Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Lex Generalis Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Integralistik Abisatya
Dita Perwitasari
Universitas Negeri Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
The Legal Pluralism Strategy of Sendi Traditional Court in the Era of Modernization Law Dicky Eko Prasetio; Fradhana Putra Disantara; Nadia Husna Azzahra; Dita Perwitasari
Rechtsidee Vol 8 (2021): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.2021.8.702

Abstract

The Sendi customary community is a community that has procedures for implementing customary law through the customary justice system. Not only that, the Sendi customary community also has a distinctive legal code and customary apparatus; so that its existence needs to be maintained in the face of the era of legal modernization. This research is an empirical legal research; by using secondary data types obtained from various searches for journal articles, books, and information through online news online; relating to the substance of the research. The purpose of this research is to describe the structure of Sendi's customary court in maintaining the existence of customary law; as well as describing the strategy of legal pluralism in Sendi's customary court to face modernization of law era. This empirical legal research focuses on the structure of Sendi's customary court with an approach of legal pluralism. The results of the study confirm that a legal pluralism strategy is needed to maintain the existence of the Sendi traditional court in the era of legal modernization; and integration efforts are needed between the law and the customary apparatus of Sendi with the law and the national or state apparatus.
PENYULUHAN MENGENAI ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI SISWA SISWI SMKN 1 BANGIL PASURUAN Budi Hermono; Eny Sulistyowati; Muh. Ali Masnun; Irfa Ronaboyd; Dita Perwitasari; Arinto Nugroho
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.465 KB) | DOI: 10.31949/jb.v2i2.849

Abstract

The minds that exist in humans, if used optimally, will certainly produce various kinds of intellectual works that can have moral rightsand economic rights. Educational institutions as a place for every human being who exploits their intellect have quite a lot of intellectual property from the results of their teaching and learning process. Vocational Schools are a form of formal education units that provide vocational education at the secondary education level as a continuation of SMP / MTs. Intellectual property protection for the works of vocational high school students is a very important step for the Indonesian nation in entering the free market era where the more advanced a country is, the more dependent it is on its intellectual capital which has business value so that it brings in investors to encourage willingness in research. PKM results show: (1) students have relatively understood the material related to intellectual property rights based on the comparison ofscores pre and posttest that have increased (2) Students have legal awareness to protect the results of intellectual property they produce. (3) There is a desire on the part of the school, to hold outreach with a larger number of students so that the level of awareness and understanding will increase and be broader.
ETIKA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELENGENCE DI INDONESIA Nasman Nasman; Pudji Astuti; Dita Perwitasari
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research explores the criteria and standards essential to ensure that the use of Artificial Intelligence in Indonesia occurs ethically and responsibly. Identifying transparency, accountability, fairness, and data security and privacy as key pillars, the research underscores the importance of integrating ethical principles in all Artificial Intelligence development and deployment phases. Using a normative type of research by analyzing the existing legal and ethical framework and through legislative and comparative approaches, this research provides recommendations for strengthening AI regulations in Indonesia, thereby minimizing the risk of loss and increasing public trust in this technology.
Pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan proyek pembangunan strategis nasional terhadap hak komunal masyarakat: kasus Bendungan Desa Wadas Aulia Zahra Ramadhani; Dita Perwitasari
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i6.1924

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya konflik agraria akibat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berpotensi mengabaikan perlindungan hak komunal masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pemerintah serta kesesuaian kebijakan PSN di Desa Wadas dengan prinsip hukum agraria dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum yang sah, namun implementasinya belum mencerminkan keadilan substantif karena lemahnya partisipasi publik, ketidaksesuaian dengan prinsip AAUPB, serta adanya disharmonisasi antara regulasi agraria dan lingkungan hidup. Selain itu, putusan pengadilan cenderung menekankan legalitas formal dibandingkan perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pemerintah dalam kasus Wadas masih bersifat administratif dan perlu direkonstruksi melalui penguatan perlindungan hak komunal, integrasi kebijakan lingkungan, serta penerapan prinsip keadilan substantif dalam kebijakan pembangunan nasional.
Literasi Hukum: Legalitas Produk dan Halal Awarness dalam rangka Meningkatkan Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Siti Nur Azizah; Sulaksono Sulaksono; Eny Sulistyowati; Muh. Ali Masnun; Dita Perwitasari; Syahid Akhmad Faisol
ABISATYA : Journal of Community Engagement Vol. 2 No. 2 (2024): ABISATYA: Journal of Community Engagement
Publisher : Center for Community Service and Science and Technology Marketing - The Institute for Research and Community Service Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/abisatya.v2i2.27962

