Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Kajian Perencanaan Tata Ruang untuk Memfasilitasi Kegiatan Non-Pertanian di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal Ratika Tulus Wahyuhana; Agung Sugiri
Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 2, No 2 (2014): August 2014
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (969.034 KB) | DOI: 10.14710/jwl.2.2.169-182

Abstract

Rural non-farm sector is potential to alleviate poverty and improve rural people’s welfare; however, its development is less encouraged by the government policy, especially the regional spatial plans in Indonesia (Sugiri, et al. 2011). The situation also occurs in Sukorejo District (Kecamatan) of Kendal Regency (Kabupaten) as a potential region for developing rural non-farm sector. This study is aimed at answering the research question of: "How can spatial planning facilitate better the development of rural non-farm sector in Sukorejo District?" The approach used is qualitative with qualitative descriptive analysis method. The findings show that the rural non-farm activities in Sukorejo District are able to create siginificant jobs for the local community. However, with regard to the spatial structure, the people engaged in rural non-farm activities perceive that intra- and inter-regional connectivity has not been supporting the acitivities. As for the spatial function, they are of the opinion that the spatial plan has no benefits to offer. So, the constructs of the community show that the spatial plan does not facilitate appropriately the development of rural non-farm activities. In some aspects, especially in the spatial structure, implementation of the spatial plan can even be obstructing. It has also been found out that the planning process was not participatory at all as far as the rural non-farm people are concerned. Therefore, reformulation of the spatial planning process is needed so that the plan can accommodate the community needs in the aspects of input, production, and distribution in the rural non-farm sector. Finally, necessary measures towards the reformulation are recommended in this study.
EVALUASI MASTERPLAN KAWASAN BARON BERDASARKAN ASPEK FISIK, EKONOMI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL Ratika Tulus Wahyuhana; Annisa Mu'awanah Sukmawati
Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jpm.v8i2.10314

Abstract

Kawasan Baron adalah salah satu kawasan unggulan di Kabupaten Gunungkidul sehingga memerlukan prioritas pengembangan. Kawasan Baron terletak di Kecamatan Tanjungsari dan Saptosari, meliputi kawasan Pantai Baron, Baron Techno Park, dan Agro Techno Park yang berfungsi sebagai kawasan wisata alam dan wisata pendidikan. Namun, Masterplan Penataan Kawasan Baron disinyalir belum mampu memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal sekitarnya. Studi bertujuan untuk menunjukkan peran Masterplan Kawasan Baron dalam memfasilitasi pengembangan antar objek wisata di Kawasan Baron terkait aspek fisik, ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling berdasarkan data yang diperoleh dari data primer melalui observasi lapangan dan wawancara. Pengumpulan data juga dilakukan melalui telaah dokumen Masterplan Penataan Kawasan Baron Tahun 2018-2022 serta Rencana Induk Pengembangan Kawasan Baron Tahun 2011. Penelitian menunjukkan Kawasan Baron memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Namun, hasil kajian terhadap Masterplan Kawasan Baron menemukan bahwa struktur ruang Kawasan Baron hanya menjelaskan fungsi pelayanan dan belum mempertimbangkan aspek konektivitas antar objek wisata. Sedangkan berdasarkan kajian terhadap pola ruang, penjabarannya hanya terbatas pada diferensiasi kegiatan berdasarkan jenisnya. Temuan lainnya adalah partisipasi masyarakat dalam penyusunan masterplan masih rendah (derajat tokenisme/ penghargaan). Dari sisi konstruksi masyarakat juga menunjukkan bahwa arahan dalam masterplan kurang konsisten bagi pelaku kegiatan ekonomi lokal. Dapat disimpulkan bahwa Masterplan Kawasan Baron belum mampu mengakomodir dengan baik pengembangan kegiatan ekonomi lokal sekitar. Diperlukan perbaikan penyusunan rencana tata ruang yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat agar berbagai kegiatan ekonomi di Kawasan Baron dapat terfasilitasi secara maksimal dengan memperhatikan distribusi keruangan.
KINERJA EKONOMI KAWASAN PERKOTAAN YOGYAKARTA MELALUI ANALISIS SPASIAL Ratika Tulus Wahyuhana; Bayu Argadyanto Prabawa
Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jpm.v10i1.15444

