Harpani Matnuh
Universitas Lambung Mangkurat

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM PERKAWINAN NASIONAL Matnuh, Harpani
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 6, No 11 (2016): Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Lambung Mangkurat University Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan dibawah tangan atau kawin sirri merupakan perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undaangan yang berlaku, sehingga secara hukum perkwinan tersebut dianggap tidak pernah ada, karena tidak memiliki bukti akte outentik. Akibat hukum lainnya adalah pihak isteri, anak dan keluarga lainnya dari pihak isteri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami dan bahkan anak dari hasil perkawinan tidak dapat menggunakan akte kelahirannya dengan menggunakan nama ayahnya sebagai nama orang tuanya. Kata Kunci: Kawin dibawah tangan (kawin sirri) tidak sah secara hukum nasional
PERLINDUNGAN HUKUM PROFESIONALISME GURU Matnuh, Harpani
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Lambung Mangkurat University Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Agar guru dapat berinovasi dalam melaksanakan tugas utama sebagai tenaga professional, maka guru Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Dengan untuk menegakkan disiplin, menjaga citra sekolah dan ketertiban proses belajar mengajar, Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma susilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DALAM RANGKA PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KARAKTER SISWA UNTUK MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK DI SMA KORPRI BANJARMASIN Harpani Matnuh, Noor Yanti, Rabiatul Adawiah,
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 6, No 11 (2016): Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Lambung Mangkurat University Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Extracurricular activities are educational activities outside of school hours devoted to helping the development of learners, according to the needs, potential, talents, and interests through activities that are specifically organized by learners and educators capable and berkewenangan in SMA KORPRI Banjarmasin. This activity is conducted to develop character values KORPRI high school students in Banjarmasin. This study aims to investigate the implementation of extracurricular activities in high school KORPRI Banjarmasin, motivation of students in extracurricular activities in high school KORPRI Banjarmasin, as well as the character values that develop students in extracurricular activities in high school KORPRI Banjarmasin.The method used in this study is qualitative data collection techniques using observation, interviews and documentation. Data analysis was done by summarizing, presenting the data and draw conclusions.The results of this study indicate that: (1) the extracurricular activities were carried out in high school KORPRI Banjarmasin namely futsal, basketball, dance, dance, scouts, paskibra, martial arts, japan club, PMR (youth red cross), Habsy and volleyball (2) motivation of students in the implementation of extracurricular activities in high school KORPRI Banjarmasin still lacking, it is evident from the number of students who take the extracurricular activities are few and (3) Values of characters developed in extracurricular activities in high school KORPRI Banjarmasin is hard work, discipline, responsibility, relegius, democratic, curiosity, friends / communicative, patriotism, honesty, tolerance, the spirit of nationalism, peace-loving, creative, environmental care, social care, appreciate the achievements, like reading and independent.Based on these results, it is suggested that more teachers to motivate students to participate in extracurricular activities so that the development of character values can be more effective Keywords: Extracurricular Activities, Values Character.
PERLINDUNGAN HUKUM PROFESIONALISME GURU Harpani Matnuh
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v7i2.4270

Abstract

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Agar guru dapat berinovasi dalam melaksanakan tugas utama sebagai tenaga professional, maka guru Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Dengan untuk menegakkan disiplin, menjaga citra sekolah dan ketertiban proses belajar mengajar, Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma susilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI BANJARMASIN Irma Fitriani; Harpani Matnuh; Mariatul Kiptiah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 9, No 1 (2019): PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v9i1.8521

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam mengawasi peredaran produk obat dan makanan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan Unit Layanan Konsumen (ULPK) dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari peranan BBPOM dalam memberikan perlindungan kepada konsumen di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan : Peranan BBPOM dalam melakukan fungsi pengawasannya dapat dikatakan sudah efektif, akan tetapi pengawasan tersebut baru dapat dilaksanakan secara optimal hanya pada tingkat Kabupaten/kota yang terdekat, sedangkan daerah yang letaknya jauh dari pusat kota belum terjangkau. Produk yang diawasi oleh BBPOM di antaranya adalah : obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. BBPOM hanya melakukan pengawasan kepada produk yang dikeluarkan perizinannya oleh BBPOM.                                                    Kata Kunci : Peranan, BBPOM, Perlindungan Konsume
PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DALAM RANGKA PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KARAKTER SISWA UNTUK MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK DI SMA KORPRI BANJARMASIN Noor Yanti, Rabiatul Adawiah, Harpani Matnuh
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 6, No 11 (2016): Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v6i11.746

Abstract

Extracurricular activities are educational activities outside of school hours devoted to helping the development of learners, according to the needs, potential, talents, and interests through activities that are specifically organized by learners and educators capable and berkewenangan in SMA KORPRI Banjarmasin. This activity is conducted to develop character values KORPRI high school students in Banjarmasin. This study aims to investigate the implementation of extracurricular activities in high school KORPRI Banjarmasin, motivation of students in extracurricular activities in high school KORPRI Banjarmasin, as well as the character values that develop students in extracurricular activities in high school KORPRI Banjarmasin.The method used in this study is qualitative data collection techniques using observation, interviews and documentation. Data analysis was done by summarizing, presenting the data and draw conclusions.The results of this study indicate that: (1) the extracurricular activities were carried out in high school KORPRI Banjarmasin namely futsal, basketball, dance, dance, scouts, paskibra, martial arts, japan club, PMR (youth red cross), Habsy and volleyball (2) motivation of students in the implementation of extracurricular activities in high school KORPRI Banjarmasin still lacking, it is evident from the number of students who take the extracurricular activities are few and (3) Values of characters developed in extracurricular activities in high school KORPRI Banjarmasin is hard work, discipline, responsibility, relegius, democratic, curiosity, friends / communicative, patriotism, honesty, tolerance, the spirit of nationalism, peace-loving, creative, environmental care, social care, appreciate the achievements, like reading and independent.Based on these results, it is suggested that more teachers to motivate students to participate in extracurricular activities so that the development of character values can be more effective Keywords: Extracurricular Activities, Values Character.
ANALISIS KEMUTAKHIRAN PENGETAHUAN HUKUM PADA BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/SMK/MA KELAS X TERBITAN KEMENDIKBUD EDISI REVISI TAHUN 2017 Harpani Matnuh
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 8, No 2 (2018): PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v8i2.8437

