Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KOLABORASI Vox Populi Journal of Government Insight PAMARENDA: Public Administration and Government Journal
Alwi Alwi
Universitas Hasanuddin
Computer Science & IT Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
STRATEGI IMPLEMENTASI SMART GOVERNANCE DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA PROGRAM RINDU CAPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL) Sri Wahyuni; Alwi Alwi; Nur Indrayati Nur Indar
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 7, No 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v7i3.6175

Abstract

AbstactThe development of increasingly smart technology makes theconcept smart not only applied to various devices, but to various systems or arrangements. One of them that sticks out lately is theconcept smart city. Smart governance is the spearhead ofplanning smart city. The focus of the study in this research is smart governance, where smart governance has implications for improving the quality of public services by utilizing information technology so that its implementation is more efficient and better by looking atimplementation strategies smart governance ranging from legislation, technology use, vision, and collaboration. To answer the research questions used qualitative research approaches and methods with descriptive analysis. The results of the study indicate that the level ofimplementation strategy smart governance at the Makassar City Population and Civil Registration Service has not yet fully run optimally.Keywords: Smart City, Smart Governance, Strategy, Implementation AbstarkPerkembangan teknologi yang semakin pintar membuat konsep smart tak hanya diterapkan pada berbagai perangkat, tetapi pada berbagai sistem atau tatanan. Salah satunya yang mencuat akhir-akhir ini adalah konsep smart city. Smart governance merupakan ujung tombak perencanaan smart city. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah smart governance, dimana smart governance berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelaksanaannya lebih efisien dan lebih baik dengan melihat strategi implementasi smart governace mulai dari legislasi, penggunaan teknologi, visi, dan kolaboratif. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini digunakan pendekatan dan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat startegi implemetasi smart governance di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar belum sepenuhnya berjalan dengan optimal.Kata Kunci : Smart City, Smart Governance, Strategi, Implementasi
Collaborative Innovation Pada Birokrasi Publik di Kabupaten Mamuju Tengah: Studi Kasus Program Membara Askary Askary; Alwi Alwi; Gita Susanti
Vox Populi Vol 5 No 1 (2022): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v5i1.29650

Abstract

Tulisan ini membahas tentang penerapan collaborative innovation dalam program Membara di Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa meski kolaborasi antar aktor terlihat dalam program Membara, akan tetapi yang mengambil peran sepenuhnya dalam perencanaan adalah pemerintah daerah. Sementara aktor lain hanya terlibat dalam proses penganggaran program tersebut, seperti memberikan bantuan finansial. Tentu kolaborasi ini tidak sesuai dengan konsep kolaborasi pada umumnya. Di mana yang diharapkan semua aktor aktif mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan program.
De-Coupling Games: Peran Multi Aktor dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Luwu Utara Yana Setiyana; Alwi Alwi
PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol. 4 No. 2 (2024): Edisi November
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/pamarenda.v4i2.33

Abstract

Ketahanan pangan sebagai isu global yang kompleks memerlukan interkasi yang difasilitasi oleh strategi manajemen jaringan pada level network. Pemisahan strategi sebagai salah satu bentuk strategi manajemen jaringan yang memfasilitasi interaksi antar aktor pada level network menunjukkan adanya kepentingan yang berbeda setiap aktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran multi-aktor dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan konsep de-coupling games. Aktor-aktor yang terlibat yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang memiliki kepentingan yang berbeda. Kepentingan tersebut diatur melalui strategi terpisah namun terkoordinasi dalam mencapai ketahanan pangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sinergi dan interaksi antara berbagai aktor memainkan peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, distribusi, akses, dan konsumsi pangan. Program-program seperti Lumbung Pangan dan Perkarangan Pangan Lestari membantu meningkatkan keamanan pangan di Kabupaten Luwu Utara. Pemisahan strategi ini menciptakan efisiensi dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan, yang dibuktikan dengan peningkatan indeks ketahanan pangan Kabupaten Luwu Utara.
The Principle of Pluriversality in the Indigenous Peoples Recognition Policy Armansyah; Alwi Alwi; Muh. Tang Abdullah
Journal of Government Insight Vol. 5 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/jgi.v5i2.1059

Abstract

This research examines the application of the principle of diversity in the policy of recognizing indigenous peoples in Mamasa Regency, West Sulawesi. This principle offers an alternative perspective to the dominance of single state sovereignty, emphasizing the importance of recognizing the existence of local socio-political systems, including institutional structures and customary law. Using an exploratory case study methodology, this research examines the process of identification, verification, and validation of indigenous communities by the local government. The findings indicate that the policy of recognizing indigenous peoples is normatively quite progressive through the establishment of an Indigenous Peoples Commission. However, its implementation remains hampered by bureaucracy, minimal institutional capacity, and budget constraints. This study emphasizes that respect for diversity is a crucial decolonial step in improving state-indigenous peoples relations. However, political and administrative dynamics remain more dominant than the substance of recognition, resulting in a slow process of restructuring these relations and not yet fully reflecting a commitment to the plurality of knowledge systems and local governance practices
Co-Authors Armansyah Askary Askary Gita Susanti Muh. Tang Abdullah Nur Indrayati Nur Indar Sri Wahyuni Yana Setiyana