Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.36
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Keadilan Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Pembaharuan Hukum PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Surakarta Law and Society Journal Jurnal Hukum Sasana JURNAL USM LAW REVIEW Journal of Judicial Review SUPREMASI Jurnal Hukum Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum: Alethea
Jeferson Kameo
Universitas Kristen Satya Wacana
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Pelindungan Data Pribadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Dunia Siber Anggraeni, Rinastiti Dwi; Alsabilla, Fadilla Putri; Kameo, Jeferson
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10559

Abstract

This research aims to provide a perspective on the protection of the personal data of children which are in conflict with the law in cyberspace, stipulated in Article 19 jo 97 of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. It is hoped that this research will provide a new perspective on the role and responsibility of judges in protecting children's personal data in cyberspace, which is not legally but morally defined. The legal issue of this research is the vagueness of the meaning of the phrase "any person" in Articles 19 to 97 of the SPPA Law. Whether the term "everyone" includes judges is still unclear. Here judges are also argued as subjects of the law and can be sanctioned or be held criminally liable. The research used normative or doctrinal. Statutory, case, and conceptual approaches were used. They employed qualitative analysis. It has been found that judges although not considered legal subjects in the context of the protection of children's data in cyberspace, must have moral responsibility in practices to protect children’s personal data in order to be in line with the mandate of Article 19 j.o 97 of the SPPA Law. This research is expected to have reformative implications and impact on judicial practices for better protection of the personal data of children in conflict with the law in cyberspace. Therefore, it could be argued that judges should no longer be exempted from possible legal liability when they fail to demonstrate caution in handling the personal data of children which are in conflict with the law as stipulated in Article 19 jo 97 of the SPPA Law. Penelitian ini bertujuan untuk memberi perspektif pelindungan data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum di dunia siber sebagaimana diatur dalam Pasal 19 jo Pasal 97 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diharapkan penelitian ini membentuk perspektif baru menakar peran dan tanggung jawab hakim melindungi data pribadi anak di dunia siber yang selama ini kurang terdefinisikan secara hukum. Permasalahan hukum penyebab dilakukannya penelitian ini adalah adanya kekurangjelasan makna pada frasa setiap orang dalam Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA. Kurang jelas bahwa hakim termasuk dalam makna frasa setiap orang. Sehingga, hakim pun menjadi subjek hukum yang mematuhi dan dapat dikenakan sanksi, atau dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau doktriner. Digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis bersifat kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hakim tidak dianggap sebagai subjek hukum yang melindungi data anak di dunia siber, terdapat implikasi moral dalam praktik agar menyesuaikan amanat Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA terkait perlindungan identitas anak. Penelitian ini diharapkan membawa dampak reformatif bagi praktik peradilan yang lebih melindungi data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum di dunia siber. Hakim tidak lagi terkesan dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana dalam pasal tersebut. Identitas anak yang berhadapan dengan hukum diperhatikan hakim untuk tidak dicantumkan dalam putusan pengadilan yang melarang hal itu sebagaimana rumusan Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA.
Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perekrutan Dengan Penyalagunaan Posisi Rentan Untuk Mengeksploitasi Orang Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Hotan, Exwin Agustinus; Kameo, Jeferson
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.2494

Abstract

Isu hukum dalam penelitian ini berangkat dari konsep pengaturan yang kuno atau ketinggalan zaman. Konsep pengaturan dimaksud adalah, konsep pengaturan tentang penyertaan di dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ketentuan tersebut, hanya mengenal subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai turut serta hanyalah orang perseorangan dan bukan bagi korporasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, jenis penelitian hukum yuridis normatif, yakni melakukan kajian terhadap putusan hakim tentang tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang. Hasil penelitian dalam putusan hakim yang diteliti dengan dinavigasi teori Keadilan Bermartabat, ditemukan bahwa hakim nampaknya telah memanfaatkan penemuan hukum (rechtsvinding) yang menyatakan bahwa ada tindak pidana turut serta melakukan perekrutan dalam perdagangan orang dengan cara menyalahgunakan posisi rentan korban mengeksploitasi orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hakim dalam putusannya menemukan hukum mengatasi permasalahan pengaturan yang ketinggalan zaman. Namun, dalam kasus-kasus yang diteliti terdapat keterlibatan korporasi sebagai subyek hukum dalam perdagangan orang, tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ketentuan pasal 55 dan pasal 56 KUHP hanya mengatur subyek hukum sebagai orang perorangan.Kata kunci: tindak pidana penyertaan, perdagangan orang, putusan hakim
UNDERSTANDING THE STATE CIVIL APPARATUS’ NEUTRALITY IN GENERAL ELECTIONS FROM THE DIGNIFIED JUSTICE JURISPRUDENCE PERSPECTIVE Kameo, Jeferson; Prasetyo, Teguh
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i1.35461

Abstract

The fundamental issue in every general election, for instance the Indonesia’s 2024 election, is the existence of stipulated principle of neutrality of the State Civil Apparatus (SCA) in election laws. The principle has been in conflict with the highest values which should govern it. The purpose of this research is to describe and discuss the idea or effective legal theory for solving the conflict of SCA with the highest values that should govern it. The research applied the Indonesian legal theory known as Dignified Justice to navigate the finding. The methods used is pure legal research or the normative legal research. It has found that the root problem of violations of the principle of SCA in, for instance the 2024 is that election laws is in conflict with the Pancasila, which has long been understood as not as the highest law, but an ideology, while an ideology has been argued as a manipulative tool of a ruling elite to control its subject. In order to solve the problem, this study proposes that Pancasila should be treated as containing the highest values or the inner morality of law to govern the principle of SCA stated in the country’s election laws.
THE RIGHT TO BE FORGOTTEN SEBAGAI HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KORBAN REVENGE PORN Rawni Arndarnijariah, Faqi; Kameo, Jeferson
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/alethea.vol8.no1.p69-82

Abstract

Revenge porn merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak privasi dan martabat korban. Kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini belum memberikan perlindungan memadai bagi korban, terutama dalam hal penghapusan konten dari internet. The right to be forgotten dikaji sebagai solusi potensial untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia yang relevan dengan kasus revenge porn, yaitu the right to be forgotten, serta mengidentifikasi tantangan dan merumuskan rekomendasi perbaikan hukum. Penelitian berlandaskan pada teori Keadilan Bermartabat. Penerapan right to be forgotten dalam UU PDP masih terbatas dan memerlukan penyempurnaan. Meskipun right to be forgotten berpotensi menjadi solusi efektif untuk melindungi korban revenge porn. Mekanisme pengajuan permohonan dan alasan penghapusan data yang belum jelas. Penelitian ini merekomendasikan revisi UU PDP untuk memperkuat right to be forgotten, dengan peraturan pelaksanaan. Hal itu sejalan dengan tuntutan hukum dalam jiwa bangsa sesuai teori Keadilan Bermartabat.
Co-Authors Achmad Noerkhaerin Putra Alsabilla, Fadilla Putri Anggraeni, Rinastiti Dwi Christina Maya Indah Susilowati Hotan, Exwin Agustinus Nasution, Resy Desifa Prasetyo, Teguh Rawni Arndarnijariah, Faqi Sinaga, Dahlan Teguh Prasetyo Tri Astuti Handayani