Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.439
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Politic and Government Studies
yuwanto - -
S1 Ilmu Pemerintahan
Arts Humanities

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
SEPAKBOLA DAN POLITIK : FAKTOR PSIS DALAM KETERPILIHAN YOYOK SUKAWI PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 Ilham - Aminulloh; Kushandajani - -; Yuwanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses how PSIS as a form of social asset contributes to the election of Yoyok Sukawi in the 2019 legislative elections. The social asset discussed in this case are the resources that strengthen Yoyok Sukawi's social assets in the 2019 legislative elections. This makes it easier for Yoyok Sukawi to be able to prepare and get vote support to be able to be elected in the 2019 legislative election. This study uses a qualitative method. Data collection techniques used are structured interviews. The location of this research took place in the city of Semarang, Central Java. As supporting data, this research also uses both primary and secondary sources of data. The data analysis used includes data collection, reduction, and conclusions This research shows that the social assets owned by Yoyok Sukawi in the 2019 legislative elections, one of which puts PSIS and includes the blue panzer containing the supporters, which is the basis of his voice support. The use of supporters as targets is closely related to the close relationship that has been established by Yoyok Sukawi as CEO of PSIS Semarang. The social asset involved in this study also discusses social networks and trust as a strong source of social asset. This social asset contains the resources owned by Yoyok Sukawi and then used for materials that can be seen and assessed by his political targets, which are none other than the supporters. Social network as part of social asset is a pattern of social interaction that is intertwined repeatedly, in these social relationships there is a common goal together therefore that from this similarity can be tied with a sense of trust between each other regarding progress in Semarang. The social trust that emerged among the supporters made the two of them increasingly have a close social relationship and arise based on knowing well the individual they will choose. This study recommends that Yoyok Sukawi maintain the pattern of social relations that have been established and be able to mobilize supporters to participate in other activities besides football interests thus as to create more balance in society
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DI KABUPATEN WONOGIRI Aldila Rizky Aga; Yuwanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada penelitian ini dilatarbelakangi dengan permasalahan mengenai tingginya angka putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut menjadi faktor rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri. Dikarenakan setiap daerah memiliki peran untuk mengatur daerah otonomnya secara mandiri, pemerintah Kabupaten Wonogiri menerapkan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi. Kebijakan tersebut merupakan bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Wonogiri. Untuk menjaga kebijakan agar berjalan secara terkontrol dan pada klimaksnya mampu mencapai tujuan, Joko Sutopo (Bupati Wonogiri) menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis tentang bagaimana implementasi dari Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti berdasarkan teori David C. Korten dikenal dengan sebutan model kesesuaian implementasi dan menggabungkan dengan beberapa teori untuk mendalami hasil analisis. Hasil penelitian tentang Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 telah diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sejak 2016 hingga 2020 namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan kurang keterbukaan yang terjadi pada tahap seleksi calon penerima penghargaan mahasiswa berprestasi. Sistem penilaian yang sepenuhnya dilakukan pihak ketiga membuat perolehan nilai yang didapat calon mahasiswa berprestasi kurang terpublikasi sehingga mahasiswa tidak mengetahui keseluruhan nilai yang telah dilakukan dari tahap administrasi, tahap uji kompetensi hingga tahap wawancara. Untuk itu, disarankan bagi pelaksana kebijakan berani mengevaluasi terhadap kekurangan pada pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan penerima penghargaan sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem pelaksanaan
PERSEPSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PEREMPUAN TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER Neilla Qurota A’yumn; Yuwanto - -; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan terhadap perencanaan anggaran responsif gender. Serangkaian perencanaan anggaran responsif gender dinilai dapat menyelesaikan permasalahan gender dalam masyarakat, yang mana anggaran dapat dialokasikan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Permasalahannya adalah masih banyak ditemui fenomena ketidaksetaraan gender di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai keterwakilan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan maka pemahaman mengenai anggaran responsif gender merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peran anggota DPRD perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui pemahaman, keterlibatan emosional, dan penilaian mengenai perencanaan anggaran responsif gender. Untuk menganalisisnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan telah memiliki pengetahuan tentang perencanaan anggaran responsif gender, keterlibatan emosional sebagai sesama kaum perempuan dan penilaian program dan kegiatan. Namun terdapat faktor penghambat seperti adanya anggota DPRD Perempuan yang belum memahami secara penuh konsep perencanaan anggaran responsif gender, direkomendasikan partai politik diharapkan dapat meningkatkan kualitas anggota DPRD melalui sekolah politik dan pelatihan perihal isu gender
IMPLEMENTASI DANA DESA DI DESA LEMAHIRENG KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG Ganang Surya Sarifudin; Yuwanto - -; Turtiantoro - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menekankan semakin kuatnya kedudukan, kewenangan, dan keuangan Desa. Terbitnya Undang – Undang ini merupakan perhatian besar pemerintah pusat terhadap desa untuk mengejar ketertinggalan desa. Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Desa yang dulunya hanya menjadi objek pembangunan kini menjadi subjek pembangunan. Alhasil desa harus dapat menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat sendiri. PP No 8 Thn 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No 60 Thn 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Pasal berbunyi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa yang diberikan kewenangan berhak menggunakan dana desa tersebut untuk kepentingan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu memaparkan masalah secara sistematis, cermat, rinci, dan mendalam untuk mengungkapkan fakta dari suatu permasalahan. Penelitian ini dibuat dengan melakukan wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam indikator penunjang implementasi dana desa yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, serta politik. Seluruh indikator tersebut sudah berjalan baik dan dapat menunjang implementasi dana desa di Desa Lemahireng. Akan tetapi, dalam hal komunikasi antar organisasi terdapat beberapa hal yang belum optimal.
