Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.096

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Novum : Jurnal Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Dedikasi Hukum Abisatya

Eny Sulistyowati

Universitas Negeri Surabaya

Author-ID : 3146807

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI SANTRI PESANTREN AL-FATTAH SEKARAN LAMONGAN TERKAIT LABEL HALAL PADA KOSMETIK Eny Sulistyowati; Arinto Nugroho; Mahendra Wardhana; Muh. Ali Masnun
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam, berkewajiban melindungi masyarakat muslim, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Konsumen muslim merupakan pangsa pasar yang menjanjikan keuntungan besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk. Berdasarkan hal tersebut konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas. Untuk menjadi konsumen yang cerdas perlu dilakukan pemberdayaan hukum dengan pemberian pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik khususnya bagi Santri Pondok Al Fattah Sekaran Lamongan. Metode yang ditawarkan dalam mengatasi persoalan tersebut meliputi (1) sosialisasi, (2) penayangan video, (3) diskusi, (3) simulasi baik di kelas maupun di swalayan. Hasil kegiatan menunjukkan, sesudah mengikuti kegiatan para santri : 1) memiliki pengetahuan hukum terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik; 2) memiliki pemahaman hukum artinya mereka memahami maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik; 3) terkait sikap hukum, para santri menyetujui dikeluarkannya peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik. Tetapi dari aspek perilaku hukum, tim kurang berhasil membentuk perilaku hukum para santri untuk menaati peraturan perundang-undangan terkait. Mayoritas para santri masih memilih dan/atau membeli kosmetik yang tidak mencantumkan label halal

PENYULUHAN MENGENAI ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI SISWA SISWI SMKN 1 BANGIL PASURUAN Budi Hermono; Eny Sulistyowati; Muh. Ali Masnun; Irfa Ronaboyd; Dita Perwitasari; Arinto Nugroho
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Majalengka

The minds that exist in humans, if used optimally, will certainly produce various kinds of intellectual works that can have moral rightsand economic rights. Educational institutions as a place for every human being who exploits their intellect have quite a lot of intellectual property from the results of their teaching and learning process. Vocational Schools are a form of formal education units that provide vocational education at the secondary education level as a continuation of SMP / MTs. Intellectual property protection for the works of vocational high school students is a very important step for the Indonesian nation in entering the free market era where the more advanced a country is, the more dependent it is on its intellectual capital which has business value so that it brings in investors to encourage willingness in research. PKM results show: (1) students have relatively understood the material related to intellectual property rights based on the comparison ofscores pre and posttest that have increased (2) Students have legal awareness to protect the results of intellectual property they produce. (3) There is a desire on the part of the school, to hold outreach with a larger number of students so that the level of awareness and understanding will increase and be broader.

Kebijakan Pemberlakuan Izin Usaha Pemondokan dan Permasalahannya Muh Ali Masnun; Hananto Widodo; Eny Sulistyowati; Mahendra Wardhana; Dilla Nurfiana Astanti
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemberlakuan izin usaha pemondokan dan permasalahannya dengan studi di Kota Surabaya yang telah mulai diterapkan dengan dasar Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraaan Usaha Pemondokan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non doktrinal khususnya jenis sociolegal. Penelitian sociolegal adalah penelitian pada ilmu hukum yang tidak hanya mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan saja, namun juga mengamati aspek sosial (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang mempengaruhi. Berdasarkan hasil kajian dan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberlakuan izin usaha pemondokan relatif masih terdapat beberapa kendala diantaranya dalam hal tingkat pengetahuan masih relatif sangat sedikit, hal ini dikarenakan pemerintah baru sebatas mengundang stakeholder terkait, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, dan beberapa perwakilan pemilik usaha pemondokan (kos-kosan) dalam menggali aspirasi penyusunan perwali dan sosialisasi perwali setelah disahkan. Dengan keterbatasan kuantitas, tingkat pengetahuan masyarakat akan diberlakukannya izin pemondokan masih sangat terbatas. Kedua, bahwa tingkat kesadaran hukum penyelenggara rumah pemondokan terkait kewajiban memiliki Izin Usaha Pemondokan relatif masih rendah. Karena dari empat indikator kesadaran hukum yakni pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku, hanya indikator sikap saja yang memenuhi, sementara indikator yang lain masih belum memeunuhi

Literasi Hukum Terkait Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Siswa-Siswa SMAN 1 di Kota Blitar Muh. Ali Masnun; Eny Sulistyowati; Arinto Nugroho; Budi Hermono; Siti Nur Azizah; Astrid Amidiaputri Hassyati
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.26134

