas di 34 provinsi. Hasil analisis menunjukkan Puskesmas yang sudah melaksanakan pelatihan PIS-PK (78,8%) lebih siap secara manajemen dibanding dengan Puskesmas yang belum melaksanakan pelatihan PIS-PK (49,9%). Kesiapan dalam pelaksanaan PIS-PK karena puskesmas lebih siap dalam aspek ketersediaan SDM, anggaran, telah disusunnya RUK dan RPK, ketersediaan instrumen PIS-PK, adanya sosialisasi, ketersediaan komputer dengan akses internet, telah dilakukannya lokmin bulanan dan triwulanan, serta adanya evaluasi kehadiran. Puskesmas diharapkan dapat menyiapkan aspek-aspek tersebut agar siap secara manajemen untuk menjalankan PIS-PK. Diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat melakukan monitoring, evaluasi, supervisi dan bimbingan teknis program secara rutin kepada puskesmas. Kata kunci: Manajemen puskesmas, pelatihan, PIS-PK

Telaah tentang Prinsip-prinsip Perancangan Sistem Pengendalian Manajemen dalam Jaringan Teknologi: berkaitan dengann Pengalaman (Eksperiences) pada Jaringan Teknologi di Eropa Slamet Sugiri; Mujiati Mujiati
Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 3, No 2 (2004): Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/reaksi.v3i2.3487

-

Eksistensi Lembaga Pengumuman Terhadap Legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah (Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) Mitta Ramadany Wael; Sarjita Sarjita; Mujiati Mujiati
Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The implementation of the announcement agency in land registration to apply the principle of publicity, but in its implementation according to PP 24 of 1997 and the PTSL regulation there is a difference in both the number of days of implementation and the status of registered parcels. This research used legal research methods is a normative law research methods and empirical juridical law that aims to determine the existence of the announcement agency in the implementation of PTSL and find out the legal consequences of the announcement agency on the legality of the Land Rights Certificate. The result of this research is the existence of the announcement agency in PP No. 24 of 1997 is different from the implementation of PTSL. Explicitly in PP No. 24 of 1997 the announcement was only carried out for customary land for 30 days and the announcement of state land was not implemented while the existence of the announcement agency in PTSL did not differentiate the status of the land, either state land or customary land, the announcement was still held for 14 calendar days. In accordance with the hierarchy of state the Government Regulation has a higher position than the Ministerial Regulation, this causes the making of the regulations below must refer to the regulations above so as not to collide/counter-productive. This rule collision will cause a legal gap if there is a lawsuit in the Administrative Court, so the product can be legally flawed and canceled. Kata Kunci : existence, announcement agency and PTSL Intisari: Pelaksanaan lembaga pengumuman sesuai PP No. 24 Tahun 1997 dan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) terdapat perbedaan baik dalam jumlah hari pelaksanaan maupun status bidang tanah yang didaftarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hukum yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui eksistensi lembaga pengumuman dalam pelaksanaan PTSL dan mengetahui konsekuensinya terhadap legalitas sertipikat hak atas tanah. Hasil dari penelitian ini adalah eksistensi lembaga pengumuman dalam PP No. 24 Tahun 1997 berbeda dengan pelaksanaan dalam PTSL. Secara tegas dalam PP No. 24 Tahun 1997 pengumuman hanya dilaksanakan untuk tanah adat selama 30 hari dan untuk tanah tanah negara tidak dilaksanakan pengumuman, sedangkan eksistensi lembaga pengumuman dalam PTSL tidak membedakan status tanah, baik itu tanah negara maupun tanah adat tetap dilakukan pengumuman selama 14 hari kalender. Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah memiliki kedudukan lebih tinggi dari peraturan menteri, hal ini menyebabkan pembuatan peraturan yang di bawah harus merujuk kepada peraturan yang ada di atasnya supaya tidak bertabrakan/kontra produktif. Tabrakan aturan ini akan menimbulkan celah hukum apabila terjadinya suatu gugatan di PTUN, sehingga produk yang dihasilkan bisa jadi cacat hukum dan dibatalkan. Kata Kunci : eksistensi, lembaga pengumuman dan PTSL

Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Agung Dini Riyadi; Nazir Salim; Mujiati Mujiati
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Semarang Regency Land Office implemented community empowerment after asset legalization activities in 2009 in Sumogawe Village, namely by providing access to reforms aimed at increasing the potential of community businesses in Sumogawe Village to improve welfare. The purpose of this research is to find out the form of participation of the Semarang Regency Land Office, and the level of welfare after community empowerment in Sumogawe Village. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, that is by describing as clearly as possible the implementation of community empowerment as an effort to improve the welfare of post-adjudication activities. Data is collected through observation, study of document, and interviews with people of the community. The results of this research are 1) the form of community empowerment in Sumogawe Village after the adjudication activity by providing access to capital to develop the dairy cattle dairy business, 2) the role of Semarang Regency Land Office, by mass land treaties, assisting access to business capital from banks, counseling and mentoring of dairy cattle businesses, and marketing of dairy cow products, 3) The enhancement welfare of Sumogawe Village community is marked by the increase of people's income from the business sector of dairy cow milk.Keyword: community welfare, community empowerment, agrarian reform, access reform. Intisari: Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang melaksanakan pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan legalisasi aset tahun 2009 di Desa Sumogawe yaitu dengan memberikan akses reform yang bertujuan untuk meningkatkan potensi usaha masyarakat yang ada di Desa Sumogawe sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk peran serta Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, serta tingkat kesejahteraan masyarakat pasca kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sumogawe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menggambarkan sejelas-jelasnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pasca kegiatan ajudikasi. Data dikumpulkan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian yaitu 1) bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Sumogawe pasca kegiatan ajudikasi yaitu dengan memberikan akses modal untuk mengembangkan usaha ternak susu sapi perah, 2) peran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yaitu dengan pensertipikatan tanah massal, membantu akses modal usaha dari perbankan, penyuluhan dan pendampingan usaha ternak susu sapi perah, dan pemasaran produk olahan susu sapi perah, 3) meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa Sumogawe yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor usaha susu sapi perah.Kata Kunci: kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, reforma agraria, akses reform.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKOSAAN Mujiati Mujiati
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 3 (2020): Agustus
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Globalisasi pada saat ini membuat berkembang pula pola dan perilaku manusia yang bermacammacam tidak menutup kemungkinan banyaknya terjadi kejahatan dimana saja. Pemerkosaan tindakan melanggar norma dan perbuatan tercela yang merusak kehormatan seorang perempuan. Perlindungan hukum sangat penting dalam suatu negara, karena negara sebagai penyelenggara dan membuat serta mengatur peraturan-peraturan yang berupa undang-undang. Lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkosaan. Maka permasalahan yang diteliti adalah tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum anak hasil perkosaan. Berdasarkan kajian dengan penelitian yuridis normatif bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil perkosaan sudah diatur dalam UU Perlindungan Anak. Dimana dalam hal ini negara harus melakukan perencanaan penganggaran berbasis hak anak. Pemahaman demikian agar negara dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Negara diharapkan membuat perundangundangan tambahan khusus tentang kedudukan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkosaan serta penganggaran berbasis hak anak.

PENGARUH KOMUNIKASI ORGANISASI, KETERLIBATAN PEGAWAI, DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO MELALUI KEPUASAN KERJA Mujiati Mujiati; Indrawati, Mei; Utari, Woro
JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN Vol. 2 No. 4 (2025): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jaem.v2i4.6495

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh komunikasi organisasi, keterlibatan pegawai, dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja di Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif ini menggunakan metode sensus terhadap 30 pegawai, dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan dokumentasi, serta analisis menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi organisasi, keterlibatan pegawai, kepemimpinan, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai secara umum berada pada kategori tinggi. Komunikasi organisasi, keterlibatan pegawai, kepemimpinan, dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pegawai, sedangkan hanya komunikasi organisasi dan kepemimpinan yang berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja terbukti tidak memediasi pengaruh komunikasi organisasi dan keterlibatan terhadap kinerja, tetapi berperan signifikan sebagai mediator dalam hubungan kepemimpinan dengan kinerja pegawai.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search