Abstract

Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang mencakup Kota Yogyakarta dan beberapa kecamatan di sekitarnya. KPY berperan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan dalam bentuk kawasan terpadu. Namun dalam perkembangannya, perbedaan dan konsentrasi kegiatan ekonomi KPY disinyalir mempengaruhi ketidakmerataan pendapatan. Studi bertujuan untuk mengetahui kinerja ekonomi melalui distribusi pendapatan dari masing-masing wilayah KPY menggunakan pendekatan spasial. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi, analisis Indeks Williamson, Tipologi Klassen, dan Location Quotient (LQ). Penelitian menunjukkan Kawasan Perkotaan Yogyakarta memiliki ketimpangan tinggi dengan nilai IW 0,94 atau >0,5. Tipologi wilayah cepat maju dan cepat tumbuh pada sektor sekunder dan tersier terdapat di wilayah pinggiran KPY seperti Kecamatan Godean, Mlati, Gamping, Ngaglik, dan Ngemplak. Sedangkan wilayah pusat kota cenderung memiliki tipologi potensial hingga relatif tertinggal. Analisis LQ menunjukkan sektor primer (pertanian) menjadi basis pada kecamatan yang berada di pinggiran KPY (Gamping, Godean, Mlati, Ngaglik, Ngemplak). Basis pada sektor sekunder dan tersier didominasi di pusat kota dan sebagian berada di kecamatan Godean, Gamping, dan Ngaglik. Kinerja ekonomi KPY menunjukkan bahwa sektor primer, sekunder, dan tersier berkembang ke arah pinggiran KPY. Kondisi tersebut terindikasi melalui alih fungsi lahan dan pembangunan fisik yang cukup pesat. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata serta perbedaan sektor potensial di masing-masing daerah menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi serta pengembangan wilayah. Diperlukan integrasi secara spasial, ekonomi dan tata kelola kelembagaan dalam pemerataan pendapatan pada sektor ekonomi baik primer, sekunder, dan tersier.Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang mencakup Kota Yogyakarta dan beberapa kecamatan di sekitarnya. KPY berperan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan dalam bentuk kawasan terpadu. Namun dalam perkembangannya, perbedaan dan konsentrasi kegiatan ekonomi KPY disinyalir mempengaruhi ketidakmerataan pendapatan. Studi bertujuan untuk mengetahui kinerja ekonomi melalui distribusi pendapatan dari masing-masing wilayah KPY menggunakan pendekatan spasial. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi, analisis Indeks Williamson, Tipologi Klassen, dan Location Quotient (LQ). Penelitian menunjukkan Kawasan Perkotaan Yogyakarta memiliki ketimpangan tinggi dengan nilai IW 0,94 atau >0,5. Tipologi wilayah cepat maju dan cepat tumbuh pada sektor sekunder dan tersier terdapat di wilayah pinggiran KPY seperti Kecamatan Godean, Mlati, Gamping, Ngaglik, dan Ngemplak. Sedangkan wilayah pusat kota cenderung memiliki tipologi potensial hingga relatif tertinggal. Analisis LQ menunjukkan sektor primer (pertanian) menjadi basis pada kecamatan yang berada di pinggiran KPY (Gamping, Godean, Mlati, Ngaglik, Ngemplak). Basis pada sektor sekunder dan tersier didominasi di pusat kota dan sebagian berada di kecamatan Godean, Gamping, dan Ngaglik. Kinerja ekonomi KPY menunjukkan bahwa sektor primer, sekunder, dan tersier berkembang ke arah pinggiran KPY. Kondisi tersebut terindikasi melalui alih fungsi lahan dan pembangunan fisik yang cukup pesat. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata serta perbedaan sektor potensial di masing-masing daerah menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi serta pengembangan wilayah. Diperlukan integrasi secara spasial, ekonomi dan tata kelola kelembagaan dalam pemerataan pendapatan pada sektor ekonomi baik primer, sekunder, dan tersier.
PENGARUH KOMPONEN DAYA TARIK WISATA TERHADAP ASPEK FISIK PANTAI PRIGI KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK Yanuar Hari Ningsih; Ratika Tulus Wahyuhana
Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jpm.v11i1.28723

Abstract

Pariwisata salah satu sektor yang mampu memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan wilayah. Perubahan perkembangan wilayah tersebut dapat dilihat melalui aspek fisik penggunaan lahan yang menimbulkan adanya perubahan tata guna lahan. Pengembangan objek wisata tidak terlepas dari komponen produk daya tarik wisata berupa atraksi, amenitas dan aksesibilitas. Berkaitan dengan sektor pariwisata di pesisir Kabupaten Trenggalek maka fokus penelitian yang dilaksanakan bertempat di Pantai Prigi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis komponen daya tarik wisata terhadap aspek fisik Pantai Prigi. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu bagaimanakah pengaruh daya tarik wisata terhadap aspek fisik pantai prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek? Penelitian ini menggunakan metode analisis pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode Non Probability sampling dan Purposive Sampling. Pengumpulan data berupa pegumpulan data primer yaitu survei wawancara, pembagian kuesioner, observasi lapangan dan survei instansional. Teknik metode yang digunakan yaitu dengan melihat melalui citra google earth perkembangan kawasan objek wisata dengan mengunakan data time series selama 10 tahun. Berdasarkan temuan dilapangan pada komponen daya tarik wisata Pantai Prigi, diketahui bahwa aspek fisik meliputi adanya atraksi, aksesibilitas dan amenitas (3A) Daya tarik atraksi dan amenitas wisata Pantai Prigi dapat dinikmati oleh semua wisatawan. Kemudahan akses Pantai Prigi dapat dilihat melalui fasilitas transportasi serta sarana-sarana pendukung lainnya. Perkembangan sektor pendukung wisata pada tahun 2010-2020 mengalami Perubahan kondisi fisik tersebut terjadi pada kawasan di dalam maupun luar kawasan wisata. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya pengingkatan fungsi lahan berupa kawasan perdagangan jasa, sektor pendukung pariwisata berupa atraksi wisata dan fasilitas wisata.
PENGARUH KAWASAN WISATA SENDANG ASRI WADUK GAJAH MUNGKUR TERHADAP PERUBAHAN GUNA LAHAN DAN ASPEK SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT Ratika Tulus Wahyuhana; Mohammad Muktiali
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 2, No 3 (2013): Agustus 2013
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2714.118 KB)

