Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.351
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Administrasi Publik SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Phinisi Integration Review PENGABDI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
Mustaring Mustaring
Universitas Negeri Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PEMOLISIAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI POLRESTABES KOTA MAKASSAR) Abdhika Salafi Wahid; Bakhtiar Bakhtiar; Mustaring Mustaring
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.43777

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Strategi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan strategi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Strategi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar, yaitu (a) menginisiasi pembentukan forum komunikasi dan/atau kemitraan polisi dengan masyarakat (FKPM), Siskamling, Hansip, Satpam, Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) dan Bina Masyarakat, dan (b) membangun kerjasama dan komunikasi yang intensif antara Polri dengan masyarakat melalui lembaga-lembaga tersebut. (2) Strategi pemolisian masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu petugas pelaksana tugas pemolisian pada kepolisian, faktor penghambat yaitu partisipasi masyarakat dan kepercayaan masyarakat dalam program pemolisian
IMPLEMENTASI PROFIL PELAJAR PANCASILA DALAM PEMBINAAN KARAKTER DI SEKOLAH Mustari Mustari; Sukmawati Sukmawati; Mustaring Mustaring
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.45657

Abstract

Profil pelajar pancasila memberikan kesempatan kepada siswa untuk “mengalami pemgetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus sebagai kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam projek penguatan ini, siswa memiliki kesempatan untuk mengupas dan memahami tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan lain-lain. Sehingga siswa bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Tema tersebut dapat berubah setiap tahunnya, ditentukan oleh pemerintah pusat (Kemdikbudristek) berdasarkan isu yang diprioritaskan. Oleh karena itu siswa perlu lebih peka terhadap isu-isu terkait, dan karena itu siswa lebih kepada upaya mengeksplorasi isu tersebut diluar mata pelajaran dalam bentuk projek untuk memberikan ruang lebih besar dalam dalam mengenali, memahami dan mendalami isu tersebut.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI KANTOR PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE KABUPATEN PANGKEP Ratnawati M; Firman Umar; Mustaring Mustaring
Phinisi Integration Review Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v6i2.46040

