Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Integralistik
Mahendra Wardhana
Universitas Negeri Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI RUMAH SUSUN DI APARTEMEN METROPOLIS SURABAYA Falah Meydiandra; Indri Fogar Susilowati; Mahendra Wardhana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.21453

Abstract

Pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun yang selanjutnya disebut PPPRS secara umum diatur dalam Undang-Undang rumah susun, Peraturan Pemerintah tentang Rumah Susun, Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Peraturan daerah tentang rumah susun Menteri Dalam Negeri, Peraturan menteri perumahan rakyat. Tata cara pembentukan PPPRS terdapat pada peraturan menteri negara perumahan rakyat No. 15/PERMEN/M/2007 serta jangka waktu pembentukan PPPRS terdapat pada pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Jangka waktu tersebut adalah satu tahun setelah serah terima Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) kepada pemilik satuan rumah susun. Apartemen Metropolis Surabaya melakukan serah terima SHMSRS pertama kali pada tahun 2008, sampai dengan sekarang masih belum membentuk PPPRS sesuai dengan pasal 74 UU Rusun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika dalam pembentukan PPPRS dalam Apartemen Metropolis Surabaya dan untuk mengetahui penyelesaian permasalahan yang terjadi pada Apartemen Metropolis Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa problematika pembentukan PPPRS di apartemen metropolis karena penghuni apartemen yang kurang memahami tentang peraturan pembentukan PPPRS, penghuni belum membalik namakan SHMSRS ke nama mereka sebagai syarat utama keanggotaan PPPRS sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 15/PERMEN/M/2007. Problematika selanjutnya yaitu terdapat pada developer apartemen metropolis yang tidak menginformasikan dan mensosialisasikan pembentukan panitia PPPRS. Kata Kunci : Problematika Yuridis, Pembentukan PPPRS, Apartemen Metropolis
PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI SANTRI PESANTREN AL-FATTAH SEKARAN LAMONGAN TERKAIT LABEL HALAL PADA KOSMETIK Eny Sulistyowati; Arinto Nugroho; Mahendra Wardhana; Muh. Ali Masnun
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.221 KB) | DOI: 10.46576/rjpkm.v2i2.1069

Abstract

Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam, berkewajiban melindungi masyarakat muslim, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Konsumen muslim merupakan pangsa pasar yang menjanjikan keuntungan besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk. Berdasarkan hal tersebut konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas. Untuk menjadi konsumen yang cerdas perlu dilakukan pemberdayaan hukum dengan pemberian pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik khususnya bagi Santri Pondok Al Fattah Sekaran Lamongan.  Metode yang ditawarkan dalam mengatasi persoalan tersebut meliputi (1) sosialisasi, (2) penayangan video, (3) diskusi, (3) simulasi baik di kelas maupun di swalayan. Hasil kegiatan menunjukkan, sesudah mengikuti kegiatan para santri : 1) memiliki pengetahuan hukum terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik; 2) memiliki pemahaman hukum artinya mereka memahami maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik; 3) terkait sikap hukum, para santri menyetujui dikeluarkannya peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik. Tetapi dari aspek perilaku hukum, tim kurang berhasil membentuk perilaku hukum para santri untuk menaati peraturan perundang-undangan terkait. Mayoritas para santri masih memilih dan/atau membeli kosmetik yang tidak mencantumkan label halal
Kebijakan Pemberlakuan Izin Usaha Pemondokan dan Permasalahannya Muh Ali Masnun; Hananto Widodo; Eny Sulistyowati; Mahendra Wardhana; Dilla Nurfiana Astanti
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.513 KB) | DOI: 10.30596/dll.v6i2.5051

