Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) SIGn Jurnal Hukum Jurnal Darma Agung Jurnal Geuthee International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Yusrianto Kadir
Universitas Gorontalo
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Yusrianto Kadir; Roy Marthen Moonti
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.647 KB) | DOI: 10.29303/ius.v6i3.583

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa dan untuk mengetahui upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengelolaan dana desa setelah diterbitkannya Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengalamai berbagai macam permasalahan diantara munculnya tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pencegahan tindak pidana korupsi, sehingganya pemerintah desa diharapkan sebisa mungkin melakukan berbagai macam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi baik itu dalam hal pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran maupun dalam mekanisme pengambilan kebijakan. Pencegahan tindak pidana korupsi ini harus terus dilakukan mulai dari level yang paling bawah yaitu pemerintahan desa sehingga kedepannya akan terwujud masyarakat desa yang sadar hukum yang akan meningkatkan tatanan pemerintahan yang baik. Hasil penelitian yang didapatkan dalam hal pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa adalah berusaha untuk mengenali berbagai macam modus tindak pidana korupsi yang ada didesa, meningkatkan capasity building para perangkat desa serta penguatan kapasitas pendamping desa.
Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak Yohan Mahmud; Rustam H. S. Akili; Yusrianto Kadir; Roy Marthen Moonti
SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 1: April - September 2019
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v1i1.37

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto dan Hambatan-Hambatan Penerapan Retorative Justice Dalam Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Lbto. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep keadilan restorative justice sudah seharusnya dapat diterapkan dalam putusan hakim Nomor : 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto karena terdakwa dalam hal ini mau untuk bertanggung jawab untuk menikahi korban dan korbanpun dalam hal ini tidak dirugikan. Kemudian dari sisi hambatan yang dialami yaitu hambatan dari segi social dan hambatan dari segi politik hokum pidana di Indonesia.
POLICE DISCRETION IN INVESTIGATION OF TRAFFIC AFFECTS PERFORMED BY CHILD Leni Dwi Nurmala; Robby Waluyo Amu; Yusrianto Kadir
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i2.160

Abstract

The implementation of discretion by the police seems to be against the law, but it is a way out that is indeed given by law to the police in order to provide efficiency and effectiveness for the greater public interest, furthermore discretion should not be eliminated. Discretion cannot be removed and should not be eliminated. Discretion is an integral part of the role of the institution or organization. However, discretion can be limited and controlled, for example by tightening written orders and the existence of programmed decisions that are at least able to formulate and demand discretionary action. The problem is, unprogrammed decisions often appear and open the door wide for discretionary making. That the mechanism for applying police discretion to traffic crimes committed by children at the Police investigation level is that the traffic police visited the scene of the case and then sketched the scene of the case, helped victims, recorded witnesses, secured evidence of accidents such as vehicles, driver's licenses, and STNK, for a further investigation process, After that an investigation is carried out by the police to make a case analysis and discretion is carried out if the accident that occurs is minor and the perpetrator is a child who causes a minor accident and a single accident that can be resolved with material compensation, then an agreement is made between the two parties for solving traffic accident cases.
Amandemen Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) Untuk Mencegah Adanya Indikasi Korupsi Muslim A Kasim; Yusrianto Kadir; Roy Marthen Moonti; Marthen Bunga; Salahudin Pakaya
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 2 (2023): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i2.3049

Abstract

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama beberapa tahun, menimbulkan tekanan dan efek di semua sektor, baik secara global maupun domestik. Dampak dari Pandemi Covid 19 ini menyebabkan lumpuhnya sendi – sendi perekonomian bangsa. Matinya mata pencaharian sebagian masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan Program PEN. Program PEN dimaksud bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Pasal 11 ayat (7) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mengamanatkan pelaksanaan Program PEN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian sosiologi atau penelitian hukum sosiologi ataupun bisa juga penelitian lapangan, karena di lakukan dengan melihat secara nyata keadaan serta fakta-fakta yang terjadi di sekitar masyarakat. Bagaimana Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Bisa Bermanfaat Untuk Bisa Mendorong Tumbuhnya Usaha-Usaha Industri dan Pembangunan Infrastruktur. Menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat 6 temuan masalah dalam penerapan dana PEN sehingga menghambat penggunaan dana PEN untuk bisa mendorong Tumbuhnya Usaha-Usaha Industri dan Pembangunan Infrastruktur pasca pandemic Covid 19.
Transition Of Authority Judicial Institutions Simultaneous National Elections 2024 Salahudin Pakaya; Roy Moonti; Yusrianto Kadir; Taufik Firmanto
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 3 No 2 (2023): IJHESS OCTOBER 2023
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v3i2.496