Abstract

This study aims to find out the reasons why the community applied for a marriage dispensation and to find out what the judges considered in granting and rejecting requests formarriage dispensation at the Pangkajene Religious Court. The data of this study were evaluated through a qualitative descriptive analysis with three stages: reduction, presentation and conclusion. Various data collection methods include observation, interviews and documentation.     The results of this study indicate that the reasons people apply for dispensation from marriage are pregnancy before marriage, having had husband and wife relations, arranged marriages as part of the culture of society, dating which causes concern for parents, school dropout factors and economic factors where the parents are no longer able to afford it. provide for his son. The judge's considerations in granting and rejecting the application for a marriage dispensation have been regulated in PERMA Number 5 of 2019. The request for a marriage dispensation was granted by the judge on the following considerations: 1) The prospective bride is pregnant; 2) Both prospective bride and groom have had a relationship like husband and wife; 3) Has matured physically; 4) Able from an economic point of view. The judge's considerations in rejecting the request for a Marriage Dispensation are: 1) The reasons put forward are incomplete and the evidence brought to court is imperfect; 2) Legal facts were found at trial where there was a discrepancy between the statements of the applicant/children of the applicant, the prospective husband/wife and the parents of the prospective husband/wife and the statements of the witnesses that were between one another. The judge in deciding the application for marriage dispensation still pays attention to the benefits and harms for the survival of the child.Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat mengajukan Dispensasi Kawin dan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pangkajene. Data studi ini dievaluasi melalui analisis deskriptif kualitatif dengan tiga tahap yaitu tahap : reduksi, penyajian serta penarikan kesimpulan. Berbagai metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.             Hasil studi ini menunjukkan bahwa alasan masyarakat mengajukan permohonan dispensasi kawin, yaitu hamil sebelum menikah, telah melakukan hubungan suami istri, perjodohan sebagai bagian darii budaya masyarakat, pacaran yang menimbulkan kekhawatiran orang tua, factor putus sekolah dan factor ekonomi dimana orang tuanya sudah tidak mampu lagi menafkahi anaknya. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan Dispensasi Kawin  telah diatur dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019. Pemohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim atas pertimbangan yakni : 1) Calon mempelai Wanita telah hamil; 2)Kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri; 3)Telah matang secara fisiknya; 4) Mampu dari segi ekonomi. Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan Dispensasi Kawin yaitu : 1) Alasan yang diajukan kurang lengkap dan bukti yang dibawa kepersidangan tidak sempurna; 2) Ditemukannya fakta-fakta hukum di persidangan adanya ketidak sesuaian keterangan pemohon/anak pemohon, calon  suami/istri dan orang tua calon suami/istri dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lainnya. Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin tetap memperhatikan mashlahat dan mudaratnya bagi kelangsungan hidup anak.
Analisis Program Kampus Mengajar Terhadap Kemampuan Literasi Dan Numerasi Peserta Didik UPTD SD Negeri 99 Barru Mustaring Mustaring; Mustari Mustari; cornelia euvenias sampe ramos
Jurnal Tomalebbi Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bentuk kegiatan literasi dan numerasi dalam pelaksanaan program kampus mengajar di UPTD SD Negeri 99 Barru. (2) Hasil pelaksanaan kegiatan literasi dan numerasi di UPTD SD Negeri 99 Barru. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui data dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DESA ENREKENG KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG Rifdan Rifdan; Mustaring Mustaring; Megawati Masali
Jurnal Tomalebbi Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to (1) identify and obtain data regarding the implementation of the functions of the Village Consultative Council in Development Supervision in Enrekeng Village, Ganra District, Soppeng Regency. (2) knowing and obtaining data regarding the inhibiting factors for the implementation of the functions of the Village Consultative Council in the supervision of Development in Enrekeng Village, Ganra District, Soppeng Regency. To achieve this goal, the researcher used a qualitative approach using a phenomenological research type. And to achieve the research objectives, researchers also used data collection techniques in the form of observation, documentation and interviews, using research instruments in the form of observation guidelines, interview guidelines, and documentation forms or form sheets. Using triangulation and member checks as procedures to check the validity of the data. Using data collection, data reduction, data modeling and drawing conclusions as data analysis techniques.            The results of this study indicate that (1) there are 3 (three) implementation of the functions of the village consultative body, namely 1) discussing and agreeing on the draft village regulations with the village head, in the implementation of the first function this is done well as evidenced by the presence of every deliberation held and attended by the head village, village government, BPD and the community. 2) Accommodating and channeling the aspirations of the village community is carried out but not optimally, in carrying out this function the BPD is by conveying aspirations to the BPD and conveying aspirations through village meetings. 