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemberlakuan izin usaha pemondokan dan permasalahannya dengan studi di Kota Surabaya yang telah mulai diterapkan dengan dasar Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraaan Usaha Pemondokan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non doktrinal khususnya jenis sociolegal. Penelitian sociolegal adalah penelitian pada ilmu hukum yang tidak hanya mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan saja, namun juga mengamati aspek sosial (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang mempengaruhi. Berdasarkan hasil kajian dan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberlakuan izin usaha pemondokan relatif masih terdapat beberapa kendala diantaranya dalam hal tingkat pengetahuan masih relatif sangat sedikit, hal ini dikarenakan pemerintah baru sebatas mengundang stakeholder terkait, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, dan beberapa perwakilan pemilik usaha pemondokan (kos-kosan) dalam menggali aspirasi penyusunan perwali dan sosialisasi perwali setelah disahkan. Dengan keterbatasan kuantitas, tingkat pengetahuan masyarakat akan diberlakukannya izin pemondokan masih sangat terbatas. Kedua, bahwa tingkat kesadaran hukum penyelenggara rumah pemondokan terkait kewajiban memiliki Izin Usaha Pemondokan relatif masih rendah. Karena dari empat indikator kesadaran hukum yakni pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku, hanya indikator sikap saja yang memenuhi, sementara indikator yang lain masih belum memeunuhi 
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pdt/2005 Terkait Keabsahan Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Salsabilah Khoirotun Nisa; Mahendra Wardhana
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/e1z4r632

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian jual beli tanah yang dilaksanakan di bawah tangan sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pdt/2005. Praktik jual beli tanah tanpa akta PPAT masih sering dijumpai di masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum, kerugian bagi para pihak, serta potensi sengketa mengenai status kepemilikan tanah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dan akibat hukumnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi para pihak yang beritikad baik. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa jual beli tanah hanya sah apabila dilaksanakan melalui akta PPAT dan memenuhu asas terang dan tunai sebagaimana diatur dalam hukum agraria. Transkasi di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memindahkan hak milik. Putusan ini juga memperkuat asas kepastian hukum dan memberikan nilai edukatif dan preventif bagi masyarakat untuk mematuhi prosedur hukum pertanahan.
Pendekatan Integralistik Dalam Harmonisasi Konflik Tenurial Di Kawasan Hutan Berdasarkan Perspektif Ekonomi Pancasila Dita Perwitasari; Tamsil; Indri Fogar S; Mahendra Wardhana
Integralistik Vol. 37 No. 2 (2026): Juli :2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v37i2.40980

Abstract

Land tenure conflicts in Indonesian forest areas persist as a complex issue involving overlapping claims between the state, corporations, and local communities, often leading to social injustice, environmental degradation, and economic inequality. This study explores an integralistic approach rooted in Pancasila's economic perspective, emphasizing the principles of gotong royong (mutual cooperation), social justice, and familial spirit to harmonize these conflicts. Employing normative legal research with a conceptual and philosophical approach, the analysis draws on literature reviews of recent studies (2015–2025) on agrarian reform, social forestry, and tenure resolution policies. Findings reveal that conventional approaches prioritizing state control and corporate interests exacerbate conflicts, while Pancasila's economic system—promoting equitable resource distribution for collective prosperity—offers a holistic framework for resolution through mechanisms like social forestry, participatory mediation, and equitable land redistribution. This approach not only resolves tenure disputes but also fosters sustainable forest management, enhances community welfare, and supports national food security. The research contributes to global society by providing a model of value-based conflict resolution that integrates economic democracy with environmental sustainability, applicable in multicultural developing nations facing similar resource conflicts.
PENGATURAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG BAWAH TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG DI SURABAYA Nisabillah Safitri; Mahendra Wardhana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.46113

Abstract

Meningkatnya kebutuhan akan tanah namun ketersediaan lahan yang terbatas untuk pembangunan seperti rumah ataupun bangunan gedung yang memungkinkan untuk memanfaatkan lahan tidak hanya secara 2 (dua) dimensi saja, tetapi juga secara 3 (tiga) dimensi yang artinya pembangunan tidak hanya pada permukaan tanah saja, namun juga pembangunan di dalam tanah. Pembangunan di dalam tanah disebut dengan ruang bawah tanah yaitu bagian permukaan bumi yang ada dibawah tidak hanya untuk pengambilan sumber daya alam saja tetapi juga untuk pembangunan. Pemanfaatan ruang bawah tanah harus memiliki izin yang mana merujuk pada peraturan berskala lokal. Pada saat ini tidak semua daerah memiliki peraturan mengenai ruang bawah tanah, seperti di Surabaya, yang belum memiliki peraturan mengenai pemanfaatan ruang bawah tanah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji peraturan perizinan penggunaan ruang bawah tanah untuk bangunan gedung di Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Kemudian teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskripsi. Berdasarkan hasil penelitian, Pengaturan perizinan pemanfaatan ruang bawah tanah untuk bangunan gedung di Surabaya saat ini belum memiliki peraturan yang secara khusus membahas pemanfaatan ruang bawah tanah kemudian perizinan mengenai pemanfaatan ruang bawah tanah di Surabaya harus mengikuti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada bangunan gedung di atasnya yang mana harus terdapat gambar sampai ruang bawah tanah dan menimbulkan akibat hukum yang mana terdapat tiga sisi yaitu sisi bangunan, sisi terhadap pemilik, dan jika terdapat ketidaksesuaian antara IMB konstruksi.
TINJAUAN YURIDIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA TERKAIT PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAMBILAN AKTA OLEH PENYIDIK Intis Hariah Nur Afifah; Mahendra Wardhana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.46199

