Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Nurul Hajjan
Universitas Singaperbangsa Karawang
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
POSISI HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI HUKUM ADAT Luthfi Ramadhan; Nurul Hajjan; Margo Hadi Pura
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21173

Abstract

Proses hukum pidana bertujuan untuk melihat kebenaran yang bermanfaat supaya hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat tidak timbul konflik yang berkelanjutan. Kasus-kasus pidana sudah lama dan sering terjadi di Indonesia karena Indonesia mengenalnya dalam hukum adat. Hukum Adat bisa menjadi nilai dari sumber hukum positif dalam artian hukum pidana adat bisa menjadi acuan hukum dalam proses peradilan di pengadilan dan juga dapat menjadi sumber hukum negatif yaitu ketentuan yang ada dalam hukum adat dapat menjadi alasan pembenar, alasan untuk memperingan pidana dan/atau memperberat pidana. Dalam masyarakat adat Batak Karo jika ada perselisihan, penyelesaiannya menggunakan Purpur Sage. Purpur Sage akan dilakukan sebagai penyelesaian kasus tindak pidana ataupun kasus lainnya. Tata Cara yang dilakukan adalah dengan adanya maklumat keprihatinan dari Anak Beru terhadap Kalimbubu yang sedang ada dalam masalah pertikaian tertentu, pernyataan ini desepakati oleh kedua belah pihak atau kedua keluarga yang sedang ada perselisihan. The criminal law process aims to see the useful truth so that the relationship between victims, perpetrators and society does not arise ongoing conflict. Criminal cases have been long and often in Indonesia because Indonesia knows it in customary law. Customary Law can be the value of positive legal sources in the sense that customary criminal law can be a reference law in judicial proceedings in court and can also be a source of negative law i.e. provisions in customary law can be a reason for criminal disclosure and / or aggravation of criminal. In the Batak Karo indigenous people if there is a dispute, the settlement uses Purpur Sage. Purpur Sage will be done as a settlement of criminal cases or other cases. The procedure is done by the information of concern from Anak Beru to Kalimbubu who is in a certain dispute issue, this statement is agreed by both parties or both families who are in dispute.
PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN WANPRESTASI KONSUMEN MELALUI SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) Nurul Hajjan; Rani Apriani; Luthfi Ramadhan
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.22318

Abstract

Peningkatan penggunaan internet di Indonesia menyebabkan munculnya berbagai kegiatan yang dilakukan secara online seperti e-commerce. Kegiatan jual-beli secara online pun dipermudah salah satu nya dengan menggunakan metode pembayaran COD (Cash On Delivery), namun hal ini justru menimbulkan tindakan wanprestasi dari pihak debitur selaku konsumen. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum atas tindakan wanprestasi konsumen melaui sistem COD. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pembahasan yang diambil dari bahan kepustakaan dan perundang undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan wanprestasi konsumen telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana menjelaskan bahwa pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran apabila barang tersebut telah sampai kepada tangan konsumen.
Co-Authors Luthfi Ramadhan Margo Hadi Pura Rani Apriani