Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN TANPA LABEL AULIA RAHMAN HAKIM
Yustitiabelen Vol. 6 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Tulungagung

Banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar tidak memenuhi syarat dan standar yang diatur dalam Undang-Undang dapat menjadi masalah dan membahayakan keselamatan manusia. Oleh karena itu keberadaan izin edar dan pengawasan produk makanan dan minuman sangat penting untuk menjaga keamanan makanan dan minuman. Metode Pengamatan yang dipakai ialah pengamatan hukum yuridis normatif, yaitu sebuah pengamatan kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Dalam pengamatan ini memakai pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pengamatan yang dipakai berupa pengamatan kualitatif. Hasil pengamatan menunjukan bahwa sebelum produk industri makanan dan minuman diedarkan harus memiliki izin edar, bila hal itu diabaikan akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Tujuan pengawasan ialah untuk memberikan perlindungan konsumen dan mencegah beredarnya makanan yang membahayakan konsumen. Pengawasan dilakukan secara preventif dan represif. Sehingga sangat penting adanya pengawasan dan ketegasan petugas dalam mengawasi peredadaran produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label. Agar konsumen lebih mengetahui unformasi dari produk makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi secara jelas. Kata kunci : makanan,minuman,label,konsumen

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN OLEH PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk CABANG KEDIRI JAWA TIMUR Yagus Suyadi; Aulia Rahman Hakim
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v7i2.465

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui cara pengaturan dan prosedur pengikatan Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan kredit pensiunan di Bank BTPN Cabang Kediri yang dilakukan oleh pihak bank dengan pensiunan yang ditinjau dari hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. 2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pensiunan PNS dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BTPN Cabang Kediri apabila terjadi force majeur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan pendekatan yuridis untuk menganalisis berbagai peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pengikatan perjanjian kredit pensiun dan penyimpanan Surat Keputusan Pensiun sebagai dokumen kredit pensiun tidak menyalahi hukum perikatan. Hal ini dikarenakan Jaminan Surat Keputusan Pensiun PNS dapat dikatakan merupakan sebuah jaminan istimewa karena tidak termasuk jaminan fidusia, hak tanggungan maupun hipotek. Kredit yang dijaminkan sebenarnya adalah manfaat pensiun yang diterima pensiunan yang mengambil kredit pensiun ini, oleh karena itu resiko tentang terjadinya force majeuryang dialami oleh debitur tidaklah berpengaruh terhadap kewajiban mengangsur kredit setiap bulannya.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia Erly Pangestuti; Lingga Hendratno; Aulia Rahman Hakim
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.565

Studi ini bermaksud guna menggali pemahaman perihal proteksi hukum yang diperoleh untuk korban bisnis jual beli online, bagus dari pedagang maupun konsumen. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, yaitu berfokus pada kajian penerapan aturan pada hukum. Artikel ini memakai beberapa pendekatan, antara lain: pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Perlindungan Hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha pada jual beli online, ada beberapa sanksi yang mengancam bagi pelaku yang melanggar ketentuan dalam transaksi jual beli secara online yaitu sanksi pidana penjara, sanksi denda, sanksi administratif, sampai sanksi pencabutan izin usaha. Semua hal itu telah jelas diatur pada peraturan perundang-undangan, diantaranya Pasal 4, 7, 19, 23, dan 28 UU Perlindungan Konsumen, Pasal 5, 38, dan 45 UUITE, Pasal 4 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Pasal 84 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Stimulus Pelonggaran Pajak Penghasilan Bagi UMKM di Era Pandemi Covid-19 Retno Sari Dewi; Aulia Rahman Hakim; Hepy Tri Puspitasari
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.566

