Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI SANTRI PESANTREN AL-FATTAH SEKARAN LAMONGAN TERKAIT LABEL HALAL PADA KOSMETIK Eny Sulistyowati; Arinto Nugroho; Mahendra Wardhana; Muh. Ali Masnun
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.221 KB) | DOI: 10.46576/rjpkm.v2i2.1069

Abstract

Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam, berkewajiban melindungi masyarakat muslim, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Konsumen muslim merupakan pangsa pasar yang menjanjikan keuntungan besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk. Berdasarkan hal tersebut konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas. Untuk menjadi konsumen yang cerdas perlu dilakukan pemberdayaan hukum dengan pemberian pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik khususnya bagi Santri Pondok Al Fattah Sekaran Lamongan.  Metode yang ditawarkan dalam mengatasi persoalan tersebut meliputi (1) sosialisasi, (2) penayangan video, (3) diskusi, (3) simulasi baik di kelas maupun di swalayan. Hasil kegiatan menunjukkan, sesudah mengikuti kegiatan para santri : 1) memiliki pengetahuan hukum terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik; 2) memiliki pemahaman hukum artinya mereka memahami maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik; 3) terkait sikap hukum, para santri menyetujui dikeluarkannya peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik. Tetapi dari aspek perilaku hukum, tim kurang berhasil membentuk perilaku hukum para santri untuk menaati peraturan perundang-undangan terkait. Mayoritas para santri masih memilih dan/atau membeli kosmetik yang tidak mencantumkan label halal
PENYULUHAN MENGENAI ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI SISWA SISWI SMKN 1 BANGIL PASURUAN Budi Hermono; Eny Sulistyowati; Muh. Ali Masnun; Irfa Ronaboyd; Dita Perwitasari; Arinto Nugroho
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.465 KB) | DOI: 10.31949/jb.v2i2.849

Abstract

The minds that exist in humans, if used optimally, will certainly produce various kinds of intellectual works that can have moral rightsand economic rights. Educational institutions as a place for every human being who exploits their intellect have quite a lot of intellectual property from the results of their teaching and learning process. Vocational Schools are a form of formal education units that provide vocational education at the secondary education level as a continuation of SMP / MTs. Intellectual property protection for the works of vocational high school students is a very important step for the Indonesian nation in entering the free market era where the more advanced a country is, the more dependent it is on its intellectual capital which has business value so that it brings in investors to encourage willingness in research. PKM results show: (1) students have relatively understood the material related to intellectual property rights based on the comparison ofscores pre and posttest that have increased (2) Students have legal awareness to protect the results of intellectual property they produce. (3) There is a desire on the part of the school, to hold outreach with a larger number of students so that the level of awareness and understanding will increase and be broader.
Kebijakan Pemberlakuan Izin Usaha Pemondokan dan Permasalahannya Muh Ali Masnun; Hananto Widodo; Eny Sulistyowati; Mahendra Wardhana; Dilla Nurfiana Astanti
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.513 KB) | DOI: 10.30596/dll.v6i2.5051

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemberlakuan izin usaha pemondokan dan permasalahannya dengan studi di Kota Surabaya yang telah mulai diterapkan dengan dasar Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraaan Usaha Pemondokan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non doktrinal khususnya jenis sociolegal. Penelitian sociolegal adalah penelitian pada ilmu hukum yang tidak hanya mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan saja, namun juga mengamati aspek sosial (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang mempengaruhi. Berdasarkan hasil kajian dan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberlakuan izin usaha pemondokan relatif masih terdapat beberapa kendala diantaranya dalam hal tingkat pengetahuan masih relatif sangat sedikit, hal ini dikarenakan pemerintah baru sebatas mengundang stakeholder terkait, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, dan beberapa perwakilan pemilik usaha pemondokan (kos-kosan) dalam menggali aspirasi penyusunan perwali dan sosialisasi perwali setelah disahkan. Dengan keterbatasan kuantitas, tingkat pengetahuan masyarakat akan diberlakukannya izin pemondokan masih sangat terbatas. Kedua, bahwa tingkat kesadaran hukum penyelenggara rumah pemondokan terkait kewajiban memiliki Izin Usaha Pemondokan relatif masih rendah. Karena dari empat indikator kesadaran hukum yakni pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku, hanya indikator sikap saja yang memenuhi, sementara indikator yang lain masih belum memeunuhi 
Literasi Hukum Terkait Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Siswa-Siswa SMAN 1 di Kota Blitar Muh. Ali Masnun; Eny Sulistyowati; Arinto Nugroho; Budi Hermono; Siti Nur Azizah; Astrid Amidiaputri Hassyati
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.26134

Abstract

Sampah plastik merupakan sampah anorganik yang sulit terurai dan dapat memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Bertambahnya jumlah penduduk berimplikasi pada jumlah penggunaan plastik. Tujuan dari pengabdian masyarakan ini untuk memberikan literasi hukum mengenai kesadaran hukum khususnya bagaimana regulasi terkait pembatasan penggunaan kantong plastic khususnya di SMAN 1 Kota Blitar. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini berupa sosialisasi dengan melakukan tiga tahapan utama yakni, pretest, sosialisasi dalam bentuk pemaparan materi, dan posttest. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut tampak bahwa adanya kenaikan signifikan terkait pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum para siswa siswi tentang peraturan perundang-undangan terkait pembatasan kemasan sekali pakai dan kantung plastik. Meski demikian, perilaku hukumnya masih menunjukkan siswa siswi yang tidak peduli pada pembatasan kemasan plastik. Para siswa siswi masih memilih snack yang menggunakan kemasan plastik.   Abstract Legal Literacy Related to Restricting the Use of Plastic Bags for Students of SMAN 1 in Blitar City. Plastic waste is anorganic waste that is difficult to decompose and can have a negative impact on the environment. The increase in population has implications for the amount of plastic use. The purpose of this community service is to provide legal literacy regarding legal awareness, especially regarding regulations related to restrictions on the use of plastic bags, especially at SMAN 1 Kota Blitar. The method used in this service is in the form of socialization by carrying out three main stages namely, pretest, socialization in the form of material presentation, and posttest. Based on the results of the implementation of these activities it appears that there was a significant increase in legal knowledge, legal understanding, and legal attitudes of students regarding laws and regulations related to restrictions on single-use packaging and plastic bags. However, his legal behavior still shows students who do not care about restrictions on plastic packaging. The students still choose snacks that use plastic packaging.