Abstract

Keberadaan buku teks sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Selain sebagai bahan yang berisi materi pelajaran, buku teks umumnya juga digunakan sebagai acuan dalam mencapai tujuan belajar.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemutakhiran pengetahuan hukum pada buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK/MA kelas X yang diterbitkan oleh  Kemendikbud edisi revisi tahun 2017. Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat ketidakmutakhiran pengetahuan hukum dalam materi buku teks yang analisis.  Ketidakmutakhiran tersebut terdapat pada BAB III, IV dan V. Pada BAB III halaman 15 sd 18 tentang penjelasan organisasi kementerian negara yang masih menggunakan PP RI No.7 Tahun 2015;  halaman 81 yang menyebutkan UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; halaman  82 tentang dasar hukum kewenangan MPR yang  masih menggunakan UU Nomor 22 Tahun 2003; halaman 85 tentang Pengaturan DPD yang masih menggunakan UU Nomor 22 Tahun 2003; dan  halaman 93 tentang Pengaturan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang masih menggunakan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014. Pada  BAB IV terdapat di halaman 134 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang masih menggunakan PP No. 84 Tahun 2000. Pada BAB V terdapat di halaman 165-166 tentang hukum dasar bela negara yang juga masih menggunakan UU yang sudah tidak berlaku lagi yaitu UU RI Nomor 29 tahun 1954 , UU Nomor 20 tahun 1982 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 1988.  Kata kunci : Kemutakhiran, pengetahuan hukum, buku teks, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN DALAM PEMBELAJARAN PKN PADA SISWA KELAS XII SMKN 3 BANJARMASIN Adi Sutrisno; Harpani Matnuh; Heru Puji Winarso
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 9, No 1 (2019): PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v9i1.8519

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai kewirausahaan yang di integrasikan dalam pembelajaran PKn pada siswa, mengetahui pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam pembelajaran PKn pada siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dipilih secara “purposive sampling”, dan pengumpulan data dilakukan dengan teknis observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis hasil penelitian yang dipakai adalah reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Nilai-nilai kewirausahaan yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn yaitu pengintegrasian nilai kemandirian, nilai kreatif (kreativitas belajar), nilai percaya diri, nilai kerja sama, nilai kerja keras, dan nilai kedisiplinan. (2) Pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dikelas dilakukan dengan cara mengaitkan materi PKn dengan nilai kewirausahaan dalam pembelajaran, memberi motivasi dan nasehat, menggunakan metode tanya jawab dan diskusi saat pembelajaran dan menggunakan model serta media pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian diatas, diharapkan agar guru PKn dapat meningkatkan model pembelajaran PKn berbasis nilai kewirausahaan dan karakter yang mampu membentuk atau sikap kreatif dan mandiri pada siswa saat pembelajaran PKn di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru PKn. Kata Kunci: Integrasi, Nilai Kewirausaa, Pembelajaran PKn 
PERSEPSI GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN TENTANG PENDEKATAN SAINTIFIK Harpani Matnuh; Rabiatul Adawiah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2020): PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8530

Abstract

Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran akan berjalan dengan baik manakala guru memahami dengan baik tentang hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman guru PPKn tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan yang menjadi informan adalah guru PPKn di SMPN Kota Banjarmasin. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Guru PPKn SMP Negeri Kota Banjarmasin umumnya  mempunyai kesamaan pandangan  bahwa pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa yang lebih menekankan bagaimana agar siswa aktif dalam pembelajaran, yang dalam prosesnya menekankan pada 5M yaitu mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Terdapat pemahaman yang berbeda tentang  penerapannya. Sebagian guru menyatakan bahwa  5M harus dilaksanakan semuanya dalam satu pertemuan pembelajaran  dan juga harus berurutan mulai dari  mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Namun sebagian guru lainnya memahami bahwa penerapan 5M tidak mesti dilaksanakan dalam satu pertemuan dan tidak mesti  harus berurutan.Kata kunci: pemahaman guru, pendekatan saintifik
PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM PERKAWINAN NASIONAL Harpani Matnuh
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 6, No 11 (2016): Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v6i11.727

Abstract

Perkawinan dibawah tangan atau kawin sirri merupakan perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undaangan yang berlaku, sehingga secara hukum perkwinan tersebut dianggap tidak pernah ada, karena tidak memiliki bukti akte outentik. Akibat hukum lainnya adalah pihak isteri, anak dan keluarga lainnya dari pihak isteri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami dan bahkan anak dari hasil perkawinan tidak dapat menggunakan akte kelahirannya dengan menggunakan nama ayahnya sebagai nama orang tuanya. Kata Kunci: Kawin dibawah tangan (kawin sirri) tidak sah secara hukum nasional