Abstract

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan andil besar terhadap proses pembangunan dan pengembangan wilayah. Kondisi tersebut dapat dilihat dari kontribusi melalui tingkat kunjungan wisata yang akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemerintah dan masyarakat lokal. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, kawasan wisata Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri, mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah. Jumlah pengunjung tiap tahunnya juga cenderung mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2008-2012. Yang menjadi pertanyaan studi di sini adalah: Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh keberadaan kawasan wisata Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur terhadap perubahan guna lahan dan aspek sosial-ekonomi masyarakat? Permasalahan yang timbul dalam perkembangan kawasan wisata Sendang Asri yaitu masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga peneliti ingin menjadikan penelitian dengan  tujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan kawasan wisata terhadap perubahan guna lahan dan aspek sosial-ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan hasil analisis dihasilkan beberapa temuan studi yaitu dengan adanya pengaruh kawasan wisata Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur terjadi perubahan guna lahan untuk pengembangan atraksi dan juga usaha pendukung sektor wisata yaitu perdagangan dan jasa dari tahun 2004-2012. Selanjutnya, pengaruh wisata terhadap aspek sosial yaitu terjadi peningkatan pengetahuan dan peran dari masyarakat dalam mengembangkan kawasan wisata Sendang Asri melalui pelatihan pembuatan produk kuliner dan memperkenalkan kesenian dan budaya asli. Kemudian pengaruh kawasan wisata Sendang Asri terhadap aspek ekonomi yaitu terjadinya perubahan kesempatan kerja yaitu dapat menyerap 33% pelaku usaha yang awalnya belum memiliki pekerjaan serta memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat di kawasan wisata meskipun pendapatan yang diperoleh masih cukup rendah.
KAJIAN ASPEK EKONOMI DAN KETIMPANGAN WILAYAH PERKOTAAN SURAKARTA Ratika Tulus Wahyuhana; Adnan A. Akbar Botanri
Jurnal Planologi Unpas Vol 4 No 3 (2017): Jurnal Planology Unpas
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1739.216 KB)

Abstract

The measure of the success of development can be seen from the economic growth and the smaller income inequality among the population, between regions and between sectors. In fact, economic growth is not always followed by adequate equity. This condition occurs in the urban areas of Surakarta with rapid economic growth and developments that have exceeded administrative boundaries. Thus, the Research Question is: "What is the economic development and the inequality level of urban areas of Surakarta?" This research uses quantitative approach and quantitative descriptive analysis method. The results of research studies show that economic activity is dominated by industry, trade and services sectors. Conversion of agricultural land to be built also increased. Economic inequality is high, 0.68 influenced by population distribution and uneven economic activity, so it has not been integrated optimally between the central and sub-center areas. It can be concluded that in the development of economic activities of urban areas of Surakarta have quite high inequality classification. There needs to be a balanced integration of economic activity with emphasis on increasing the relevance and distribution of economic activities to be more evenly adjusted to local potentials in the sub-centers so that the role is more optimal. In addition, strengthening is needed in the implementation of cooperation mechanism in accordance with the policy and legal basis of cooperation among regions in the economic aspects.
MANAJEMEN RUANG NELAYAN DI DUSUN WAEL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU Adnan Affan Akbar Botanri; Ratika Tulus Wahyuhana
Jurnal Planologi Unpas Vol 5 No 1 (2018): Jurnal Planologi Unpas
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.912 KB) | DOI: 10.23969/planologi.v5i1.924

