Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

BENTUK-BENTUK KEMITRAAN PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA KEBERLANJUTAN PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (STUDI KASUS: KABUPATEN KENDAL DAN KOTA PEKALONGAN) Mardatilla Septiani Rahajeng; Asnawi Manaf
Jurnal Pengembangan Kota Vol 3, No 2: Desember 2015
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.181 KB) | DOI: 10.14710/jpk.3.2.112-119

Abstract

Salah satu program pemerintah yang dicetuskan untuk mengatasi masalah tersebut adalah Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Sejak  tahun 2008, program PLPBK sudah dilaksanakan pada 185 desa/kelurahan di Jawa Tengah tidak terkecuali pada Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan yang merupakan duta program PLPBK dan dianggap baik dalam menjalankan PLPBK.Upaya implementasi dan keberlanjutan program serta kolaborasi/kemintraan tentunya tidak bisa dilakukan secara mandiri, peran swatsa dan pemerintah sangat diperlukan agar tercipta keberhasilan pengembangan kawasan yang telah direncanakan. Salah satu kendala dalam keberlanjutan program adalah masalah finansial.upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menjalin kemitraan. Namun dalam implementasi belum diketahui sejauh mana bentuk – bentuk  kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam keberlanjutan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu “Bagaimana bentuk-bentuk kemitraan sektor pemerintah,  swasta dan masyarakat dalam upaya keberlanjutan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan?” Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggali bentuk-bentuk kemitraan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya keberlanjutan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapatkan dilapangan bahwa bentuk – bentuk kemitraan dibagi menjadi empat yaitu bantuan fisik, bantuan uang, bantuan program dan bantuan dalam event-event. Selain itu juga proses dari kemitraan yang ada terbagi menjadi dua yaitu pengajuan proposal dengan pihak pemerintah dan pihak swasta. Dalam kegiatan kemitraan tentunya terdapat pelaku yang terlibat, peran pelaku tersebut antara lain BKM sebagai perencana, pemerintah sebagai pendamping dan swasta sebagai rekan bermitra. Selain itu didapat hasil juga bahwa dalam menjalin kemitraan memiliki penunjang dan kendala. Faktor penunjang tersebut antara lain komunikasi dan koordinasi dalam kemitraan, kepercayaan dalam kemitraan dan tim pemasaran yang mengerti konsep. Sedangkan untuk kendala yang dihadapi adalah badan pengelola yang belum efektif, kendala dan pendonor dan tidak banyak lembaga yang memberi respon. Selain itu kaitan lainnya adalah bahwa dengan keberlanjutan dalam kemitraan berpengaruh dalam keberlanjutan program PLPBK di Kota Pekalongan dan kabupaten Kendal. Selama ini, belum sepenuhnya keberlanjutan kemitraan tersebut berlanjut. Untuk itu beberapa upaya yang telah ditempuh antara lain aktif memasarkan program, memperkuat kelembagaan BKM dan tim pengelola yang konsisten terhadap kesepakatan bersama. Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai bentuk – bentuk dan proses kemitraan diatas bahwa setelah mengetahui bentuk – bentuk kemitraan dan proses kemitraan tersebut berbagai stakeholder dapat bekerja sama untuk menjalin kemitraan. Selain itu, dibutuhkan keaktifan dan komitmen masyarakat sendiri untuk menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder. Dengan baiknya terjalin kemitraan antar stakeholder berpeluang untuk membuat keberlanjutan dalam program PLPBk di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SKALA KECIL TAK BERIZIN DI KAWASAN LINDUNG PAMURBAYA Siti A'isyah; Asnawi Manaf
Jurnal Pengembangan Kota Vol 6, No 1: Juli 2018
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.159 KB) | DOI: 10.14710/jpk.6.1.26-34

Abstract

Kawasan lindung Pamurbaya merupakan kawasan yang rentan terjadinya perubahan lahan akibat dari ekspansi pertumbuhan perkotaan sampai ke pinggiran kota. Sementara di pinggiran Kota Surabaya bagian timur terdapat kawasan lindung Pamurbaya yang terancam akibat pembangunan perumahan skala kecil yang tidak berizin tepatnya di Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan. Tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian pengendalian pemanfaatan ruang pembangunan perumahan skala kecil tak berizin pada kawasan lindung Pamurbaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan upaya pengendalian pembangunan perumahan skala kecil tak berizin ini efektif telah dilakukan baik dengan cara pengaturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, penghentian sementara pemberian hak atas tanah oleh BPN, kelembagaan dan koordinasi maupun keterbukaan informasi rencana tata ruang. Tetapi pemerintah menghadapi kesulitan dalam hal pengenaan sanksi administratif guna penertiban kawasan. Salah satu rekomendasi guna lebih mengefektifkan pengendalian yaitu Pemerintah Kota Surabaya segera melegalkan dan merealisasikan rencana kegiatan atau rencana strategis serta pembiayaan pada kawasan tersebut.
TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (STUDI KASUS: KABUPATEN KENDAL DAN KOTA PEKALONGAN) Dwi Jayanti Ratnasari; Asnawi Manaf
Jurnal Pengembangan Kota Vol 3, No 1: Juli 2015
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.645 KB) | DOI: 10.14710/jpk.3.1.40-48