Abstract

PPAT mempunyai peranan penting berkaitan dengan pendaftaran tanah dengan membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum untuk masyarakat berupa penerbitan akta yang memiliki fungsi sebagai alat bukti paling sempurna di pengadilan. Belum adanya kepastian hukum terhadap PPAT mengenai proses pemeriksaan dan pengambilan akta PPAT oleh penyidik dalam peraturan jabatan PPAT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban PPAT dalam menjaga kerahasiaan informasi akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik dapat dibenarkan menurut Undang – Undang dan Untuk mengetahui batasan PPAT dalam menjaga kerahasiaan informasi akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik. Metode penelitian ini penelitian hukum normatif. penelitian ini menggunakan pendekatan Undang – Undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik preskripstif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban PPAT dalam menjaga kerahasiaan akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik menurut peraturan perundang – undangan dapat dibenarkan berdasarkan interpretasi gramatikal dan otentik serta dengan interpretasi sistematis yaitu dengan mengaitkan Pasal 34 PERKABAN No 23 Tahun 2009 dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP dan Pasal 164 HIR/ 284 RBg serta dikaitkan dengan asas kepentingan umum. Batasan PPAT dalam pengambilan akta oleh penyidik terdapat lima batasan sebagaimana didasarkan interpretasi gramatikal dan otentik, interpretasi ekstensif, interpretasi teleologis, serta interpretasi sistematis dengan dilakukan revisi atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN INDUSTRI KAYU DI KECAMATAN MENGANTI GRESIK TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS ATAS PENDAFTARAN BPJS KETENAGAKERJAAN Septania Olivia Nadinda; Mahendra Wardhana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47411

Abstract

Pekerja cenderung memiliki kedudukan daya tawar terhadap pemberi kerja, dalam melakukan pekerjaannya pekerja dihadapkan dengan berbagai risiko kerja. Peneliti mengambil  dua contoh perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk melakukan observasi yaitu bertempat di PT Srikandi Mandiri Sakti dan CV Putra Sumber Jati, dikarenakan masih banyaknya jumlah pekerja harian lepas yang tidak didaftarkan di kedua perusahaan tersebut, seperti yang diketahui bahwa pekerja harian lepas merupakan pekerja lapangan yang memiliki potensi kecelakaan kerja yang cukup tinggi tanpa terkecuali pekerja harian lepas yang bekerja di industri perkayuan. Pekerja harian lepas yang bekerja pada industri perkayuan sangat rentan terhadap kecelakaan kerja dikarenakan banyaknya alat atau mesin yang memiliki unsur benda tajam seperti mesin potong, mesin moulding, dan lain sebagainya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris (empirical legal research). Metode penelitian mengkonstruksi hukum sebagai cerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan metode tersebut didapatkan beberapa alasan dari objek hukum yang diteliti di penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa kedua perusahaan tersebut yaitu PT Srikandi Mandiri Sakti dan CV. Putra Sumber Jati belum mengimplementasikan program BPJS Ketenagakerjaan secara menyeluruh. Tidak terimplementasinya hal tersebut maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, faktor – faktor tersebut ialah, faktor keuangan, faktor rendahnya tingkat sumber daya manusia terkait isi perjanjian kerja dan besaran iuran yang dibebankan.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR : 842/PDT.G/2015/PN.SBY TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TERKAIT SUBJEK HAK ATAS TANAH YANG BUKAN ATAS NAMA PENJUAL Renadi Marizki Surya; Mahendra Wardhana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50271

