Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM KONTEKS KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Ismail Marzuki; A Malthuf Siroj
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v10i2.10444

Abstract

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji hakikat perkawinan paksa dalam berbagai paradigma, khususnya paradigma Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini karena praktek perkawinan paksa masih marak terjadi di masyarakat, baik atas nama tradisi maupun ajaran agama tertentu. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif dengan menelusuri dan menganalisa berbagai peraturan, teori dan pandangan dari para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian ini yakni pemaksaan perkawinan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pemaksaan perkawinan bertentangan dengan prinsip dan nilai kemanusiaan yang diakui dalam sistem hukum nasional dan internasional, khususnya dalam Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memasuki jenjang perkawinan dan memilih pasangan dengan persetujuan secara bebas dan sepenuhnya. Sedangkan dalam perspektif UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan merupakan salah satu jenis delik kekerasan seksual, sehingga terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 10 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Urgensi Aspek Ekonomi dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif Ismail Marzuki; Alvin Qudrata Assu Udi
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.1.6692.103-113

Abstract

Dalam keluarga ada berbagai macam masalah. Salah satu masalah yang sering dihadapi pasangan suami istri adalah kebutuhan ekonomi. Tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga dapat memicu ketidakharmonisan yang dapat berujung pada perceraian, ekonomi merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena ekonomi dapat mengantarkan keluarga pada tingkat kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Maka dari itu mempersiapkan keuangan sebelum memulai sebuah keluarga merupakan langkah yang baik, agar kedepannya keluarga mampu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya aspek ekonomi dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang mempelajari berbagai buku, jurnal, majalah dan hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan landasan teori dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan berkaitan erat dengan pendapatan. Pendapatan yang lebih besar dari tingkat konsumsi berarti keluarga tersebut memiliki tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi yang memiliki pendapatan kecil akan berdampak pada kurangnya kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, ekonomi merupakan variabel sederhana yang menentukan kesejahteraan, baik secara individu maupun sebagai rumah tangga dalam mencapai kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, ekonomi dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan keluarga.
Reconstruction of Iddah Career Women from the Perspective of Compilation of Islamic Law and Kyai Husain Muhammad Ismail Marzuki; Qudsiyatut Diana
Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol 5 No 5 (2023): Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : LPPM Institut Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1240.442 KB) | DOI: 10.47467/reslaj.v5i5.3790

Abstract

In the view of Islam, it does not prohibit women who want to play a role in the public space. In KHI, the iddah has been regulated, whereas in modern times it has become a problem for career women who must continue to be active even during the iddah period because these women have to provide for their family. From this this research will discuss the existing construction so that it can be relevant for women who are will run it especially for career women. And questions began to arise as to why the iddah provision greatly discriminated against women, especially career women and how this construction was discussed by KHI and what kind of feminist scholar KH Husain Muhammad was in interpreting women's role in the public world, and this is a type of normative legal research examining written law from historical aspects. which we will use in this journal, and this research. If we look at the data source used in this type of library research, the results obtained by the author are that some scholars are of the opinion that career women may leave the house, if in an emergency and what is meant by this emergency, ulama' ushul fiqh such as Wahbah al-Zuhaili which interprets the meaning of emergency as an urgent need that must be taken care of. a woman whose husband has died, then she has to feed her family, then she is allowed to leave the house, because she is in an emergency. Keywords: Reconstruction; Iddah; Career woman; Islamic Law Compilation; Kiyai Husain Muhammad.
Strategi Pemasaran Pedagang Sembako Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam Ismail Marzuki; Fatih Ramdaniah
IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah Vol. 6 No. 1 (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/iqtishadia.v6i1.2139

Abstract

The development and competition of the business world in the current era of globalization is getting higher. This study aims to determine the marketing strategies of basic food traders in the pasar baru paiton. The method used is qualitative based on observation, interviews, and documentation. The results of the study showed that the marketing strategies carried out by nine basic necessities traders used several strategies, among others, (a) service strategies, not easily discouraged when experiencing losses or being lazy when they made large profits; (b) product strategy, punctuality and the speed of serving buyers can have an effect on reduced income; (c) price strategy, price openness is needed in trading, so that the product (bargaining) process can be mutually beneficial; (d) promotion strategies, where traders approach emotionally to foster consumer trust, while fostering a high social life. Nevertheless, there are some deviations in marketing practices, such as the presence of elements of gharar or obscurity, the element of coercion and selling merchandise below market prices.[Perkembangan dan persaingan dunia bisnis di era globalisasi saat ini semakin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran pedagang sembako di pasar baru paiton. Metode yang digunakan adalah kualitatif berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan pedagang sembako menggunakan beberapa strategi antara lain, (a) strategi pelayanan, tidak mudah putus asa ketika mengalami kerugian atau bersikap malas ketika mendapat keuntungan yang banyak; (b) strategi produk, ketepatan waktu buka dan kecepatan melayani pembeli dapat berpengaruh pada berkurangnya pemasukan; (c) strategi harga, keterbukaan harga diperlukan dalam berdagang, sehingga proses khiyar (tawar-menawar) produk dapat saling menguntungkan; (d) strategi promosi, di mana pedagang melakukan pendekatan secara emosional untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen, sekaligus memupuk jiwa sosial yang tinggi. Kendati demikian, terdapat beberapa penyimpangan dalam praktik pemasarannya, seperti adanya unsur gharar atau ketidakjelasan, adanya unsur pemaksaan dan menjual barang dagangan dibawah harga pasar.]
LEGALITAS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRAKTIK HUKUM MASYARAKAT INDONESIA: HARMONISASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM AGAMA Najiburrahman, Najiburrahman; Marzuki, Ismail; Layyinah, Qurratul
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.10428

Abstract

The right to marry and choose one's spouse freely is part of human rights, including marriages performed by interfaith couples. The problem with interfaith marriage, however, lies in the restrictive positive legal norms that accommodate religious norms. The purpose of this research is to examine the mechanism, norms, and legal basis of interfaith marriage, as well as its practice in Indonesia. While the research method used in this research is the normative juridical research method with various approaches, including the statutory approach, conceptual approach, and case approach, which is further supported by an analysis of concrete evidence of the practice of interfaith marriage based on court jurisprudence. The results of the study show that although some interfaith couples can carry out their marriages with a variety of certain mechanisms that are quite strict, this still shows the weak harmonization of positive law and religious law in the practice of interfaith marriages in Indonesia. The norms and legal bases referred to by interfaith marriage partners, such as Article 35 of Law No. 23/2006 and Article 10 of Law No. 39/1999, in practice still face various social and administrative challenges. Similarly, the court jurisprudence that is often used as a benchmark in the implementation of interfaith marriage has not been able to create legal certainty that is universally just, given its casuistic nature.Keywords: Harmonization of positive law and religious law; legality of law; interfaith marriage; and legal practices of Indonesian society.
Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian Online bagi Anak Ina Nur Jannah; Ismail Marzuki
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1325

Abstract

This research analyzes online gambling crimes involving children and their legal implications. The growing presence of online gambling poses risks to children's mental, social, and economic aspects. A normative juridical approach is used by analyzing related regulations, such as Law No. 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. The findings indicate that online gambling is subject to criminal sanctions, with the crucial role of parents, the government, and society in prevention. Recommendations are also made to tighten supervision and enhance legal understanding among children and teenagers.