Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Rechtsidee Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Media Iuris Jurnal Supremasi Law Development Journal Yuridika Syiah Kuala Law Journal
Didik Endro Purwoleksono
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA Didik Endro Purwoleksono
Perspektif Vol 8, No 2 (2003): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v8i2.301

Abstract

In criminal crises, defendants or their legal counsellors have chances to file exceptions. The definition of exception is as defence means to avoid from decisions on main cases, as by way of receiving evasions well, determination on, main cases is not needed anymore. Such exceptions are filed whenever there are reasons that a court is not authorized to put their cases on trial; indictment is unacceptable; indictment is Exceptions that result in indictment is unacceptable; indictment is overruled for the sake of laws. Exceptions that result in indictment stated is annual led, such indictment can still be opened again.
BAGIR MANAN HUKUMNYA WAJIB ATAU TIDAK WAJIB HADIR JIKA DIPANGGIL Didik Endro Purwoleksono
Perspektif Vol 11, No 2 (2006): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v11i2.396

Abstract

There are five parameters that a judge should consider to make a verdict in a criminal case. As stated in Ps. 184 KUHP the parameters included (1) the witness ’ testimony (2) the statement of expert witness, (3) letters or documents, (4) clues, and (5) the statement of the defendant. Someone that is invited as a witness has the obligation to attend the trial. The absence in a trial without any valid reason can be sued according to Ps. 216 jo 224 KUHP.
HUKUM PIDANA, DEMOKRASI DAN HAM Didik Endro Purwoleksono
Perspektif Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v8i3.304

Abstract

Speaking of law is always connected with democracy and human rights as an integrated component. Law is described as a frame or legalization of democracy, while democracy it self is a part of human rights, furthermore, human rights need to be constructed as a specific law.
Politik Hukum Pidana di Bidang Perpajakan Rudi Kurniawan; Didik Endro Purwoleksono
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 12, No 2: Oktober 2019
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.434 KB) | DOI: 10.21107/pamator.v12i2.6284

Abstract

Pajak sebagai sumber pendapatan negara memiliki peran yang sentral dalam mendukung pembangunan. Namun, keengganan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi mengingat banyaknya peristiwa korupsi yang dilakukan oleh para fiskus pada direktorat jenderal pajak kementerian keuangan. Selain itu, para wajib pajak selalu berupaya untuk mengelabui atau tidak melaksanakan kewajiban selaku wajib pajak sebagaimana diatur dalam undang – undang perpajakan. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut hendak meneliti mengenai politik hukum pidana di bidang perpajakan. Untuk menjawab permasalahan tersebut akan menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Dari hasil penelitian ini dihasilkan suatu konklusi bahwa politik hukum pidana di bidang perpajakan dapat ditinjau dari sistem hukum pidana yang meliputi ketentuan peraturan perundang – undangannya, aparat penegak hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum pidana tersebut bertujuan untuk mendukung penegakan hukum pidana atas terjadinya pelanggaran dan kejahatan di bidang perpajakan. Selain penegakan hukum pidana juga dikenal penegakan hukum administrasi dengan sanksi berupa denda. Penegakan hukum pidana dan administrasi tersebut berfungsi untuk ketertiban sosial agar masyarakat patuh untuk membayar pajak yang diperuntukkan sebagai dana pembangunan.
Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia Adhi Setyo Prabowo; Andhika Nugraha Triputra; Yoyok Junaidi; Didik Endro Purwoleksono
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 13, No 1: April 2020
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v13i1.6923