Abstract

Tanah merupakan aset penting yang memiliki nilai ekonomis. Pentingnya tanah khususnya dalam aspek ekonomis membuat hukum memberikan pengaturan khusus terkait jual beli tanah. Sebagai upaya untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, jual beli tanah memerlukan Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPAT. Salah satu permasalahan dalam jual beli tanah terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 842/Pdt.G/2015/PN.Sby. Putusan ini sejatinya menegaskan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Penelitian ini berfokus pada ratio decidendi Putusan Nomor: 842/Pdt.G/2015/PN.Sby telah tepat karena menegaskan kasus ini sebagai wanprestasi, padahal ada tendensi kasus ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menegaskan bahwa penulis tidak setuju dengan ratio decidendi Putusan Nomor: 842/Pdt.G/2015/PN.Sby terkait wanprestasi yang seyogyanya menurut penulis telah terpenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Akibat Hukum Putusan Nomor: 842/Pdt.G/2015/PN.Sby dalam perlindungan hukum terhadap pembeli hak atas tanah yang obyek jual belinya bukan atas nama penjual, yaitu: bagi Penggugat, Penggugat yaitu mendapatkan ijin dan kuasa kepada Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II selaku penjual pertama guna menandatangani Akta Jual Beli di hadapan PPAT sekaligus Penggugat bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai pembeli atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 95 Kelurahan Simomulyo adalah hak untuk melakukan balik nama.
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT DI KAWASAN INDUSTRI: STUDI KASUS DI KAWASAN INDUSTRI JAVA INTEGRATED INDUSTRIAL AND PORTS ESTATE Putri Irma Yuniarti; Mahendra Wardhana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50434

Abstract

Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri merupakan salah satu kewajiban pihak pengelola kawasan industri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten.Gresik No.10 Tahun 2010, pada kawasan industri JIIPE yang hanya menyediakan 115 Ha atau sebesar 6,53% lahan rth meski seharusnya minimal tersedia 352 Ha atau 20% lahan rth dari keseluruhan lahan kawasan industri seluas 1761 Ha. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam langkah penertiban pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau privat di kawasan industri ialah melalui penerapan sanksi administratif, namun sangat disayangkan proses penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran ini belum berjalan secara maksimal sehingga banyak yang berhenti pada proses pemberian himbauan setelah dilakukannya konfirmasi dan/atau peninjauan lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh Dinas PUTR dan Dinas Satpol PP Kab.Gresik serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan socio-legal. Dari penelitian ditemukan bahwa penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban penyediaan rth di kawasan industri belum pernah dilakukan baik oleh dinas PUTR maupun Dinas Satpol kepada pihak PT.BKMS selaku pihak pengelola kawasan industri JIIPE yang melakukan pelanggaran, hal ini dikarenakn belum adanya laporan terkait adanya pelanggaran penyediaan rth yang dilakkukan oleh PT.BKMS, terdapat faktor penghambat yang ditemui baik oleh Dinas Putr maupun Dinas Satpol PP Kab.Gresik dalam melaksanakan penerapan sanksi administratif diantaranya faktor masyarakat, sarana dan prasarana serta penegak hukum itu sendiri. Kata kunci: penerapan sanksi administratif,rth , kawasan industri
Co-Authors Ahmad Hanan Amin Arinto Nugroho Dilla Nurfiana Astanti Dita Perwitasari Eny Sulistyowati Falah Meydiandra Fauziah Rachmadyta hananto widodo Ibtisam Mumtaz Khairunnisa Indri Fogar S Indri Fogar Susilowati Intis Hariah Nur Afifah Kamila Fakhriyah Aris Masnun, Muh Ali Muhammad Faruq Muhammad Firdaus Iqbal Nisabillah Safitri Putri Irma Yuniarti Renadi Marizki Surya Riang Yustiva Yuniar Salsabilah Khoirotun Nisa Sarah Adhibah Suprayitno Septania Olivia Nadinda Tamsil