3) Supervising the performance of the village head, the implementation of this function is carried out by the BPD by supervising activity plans and supervising the implementation of activities, namely the village head providing an accountability report to the BPD and also evaluating the village head by the BPD (2) factors that impede the implementation of the function The Village Consultative Body includes the lack of facilities and infrastructure for the BPD secretariat, incompetent human resources, and insufficient funding.Keywords: Implementation, Supervision, Village Development Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan memperoleh data mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng. (2) mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Pembangunan di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualtitatif dengan menggunakan jenis penelitian fenomenologi. Dan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut pula peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan borang dokumentasi atau lembar isian. Menggunakan triangulasi dan member check sebagai prosedur pengecekan keabsahan data. Menggunakan pengumpulan data, reduksi data, model data dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis data.            Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa ada 3 (tiga)  yakni 1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, dalam pelaksanaan fungsi yang pertama ini dilakukan dengan baik terbukti adanya setiap musyawarah yang dilakukan dan dihadiri oleh kepala desa, pemerintah desa, BPD serta masyarakat. 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dilakukan namun belum maksimal, dalam pelaksanaan fungsi ini BPD dengan cara penyampaian aspirasi kepada BPD dan penyampaian aspirasi melalui musyawarah desa. 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, pelaksanaan fungsi ini dilakukan oleh BPD dengan cara pengawasan rencana kegiatan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yakni kepala desa memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan dilakukan juga evaluasi oleh BPD kepada kepala desa (2) faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa antara lain faktor sarana dan prasarana sekretariat BPD yang belum ada, sumber daya manusia yang kurang kompeten, dan faktor dana yang belum mencukupi.Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Pembangunan Desa
PERSEPSI GURU PPKN TENTANG PERUBAHAN KURIKULUM 2013 MENUJU KURIKULUM MERDEKA DI MTSN 1 WATAMPONE Mustaring Mustaring; Muh. Sudirman; Aderiza Cahya Ayu Restina Idrus
Jurnal Tomalebbi Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Civics Teachers' Perceptions of the 2013 Curriculum Changes Towards an Independent Curriculum at MTs Negeri 1 Watampone. Thesis. Pancasila Citizenship Education Study Program, Department of Law and Citizenship, Faculty of Social and Legal Sciences, Makassar State University. (Supervised by Mustaring and Muh. Sudirman). This research was conducted with the aim of finding out: 1) PPKn Teachers' Knowledge about the 2013 Curriculum Changes Towards an Independent Curriculum at MTs Negeri 1 Watampone, and 2) PPKn Teachers' Readiness regarding the 2013 Curriculum Changes Towards an Independent Curriculum at MTs Negeri 1 Watampone. This type of research is qualitative research using a descriptive approach, therefore, in order to achieve a research objective, data collection techniques are used, namely observation, interviews, documentation. The informants for this research were 3 PPKn teachers. The results show that: 1. PPKn teachers' knowledge about curriculum changes at MTsN 1 Watampone is from several aspects of assessment regarding the concepts and principles of the independent curriculum, it can be seen that the teacher has understood and knows the concepts and principles in the independent curriculum 2. The readiness of PPKn teachers regarding curriculum changes at MTsN 1 Watampone can be categorized as ready, this is proven by fulfilling the assessment aspects, namely having teaching tools, assessment tools, adapting learning methods, as well as attending training or workshops related to the independent curriculum. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DINIKAHI SECARA SIRI (Studi pada Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep) Citra Ramadani; Mustaring Mustaring; Nurharsya Khaer Hanafie
Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol. 11 No. 2 (2025): Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar (UIM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap istri yang dinikahi secara siri, dengan fokus studi kasus di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Kondisi ini menyebabkan istri dalam pernikahan siri berada dalam posisi yang rentan, terutama dalam memperoleh hak-haknya seperti nafkah, warisan, pengakuan anak, dan perlindungan dari kekerasan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA, Staf KUA, Tokoh agama, dan Istri yang berada dalam pernikahan siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri siri masih sangat terbatas. Kendala utama berasal dari tidak adanya akta nikah, kurangnya pengetahuan hukum masyarakat, serta belum maksimalnya peran lembaga formal dan tokoh agama dalam mendorong pencatatan nikah dan sosialisasi terkait isbat nikah. Meskipun terdapat upaya-upaya seperti pengajuan sidang isbat nikah, proses tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi hukum yang massif terkait pentingnya pencatatan pernikahan dan terkait isbat nikah, sosialisasi pemberdayaan perempuan agar sebagai istri dapat lebih memahami hak-haknya, serta kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan lembaga hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh.
DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA TINO KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO Mustaring Mustaring; Muh Sudirman; Ramlah Ramlah
Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol. 11 No. 1 (2025): Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar (UIM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59638/ash.v11i1.1266

