Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum
Indri Fogar Susilowati
Universitas Negeri Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI RUMAH SUSUN DI APARTEMEN METROPOLIS SURABAYA Falah Meydiandra; Indri Fogar Susilowati; Mahendra Wardhana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.21453

Abstract

Pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun yang selanjutnya disebut PPPRS secara umum diatur dalam Undang-Undang rumah susun, Peraturan Pemerintah tentang Rumah Susun, Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Peraturan daerah tentang rumah susun Menteri Dalam Negeri, Peraturan menteri perumahan rakyat. Tata cara pembentukan PPPRS terdapat pada peraturan menteri negara perumahan rakyat No. 15/PERMEN/M/2007 serta jangka waktu pembentukan PPPRS terdapat pada pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Jangka waktu tersebut adalah satu tahun setelah serah terima Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) kepada pemilik satuan rumah susun. Apartemen Metropolis Surabaya melakukan serah terima SHMSRS pertama kali pada tahun 2008, sampai dengan sekarang masih belum membentuk PPPRS sesuai dengan pasal 74 UU Rusun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika dalam pembentukan PPPRS dalam Apartemen Metropolis Surabaya dan untuk mengetahui penyelesaian permasalahan yang terjadi pada Apartemen Metropolis Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa problematika pembentukan PPPRS di apartemen metropolis karena penghuni apartemen yang kurang memahami tentang peraturan pembentukan PPPRS, penghuni belum membalik namakan SHMSRS ke nama mereka sebagai syarat utama keanggotaan PPPRS sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 15/PERMEN/M/2007. Problematika selanjutnya yaitu terdapat pada developer apartemen metropolis yang tidak menginformasikan dan mensosialisasikan pembentukan panitia PPPRS. Kata Kunci : Problematika Yuridis, Pembentukan PPPRS, Apartemen Metropolis
ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 1343/K/Pdt/2021 REGARDING THE EXPIRATION OF THE PERIOD OF BUILDING USE RIGHTS ABOVE MANAGEMENT RIGHTS: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1343/K/Pdt/2021 MENGENAI BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN DIATAS HAK PENGELOLAAN Rifda Salma Kartika; Indri Fogar Susilowati
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47375

Abstract

Kasus perpanjangan atas ruko SHGB diatas Tanah HPL dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343/K/Pdt/2021. Adanya pencegahan dalam permohonan perpanjangan jangka waktu SHGB yang telah diajukan oleh Penggugat membuat Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat melakukan perpanjangan atas sertipikat HGB miliknya sehingga menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab Penggugat merasa telah memenuhi persyaratan dalam melakukan perpanjangan jangka waktu HGB. Majlis Hakim menolak permohonan Penggugat dengan salah satu pertimbangan hakimnya adalah Pencegahan Perpanjangan jangka waktu HGB atas objek perkara bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan pelaksanaan ketentuan pemenuhan persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukumnya dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum primer, sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis prespektif. Hasil penelitian ini adalah terdapat kekaburan dalam putusan hakim mengenai perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan. Putusan hakim hanya fokus terhadap status kepemilikan atas bangunan tersebut serta pencegahan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan, seharusnya Hakim juga mempertimbangkan mengenai syarat-syarat dalam melakukan perpanjangan Hak Guna Bangunan. Kata Kunci: Perpanjangan jangka waktu Sertipikat HGB diatas tanah HPL, Perbuatan Melawan Hukum, status kepemilikan ruko
ANALYSIS OF THE USE OF FOREIGN LANGUAGE COMMON WORDS AS TRADEMARKS IN MARK REGISTRATION IN INDONESIA (STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 332 K/PDT.SUS-HKI/2021): ANALISIS PENGGUNAAN KATA UMUM BERBAHASA ASING SEBAGAI MEREK DAGANG DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 332 K/PDT.SUS-HKI/2021) Zelda Fahma Putri; Indri Fogar Susilowati
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47380

Abstract

TINJAUAN YURIDIS TENTANG BATAS WAKTU PENUTUPAN NAIK PESAWAT UDARA (BOARDING) DALAM ANGKUTAN UDARA Erik Darmawan; Indri Fogar Susilowati
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47663

Abstract

Boarding adalah proses pelayanan penumpang dari ruang tunggu sampai dengan naik pesawat udara. Pengaturan batas waktu penutupan naik pesawat udara (boarding) yang berbeda antara Permenhub Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Niaga Berjadwal Dalam Negeri dengan syarat dan ketentuan Air Asia menimbulkan suatu masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah syarat dan ketentuan Air Asia tentang batas waktu penutupan naik pesawat udara (boarding) dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, serta untuk menganalisis apakah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penumpang yang mengalami keterlambatan karena melewati batas waktu penutupan naik pesawat udara (boarding) agar mendapatkan kompensasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder terdiri atas tulisan dari hasil penelitian, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan hukum pengangkutan terkait batas waktu penutupan naik pesawat udara (boarding). Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat dan ketentuan Air Asia tentang batas waktu penutupan naik pesawat udara (boarding) tidak dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena bertentangan dengan syarah sah perjanjian pada poin yang keempat dan berakibat batal demi hukum. Perlindungan konsumen yang diberikan kepada penumpang berupa penanganan keluhan penumpang oleh badan usaha angkutan udara sebagaimana Pasal 58 Permenhub Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK) DI PROVINSI JAWA TIMUR (STUDI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR) Syafira Rahmania Arbi; Indri Fogar Susilowati
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.52975