Kesadaran subjek pajak khususnya bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban membayar pajak merupakan suatu hal sangat penting dalam penerimaan pajak. Penerimaan negara akan mengalami peningkatan selama wajib pajak membayar kewajibannya sesuai ketentuan yang telah diresmikan. Berbagai stimulus pemerintah usahakan untuk mempertahankan UMKM di masa pandemi COVID-19, salah satunya pembebasan tarif PPh Final bagi sektor UMKM. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menguraikan apakah regulasi hukum di Indonesia terkait PPh dalam sektor UMKM sudah efektif, bagaimana sistem PPh final yang diterapkan berdasarkan PP No. 23/2018, serta pada saat pandemi COVID-19 bagaimana aspek hukum untuk melonggarkan atau bahkan membebaskan wajib pajak pelaku sektor UMKM.

Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban PPAT Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Dengan Penggunaan Kuasa Mutlak Aulia Rahman Hakim; Muhammad Fajar Ilham
Yustitiabelen Vol. 9 No. 2 (2023): Agustus, 2023
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i2.828

Riset ditujukan untuk tujuan mengetahui akibat hukum atas penggunaan klausul kuasa mutlak pada Akta Jual-Beli yang diproduk PPAT. Riset ini memakai metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang -undangan (statute approach) dan analisa secara deduktif, yang mana hasil penelitian ialah akibat hukum AJB yang didalamnya ada klausul kuasa mutlak batal demi hukum dan kembalinya status kepemilkan hak dan kewajiban atas objek tersebut seperti semula dan pertanggungjawaban PPAT atas perbuatannya ini dapat melalui tiga cara yaitu administratif, perdata dan pidana.

Pencurian Informasi Nasabah Di Sektor Perbankan: Ancaman Serius Di Era Digital Idris Balaka, Kemal; Rahman Hakim, Aulia; Dwi Sulistyany, Frygyta
Yustitiabelen Vol. 10 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v10i2.1167

Kemajuan teknologi informasi membawa dampak negatif, mempermudah pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya yang semakin mengkhawatirkan masyarakat di era digital. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana modus operandi cybercriminal dalam pencurian data nasabah di sektor perbankan?; (2) Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana pencurian informasi nasabah yang dilakukan oleh cybercriminal?; (3) dan Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pencurian data nasabah di sektor perbankan yang dilakukan secara siber?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan memiliki berbagai cara untuk melakukan aksinya, seperti typo site, keylogger, sniffing, brute force attacking, web deface, denial of service, virus, worm, trojan, skimming, carding, phishing, malware dan hacking. Untuk menangani cybercrime, terdapat regulasi yang berlaku, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam menangani tindak pidana cyber crime, pemerintah, lembaga non-pemerintah bersama masyarakat mengambil langkah berupa kebijakan penal dan non-penal.

Kedudukan Perjanjian Sewa Dalam Upaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sri Astuti Agustina, Monica; Rama Sanjaya, Muhammad; Rahman Hakim, Aulia
Yustitiabelen Vol. 10 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v10i2.1168