Abstract

Ramlah, 2024. Dampak media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga, Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan PPKn dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar.​Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Seberapa banyak waktu yang digunakan oleh pasangan suami istri untuk bermedia sosial 2) Bagaimana respon suami istri terhadap penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripsif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. ​​​​​​​​​​Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Waktu yang dihabiskan oleh pasangan suami istri untuk bermedia sosial, rata-rata banyak pasangan yang menghabiskan waktu untuk bermain media sosial sebanyak 4-5 jam sehari bahkan ada yang sampai menghabiskan waktunya seharian hanya untuk membuka media sosial. 2) Respon suami istri terhadap penggunaan media sosial sangat beragam, tergantung bagaimana seseorang menyikapinya. Ada yang menggunakan media sosial untuk mengabadikan momen, dengan adanya media sosial seorang istri tidak merasa bosan ketika sedang sendiri dan membantu pasangan suami istri yang sedang menjalani hubungan jarak jauh untuk saling berkomunikasi. Semenjak berkembangnya media sosial pasangan suami istri sudah jarang berkomunikasi secara langsung, kadang lupa menyiapkan makanan untuk suami, bahkan ada pasangan suami istri yang hubungannya renggang karena salah satu pasangan merasa cemburu. berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pasangan, penggunaan sosial media sering kali menghabiskan produktif pasangan, pasangan lebih sering menghabiskan waktu untuk bermain media sosial disbanding mengerjakan tugas masing-masing, hal tersebut kerap kali menimbulkan konflik dalam hubungan pasangan suami istri​​​​ Kata Kunci : Media Sosial, Keharmonisan, Rumah Tangga
Implementasi Perda Kabupaten Tana Toraja No.7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Gabriela Nade Brigita; Andi Kasmawati; Mustaring Mustaring
Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 3 (September 2025)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v12i3.73469

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui:(1). Program pemerintah Tana Toraja dalam mengimplementasikan Perda Kab Tana Toaja No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait penggunan bambu pada upacara adat Rambu Solo’. (2) Mekanisme Pengawasan pelaksanaan program kerja pemerintah dalam mengimplementasikan Perda Kab Tana Toaja No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait penggunan bambu pada upacara adat Rambu Solo’. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan Dinas Lingkungan Hidup  tokoh adat , serta analisis dokumen terkait  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Daerah Tana Toraja belum  memiliki program yang secara spesifik dirancang untuk mengatur atau mendampingi masyarakat terkait penggunaan bambu. Implementasi perda masih bersifat normatif dan belum ditransformasikan ke dalam program-program konkret. (2) Mekanisme pengawasan program kerja penggunaan bambu pada upacara adat Rambu Solo' di Tana Toraja belum ada. Tidak terdapat program kerja formal yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja, penggunaan bambu dalam konteks upacara Rambu Solo'. Praktik pelakasanaan hanya berupa penghimbauan dan tidak sistematis.
Penerapan Sekolah Ramah Anak dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di SMA Negeri Sermila Sermila; Mustaring Mustaring; Andi Aco Agus
Jurnal Tomalebbi Volume 13, Nomor 2 (Juni 2026)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v13i2.83841

Abstract

This study aims to examine: (1) the implementation of Child-Friendly School content standards in shaping students’ character at SMA Negeri 1 Soppeng; (2) the learning processes that support students’ character development; and (3) the supporting and inhibiting factors in the implementation of Child-Friendly Schools. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. The informants consisted of 11 participants. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results show that the implementation of Child-Friendly School content standards has been carried out effectively through positive discipline, an adaptive curriculum, and student involvement in school programs, which contribute to the development of responsibility, discipline, independence, and cooperation. The learning process also supports character building through the integration of character values, the application of Child-Friendly School principles, and the use of appropriate teaching methods. Supporting factors include school commitment, co-curricular and extracurricular activities, school culture, and teachers’ role modeling, while inhibiting factors include diverse student characteristics, generational gaps, and limited parent-school collaboration. The findings imply that consistent implementation of Child-Friendly Schools can strengthen character development at the senior high school level. 
Co-Authors Abdhika Salafi Wahid Aderiza Cahya Ayu Restina Idrus Ahmad Umardani Andi Aco Agus Andi Kasmawati Asmila Muhani Bakhtiar Bakhtiar Citra Ramadani cornelia euvenias sampe ramos Firman Umar Firman Umar Gabriela Nade Brigita Hanafie, Nurharsya Khaer I Gusti Bagus Wiksuana Imam Suyitno Irsyad Dhahri Samad Irvin Nofrianto Pabane Lukman Ilham Megawati Masali Muh Sudirman Muh. Khaidir Muh. Sudirma Muh. Sudirman Mustari Mustari Nur Hasyiah Nurul Fitriani Ramlah Ramlah Ratnawati M Rifdan . Rinda Muliati Sadikin Sahir Sakiyah Sakiyah Sermila Sermila Sukmawati Sukmawati