Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Jurnal Yustitia E-JRM Merkurius: Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika
Mohammad Mohammad
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islâm Vis-a-Vis Hukum Positif di Indonesia) Mohammad Mohammad
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 6 No. 2 (2011)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v6i2.313

Abstract

Abstrak: Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, hukum negara, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni usia 19 tahun untuk pria dan usia 16 tahun bagi wanita. Sedangkan hukum Islâm tidak menentukan secara kongkrit batas minimal usia perkawinan. Meghadapi dualisme hukum ini, negara seharusnya mengambil langkah tegas. Jika negara sudah melarang perkawinan di bawah umur,  maka konsekuensinya segala hukum yang bertentangan dengannya harus ditiadakan, sehingga terjadi kepastian hukum.   Abstract: Marriage is the bond of family that becomes one of the elements of social and state life. It is regulated in both Islamic and state laws. To concretize the marriage purpose, state law apllies the constitution of Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 that decides minimal age limit of marriage---19 years old for male citizens and 16 years old for the female ones. On the other hand, the Islamic law do not explicitly declare this. State must take a firm action to face this dualism, it must forbid non-state regulation that is in contradiction against state law including the law that allows the marriage beyond the age limit. It is about to guarantee the legal security or rule of law.   Kata-kata Kunci: Hukum Islâm, perkawinan di bawah umur, hukum negara, dan negara.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWALAN DAN PENGAMANAN TAHANAN MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR : PER- 005 /A/JA/03/2013 DALAM MEWUJUDKAN KELANCARAN PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA Mohammad Mohammad
Jurnal Yustitia Vol 19, No 1 (2018): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.112 KB) | DOI: 10.53712/yustitia.v19i1.407

Abstract

Abstrak Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya diperlukan pedoman pendukung untuk mewujudkan kelancaran penyelesaian penanganan perkara tindak pidana. Khusus yang berkaitan dengan tahanan kejaksaan diperlukan pedoman dan landasan yuridis bagi petugas pengawalan dan pengamanan tahanan yang diatur secara baku tentang ketentuan pengawalan dan pengamanan tahanan sebagai dasar hukum yang mengikat bagi petugas pengawalan dan pengamanan tahanan untuk lebih berhati-hati serta bertanggung jawab. Untuk itu keberadaan SOP melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per- 005 /A/JA/03/2013 sangat diperlukan.
KAJIAN HUKUM ATAS JAMINAN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN HAKIM MENURUT PP NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG Mohammad Mohammad
Jurnal Yustitia Vol 20, No 2 (2019): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.874 KB) | DOI: 10.53712/yustitia.v20i2.688

Abstract

Hakim merupakan jabatan yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus suatu perkara. Seseorang yang memiliki jabatan sebagai Hakim tentunya juga menjalankan tugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Sejak tahun 2008 pemerintah secara bertahap melakukan upaya perbaikan kesejahteraan bagi para hakim, baik melalui gaji pokok dan tunjangan hakim, maupun melalui remunerasi. Ketentuan kesejahteraan bagi para hakim yang diberlakukan mulai tahun 2008 itu ternyata masih menuai masalah. Hal itu bukan saja karena tidak seimbangnya dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang hakim, lebih-lebih bagi hakim yang bertugas di Pengadilan Kelas II, yang rata-rata berada di daerah terpencil, tetapi juga karena tidak sesuainya dengan status para hakim selaku pejabat Negara. Sementara penegak hukum lainnya yang sama-sama berstatus sebagai pejabat Negara mendapat kesejahteraan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan para hakim.
PENGARUH KELOMPOK SOSIAL DAN GAYA HIDUP TERHADAP KEPTUSAN PEMBELIAN JASA GO – JEK (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAB BISNIS UNIVERSITAS ISLAM MALANG) Mohammad Mohammad; M Hufron
E-JRM : Elektronik Jurnal Riset Manajemen eJrm Vol. 8 No. 21 Agustus 2019
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1167.929 KB)

Abstract

Abstract  The objective of this research is to influence of lifestyle and Social groups on purchasing decisions services Go – Jek  at Universty of Islam Malang. This research is quantitative aiming for partial significant influence and simultaneously. The respondents number who used a total of 100 respondents who are all students of Unisma  Malang. This research method is tested with validity and reliability test. The classical assumption used normality assumption test, multicollinearity assumption test, heteroscedasticity assumption test, and linearity assumption test. It is also used multiple linear regression, and test the hypothesis that F test, t test, and test the dominant. The results showed significant effect simultaneously between lifestyle variables and Social group on purchasing decisions. Keywords : Social groups, Lifestyle, on purchasing decisions
Perancangan Sistem Informasi Kelayakan Bisnis untuk Mendukung Pengembangan Laboratorium Inkubator Bisnis Mutinda Teguh Widayanto; Tamam Asrori; Mohammad Mohammad; Rizal Nurdin Imano; Naufal Abiyyu Imano
Merkurius : Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika Vol. 3 No. 6 (2025): November: Merkurius : Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika
Publisher : Asosiasi Riset Teknik Elektro dan Informatika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/merkurius.v3i6.1124

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in Indonesia’s economy, yet their failure rate remains high due to weak business planning and the absence of systematic feasibility studies. University business incubator laboratories are expected to assist prospective entrepreneurs in conducting comprehensive feasibility analyses, but evaluations are often performed manually and subjectively. This study aims to design a Business Feasibility Information System to support business incubator laboratories in achieving more objective, efficient, and documented assessments. The research employs a Research and Development (R&D) approach using the System Development Life Cycle (SDLC) model, encompassing stages of requirement analysis, system design, and conceptual validation. The system is designed to evaluate four key aspects of business feasibility: market, production, human resources, and finance. The result is a conceptual system prototype that integrates all aspects into a unified assessment framework. The findings indicate that the proposed system enhances the effectiveness of incubator laboratories in evaluating and assisting tenants objectively while fostering digital entrepreneurship literacy. The study implies that information technology integration is essential for strengthening MSME sustainability and decision-making in Indonesia.
Co-Authors M Hufron Naufal Abiyyu Imano Rizal Nurdin Imano Tamam Asrori Widayanto, Mutinda Teguh