Semakin banyak orang mencari untuk menyewa bukannya membeli apartemen, mencerminkan keinginan luas untuk jenis perumahan ini. Ide sewa apartemen telah menjadi semakin penting karena tidak semua orang memiliki sarana keuangan untuk membeli rumah secara langsung. Bahkan ketika apartemen masih dalam tahap perencanaan konstruksi, pengembang dan konsumen menandatangani banyak kesepakatan mengenai jenis unit, harga, dan kampanye pemasaran untuk apartemen. Studi ini menggunakan Bandung Tecnoplex Living Apartment sebagai contoh proyek dengan tanggal akhir 2016 dan tanggal penerimaan Juli 2019. Pada tahun 2015, seorang notaris menyaksikan pengembang dan konsumen menandatangani perjanjian sewa, memformalisasi kesepakatan mereka. Pembangunan Apartemen Tecnoplex Bandung telah berlanjut tanpa batas waktu; tidak akan selesai sampai 2019, dan tidak selesai sampai 2022. Jelas bahwa tanggapan pengembang - bahwa dia memiliki masalah keuangan dan mencoba menemukan investor sehingga dia bisa menyelesaikan pembangunan apartemen menciptakan ketidakpastian hukum tentang penyelesaian konstruksi dan penyerahan unit, seperti yang disepakati dalam perjanjian sewa. Menurut pengacara kebangkrutan seperti Fred B.G. Tumbuan, ketika seseorang tidak melakukan apa-apa, itu menempatkan mereka ke dalam kewajiban hukum untuk membayar kerusakan, memberikan sesuatu, atau tidak melakukan apapun sama sekali; ini dikenal sebagai berada dalam utang. Oleh karena itu, memiliki hutang adalah sama dengan telah mencapai. Ini mengikuti huruf hukum ketika datang ke definisi utang. Dalam hal ini, pengembang apartemen yang gagal memenuhi tanggung jawabnya bertanggung jawab kepada pihak yang melakukannya, dan pihak yang melakukan tugasnya berhutang uang oleh pihak yang tidak. Dalam hal ini, konsumen, dalam kapasitasnya sebagai pemberi pinjaman, mengajukan permohonan KPKPU kepada Pengadilan Pusat Negara Jakarta melalui Pengadilan Perdagangan untuk mencari keadilan dan kejelasan hukum sehubungan dengan konsumen yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran dalam janji. Studi ini adalah penelitian hukum normatif deskriptif yang mengambil pendekatan mengundang ke hukum.

Tinjauan Yuridis Tentang Royalty Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian. Agustina, Monica Sri Astuti; Rahman Hakim, Aulia
Yustitiabelen Vol. 11 No. 1 (2025): Januari, 2025
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v11i1.1397

Royalty merupakan hak ekonomi atas hak cipta berupa pembayaran atas penggunaan suatu karya cipta. Apabila suatu karya cipta diciptakan selama terjadi ikatan perkawinan maka royalty yang dihasilkan merupakan harta bersama, hal in sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata, KHI, dan UUP. Akan tetap belum ada mekanisme yang mengatur mengenai pembagian royalty yang dihasilkan setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab isu hukum mengenai apakah royalty yang diperoleh setelah perceraian dapat dibagi atas dasar harta bersama, serta untuk menjustifikasi thesis dalam penelitian ini yaitu royalty yang diperoleh setelah perceraian tetap dikategorikan sebagai harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Royalty yang diperoleh pasca putusnya perkawinan dari hasil hak cipta yang diciptakan pada saat perkawinan masih berlangsung merupakan harta bersama sebagaimana ketentuan harta bersama pada pasal 35 ayat (1) UUP, pasal 119-138 KUHPerdata dan pasal 35-37 KHI. Dengan demikian royalty yang diproleh pasca putusnya perkawinan dapat dimohonkan untuk dimintakan pembagiannya sebagai harta bersama.

Analisis Robustness dan Resilience Enterprise Network dengan Edge Sensors Aulia Rahman Hakim; Setiawan, Mukhammad Andri
The Indonesian Journal of Computer Science Vol. 13 No. 5 (2024): The Indonesian Journal of Computer Science (IJCS)
Publisher : AI Society & STMIK Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33022/ijcs.v13i5.4415

The robustness and resilience of enterprise networks are critical in ensuring consistent performance, even in the face of unexpected disruptions. This study addresses the significant challenges faced in maintaining network stability by introducing edge sensors using Raspberry Pi 4, Prometheus, and Grafana. The primary objective is to assess the impact of edge sensors on enhancing the robustness and resilience of campus wireless networks, with a particular focus on Universitas Islam Indonesia. The system effectively monitors critical metrics such as packet loss and ping in real-time, enabling early detection and alerts for declining network performance. The findings highlight that this approach significantly improves network stability, providing a cost-effective and scalable solution for continual network management. Furthermore, the study recommends the integration of machine learning algorithms to enhance anomaly detection accuracy.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search