Abstract

Omnibus law merupakan gagasan presiden RI Joko Widodo untuk mengatasi permasalahan rumitnya perizinan dan tumpang tindihnya peraturan yang bisa menghambat investasi. Omnibus law tersebut dibuat dalam bentuk undang - undang yang pembentukannya berdasarkan ketentuan pembuatan peraturan perundang - undangan. Omnibus law yang akan dibuat ada 3 (tiga) yaitu RUU cipta lapangan kerja, RUU perpajakan, dan RUU pemberdayaan masyarakat. UU Omnibus tersebut akan menggantikan sebagian atau seluruhnya dari undang - undang yang saat ini telah ada dan terkait dengan klaster dari uu omnibus tersebut. Kendala yang dihadapi dalam pembentukan uu omnibus adalah masih belum pahamnya anggota DPR dalam menyusun uu omnibus sehingga perlu adanya perhatian khusus dan padatnya agenda dari para anggota DPR dapat menjadi faktor penghambat lambannya pembentukan uu omnibus.
Kewajiban Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan Syahrul Arif Hakim; Didik Endro Purwoleksono; Andi Surya Perdana
Media Iuris Vol. 3 No. 3 (2020): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v3i3.22493

Abstract

Penyidikan yang dilakukan oleh Penuntut Umum setelah Penyidik ( Kepolisian / PPNS ) tidak dapat melengkapi berkas perkara sebagaimana Pasal 39 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tidak dijelaskan lebih lanjut dalam pasal tersendiri maupun penjelasan tentang ruang lingkup kewenangan penyidikan tersebut serta dalam undang-undang juga tidak disebutkan apakah penyidikan oleh Penuntut Umum ini termasuk Penyidikan Lanjutan atau penuntut umum melakukan penyidikan dari awal. Penyidikan oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana perusakan dilakukan dalam tahap yang dikenal istilahnya Pra Penuntutan. Tugas Penuntut Umum dalam tahap Pra Penuntutan yang awalnya melakukan tugas dan kewenangannya meneliti berkas perkara yang disampaikan penyidik dan selanjutnya memberikan petunjuk, berdasarkan perintah undang-undang wajib melakukan penyidikan dengan jangka waktu tertentu setelah penyidik tidak dapat menyelesaikan penyidikannya baik karena berkas perkara belum lengkap dan atau masa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik selama 60 ( enam puluh ) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari telah habis dan jika kewajiban sebagaimana Pasal 39 tersebut tidak dilaksanakan, maka sesuai Pasal 42 UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ( P3H ) dapat dikenakan sanksi administratif
The Applicability of Article 4 Of Anti-Corruption Law And The Theory Of Tort Didik Endro Purwoleksono
Yuridika Vol. 34 No. 1 (2019): Volume 34 No 1 January 2019
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.957 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v34i1.7552

Abstract

Article 4 of the Indonesian Corruption Law stipulates that the return of state financial losses does not eliminate the criminalization of the perpetrators of criminal acts as referred to in Article 2 and Article 3. What about the suspects or defendants who return the results of corruption related to the theory illegitimacy? There are two theories about the illegitimacy which are; the theory of illegitimacy against the formal law and the theory of illegitimacy against the material law. The theory of illegitimacy against the formal law, providing an understanding that an action, act, or activity is said to be against the law when against the rules set in the law. While through the Decision of the Supreme Court, Indonesia adheres to this theory. According to this theory, an action, act, or activity is said to be against the law when it is against the rules established in the law and according to the conditions is a disgraceful act or illegal. The decision of the Supreme Court provides the criteria for the loss of unlawful nature because of the factors of the state not being harmed, the society served and the defendant not making a profit. With the enactment of this theory, the existence of Article 4 of the Indonesian Corruption Law, becomes invalid with the condition that the results of corruption and its benefits have been returned by the perpetrators of corruption.
THE LEGAL CERTAINTY ON CHILDREN'S PERSONAL DATA: REALIZING LEGAL PROTECTION ON SOCIAL MEDIA Regina Kartika Sari; Didik Endro Purwoleksono; Amira Paripurna
Syiah Kuala Law Journal Vol 7, No 2: Agustus 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v7i2.32557