Abstract

The decision of the Constitutional Court No. 97/PUU-XI/2013 resulted in changes in the function and authority of the judicial institution that adjudicates Pilkada. The Constitutional Court's decision then gave birth to Article 157 of Law No. 10 of 2016 Amending Law No. 8 of 2015 (Pilkada Law) which contains provisions for the establishment of a special election judicial body that will hear disputes over the results of simultaneous national elections in 2024. However, the establishment of a special election judicial body mandated by the Pilkada Law still faces juridical obstacles if it is linked to Law 48 of 2009 concerning Judicial Power, and laws governing judicial bodies under the auspices of the Supreme Court, especially the general and state administrative courts. Another juridical problem is the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 which states that the phrase "until a special judicial body is established" in Article 157 paragraph (3) of the Pilkada Law does not have binding legal force. So that the Constitutional Court's decision can be interpreted as a sign of defining the Constitutional Court as a permanent judicial institution to hear disputes over Pilkada results. This research uses normative research methods as a characteristic of legal research, using statute law approaches, expert opinions. The purpose of this research is to search and find the right norms and have legal arguments in determining the right judicial institution authorized to hear disputes over the results of the 2024 simultaneous regional elections.
Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Berdasarkan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035 Pada Pengadilan Negeri Purwo Widodo; Yusrianto Kadir; Arifin Tumuhulawa
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v2i2.171

Abstract

This study aims to analyze the application of simple, fast and low-cost principles to judicial institutions in criminal trial processes. The research method used is normatic-empirical research, namely Library Research which is complemented by Field Research (empirical) by collecting direct information through interviews with parties related to the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual aapproach). The results show that Modernization of Justice in the trial of Criminal Cases is a demand of changes in world society in the era of globalization. Modernization of Criminal Justice has been accelerated by global challenges by utilizing IT with the holding of Electronic Criminal Trials with the aim of providing legal certainty to Defendants, where electronic trial is held as a form of application of the principles of fast, simple and light costs that have been stipulated in the Criminal Procedure Code in the implementation of criminal trials themselves.
Strategi Pencegahan Hoaks Dalam Kampanye Pemilu Ditinjau Dari Prespektif Pidana Dan Dampak Sosial Roy Marthen Moonti; Saiful R. Pakaya; Rustam Hs. Akili; Yusrianto Kadir; Marten Bunga
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): July : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i4.322

Abstract

The aim of this research is to find out how criminal law regulates and recognizes the spread of hoaxes in the context of election campaigns and to find out how prevention efforts and legal education can be improved to reduce the spread of hoaxes during election campaigns. In this research, the researcher used a normative research method, namely a research method that aims to analyze, interpret and evaluate applicable law or legal principles by referring to theory, doctrine, statutory regulations, court decisions and other legal sources. Social media is the easiest place to share and get various information about the latest things that are currently being discussed and paid attention to by the public. However, as explained previously, not everyone can use social media well and wisely. This can be seen from the rise of hoax news spread on various social media platforms, be it Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter and so on.
Co-Authors Arifin Tumuhulawa Firmanto, Taufik Marten Bunga Marthen Bunga Moonti, Roy Marthen Muslim A Kasim Nurmala, Leni Dwi Purwo Widodo Robby Waluyo Amu Roy Moonti Rustam Hs Akili Rustam Hs. Akili Saiful R. Pakaya Salahudin Pakaya Yohan Mahmud