Abstract

Untuk mengatasi masalah pemanfaatan ruang, pemerintah mencetuskan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Sejak tahun 2008, program PLPBK sudah dilaksanakan pada 185 desa/kelurahan di Jawa Tengah tidak terkecuali pada Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan yang merupakan duta program PLPBK dan dianggap baik dalam menjalankan PLPBK. Namun, pada kedua kabupaten/kota tersebut masih ada beberapa indikasi program yang belum terealisasi. Asumsinya adalah program PLPBK yang dilakukan melalui proses perencanaan kolaboratif dimana dalam prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan seharusnya akan lebih efisien sehingga program dapat berhasil. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengukur tingkat keberhasilan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sedangkan, metode analisis yang digunakan adalah analisis skoring dengan likert scale. Berdasarkan hasil analisis skoring dengan menggunakan likert scale, semua kelurahan/desa sudah tergolong berhasil dalam pelaksanaan program PLPBK. Hal tersebut ditunjukkan dengan total skor >2 dan persentase >66,7% di seluruh kelurahan/desa. Kelurahan Kebondalem di Kabupaten Kendal merupakan kelurahan yang memiliki skor dan persentase tertinggi yakni 2,99 dan 99,7%. Sedangkan Kelurahan Kraton Kidul di Kota Pekalongan adalah kelurahan dengan skor dan persentase terendah yakni 2,78 dan 92,5%. Skor terendah pada Kelurahan Kraton Kidul disebabkan karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan. Kuliner Djadoel tidak langsung menghadap ke jalan raya yang berakibat pada sepinya pembeli. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Kraton Kidul yang berjualan tidak mematuhi ketentuan pembayaran retribusi yang telah disepakati.   Untuk mengatasi masalah pemanfaatan ruang, pemerintah mencetuskan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Sejak tahun 2008, program PLPBK sudah dilaksanakan pada 185 desa/kelurahan di Jawa Tengah tidak terkecuali pada Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan yang merupakan duta program PLPBK dan dianggap baik dalam menjalankan PLPBK. Namun, pada kedua kabupaten/kota tersebut masih ada beberapa indikasi program yang belum terealisasi. Asumsinya adalah program PLPBK yang dilakukan melalui proses perencanaan kolaboratif dimana dalam prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan seharusnya akan lebih efisien sehingga program dapat berhasil. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengukur tingkat keberhasilan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sedangkan, metode analisis yang digunakan adalah analisis skoring dengan likert scale. Berdasarkan hasil analisis skoring dengan menggunakan likert scale, semua kelurahan/desa sudah tergolong berhasil dalam pelaksanaan program PLPBK. Hal tersebut ditunjukkan dengan total skor >2 dan persentase >66,7% di seluruh kelurahan/desa. Kelurahan Kebondalem di Kabupaten Kendal merupakan kelurahan yang memiliki skor dan persentase tertinggi yakni 2,99 dan 99,7%. Sedangkan Kelurahan Kraton Kidul di Kota Pekalongan adalah kelurahan dengan skor dan persentase terendah yakni 2,78 dan 92,5%. Skor terendah pada Kelurahan Kraton Kidul disebabkan karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan. Kuliner Djadoel tidak langsung menghadap ke jalan raya yang berakibat pada sepinya pembeli. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Kraton Kidul yang berjualan tidak mematuhi ketentuan pembayaran retribusi yang telah disepakati.   
RELEVANSI ASPEK KEMISKINAN DAN FISIK LINGKUNGAN KUMUH PADA PENENTUAN LOKASI PENERIMA PROGRAM KOTAKU (Studi Kasus Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan) Lia Andriana; Asnawi Manaf
Jurnal Pengembangan Kota Vol 5, No 2: Desember 2017
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.022 KB) | DOI: 10.14710/jpk.5.2.131-139