Sampah plastik merupakan sampah anorganik yang sulit terurai dan dapat memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Bertambahnya jumlah penduduk berimplikasi pada jumlah penggunaan plastik. Tujuan dari pengabdian masyarakan ini untuk memberikan literasi hukum mengenai kesadaran hukum khususnya bagaimana regulasi terkait pembatasan penggunaan kantong plastic khususnya di SMAN 1 Kota Blitar. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini berupa sosialisasi dengan melakukan tiga tahapan utama yakni, pretest, sosialisasi dalam bentuk pemaparan materi, dan posttest. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut tampak bahwa adanya kenaikan signifikan terkait pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum para siswa siswi tentang peraturan perundang-undangan terkait pembatasan kemasan sekali pakai dan kantung plastik. Meski demikian, perilaku hukumnya masih menunjukkan siswa siswi yang tidak peduli pada pembatasan kemasan plastik. Para siswa siswi masih memilih snack yang menggunakan kemasan plastik. Abstract Legal Literacy Related to Restricting the Use of Plastic Bags for Students of SMAN 1 in Blitar City. Plastic waste is anorganic waste that is difficult to decompose and can have a negative impact on the environment. The increase in population has implications for the amount of plastic use. The purpose of this community service is to provide legal literacy regarding legal awareness, especially regarding regulations related to restrictions on the use of plastic bags, especially at SMAN 1 Kota Blitar. The method used in this service is in the form of socialization by carrying out three main stages namely, pretest, socialization in the form of material presentation, and posttest. Based on the results of the implementation of these activities it appears that there was a significant increase in legal knowledge, legal understanding, and legal attitudes of students regarding laws and regulations related to restrictions on single-use packaging and plastic bags. However, his legal behavior still shows students who do not care about restrictions on plastic packaging. The students still choose snacks that use plastic packaging.

Literasi Hukum: Legalitas Produk dan Halal Awarness dalam rangka Meningkatkan Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Siti Nur Azizah; Sulaksono Sulaksono; Eny Sulistyowati; Muh. Ali Masnun; Dita Perwitasari; Syahid Akhmad Faisol
ABISATYA : Journal of Community Engagement Vol. 2 No. 2 (2024): ABISATYA: Journal of Community Engagement
Publisher : Center for Community Service and Science and Technology Marketing - The Institute for Research and Community Service Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/abisatya.v2i2.27962

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk memberikan literasi hukum kepada khalayak sasaran mengenai legalitas produk dan kesadaran halal dalam rangka meningkatkan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah. Mitra/target audiens dalam kegiatan PKM adalah para pelaku UMKM di bidang pangan. Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setelah tim Pengabdian Masyarakat memberikan literasi hukum, menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum yang signifikan. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai legalitas produk, berdasarkan hasil pre test diperoleh hasil mayoritas belum mengetahui dan memahami manfaat dan tujuan sertifikasi halal, selanjutnya materi diberikan oleh tim PKM , akhirnya diberikan post test, hasilnya mayoritas belum mengetahui dan memahami manfaat dan tujuan sertifikasi halal. Target audiens belum memiliki pemahaman mengenai halal branding guna memperluas pemasaran dan meningkatkan pendapatan. Hal ini dikarenakan UMKM mayoritas masih berusia di bawah 5 tahun dengan pengetahuan dan pemahaman yang terbatas mengenai sertifikasi halal dan biaya sertifikasi sehingga mayoritas belum memiliki sertifikat halal.

Literasi Hukum: Legalitas Produk dan Halal Awarness dalam rangka Meningkatkan Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Siti Nur Azizah; Eny Sulistyowati; Muh Ali Masnun; Sulaksono Sulaksono; Dita Perwitasari; Syahid Akhmad Faisol
ABISATYA : Journal of Community Engagement Vol. 1 No. 2 (2023): ABISATYA: Journal of Community Engagement
Publisher : Center for Community Service and Science and Technology Marketing - The Institute for Research and Community Service Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/abisatya.v1i2.27963

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai kegiatan literasi hukum kepada perihal legalitas produk dan kesadaran halal dalam rangka meningkatkan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah. Mitra/target audiens dalam kegiatan PKM adalah para pelaku UMKM di bidang pangan. Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setelah tim Pengabdian Masyarakat memberikan literasi hukum, menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum yang signifikan. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai legalitas produk, berdasarkan hasil pretest diperoleh hasil mayoritas belum mengetahui dan memahami manfaat dan tujuan sertifikasi halal, selanjutnya materi diberikan oleh tim PKM, akhirnya diberikan posttest, hasilnya mayoritas belum mengetahui dan memahami manfaat dan tujuan sertifikasi halal. Target audiens belum memiliki pemahaman mengenai halal branding guna memperluas pemasaran dan meningkatkan pendapatan. Hal ini dikarenakan UMKM mayoritas masih berusia di bawah 5 tahun dengan pengetahuan dan pemahaman yang terbatas mengenai sertifikasi halal dan biaya sertifikasi sehingga mayoritas belum memiliki sertifikat halal.