PROFILING RELAWAN DEMOKRASI (STUDI ORIENTASI POLITIK DAN SIKAP POLITIK RELAWAN DEMOKRASI PEMILU SERENTAK 2019 KPU KABUPATEN PURWOREJO) Lusia Brilian Dian Pratiwi; Yuwanto - -; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Relawan demokrasi menjadi mitra KPU Kabupaten Purworejo dalam menjalankan agenda sosialisasidan pendidikan pemilih berbasis masyarakat dengan melibatkan 54 anggota relasi terpilih yangberasal dari 10 basis pemilih strategis. Sebagian besar relawan demokrasi Kabupaten Purworejo(87%) termasuk dalam generasi millenial (berumur 24-41 tahun). Hal yang menjadi fokus penelitianini yaitu orientasi politik dan sikap politik dari relawan demokrasi sebagai agen sosialisasi KPU.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Instrumenpenelitian ini menggunakan pertanyaan terstruktur berupa kuesioner atau angket yang dibagikankepada 54 relasi terpilih. Kemudian jawaban dianalisis menggunakan SPSS. Hasil dari penelitian inidijelaskan bahwa orientasi politik relawan demokrasi KPU Kabupaten Purworejo memiliki nilai yangrelatif baik dengan rata-rata menunjukkan 3.54 dalam skala 1-5 dan standar deviasi 0.326. Adapunpada lingkup aspek-aspek pendukungnya, rata-rata nilai aspek pengetahuan berada pada nilai 3.81,rata-rata nilai aspek afektif berada pada nilai 3.97 dan rata-rata nilai aspek evaluatif berada pada nilai3.41. Hal ini menunjukkan bahwa Relawan Demokrasi masih perlu meningkatkan kemampuannyauntuk melakukan evaluasi terhadap sistem politik Indonesia. Adapun aspek sikap politik relawandemokrasi menunjukkan bahwa Relawan Demokrasi telah memiliki respon yang baik terhadapberjalannya sistem politik di Indonesia
ANALISIS KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA SEMARANG DAN PT. GO-JEK INDONESIA DALAM MENYEDIAKAN PEMBAYARAN GO-PAY UNTUK BRT TRANS SEMARANG SEBAGAI LANGKAH PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK Yehezkiel - Devanno S; Wijayanto - -; Yuwanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peneliti melakukan analisis terhadap hubungan kerja sama yang terjalin antara Pemerintah Kota Semarang dan PT. Go-Jek Indonesia dalam menyediakan Go-Pay sebagai metode pembayaran untuk BRT Trans Semarang. Penelitian ini dianggap menarik karena hubungan kerja sama pemerintah-swasta dapat dianalisis dengan perspektif pemerintahan untuk dinilai berhasil atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang sebenarnya, kemudian melakukan analisis secara mendalam dengan tujuan untuk menilai hubungan kerja sama kedua pihak tersebut. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari Divisi Umum BLU UPTD Trans Semarang, serta melalui kajian pustaka dan analisis konten yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, internet, dan sosial media. Keberhasilan atau tidaknya hubungan kerja sama Pemkot Semarang dengan PT. Go-Jek Indonesia ini dianalisis dengan konsep Good Governance dalam pandangan Pemerintah Kota Semarang sebagai daerah otonom
EVALUASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK Axell Matthew Kristiawan; yuwanto - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Semarang memiliki kebijakan pengendalian penggunaan plastik yang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Peraturan ini berfungsi untuk menjawab urgensi Kota Semarang terhadap sampah plastik. Dinas Lingkungan Hidup sebagai implementor bertugas untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini. Di dalam penelitian ini akan melihat kinerja dari implementor dalam mengendalikan penggunaan plastik dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn yang memiliki enam kriteria dalam mengevaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan telaah dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan kualitas data dipastikan keabsahan nya dengan melakukan triangulasi data. Hasil penelitian ditemukan bahwa di dalam pelaksanaan Perwal ini masih banyak kekurangan yang ada. Pemerintah hanya melaksanakan satu pembinaan dari enam yang diamanatkan Perwal. Sosialisasi yang dilakukan juga hanya formalitas belaka dengan tidak diberikan pendampingan secara intensif, pengawasan lebih lanjut, dan solusi yang mutakhir kepada pelaku usaha serta masyarakat. Hal ini berdampak kepada masih banyak nya penggunaan plastik oleh pelaku usaha. Belum maksimalnya pengendalian penggunaan plastik yang dilaksanakan oleh implementor disebabkan karena kurang nya Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang terbatas. Meskipun demikian, jumlah sampah plastik di Kota Semarang justru menurun. Pada tahun 2020 memang jumlah sampah plastik mencapai titik tertinggi sebesar 80.153,86 ton. Namun, pada tahun 2022 berhasil turun hingga 74.146,62 ton.
Co-Authors Agustin Mellyana Setiani Aldila Latifa Triana Aldila Rizky Aga Ario Wicaksono Putra Axell Matthew Kristiawan Bernadetta Venezia Roostam Dzunuwanus Ghulam Manar Fitriyah Fitriyah Ganang Surya Sarifudin Ganis - Wisnujati Hendra Try Ardianto Ilham - Aminulloh Ilham Rosyid Hasibuan Joi - Karlina Kushandajani . Lusia Brilian Dian Pratiwi M Arung - Palaga Muhammad Affan Ghafar Neilla Qurota A’yumn Neny - Marlina Nunik Retno Herawati Satria - Rahmadi Turtiantoro Turtiantoro Wijayanto - - Yehezkiel - Devanno S