Abstract

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, serta keterbatasan terhadap akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi yang baik serta perumahan yang layak huni. Hal tersebut yang merupakan penyebab munculnya permukiman kumuh. Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu Kabupaten yang mendapatkan program KOTAKU dengan 7 (tujuh) Kelurahan/Desa yang menjadi prioritas penanganan untuk mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan permukiman yang baik dan sehat. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji apakah ada relevansi antara kemiskinan dan permukiman kumuh pada lokasi penerima program KOTAKU di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi dimana metode penelitian kualitatif menggunakan deskriptif kualitatif dan metode penelitian kuantitatif menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) dengan metode overlay. Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan sebaran kawasan kumuh yang nantinya dapat membantu pemerintah dan stakeholder terkait dalam mengambil keputusan guna merencanakan penataan kawasan perumahan dan permukiman kumuh.
PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERUMAHAN MBR TERPADU MENGGUNAKAN TPS 3R DI DESA BRANJANG, KECAMATAN UNGARAN BARAT Asnawi Manaf; Hadi Wahyono; Sunarti Sunarti; Mardwi Rahdriawan; Hasbi Kurniawan
Jurnal Pasopati : Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sampah menjadi suatu permasalahan yang serius di Kabupaten Semarang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah yang berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan; perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan yang seakan-akan sudah menjadi budaya; serta kurangnya kapasitas masyarakat dan stakeholder terkait dalam melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Desa Branjang menjadi salah satu desa di Kabupaten Semarang yang masih belum optimal dalam upaya pengelolaan sampah. Elemen prasarana persampahannya pun masih minim. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Branjang untuk membantu mengarahkan serta memberikan wawasan bahwasannya sampah bukanlah semata-mata barang yang sudah tidak berguna, akan tetapi sampah juga bisa memiliki nilai ekonomis apabila dilakukan pengelolaan terlebih dahulu. Dari hasil kegiatan diperoleh sebuah rencana pengelolaan persampahan yang terpadu, dengan teknis pewadahan menggunakan tong sampah berkapasitas 60 L, teknis pengangkutan menggunakan motor dengan bak terbuka berkapasitas 2 m3, penyediaan TPS 3R sebagai sarana pengumpulan sampah, serta bank sampah yang akan mengelola sampah anorganik agar menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Adapun tarif retribusi yang dikenakan untuk setiap rumah sebanyak Rp 10.824, sedangkan untuk setiap kantor Rp 12.530. Melalui upaya pengelolaan sampah terpadu menggunakan TPS 3R di Desa Branjang diharapkan dapat membantu mengurangi penumpukan sampah yang terjadi di TPA, selain itu juga dapat memberikan dampak positif seperti membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Branjang.
Media Informasi dalam Perwujudan Pemenuhan Perumahan dan Permukiman yang Berkelanjutan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah B. Aldo Enzo Saputra; Asnawi Manaf
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 12, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/tpwk.2023.33593

Abstract

The realization of sustainable housing and settlements is in line with the 33rd point of NUA (New Urban Agenda) regarding the provision of adequate housing for the entire citizen. NUA point 107 is the method regarding the development of regulations, tools, mechanisms that support access to affordable and sustainable housing for low-income group. The instruments that have been developed by stakeholders to provide housing that adequate are media, such as, mass media, the electronic media, and social media. The study was conducted on low-income group who live in Perumahan Curug Sewu Asri. Qualitative method was used in this study, with qualitative descriptive analysis and triangulation, by collecting data through in-depth interviews. The results showed that the respondent received information and spesifications of Curug Sewu Asri Housing through word of mouth. The informants did not feel that they had received a response and influenced by using media. In conclusion, the use of media in fulfilling sustainable housing and settlement in Curug Sewu Asri Housing has not been maximized. This can be one of considerations for local government to find out how far the impact of media to provide the fulfillment of sustainable housing in recent condition.
SKEMA KONSOLIDASI TANAH DALAM PENERAPAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI INDONESIA Kurniawan, Hasbi; Manaf, Asnawi
Jurnal Pengembangan Kota Vol 11, No 1: Juli 2023
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jpk.11.1.92-102

Abstract

Munculnya kawasan kumuh merupakan salah satu dampak dari perwujudan upaya masyarakat kurang mampu secara swadaya memenuhi kebutuhan huniannya. Terdapat satu pendekatan untuk merespon permasalahan kekumuhan yaitu Konsolidasi Tanah (KT). Akan tetapi penerapan konsolidasi tanah ini secara teknis tidaklah mudah karena terdapat beragam kondisi di lapangan yang dinamis dan kontekstual. Artikel ini menguraikan seperti apa keberagaman kondisi tersebut dilihat dari aspek subjek konsolidasi tanah, objek konsolidasi tanah, jumlah bidang tanah, serta luas bidang tanah. Untuk menguraikan keberagaman ini secara empirik dilakukan pendekatan penelitan kualitatif dengan metode studi kasus di tiga Kabupaten di Jawa Tengah. Melalui penelitian ini ditemukan satu hal menarik terkait skema konsolidasi tanah yaitu konsolidasi tanah dapat dilakukan pada satu bidang tanah akan tetapi bidang tanah tersebut dikuasai lebih dari satu orang yang merupakan peserta dari kegiatan konsolidasi tanah tersebut.