Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya AMANNA GAPPA Morality :Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Al-Azhar Journal of Islamic Economics
Achmad Ruslan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ASAS KEADILAN DALAM KETENTUAN HUKUM PAJAK HOTEL TERHADAP RUMAH KOS Shafira Della Astrina; Achmad Ruslan; Zulkifli Aspan
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas keadilan dalam ketentuan pajak hotel terhadap rumah kos di Kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan Pajak Hotel atas rumah kos di Kota Makassar belum mencerminkan asas keadilan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu: Kesamaan keadaan yang dimiliki baik oleh antar Subjek Pajak Hotel maupun antar Wajib Pajak Hotel, namun ada yang dibebankan pajak hotel ada yang tidak; Ketentuan yang menetapkan Wajib Pajak Hotel atas rumah kos berdasarkan jumlah kamar merupakan suatu diskriminasi, karena mengasumsikan rumah kos yang tidak memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) tidak mempunyai kemampuan untuk dijadikan Wajib Pajak Hotel.
Kewajiban Perpajakan Selebgram Atas Jasa Periklanan Digital Berdasarkan Sistem Self-Assessment Nurul Amalia; Achmad Ruslan; Ruslan Hambali
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 2, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i2.9005

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan selebgram atas jasa periklanan digital berdasarkan sistem self-assessment. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiolegal, yaitu penelitian hukum normatif yang didukung oleh data-data penelitian hukum empirik. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan selebgram atas jasa periklanan digital berdasarkan sistem self-assessment telah terlaksana, namun pelaksanaannya belum optimal serta belum dapat diterapkan secara konsekuen oleh Selebgram. Sejatinya, tujuan pemerintah memberlakukan sistem self-assessment agar dapat meningkatkan pemasukan kas Negara melalui sektor pajak, dibuktikan dengan jumlah Wajib Pajak yang terpaut jauh jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Setor. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum oleh Wajib Pajak Selebgram terkait sistem perpajakan sebagai bagian dari kewajiban warga negara.
Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet: Telaah Kontekstual Sulmayani Sulmayani; Achmad Ruslan; Ruslan Hambali
Al-Azhar Journal of Islamic Economics VOLUME 2 NOMOR 1, JANUARI 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.036 KB) | DOI: 10.37146/ajie.v2i1.37

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian dilakukan di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo pada kenyataannya sudah sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak, penagihan pajak, sampai pembayaran pajaknya. Namun pelaksanaan pemungutan pajaknya belum berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan, mendaftarkan dan membayar pajak.
POLITIK HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM INDONESIA Andi Dasril Dwi Darmawan; Achmad Ruslan; Musakkir Musakkir
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5696

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pengaturan tindak pidana peredaran narkotika berdasarkan Hukum Indonesia. Tipe penelitian ini adalahPenelitian ini menggunakan tipe pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pengaturan tindak pidana peredaran narkotika berdasarkan hukum indonesia dapat dilihat dari sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, kualifikasi tindak pidana peredaran narkotika yaitu melanggar Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perumusan sanksi pidana yang yaitu ancaman pidana tertinggi adalah pidana mati, Dalam hal penjatuhan pidana penjara terbagi atas dua yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara dalam kurun waktu tertentu paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua) puluh tahun. Sementara pidana denda juga diatur maksimal sepertiga ditambah Rp 10 miliar dan minimal Rp 400 juta.
Kewenangan PTUN dalam Menguji Sikap Diam Pejabat Pemerintahan Falih Fadli; Aminuddin Ilmar; Achmad Ruslan
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.352

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja secara tidak langsung mengubah hukum acara dan kompetensi absolut Peradilan TUN karena dalam pasal 175 ayat (6) Undang-Undang Cipta Kerja menghapus frasa pengadilan sehingga PTUN(PTUN) tidak berwenang lagi untuk mengadili permohonan fiktif positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan PTUN dalam menguji sikap diam pejabat pemerintahan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara sikap diam pejabat pemerintahan. Penelitian dengan metode penelitian normatif ini, menghasilkan penelitian bahwa meskipun permohonan fiktif positif dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, masyarakat dapat mengajukan gugatan onrechtmatige overheidsdaad terkait sikap diam pejabat pemerintah yang merugikan masyarakat dan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penanganan sengketa sikap diam pejabat pemerintah dapat diajukan di PTUN namun penanganannya tidak dapat menggunakan acara persidangan Permohonan Fiktif Positif melainkan acara gugatan tindakan faktual.
Co-Authors Aminuddin Ilmar Andi Dasril Dwi Darmawan Falih Fadli Musakkir Musakkir Nurul Amalia Ruslan Hambali Ruslan Hambali Shafira Della Astrina Sulmayani Sulmayani Zulkifli Aspan