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA NOMOR:27/PDT.G/2019/PN.PLK): JURIDICAL ANALYSIS ABOUT POSITION OF THE ADOPTED CHILDREN AGAINST THE INHERITANCE OF THE ADOPTIVE PARENTS (CASE STUDY OF PALANGKA RAYA DISTRICT COURT DECISION NUMBER:27/Pdt.G/2019/PN.Plk) Intan Dwi Rahmawati; Eny Sulistyowati
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47173

Anak angkat seringkali terabaikan hak-haknya, terutama hak waris atas harta warisan orang tua angkatnya. Di Indonesia, masih banyak sengketa waris dimana anak angkat dianggap tidak berhak menjadi ahli waris karena adanya ahli waris testamentair. Hal ini seperti yang terjadi pada perkara di Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk. Pada perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan bahwa anak angkat berhak menjadi ahli waris sah dari orang tua angkatnya, karena dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa ketentuan ahli waris yang harus keluarga sedarah dalam Pasal 832 KUH Perdata disimpangi dengan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk terkait pembagian harta warisan bagi anak angkat disamping adanya ahli waris testamentair dan memahami kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk terkait pembagian harta warisan anak angkat disamping adanya ahli waris testamentair telah sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 dan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama seperti kedudukan anak kandung terhadap harta warisan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Kata Kunci : Ahli Waris, Anak Angkat, Harta Warisan, Pengangkatan Anak

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA BUDI DAYA BEBEK PETELUR TERKAIT KEWAJIBAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER DI DESA KEBONSARI KABUPATEN SIDOARJO Ihza Rashi Nandira Putri; Eny Sulistyowati
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47524

ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU TERKAIT PELAKU USAHA YANG MENGURANGI MANFAAT JASA PADA SYARAT DAN KETENTUAN RALALI: JURIDICAL ANALYSIS OF THE INCLUSION OF STANDARDIZED CLAUSES RELATED TO BUSINESS ACTORS WHO REDUCE SERVICE BENEFITS IN RALALI TERMS AND CONDITIONS Nova Amalia; Eny Sulistyowati
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53767

Abstrak Salah satu aplikasi penyedia layanan dan jasa yang mencantumkan klausula baku dalam syarat dan ketentuan aplikasinya adalah Ralali. Ralali merupakan sebuah platform aplikasi marketplace B2B (business to business) yang menghubungkan beberapa pihak penjual dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pencantuman klausula baku pada suatu perjanjian dapat menyebabkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang posisinya lebih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pencantuman klausula baku dalam syarat dan ketentuan Ralali telah sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan terkait dengan pencantuman klausula baku yang mengurangi manfaat jasa pada syarat dan ketentuan Ralali. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausula baku dalam syarat dan ketentuan Ralali tidak sesuai serta bertentangan dengan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman syarat dan ketentuan tersebut yaitu batal demi hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Klausula Baku, Pelaku Usaha, Mengurangi Manfaat Jasa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen.

Juridical Analysis of the Inclusion of Standard Clauses Regarding Changes in Investment Fund Management Fees Unilaterally by Business Actors in Life Insurance Policies PT Prudential Life Assurance Devia Candrawati; Eny Sulistyowati
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.54154

This study explores the legal issues surrounding standard clauses in life insurance agreements, focusing on clause Number 5.6 in the policy of PT Prudential Life Assurance. Insurance serves as a form of risk management in response to life’s uncertainties. However, standard agreements, particularly in life insurance, often favor business actors and may disadvantage consumers. One such clause requires consumers to accept unilateral changes made by the insurer, raising concerns under consumer protection law. The research aims to analyze the normative conflict between Prudential’s policy clause and Article 18(1)(g) of the Consumer Protection Act and Article 22(3)(f) of Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013. The study also examines the legal remedies available to consumers who are affected by such clauses. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study relies on primary and secondary legal materials. The findings conclude that Clause 5.6 contradicts the aforementioned legal provisions, as it allows unilateral changes by the insurer, which is prohibited in consumer agreements. This violates principles of fairness and legal certainty. As a result, consumers may pursue legal remedies through both litigation (e.g., filing claims in court) and non-litigation avenues (e.g., dispute resolution bodies or mediation), in accordance with Indonesia’s positive law. The study highlights the need for stronger regulatory oversight and enforcement to protect consumer rights in the financial services sector.

Co-Authors Ambar Kusumaningsih Andieni Diva Aprilita Ari Widayanti Arik Triarso Arinto Nugroho Astrid Amidiaputri Hassyati Budi Hermono Devia Candrawati Dilla Nurfiana Astanti Dita Perwitasari Elisabeth Melanie Saraswati erni kusuma wardani Eryna Dian Osada hananto widodo Ibrahim Musthofa Ihza Rashi Nandira Putri Intan Dwi Rahmawati Iqian Amienudin Lanov Irfa Ronaboyd Janet Trineke Manoy Kiki Cahya Muslimah Leny Yuanita LUCKY RACHMAWATI Mahendra Wardhana Masnun, Muh Ali Nova Amalia Renita Andriyani Rosa Oktavia Iskandar Siti Nur Azizah Sofia Ardini Sulaksono Sulaksono Syahid Akhmad Faisol Vega Candra Dinata Wahyu Budi Sabtiawan

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search