Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendidikan Kewarganegaraan The Innovation of Social Studies Journal
Muhammad Yasir
Universitas Lambung Mangkurat
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
URGENSI, PELUANG DAN KONSEP PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Muhammad Yasir
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 11, No 01 (2021): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v11i01.10760

Abstract

Biarpun Indonesia telah lama memiliki UU Lingkungan Hidup, namun penegakan hukumnya masih belum sesuai harapan, tidak banyak pelaku pengrusakan lingkungan yang diadili di Pengadilan Negeri dan mendapat sanksi yang sesuai dengan kerusakan lingkungan. Tulisan ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana urgensi, peluang dan konsep pembentukan pengadilan khusus lingkungan hidup di Indonesia.Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama terdapat 4 urgensi pembentukan pengadilan lingkungan di Indonesia, yaitu 1) Ruang lingkup Lingkungan Hidup yang Luas, 2) Meningkatnya kejahatan Lingkungan Hidup, 3) Putusan pengadilan yang belum memberikan keadilan, dan 4) Lemahnya Kualitas Hakim. Kedua Terdapat peluang yuridis pembentukan pengadilan lingkungan hidup, yaitu:  1) Penjelasan Umum UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan 2) Pasal 27 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketiga Pengadilan lingkungan hidup yang dibentuk, 1) berada di lingkungan peradilan umum, 2) majelis hakim terdiri dari hakim karier dan adhoc, 3) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana lingkungan hidup, dan 4) proses pemeriksaannya mengacu ke hukum acara pidana pada umumnya dan bersifat khusus.Kata Kunci : Lingkungan, Pengadilan Khusus 
Regulasi pemukiman masyarakat di bantaran sungai Kota Banjarmasin yang berbasis pelestarian sungai Harpani Matnuh; Muhammad Yasir; Andy Yukafi Rizqi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v11i2.17121

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan rumah yang berada di bantaran sungai Kota Banjarmasin, dan pemberdayaan masyarakat di bantaran sungai kota Banjarmasin yang berbasis pelestarian sungai.Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu meneliti regulasi tentang sungai dan pemukiman, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian ditemukan bahwa 1) Terdapat sejumlah regulasi melarang pendirian rumah di bantaran sungai, namun larangan tersebut dilemahkan pula oleh sejumlah regulasi, termasuk PERDA Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai, yang menentukan   rumah yang terlanjur didirikan dalam sempadan sungai temasuk yang berada di atas bantaran sungai tetap dipertahankan, namun tidak boleh mengubah, menambah ataupun memperbaikinya, dan secara bertahap harus ditertibkan untuk  fungsi sempadan sungai. Bahkan PERDA Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai, dapat menjadi dasar diberikannya hak milik atas tanah di bantaran atau sempedan sungai. 2)  Pemberdayaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Kota Banjarmasin dalam menata rumahnya  dan perlindungan sungai perlu dibuat PERDA Kota Banjarmasin sebagai dasar hukumnya.
Kepastian Hukum Hak Atas Rumah Yang Berada Di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin Harpani Matnuh; Muhammad Yasir
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 12, No 2 (2022): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v12i2.17122

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dalam memberikan sertipikat hak atas tanah dan rumah di bantaran sungai, serta upaya yustisi DPR dan Pemerintah dalam mengatasi masalah penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah di bantaran sungai Kota Banjarmasin. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu meneliti pengaturan sungai, perumahan dan pendaftaran tanah yang didukung dengan penelitian hukum sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa: 1. Dasar hukum Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin memberikan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah yang terletak di bantaran sungai kota Banjarmasin yaitu a) memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan b) adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Tata Ruang Kota Banjarmasin, yang mengatur bahwa beberapa bantaran sungai dan bantaran sungai digunakan sebagai kawasan pemukiman, dengan pertimbangan sebagai berikut: bantaran sungai dalam waktu yang lama, mau menaati peraturan dan mampu menjalankan kewajibannya, kawasannya cocok untuk perumahan, lokasinya bisa lebih produktif dalam menghasilkan PAD dan sebagai tempat atau daya tarik wisata. 2) Upaya yuridis yang dilakukan DPR dan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan penyimpangan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin yaitu: a) mengakomodasi kearifan lokal dalam menentukan perbatasan dan sempadan sungai baik dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, b) perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang disertifikasi dalam Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah, dan c) Pemberdayaan masyarakat bantaran sungai melalui pembentukan Perda Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat Banjarmasin.
The Attraction of Martapura Intan Market As A Tourist Object in Banjar District Muhammad Yasir; Ersis Warmansyah Abbas; Mutiani Mutiani; Sovia Husni Rahmia; Fatwa Nur'aini
The Innovation of Social Studies Journal Vol 6, No 1 (2024): The Innovation of Social Studies Journal, September 2024
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/issj.v6i1.12977

Abstract

Martapura Intan Market is a famous gem trading and polishing place in South Kalimantan. Intan Martapura Market, which used to be busy with visitors, is now starting to decrease because buyers' interest is decreasing and promotion and marketing strategies are not yet effective. In fact, Intan Market has aspects in the form of a tourist attraction, which if developed could make Martapura Intan Market a more popular tourist attraction in Banjar Regency. The aim of writing this article is to describe the attractiveness of Martapura Intan Market as a tourist attraction in Banjar Regency. This research uses a qualitative research approach with descriptive research type. Data collection techniques were carried out by conducting observations, interviews, documentation and literature studies. Data analysis uses data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results of this research describe that the attraction of Martapura Intan Market as a tourist attraction is in the aspects of cultural tourism and shopping tourism. Cultural tourism related to stone crafts which are processed into various forms and other shopping tourism related to traditional shopping centers that sell various kinds of gemstones and other products from Banjar Regency. Tourist attraction in the aspects of cultural tourism and shopping tourism is something that has an impact. If managed and developed well, Martapura Intan Market will become one of the popular tourist attractions in Banjar Regency.
Co-Authors Andy Yukafi Rizqi Ersis Warmansyah Abbas Fatwa Nur'aini Harpani Matnuh Mutiani Mutiani Sovia Husni Rahmia