Abstract

Wael is one of the fisherman’s villages located in West Seram, Maluku. It can be seen from the coastal area and also the boats owned by the villagers that are used for activities in the sea. Besides as fishermen, the villagers also work as a farmer so that there is an area management according to the season. The different space utilization are caused by Wael village which has a very potential sea and land to the livelihood of the villagers, and also for the surroundings. This study aimed to explain the space management utilization of sea and land in Wael village. This research used an inductive-qualitative method and analyzed descriptively. The analytical unit was in the form of the space, activities and people in Wael village. This study discusses each land potential in coconut plantations, cassava gardens, clove plantations, and eucalyptus oil leaves, and also the sea potential such as seaweeds, mangrove crabs and keramba. The villagersutilizesthe space management according to the season. Because of dangerous, bad weather, waves and strong winds, people utilizes the potential of land in a rainy season. On the other hand, they utilizes the potential of the sea in a dry season. Fishermen in other areas of Indonesia distresses when the weather was bad, but it does not work for Wael’s villagers.
Community capacity building based on local wisdom through the management of the Brontokusuman tourism village, Yogyakarta Ratika Tulus Wahyuhana; Endah Tisnawati; Jeki Trimarstuti
Community Empowerment Vol 6 No 12 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.421 KB) | DOI: 10.31603/ce.5559

Abstract

Cultural values must be strengthened as part of local wisdom by increasing community capacity in the management and innovation of tourist attractions. Cultural activities in Dewa Bronto Tourism Village have been running for some time, but their management is still subpar. The community does strongly support tourism activities, but community participation in managing the potential of tourist villages remains low. This service activity aims to increase community involvement in managing the cultural event of Dewa Bronto Tourism Village in Brontokusuman Village through an empowerment approach. Mentoring activities are carried out at various stages of socialization, tourism village management training, tourism product management, and marketing the potential of tourist villages. Implementing community service activities has the potential to increase knowledge, community skills, and form awareness and independence in the management of tourist villages, particularly cultural events. Implementing the program has the potential to increase knowledge, community skills, and form awareness and independence in the management of tourist villages, particularly cultural events. This is demonstrated by the community's active participation in organizing cultural events on its own. Furthermore, the community participated in cultural-themed tourism competitions at the Yogyakarta City level.
Potential mapping and zoning division in the development of integrated organic areas in Kalurahan Patuk, Gunungkidul Ratika Tulus Wahyuhana; Jeki Trimarstuti; Annisa Mu’awanah Sukmawati; Bayu Argadyanto Prabawa; Patricia Rengganis
Community Empowerment Vol 9 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.10721

Abstract

This community service activity aims to map the potential of the village and establish zoning for the development of integrated organic areas in Patuk Village, Patuk Subdistrict, Gunungkidul Regency. The results obtained from this activity demonstrate that the residents of Patuk Village can comprehend the existing village potential, accompanied by mapping its various aspects. Additionally, this activity successfully enhances community knowledge and participation in determining zoning based on designated activities, facilitating the development of more targeted integrated organic areas. The mapped potential of Patuk Subdistrict includes physical and economic aspects (agriculture, plantations, animal husbandry, MSMEs). The proposed zoning for the development of integrated organic areas consists of Zone A as the center of subdistrict activities; Zone B as an organic training center; Zone C as an area for sustainable agriculture, livestock, and fisheries; and Zone D for waste processing and agricultural product processing.
Analisis Kesesuaian Implementasi Pembangunan Permukiman Inklusif di Kampung Blunyahrejo, Kelurahan Karangwaru, Kota Yogyakarta Ningrum, Anatasya Devi Retno; Wahyuhana, Ratika Tulus
Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) Vol. 7 No. 2 (2023): Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangu
Publisher : P4W IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jp2wd.2023.7.2.235-249

Abstract

Rapid development of settlements and high population density may cause the availability of residential infrastructure inadequate and not in accordance with the technical standards of basic services. Sustainable Development (SDGs) include the realization of safe, resilient, inclusive and sustainable urban settlements. The Settlement Environmental Management Plan (RPLP) which is planned through the KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) program in Karangwaru Village, Yogyakarta, a plan intended to develop facilities and infrastructure with an inclusive approach. Despite so, the existence of settlement facilities in the village has not been adequate. This study aims to examine the suitability of implementation the Settlement Environmental Management Plan in Karangwaru Village in the development of inclusive settlements. The research method used is a qualitative approach with qualitative descriptive analysis methods. Results of the study indicate an increase in accessibility and housing facilities that are inclusive and friendly for persons with disabilities. The construction of a road network that is friendly to diffables, indicated the condition of settlements equipped with guiding blocks, markers, guides, safety lanes, marks a change towards inclusive settlements in Karangwaru Village. According to the results of interviews and observations, the provision of inclusive settlement facilities not optimal. There are four components that have been built, namely pedestrian paths, guideways, ramps and stairs. The implementation of inclusive settlement development in Karangwaru Village is not yet fully in accordance with the Settlement Environmental Management Plan and Ministerial Regulation of Public Works No.14/PRT/M/2017 about No.14/PRT/M/2017 concerning Building Requirements.