Abstract

This research focuses on legal certainty regarding the formulation of children's personal data in the PDP Law and legal protection efforts for children's personal data on social media. This research is a normative legal research with a concept and statutory approach. The results of the study show that the formulation of children's personal data in positive law actually creates legal uncertainty so that it has an impact on the implementation of legal protection related to children's personal data requiring further regulations and guidelines. Legal protection efforts for children's personal data on social media can be carried out preventively and repressively. Preventively, legal protection for children's personal data on social media is carried out by involving the role of parents, society, and the state through the establishment of special institutions that provide an understanding of the importance for children to protect and understand the benefits of personal data. Repressively, legal protection for children's personal data on social media is carried out by prioritizing the aspect of compensation if the child's personal data is misused which harms the child's personality and is oriented towards criminal sanctions as determined in laws and regulations.
Reformulation of Age Limit for Criminal Liability Child Narcotics Dealer Thesar Yudi Prasetya; Didik Endro Purwoleksono; Astutik
Yuridika Vol. 38 No. 2 (2023): Volume 38 No 2 May 2023
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v38i2.47052

Abstract

This article that uses and is based on applicable laws and principles. The legal and regulatory approach is carried out by examining legal provisions, in particular, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and other related regulations to determine and find out the age of a child before the law. relevant in national criminal law. Based on the above approach, the results of the discussion of this study are: Children in conflict with the law are children who are 12 years old but have not reached the age of 18 who are suspected of committing a crime. This definition was derived from a law known as the Law on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), which replaced the law known as the Law on Juvenile Courts. As a result of this definition, it is clear that the Legislature has reached a consensus that the age of eight is an inappropriate age for a person to be held accountable for actions they have committed. In terms of handling narcotics cases, especially children as dealers, the prosecutor's attention is needed to better control the results of investigations conducted by the police so that they can catch perpetrators of child narcotics dealers to uncover a large network of narcotics dealers. Until now there has been no study or regulation that specifically regulates the prosecutor's authority to control the results of investigations by the police to be able to catch perpetrators of child narcotics dealers to uncover the large network of narcotics dealers behind them.
Ius Constituendum Restorative Justice in Indonesia Benny Elfian Syah; Didik Endro Purwoleksono
Media Iuris Vol. 6 No. 3 (2023): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v6i3.44405

Abstract

In recent times, legal experts in Indonesia have engaged in widespread discussions on restorative justice. This is because the country’s criminal justice system has been unable to deliver justice to society, with many cases deemed unworthy of trial, let alone convictions and sentencing. Most institutions that make up the criminal justice system, including the police, prosecutors’ offices, and courts, cannot be held solely responsible for this issue as they simply enforce existing regulations. Therefore, a new approach is necessary to resolve cases that prioritize mediation to reach a consensus based on social justice values, in which the concept of restorative justice plays a role. Restorative justice is not a new concept as it has been used by society for hundreds of years to solve problems that are not in line with social norms. Many customary practices prioritize technical solutions through local wisdom and emphasize forgiveness. Such practices include Gotong Royong, Tepo Seliro, Tego Lorone Gak Tego Patine, and others, all of which are foundational to society’s way of thinking about problem-solving. Based on these basic norms, Indonesian Founding Fathers incorporated these practice into Principles 2, 4, and 5, which are part of the Pancasila (Five Principles of Indonesian) norm. However, law enforcement may not fully understand these basic norms while implementing them. To anticipate the existing concept, criminal justice system institutions have created rules that are yet to reflect the approach of restorative justice. These institutional rules appear poorly integrated, potentially leading to normative conflicts that ultimately result in uncertainty within the criminal justice system.
Co-Authors Abidin, R.B. Muhammad Zainal Abvianto Syaifullah Adhi Setyo Prabowo Airlangga, Rendy Amira Paripurna Andhika Nugraha Triputra Andi Surya Perdana Aribowo, Wahyu Wasono Dyan Astutik Aziziyah, Tsania Benny Elfian Syah Ko Triskie Narendra Lukman Hakim Mahendra Suhartono Narendra, Ko Triskie Regina Kartika Sari Rudi Kurniawan Suheryadi, Bambang Syahrul Arif Hakim Syaifullah, Abvianto Taufik Rachman Taufik Rachman Thesar Yudi Prasetya utama, Frendika suda Yoyok Junaidi