Abstract

Upah adalah hak-hak Pekerja/Buruh yang diterima dalam berupa uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditentukan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja. Dalam pemberian upah kepada pekerja/buruh oleh pemberi kerja, sering terjadi pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha adalah pemberian upah pekerja/buruh di bawah upah minimum. Sedangkan dalam Pasal 88E ayat 2 UU ketenagakerjaan sudah jelas Menyatakan bahwa; “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari itu upah minimum, dan sanksi yang terkandung dalam pasal 185. Dari tahun 2020 sampai dengan Pada tahun 2022 ini ada 70 pengaduan yang masuk ke Disnaker Provinsi Jawa Timur pengawas tentang pelanggaran upah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan atas upah pelanggaran yang dilakukan pengusaha, apa kendala bagi pengawas ketenagakerjaan, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pengupahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Yuridis Empiris yang di peroleh melalui hasil wawancara Kepala Seksi Penegakkan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hasil pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa Kedudukan hukum perburuhan dalam sistem hukum nasional Indonesia secara teoritis dapat dipisahkan menjadi 3 bidang, yaitu bidang administrasi, bidang sipil, dan bidang bidang kriminal. Hubungan hukum antara pekerja/buruh dan Pengusaha termasuk dalam bidang hukum perdata. Namun, selama proses menciptakan, melaksanakan, dan mengakhiri hubungan, pemerintah mengawasi menjalankan 3 fungsinya. Jika selama proses terjadi pelanggaran (tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku), dapat dikenakan sanksi pidana terapan.
Seller's Responsibility for Non-Conforming Goods in an Online Sale and Purchase Agreement Online at Lazada Elya Mahmada; Indri Fogar Susilowati
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.53338

Abstract

Buying and selling transaction activities have developed hand in hand with improving technology. The increase in E-Commerce media also gave birth to a Marketplace. One of the Marketplaces in Indonesia is Lazada. In the Civil Code, Article 1457 explains the definition of buying and selling. Even though the agreement was formed with the intention that all transactions go well, when one of the parties does not fulfill the agreement's contents, this is the default. The problem that arises from this is that many sellers commit defaults, such as sending goods that are not suitable. This research aims to find out the form of the seller's default responsibility in the online sale and purchase agreement on the Lazada Marketplace and to find out the buyer's legal protection due to default by the seller in the online sale and purchase agreement on the Lazada Marketplace. This study uses normative legal research. The study results show that sellers committed default cases in carrying out what was promised. However, it should not have been promised. The seller is responsible for exchanging goods in line with the two principles of accountability, namely, the principle of liability based on fault and the principle of breach of warranty. According to Article 1234 of the Civil Code, compensation for costs, losses, and interest due to non-fulfillment of the agreement is only obligatory if the party must fulfill the agreement after being declared negligent in fulfilling the agreement. The seller must carry out the form of responsibility as compensation. 
Legal Protection for the Customary Community of Kampung Tua Pulau Rempang Against the Impact of the Rempang Eco-City Project in Batam City Madaniyah Anugrah Murti; Indri Fogar Susilowati
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v11i04.59301

Abstract

The development of Rempang Eco-City in Rempang Island, Batam City is relocating the Kampung Tua indigenous community from their territory. The Kampung Tua indigenous community that occupies Rempang Island has rejected the relocation plan by the government because it has the potential to eliminate the identity of the indigenous community in its territory. The purpose of this research is to analyze legal recognition and protection with the suitability of laws and regulations on the utilization of the area given to the Kampung Tua indigenous community. This research is a normative legal research with statutory approach and concept approach. Batam Mayor Decree No.105/HK/III/2004 recognizes the area and does not recommend the designated area to be given Management Rights. Therefore, development in the area of indigenous peoples must guarantee the participation and protection of the Kampung Tua indigenous peoples. As the owner of the Management Rights, BP Batam, can utilize the land by cooperating with other parties, the Rempang Eco-City project is a development plan between BP Batam and PT MEG. Development must provide protection for customary law communities. The lack of guarantee for the participation of Kampung Tua indigenous people in the development of Rempang Eco-City and respect for the recognition of Kampung Tua's territory, has neglected the protection of indigenous people.
Transfer of Property Rights Over KPR House by Debtor to a Third Party Before the Installment is Paid Off Firsty Oxana Dayinta Talia; Indri Fogar Susilowati
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.60907

Abstract

One of the Indonesian government's programs to fulfill the housing needs of Low-Income Communities (MBR) is through the Home Ownership Credit (KPR) program, implemented via a credit agreement between PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. and the customer. A legal issue arises when the debtor transfers the KPR house to a third party without the written consent of the creditor while the mortgage is still under installment. This study aims to analyze whether such a transfer of ownership rights is legally permissible and to examine the legal consequences of this action. The research employs normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches, using a prescriptive analysis technique. The findings show that the transfer of ownership rights to KPR houses during the installment period without creditor approval violates the provisions of the credit agreement and the Mortgage Law. This action also contravenes the fiduciary principle embedded in the credit system, where the creditor retains legal control over the asset until the debt is fully repaid. The legal consequence is the absence of legal certainty for the third-party buyer, as the transfer cannot be registered at the Land Office, thus rendering the transaction invalid in the eyes of the law. The study recommends increasing public awareness of credit agreement obligations and stricter enforcement from financial institutions to prevent unauthorized transfers and protect all parties involved.
Co-Authors Elya Mahmada Erik Darmawan Falah Meydiandra Firsty Oxana Dayinta Talia Imelsa Alifia Prastyastuti Madaniyah Anugrah Murti Mahendra Wardhana Rifda Salma Kartika Syafira Rahmania Arbi Zelda Fahma Putri