Ramdhan Kasim
Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN INSPEKTORAT DALAM SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN DANA DESA: STUDI INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO UTARA [The Role of the Inspectorate in the Supervision and Control Systems of Village Funds: A Study of the Inspectorate of the North Gorontalo Regency] Irwan Polidu; Arifin Tumuhulawa; Ramdhan Kasim; Yusrianto Kadir; Roy Marthen Moonti
Law Review Volume XX, No. 2 - November 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v20i2.2682

Abstract

This research aims at investigating the the effectiveness of the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management on Inspectorate of Gorontalo Utara Regency, factors which hampers the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management, and what efforts which can be done to strengthen the role of the inspectorate in the supervision and control systems of village fund management. This research was conduct in the regional organization of North Gorontalo regency, where this research is an empirical juridical research, using interview methods and data analysis using descriptive techniques. The findings reveal thatthat the implementation of the effectiveness of the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management on Inspectorate of Gorontalo Utara regency is already done based on SOPs and statutory provisions, but stil not effective. The factors which the effectiveness of the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management On Inspectorate of Gorontalo Utara Regency was less of human resources, inadequate infrastructure, and efforts to strengthening the APIP and SPIP, in making good governance. The recommendation in this research are, the key to realizing good governance is by creating quality human resources, fulfilling adequate facilities and infrastructure, strong legislation and sense of self-awareness for the executors of government administration activities in Gorontalo Utara regency.Bahasa Indonesia Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peran Inspektorat dalam Sistem Pengawasan dan Sistem Pengendalian terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara), dan mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa, serta upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam memperkuat peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilaksanakan di organisasi perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara, di mana penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode wawancara dan analisis data menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Gorontalo Utara sudah dilaksanakan berdasarkan SOP dan ketentuan perundang-undangan, tetapi belum efektif. Faktor yang menghambat efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang kurang memadai, upaya yang dilakukan melalui penguatan APIP dan SPIP, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Kontribusi yang dapat dipetik dalam penelitian ini adalah, kunci mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, memenuhi sarana dan prasarana yang memadai, penguatan peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan rasa kesadaran diri bagi para pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.
Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van het Straftrecht) Ramdhan Kasim
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 1 JANUARY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.561 KB) | DOI: 10.33756/jalrev.v2i1.2402

Abstract

Jika melihat kecenderungan proses penerapan pemidanaan di Indonesia, maka dapat kita lihat bahwasanya banyak proses pemidanaan yang diterapkan secara berlebihan. Tentunya hal ini menyebapkan adanya over ciminalization pada penerapan pemidanaan yang menyebapkan adanya ketidak harmonisan dalam penerapan hukum pidana, dimana meniadakan rasa kemanusiaan yang berujung pada banyak gejala dehumanisasi yang terjadi. Pada penelitian ini mengunakan jenis jenis penelitian hukum normatif dengan mengunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan kasus (case Approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan hukum pidana yang ada di Indonesia saat ini dan Bagaimana Prospektif hukum pidana dan pemidanaan yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa penerapan hukum pemidanaan di Indonesia saat ini, masih meninggalkan beberapa catatan penting antara lain; banyak Terjadinya Over Criminalization dan banyaknya terjadi Dekonstruksi Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dimana dekonstruksi itu antara lain; Pertama, Terjadinya Over Kapasitas Lapas dan Rutan, kedua, Pengaturan Hukuman Mati yang Sangat Massif; ketiga, Kebijakan Hukum Yang Over Pada Penghinaan Di Media Sosial; keempat, Dalam Penyidikan Kriminal Penyidik Mencari Bukti Dengan Kejahatan (penyiksaaan); kelima, Inkonsistensi Hak Atas Perkara Cuma-Cuma (prodeo). Bahwa Prospektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Pemidanaan Yang Ada di Indonesia harus didasarkan pada beberapa hal, antara lain: Pedekatan Restorative Justice dalam Penerapan Pemidanaan; Pendekatan Ultimum remedium dalam penerapan pemidanaan; Reformasi Kelembagaan Lembaga Penegak Hukum; dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
The Giving Legal Aid For The Poor On A Criminal Case Ramdhan Kasim
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 1 No 1 (2018): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.563 KB) | DOI: 10.33096/substantivejustice.v1i1.12

Abstract

The purpose of this study is to know and examine and analyze the nature of the provision of legal aid for the poor in criminal cases and to know and review and analyze the role of Legal Aid Organizations in Providing Legal Aid for the Poor in criminal cases. as well as to know and examine and analyze what factors influence the implementation of legal aid of the Poor in criminal cases.