Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.475
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Mashlahah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Ali Murtadho Emzaed
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Reformasi Hukum Keluarga Di Pakistan: Implementasi Muslim Family Law Ordinance 1961, Regulasi, Tantangan, Dan Dampaknya Akhmad Syahroni; Syaripuddin Syaripuddin; Ali Murtadho Emzaed
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.1042

Abstract

Ordonansi Hukum Keluarga Muslim (MFLO) 1961 adalah peraturan penting dalam hukum keluarga Pakistan yang bertujuan untuk mereformasi sistem hukum Islam agar lebih sesuai dengan kebutuhan sosial dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Peraturan ini mencakup berbagai aturan, seperti usia minimum untuk menikah, kewajiban pendaftaran pernikahan, dan persyaratan yang lebih ketat untuk poligami. Salah satu ketentuan utamanya adalah kewajiban untuk mendaftarkan pernikahan, yang bertujuan untuk mencegah pernikahan yang tidak terdaftar. Jika pernikahan dilakukan di luar negeri, pasangan harus melaporkan dan mendaftarkannya di Pakistan agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Selain itu, MFLO 1961 menetapkan usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dengan hukuman bagi para pelanggarnya. Peraturan ini juga mengatur poligami, yang mengharuskan pria yang ingin menikah lagi untuk mendapatkan izin tertulis dari Dewan Arbitrase dan persetujuan dari istri sebelumnya. Jika pernikahan kedua dilakukan tanpa izin, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, dan istri pertama berhak mengajukan gugatan cerai. Hak-hak perceraian perempuan juga diperkuat di bawah MFLO 1961, yang memungkinkan mereka untuk mengajukan gugatan cerai jika suami mereka menghilang, gagal memberikan nafkah, atau terlibat dalam poligami ilegal. Selain itu, Undang-Undang Mas Kawin dan Hadiah Pengantin (Pembatasan) 1976 membatasi jumlah mas kawin untuk mencegah tuntutan berlebihan yang membebani pengantin pria. Dalam hal warisan, MFLO 1961 memperkenalkan konsep wasiat wajibah, yang memungkinkan cucu untuk menerima bagian warisan jika orang tua mereka mendahului kakek-nenek mereka. Terlepas dari perubahan signifikan yang dibawa oleh MFLO 1961, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dari kelompok konservatif yang menentang pencatatan pernikahan dan pembatasan poligami, karena dianggap bertentangan dengan mazhab Hanafi. Selain itu, kendala sosial dan budaya masih terus menghalangi penerapan hak-hak perempuan, terutama dalam hal perceraian dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, reformasi hukum keluarga ini tetap menjadi langkah penting bagi Pakistan dalam menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan modernitas dan memastikan keadilan bagi semua anggota masyarakat.
Dari Ibadah ke Kebijakan Publik: Integrasi Zakat dalam Sistem Perpajakan di Indonesia Ahmad Irfansyah Rosyadi; Salsabila Syifana Alkamila; Agita Naysilla Putri; Muhammad Lexsi Pratama; Ali Murtadho Emzaed
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 2 (2026): Mei: Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v3i2.1651

Abstract

Zakat and taxation are two important instruments in the life of society and the state, both of which aim to improve social welfare. However, in practice, the integration of zakat and taxation in Indonesia has not yet been fully realised, meaning that the potential of zakat as part of fiscal policy has not been optimally utilised. This study aims to examine the status of zakat within the legal system and public policy, the form of its integration into the tax system, and the various obstacles encountered in its implementation. This study employs a normative legal methodology using legislative, conceptual, and analytical approaches, and utilises secondary data analysed qualitatively. The research findings indicate that zakat has been recognised within the national legal system; however, it is still viewed as a religious obligation that coexists alongside taxation as a state obligation. The current integration remains limited to reductions in taxable income and has not yet demonstrated comprehensive coherence within fiscal policy. Furthermore, its implementation continues to face various obstacles from legal, institutional, technical, and fiscal perspectives, meaning it has not yet been effectively implemented.
Co-Authors Agita Naysilla Putri Ahmad Arif Setiawan Ahmad Irfansyah Rosyadi Ajeng Hijriatul Aulia Aji Santoso Akhmad Syahroni Aldo Yanuarto Daanii Rizky Mabrury Desty Novita Sari Elvi Soeradji Erry Fitria Primadhany Erry Fitrya Primadhany Fayzah Nazmah Haliza Nur Madhani Herlina Herlina Hikmal Asril Annaza Ilham Perdana Akbar Khairunisa Khairunisa Khusnul Khatimah Laudza Hulwatun Azizah Maulina Maulina Muhammad Afriza Rifandy Muhammad Ferdy Hasan Muhammad Hegel Muchtohari Muhammad Lexsi Pratama Muhammad Noor Aini Muhammad Sahdan Siregar Muhammad Sulaiman munib munib norwili norwili Novita Ayu Fitri W. Radiatul Hafifah Radiatus Sholehah Risna Wendy Wiraganti Salsabila Syifana Alkamila Syaifullah Syaifullah Syaikhu Syaikhu Syaripuddin Syaripuddin Vichi Novalia Yuliana Fatmawati