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk memberikan literasi hukum kepada khalayak sasaran mengenai legalitas produk dan kesadaran halal dalam rangka meningkatkan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah. Mitra/target audiens dalam kegiatan PKM adalah para pelaku UMKM di bidang pangan. Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setelah tim Pengabdian Masyarakat memberikan literasi hukum, menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum yang signifikan. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai legalitas produk, berdasarkan hasil pre test diperoleh hasil mayoritas belum mengetahui dan memahami manfaat dan tujuan sertifikasi halal, selanjutnya materi diberikan oleh tim PKM , akhirnya diberikan post test, hasilnya mayoritas belum mengetahui dan memahami manfaat dan tujuan sertifikasi halal. Target audiens belum memiliki pemahaman mengenai halal branding guna memperluas pemasaran dan meningkatkan pendapatan. Hal ini dikarenakan UMKM mayoritas masih berusia di bawah 5 tahun dengan pengetahuan dan pemahaman yang terbatas mengenai sertifikasi halal dan biaya sertifikasi sehingga mayoritas belum memiliki sertifikat halal.
Literasi Hukum: Legalitas Produk dan Halal Awarness dalam rangka Meningkatkan Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Siti Nur Azizah; Eny Sulistyowati; Muh Ali Masnun; Sulaksono Sulaksono; Dita Perwitasari; Syahid Akhmad Faisol
ABISATYA : Journal of Community Engagement Vol. 1 No. 2 (2023): ABISATYA: Journal of Community Engagement
Publisher : Center for Community Service and Science and Technology Marketing - The Institute for Research and Community Service Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/abisatya.v1i2.27963

Abstract

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai kegiatan literasi hukum kepada perihal legalitas produk dan kesadaran halal dalam rangka meningkatkan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah. Mitra/target audiens dalam kegiatan PKM adalah para pelaku UMKM di bidang pangan. Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setelah tim Pengabdian Masyarakat memberikan literasi hukum, menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum yang signifikan. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai legalitas produk, berdasarkan hasil pretest diperoleh hasil mayoritas belum mengetahui dan memahami manfaat dan tujuan sertifikasi halal, selanjutnya materi diberikan oleh tim PKM, akhirnya diberikan posttest, hasilnya mayoritas belum mengetahui dan memahami manfaat dan tujuan sertifikasi halal. Target audiens belum memiliki pemahaman mengenai halal branding guna memperluas pemasaran dan meningkatkan pendapatan. Hal ini dikarenakan UMKM mayoritas masih berusia di bawah 5 tahun dengan pengetahuan dan pemahaman yang terbatas mengenai sertifikasi halal dan biaya sertifikasi sehingga mayoritas belum memiliki sertifikat halal.
Pendekatan Integralistik Dalam Harmonisasi Konflik Tenurial Di Kawasan Hutan Berdasarkan Perspektif Ekonomi Pancasila Dita Perwitasari; Tamsil; Indri Fogar S; Mahendra Wardhana
Integralistik Vol. 37 No. 2 (2026): Juli :2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v37i2.40980

Abstract

Land tenure conflicts in Indonesian forest areas persist as a complex issue involving overlapping claims between the state, corporations, and local communities, often leading to social injustice, environmental degradation, and economic inequality. This study explores an integralistic approach rooted in Pancasila's economic perspective, emphasizing the principles of gotong royong (mutual cooperation), social justice, and familial spirit to harmonize these conflicts. Employing normative legal research with a conceptual and philosophical approach, the analysis draws on literature reviews of recent studies (2015–2025) on agrarian reform, social forestry, and tenure resolution policies. Findings reveal that conventional approaches prioritizing state control and corporate interests exacerbate conflicts, while Pancasila's economic system—promoting equitable resource distribution for collective prosperity—offers a holistic framework for resolution through mechanisms like social forestry, participatory mediation, and equitable land redistribution. This approach not only resolves tenure disputes but also fosters sustainable forest management, enhances community welfare, and supports national food security. The research contributes to global society by providing a model of value-based conflict resolution that integrates economic democracy with environmental sustainability, applicable in multicultural developing nations facing similar resource conflicts.
Co-Authors Arinto Nugroho Aulia Zahra Ramadhani Budi Hermono Dicky Eko Prasetio Eny Sulistyowati Fradhana Putra Disantara Indri Fogar S Irfa Ronaboyd Mahendra Wardhana Masnun, Muh Ali Nadia Husna Azzahra Nasman Nasman Pudji Astuti Siti Nur Azizah Sulaksono Sulaksono Syahid Akhmad Faisol Tamsil